Sesama BNN RI Sampaikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Ke-XVII Universitas Tama Jagakarsa

Jakarta - Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M., menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XVII yang digelar oleh Universitas Tama Jagakarsa, Rabu (16/10). "Strategi Penanganan Narkotika di Indonesia" menjadi tema orasi ilmiah yang diangkat oleh Sestama BNN RI pada wisuda yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, tersebut.

Dalam orasinya, Tantan Sulistyana menyoroti perkembangan globalisasi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap meningkatnya kejahatan transnasional, termasuk perdagangan gelap narkotika. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Sestama BNN RI menyebutkan telah terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba di dunia secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Data pada tahun 2021 menunjukkan terdapat sekitar 296 juta orang atau 5,8% populasi dunia berusia 15-64 tahun melakukan penyalahguna narkoba," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rentan terhadap peredaran gelap narkotika, terutama jenis methamphetamine atau sabu dan new psychoactive substances (NPS). Sementara dalam upaya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Sestama BNN RI menjelaskan bahwa BNN telah menyusun lima strategi utama.

Strategi penanganan kejahatan narkotika BNN disebutkan Tantan Sulistyana mencakup penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan untuk mencegah masuknya narkotika, serta pendekatan iconic dan tematik.

Di akhir orasi ilmiahnya, Tantan Sulistyana menyampaikan harapannya kepada seluruh civitas akademika Universitas Tama Jagakarsa untuk dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ia berharap keterlibatan dunia pendidikan dapat menjadi katalisator terciptanya generasi yang bersih dari narkoba untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. 

 (BINs )

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Selamat Ulang Tahun Ke - 73 Jenderal.Purn. Prabowo Subianto Presiden RI Ke - 8

 

INDONESIA DORONG NEGARA-NEGARA DI DUNIA MELAKSANAKAN KONVENSI UNTOC DAN PROTOKOLNYA

SIARAN PERS No: 298/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2024

Wina - Menanggapi meningkatnya keprihatinan yang diungkapkan oleh komunitas internasional mengenai kejahatan lintas negara terorganisir yang baru dan yang muncul, Indonesia mendorong negara-negara di dunia untuk melaksanakan Konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokol-nya guna memperkuat upaya domestik dalam memerangi kejahatan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polhukam, Adi Winarso, mewakili Indonesia dalam pernyataan nasional yang dibacakan saat Pertemuan ke-12 Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir di Markas PBB Wina, Austria, Selasa (15/10/2024). Pertemuan ini membahas dua agenda yaitu Reviu Implementasi Konvensi UNTOC dan Protokolnya.

“Indonesia berpandangan implementasi menyeluruh Konvensi UNTOC tidak dapat dilepaskan dari Konvensi PBB lainnya, misalnya keterkaitannya dengan Konvensi Pemberantasan Korupsi (UNCAC) untuk pemulihan aset dan kejahatan pencucian uang. Keterkaitan ini juga mencakup kerja sama di tingkat bilateral dan regional, di mana aksi nyata untuk implementasi akan semakin memperkuat komitmen multilateral di bawah Konvensi,” kata Adi Winarso.

Adi Winarso juga menambahkan pentingnya untuk memantau implementasi Konvensi dan protokolnya guna memerangi kejahatan lintas negara terorganisir. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap mekanisme reviu/peninjauan UNTOC dan mendukung kerja Sekretariat dalam memfasilitasi dukungan bagi Negara-negara Pihak konvensi.

Menutup pernyataannya, Adi Winarso menyampaikan perkembangan penyusunan laporan implementasi Indonesia pada Konvensi UNTOC yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam. Indonesia, sebagai negara yang ditinjau (under review), saat ini sedang berkoordinasi di antara Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan tanggapan self-assessment questionnaire (SAQ) terkait klaster kriminalisasi dan yurisdiksi. Indonesia percaya proses koordinasi dan diskusi yang menyeluruh di dalam negeri akan bermanfaat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mekanisme peninjauan ini.

Pertemuan Ke-12 Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (Conference of the Parties/COP - The United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC) berlangsung pada 14-18 Oktober 2024 di Markas PBB Wina, Austria.

Pertemuan ini dihadiri Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, Duta Besar Damos D. Agusman menjadi Ketua Delegasi RI dengan anggota terdiri dari unsur Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Polri dan KBRI/PTRI Wina.

 ( BINs )

 

 

POLRES METRO JAKARTA UTARA : POLISI SAHABAT ANAK (POLSANAK)

 

Jakarta -Belasan Polisi Polres Metro Jakarta Utara mengadakan kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak) yang bertempat di halaman Polres Metro Jakarta Utara, Rabu (16/10/2024).

Polisi  Sahabat Anak Polsanak ini berfokus pada pengenalan rambu-rambu lalu lintas secara interaktif, di mana anak-anak diajak bermain sambil belajar. Selain itu, melalui lagu-lagu dan permainan edukatif, anak-anak belajar tentang pentingnya keselamatan di jalan raya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Widodo didampingi oleh belasan anggota lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini mengenai keselamatan berlalu lintas serta bahaya yang perlu diwaspadai oleh anak-anak.

Himbauan juga diberikan kepada para guru untuk diteruskan kepada orang tua murid agar selalu meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari penculikan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan bagi anak serta berlalu lintas di jalan raya, " Ujarnya.

 ( BINs )

* Humas Polres Metro Jakarta Utara

Polsek Pademangan Untuk Edukasi Cegah Tawuran Antar Pelajar Menggunakan Spanduk

Jakarta - Dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, Polsek Pademangan Polres Metro Jakarta Utara, mengambil langkah-langkah kreatif dan edukatif. Selain berfokus pada tindakan hukum, juga mengutamakan pendekatan persuasif yang bertujuan membangun kesadaran di kalangan generasi muda tentang dampak buruk dari kekerasan, Rabu (16/10/2024). 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan spanduk dengan pesan kuat: “Stop Tawuran, tawuran bukan suatu kebanggaan, hanya ada satu pilihan: sebagai pelaku atau korban.”

Spanduk ini tidak hanya dipasang di gerbang sekolah-sekolah yang sering menjadi titik rawan konflik, tetapi juga di pusat-pusat keramaian. Pada Rabu, 16/10/24 di SMK N 55 Jakarta, Jl.Pad.VII RT.15/RW 1 Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara.

Kapolsek Pademangan Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan bagian dari komitmen jajarannya untuk memberikan edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum.

“Kami ingin menyampaikan pesan yang jelas dan tegas bahwa tawuran bukanlah suatu kebanggaan. Kami menargetkan agar pelajar dapat lebih memahami bahwa setiap aksi kekerasan berujung pada dua pilihan: sebagai pelaku yang menghancurkan masa depan mereka sendiri, atau sebagai korban yang merasakan langsung dampaknya,” ungkap Kapolsek.

“Pesan yang kami sampaikan, diharapkan bisa menarik perhatian, tidak hanya pelajar, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Kami ingin menciptakan efek jera dan kesadaran bahwa tawuran hanya membawa kerugian bagi semua pihak,” kata Kapolsek.

Dengan adanya berbagai bentuk sosialisasi ini, Polsek Pademangan berharap mampu menekan angka tawuran di wilayahnya, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang.

 ( BINs )

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Menko Polhukam dengan tema Membahas Manajemen Ancaman Pilkada Serentak 2024 di Papua

Sentul - Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Pertahanan Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Menko Polhukam dengan tema Membahas Manajemen Ancaman Pilkada Serentak 2024 di Papua di Sentul, Jawa Barat, Selasa (15/10/2024).

Rakor ini diselenggarakan agar memperoleh gambaran komprehensif tentang aksi K/L terkait, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Pilkada Papua.

( BINs )

#KemenkoPolhukam

#MenkoPolhukam

#deputihanneg

Kolaborasi BNN-UNESA: Resmikan Tempat Rehabilitasi Dan Luncurkan Program Sosialisasi Anti Narkoba

Surabaya - Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., meresmikan tempat rehabilitasi rawat jalan penyalahgunaan narkoba milik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang berada di Gedung Rektorat UNESA, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/10).

Penandatanganan batu prasasti dilakukan Kepala BNN RI dengan didampingi Rektor UNESA, Cak Hasan, serta Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) UNESA, Prof. Dr. Mutimmatul Faidah, M.Ag., dan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Awang Joko Rumitro, usai memberikan Kuliah Kebangsaan tentang Penguatan Kolaborasi dan Peranan Pendidikan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selain meresmikan tempat rehabilitasi, Kepala BNN RI juga meluncurkan Program Sosialisasi Anti Narkoba Kepada 100 Sekolah di Jawa Timur yang diinisiasi oleh UNESA dan BNN Provinsi Jawa Timur dan berlangsung pada periode Oktober s.d November.

Dikatakan Rektor UNESA Cak Hasan, bahwa UNESA memiliki perhatian khusus terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan membentuk Direktorat PPIS yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan permasalahan isu strategis salah satunya narkotika. Seluruh upaya yang dilakukan UNESA dalam P4GN adalah ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia yang bersih tanpa narkoba (BERSINAR).

 ( BINs )

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Bhabinkamtibmas Mustikasari Pasang Spanduk Himbauan Stop Tawuran

Bekasi - Bhabinkamtibmas Kelurahan Mustikasari, Aiptu Sarjono, SH,  melaksanakan pemasangan spanduk himbauan "Stop Tawuran" di Gerbang Perumahan Griya Mustikasari (GMS), RW 009, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.  Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar dan remaja di wilayah tersebut. Senin(14/10/24).

Spanduk yang terpasang berisi himbauan kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap putra-putrinya.  Himbauan juga ditujukan kepada para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi tawuran yang sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal.  Artikel tersebut juga mengingatkan akan sanksi yang akan diberikan, baik dari pihak sekolah maupun pihak berwajib, bagi mereka yang terlibat dalam tawuran.

Aiptu Sarjono berharap dengan adanya spanduk himbauan ini, angka tawuran di wilayah Kelurahan Mustikasari dapat ditekan.  Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.  Upaya pencegahan tawuran ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

( BINs )

*Polsek Mustikasari

 

Badgir Penangkap Angin Kuno

Penangkap angin, yang disebut badgir dalam bahasa Persia, hanyalah salah satu keajaiban rekayasa yang telah dikembangkan penduduk di kota kuno di Iran tengah ini - di mana suhu mencapai lebih dari 40 derajat celsius dalam musim panas. Selama berabad-abad, sebelum kami memiliki listrik, mereka memungkinkan untuk mendinginkan tempat tinggal, "kata Abdolmajid Shakeri, wakil provinsi warisan budaya dan kementerian pariwisata Iran.

Yang tertua dari 700 penarik angin di kota ini berasal dari abad ke 14, tetapi fitur arsitektur diyakini berasal dari sejauh 2.500 tahun ketika Kerajaan Persia memerintah sebagian besar Timur Tengah.

 

*Ancient History

 

Sinergi Membangun Optimalisasi Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen/Data Administrasi Penanganan Perkara Melalui SPPT-TI

SIARAN PERS No: 295/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2024

Jakarta - Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham melaksanakan kegiatan kolaborasi untuk membangun optimalisasi pertukaran dan pemanfaatan dokumen/data administrasi penanganan perkara pidana melalui SPPT-TI yang dilaksanakan tanggal 9-11 Oktober 2024.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dalam upaya meningkatkan penyediaan data yang berkualitas guna mendukung proses administrasi penanganan pidana oleh Lembaga Penegak Hukum

"Semoga upaya hari ini menjadi percepatan penyelesaian dan solusi atas permasalahan baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelesaian dokumen administrasi penanganan perkara pidana sehingga manfaat pertukaran dan pemanfaatan data/dokumen melalui SPPT-TI bisa dirasakan oleh semua," ucap Moehammad Syafrial, Sesdep Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam pada saat membuka kegiatan.

"Saya juga berpesan kegiatan ini dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya sistem keamanan data dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif untuk melindungi keamanan data dalam sistem peradilan pidana," lanjut Masellina, Direktur Informasi dan Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Mahkaman Agung, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Pusat Data Statistik Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Terdapat beberapa agenda antara lain antara lain monitoring dan evaluasi agenda program kerja Komponen SPPT-TI, penyesuaian program kerja masing-masing dengan RPJPN, penyelesaian kendala pertukaran dalam rangka peningkatan keamanan Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT TI dengan aplikasi administrasi penanganan perkara pidana milik Kepolisian (Elektronik Manajemen Perkara), Kejaksaan (Case Management System), Badan Narkotika Nasional (Elektronik Penyidikan Perkara), Mahkamah Agung (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sinergi (KPK) dan Ditjen Pemasyarakatan (Sistem Database Pemasyarakatan).

 

 ( BINs )

 

 

KUNJUNGI BUMI PASUNDAN, KA BNN RI INGATKAN MILITANSI DALAM MELAWAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Bandung - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, serta Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, pada Jumat (11/10).

Kehadiran untuk pertama kalinya di Kantor BNN Provinsi Jawa Barat tersebut disambut Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol M. Arief Ramdhani, S.I.K., beserta jajaran BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota di Bumi Pasundan.

Sebagai bentuk penguatan internal, Kepala BNN RI memberikan arahan kepada jajarannya dalam pelaksanaan strategi Indonesia Bersinar meliputi lima aspek. Yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan, dan pendekatan iconic serta tematik.

"Di tengah keterbatasan sumber daya Kita, Kepala BNN Provinsi dan jajaran terus eksis. Jika berbicara tentang memaksimalkan organisasi ini, yang pertama ingin Saya sampaikan adalah, BNN ini salah satu lembaga yang anggarannya kecil, namun Kita lihat tantangan ke depan, mulai dari pusat hingga daerah. Ini menjadi fokus Saya bagaimana memaksimalkan anggaran," ujar Marthinus Hukom.

"Saya tidak ingin terjadi dikotomi terus dalam organisasi ini. Tidak boleh dibangun dikotomi sipil, militer, Polri di dalam BNN. Yang ada adalah pegawai BNN," tambahnya.

Dalam pertemuan ini, terjadi dialog antara Kepala BNN RI dan jajaranya di wilayah Jawa Barat. Disampaikan harapan agar BNN bisa lebih melekat dan melebur pada masyarakat, sehingga pesan-pesan anti narkoba dapat diterima, khususnya oleh kalangan anak muda yang tengah marak terjerat narkoba.

Pada akhir pertemuan, Marthinus Hukom mengingatkan agar BNN harus bisa bersikap militan. Karena menurutnya bekerja di BNN merupakan Polisi Narkoba Indonesia yang diberikan wewenang untuk memberantas narkotika. Sebab itu, culture harus terus dibentuk dan dibina.

 ( BINs )

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN