Bhayangkara Indonesia News
Menjunjung Kebenaran, Keadilan Dan Kemanusiaan
Minggu, 17 Agustus 2025
Sabtu, 16 Agustus 2025
MARGONDA (Pejuang Muda dibalik nama jalan utama didepok)
Margonda, lebih dikenal luas
sebagai nama jalan utama di Depok, Jawa Barat. Tak banyak yang tahu, sepak
terjangnya saat melawan penjajah. Bagaimana kisahnya?
Margonda lahir tahun 1918 di
Baros, Cimahi, Bandung dengan nama asli Margana. Ayahnya seorang pedagang tikar
rumpin. Margonda semasa hidupnya tinggal di Jalan Ardio, Bogor.
Margonda adalah sisi lain dari
para pejuang. Dia bukan lahir dari militer dan mempunyai pangkat. Peran awalnya
lebih ke arah administratif, beliau menjadi salah satu orang yang berpengaruh
di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dan tidak pernah belajar strategi
perang atau angkat senjata.
Memasuki tahun 1940-an, Margonda
mengikuti pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaart Afdeeling, atau Departemen
Penerbangan Belanda. Baru dua tahun menimba ilmu di sana, Belanda kalah pada
Jepang dan kekuasaan beralih ke Jepang. Margonda bekerja di bawah kuasa Jepang
di departemen penerbangan itu.
Ketika Kota Nagasaki dan
Hiroshima dibom atom oleh tentara sekutu tanggal 6 Agustus 1945, Jepang melemah
dan banyak pasukan yang ditarik pulang. Peristiwa itu menjadi ujung tombak
kemerdekaan RI yang diproklamirkan oleh Sukarno pada 17 Agustus 1945.
Meski sudah merdeka, namun para
penjajah belum semuannya angkat kaki dari Indonesia. Perjuangan mengusir
penjajah masih terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Bogor. Margonda
yang kala itu bekerja di bawah kekuasan Jepang, mengorganisir para pemuda untuk
mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang merupakan cikal bakal
TNI.
Pada tanggal 16 November 1945
pertempuran antara para penjajah dengan para pejuang pecah di Depok dan
berlangsung hingga sehari-semalam. Banyak pejuang yang gugur, salah satunya
Margonda.
Margonda tertembak timah panas
tentara Inggirs di pinggir Kali Bata, Pancoran Mas Depok. Kala itu Margonda
tengah memegang granat yang siap dilemparkan ke arah musuh. Margonda tumbang
bersimbah darah dan gugur di medan pertempuran di usia yang masih muda yakni 27
tahun.
Perjuangan Margonda ini
diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di Depok, yakni Jalan Margonda.
Jalan yang paling terkenal di Depok dan berada di pusat kota.
Jumat, 15 Agustus 2025
Kemenko Polkam Bidik Pemblokiran Efektif dan Regulasi VPN
Polkam, Bogor - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Kemenko Polkam) menyiapkan dua langkah strategis pemberantasan judi
daring, yakni memperkuat teknologi pemblokiran konten ilegal dan menyusun
regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kerap digunakan untuk
mengakses situs terlarang.
Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik
judi daring yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Asisten Deputi
Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful
Garyadi, mengatakan pemberantasan judi daring menjadi salah satu fokus utama desk
di Kemenko Polkam, dengan laporan evaluasi mingguan langsung kepada Menko
Polkam Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan.
“Kami mengundang para narasumber berkompeten untuk memberi saran
dan pemikiran kepada Kemenko Polkam,” kata Syaiful dalam rapat koordinasi di
Bogor, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, salah satu upaya yang berjalan saat ini adalah
pemblokiran situs judi daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi). Dalam sepekan, 5.000 hingga 9.000 konten ilegal berhasil diblokir,
namun situs-situs baru kerap muncul kembali. “Teman-teman Komdigi seperti
pemadam kebakaran, memadamkan api tapi sumber apinya tidak pernah padam,”
ujarnya.
Syaiful memaparkan, selain pemblokiran, pemerintah juga
menyoroti maraknya penggunaan VPN yang sering dipakai untuk mengakses konten
ilegal, termasuk judi daring dan pornografi. Hingga kini, belum ada aturan
pelaksanaan terkait VPN di Indonesia. “Kami menargetkan dua output, yaitu
teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” tegasnya.
Guru Besar Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, Prof. Sinta Dewi Rosadi, mengungkapkan alasan terbesar penggunaan
VPN adalah untuk hiburan dan media sosial, namun 30% digunakan untuk mengakses
konten yang dibatasi negara. Ia menilai hal ini berisiko tinggi, terutama bagi
kelompok rentan. “Data menunjukkan pelaku judi daring umumnya berpenghasilan di
bawah Rp5 juta, bahkan kemungkinan melibatkan anak-anak. Perlindungan terhadap
kelompok ini harus dipikirkan serius,” ujarnya.
Anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, Ir. Ashwin Sasongko
Sastrosubroto menambahkan, pemblokiran konten ilegal menghadapi tantangan
teknis, seperti situs terlarang yang menyamar dengan tampilan baik, atau mudah
berpindah domain. Ia juga menilai banyaknya ISP dan Network Access Point (NAP)
perlu dikaji dampak positif dan negatifnya, karena menjadi titik pengawasan
konten terlarang.
“Keamanan dan kenyamanan sering bertolak belakang. Makin aman,
makin tidak nyaman, dan sebaliknya,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun komitmen bersama lintas sektor. Pemerintah menargetkan rekomendasi konkret terkait teknologi pemblokiran yang lebih efektif dan aturan VPN yang jelas, sehingga jumlah konten ilegal dapat ditekan signifikan dan dampak buruk judi daring terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
*Kemenko
Polkam RI/BINs
Gagalkan Penyelundupan Rp1,51 Miliar, Kemenko Polkam: Sinergi adalah Kunci
Polkam, Jakarta – Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengapresiasi
keberhasilan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan dalam menggagalkan upaya penyelundupan ratusan bale pakaian
dan tas bekas senilai Rp1,51 miliar.
“Kemenko Polkam mendukung penuh
langkah tegas TNI AL dan Bea Cukai. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi
antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memberantas penyelundupan,”
ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) Kemenko Polkam, Hery Sasongko, S.IK pada keterangannya di Jakarta,
Kamis (14/8/2025).
Sebagai informasi, dalam operasi
bersama yang melibatkan koordinasi lintas instansi, aparat berhasil mengamankan
747 bale pakaian dan aksesori bekas, serta 8 bale tas bekas dari dalam peti
kemas bermuatan ballpress.
“Kemenko Polkam hadir merupakan
sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap aparat penegak hukum yang
bekerja di lapangan, dan kami akan terus mengoptimalkan koordinasi lintas
sektor demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” jelasnya.
Kemenko Polkam melalui Desk
Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan pun terus mendorong optimalisasi
pemanfaatan teknologi pengawasan, deteksi dini, serta peningkatan peran aktif
masyarakat sebagai mitra pengawasan di lapangan. “Edukasi publik dan
penggalangan informasi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam
memerangi penyelundupan,” tambah Hery.
Pada kesempatan tersebut,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama juga ikut
menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam operasi tersebut.
“Sinergi Bea Cukai dengan TNI AL dalam operasi ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan hasil nyata dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman penyelundupan. Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Djaka.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Rabu, 13 Agustus 2025
BUKTI NEGARA HADIR, KEPALA BNN RI RESMIKAN GEDUNG KANTOR BNN KOTA SAMBAS
Sambas/Kalimantan Barat - Sebagai daerah kawasan
perbatasan yang dekat dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia (BNN RI) hadir secara resmi di Kabupaten Sambas.
Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, bersama Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom meresmikan
Gedung Kantor BNN Kota Sambas yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kota Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (13/8).
Peresmian kantor BNN Kota Sambas
ini dihadiri oleh para pejabat utama BNN, seperti Plt. Inspektur Utama, Dicky
Kusumawardhana, Deputi Pencegahan, M. Zainul Muttaqien, Deputi Rehabilitasi,
dr. Bina Ampera Bukit, Plt. Direktur Intelijen, Satria Oktoreza, dan Kepala BNN
Provinsi Kalimantan Barat, Totok Lisdiarto. Selain itu, hadir juga Bupati
Sambas, Satono, bersama jajaran Forkopimda lainnya, serta anggota DPRD yang
turut mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Sambas.
Gedung kantor BNN Kota Sambas
yang berdiri memiliki luas 6.819 m². Kehadirannya merupakan wujud komitmen
pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat upaya P4GN di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI
menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis karena berbatasan
langsung dengan Malaysia, sehingga menjadi salah satu jalur yang rawan terhadap
penyelundupan dan peredaran narkotika lintas negara. Kehadiran BNN di wilayah
ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri,
serta seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.
"Bangunan kantor BNN
merupakan simbol kehadiran negara dalam melayani masyarakat, sekaligus simbol
perlawanan negara terhadap para bandar narkoba. Apalagi Sambas sebagai salah
satu daerah perbatasan yang rawan menjadi jalur lalu lintas penyelundupan
narkoba dari luar negeri," kata Kepala BNN RI dalam sambutannya.
Bupati Sambas, Satono, dalam
kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN RI dan jajaran
yang hadir dalam peresmian BNN Kota Sambas. Mengingat usaha 20 tahun akhirnya
terlaksana di masa jabatannya.
"Kami berterima kasih
kepada Kepala BNN RI dan pejabat dari Jakarta yang hadir untuk kedua kalinya di
Sambas. Akhirnya kantor BNN Kota Sambas bisa diresmikan, Kami menunggu selama
20 tahun untuk ini terwujud. Kami harap bisa membentengi generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan narkoba," kata Bupati Sambas.
Acara peresmian diwarnai dengan
penandatanganan prasasti oleh Kepala BNN RI dan Bupati Sambas. Kemudian
pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya Gedung Kantor BNN Kota Sambas
dan juga penerimaan enam kendaraan operasional berupa empat sepeda motor dan
dua mobil.
Dengan diresmikannya gedung kantor BNN Kota Sambas ini, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan semakin terintegrasi dan efektif, demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).
(BINs)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
Selasa, 12 Agustus 2025
Dansatlat Brimob Korbrimob Polri Pimpin Upacara Pembukaan Latbinpuan Brimob Perwira Remaja Korps Brimob Polri Lulusan Akpol dan SIPSS T.A. 2025
Gunung Putri/Jawa Barat - Mengawali
langkah pengabdian di Korps Brimob Polri, sebanyak 8 Perwira Remaja lulusan
Akademi Kepolisian (Akpol) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
T.A. 2025 mengikuti upacara pembukaan Latihan Pembinaan dan Kemampuan
(Latbinpuan) Brimob yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Latihan
(Dansatlat) Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Deonijiu De Fatima di Lapangan
Yana Anucasana, Satuan Latihan Brimob, Gunung Putri, Jawa Barat. Senin
(11/08/25).
Upacara pembukaan tersebut
dihadiri oleh Dansat Wanteror Pasukan Gegana Korbrimob Polri Kombes Pol. Tedy
Purnanto, Danmen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Teguh
Triwantoro, Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Esty Setyo
Nugroho, Pamen dan Pama Korbrimob Polri, serta Peserta Latbinpuan Paja Akpol
dan SIPSS Lulusan Tahun 2025.
Pelatihan ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 11 Agustus s.d. 9 September 2025. Dengan dimulainya rangkaian pembinaan dasar yang bertujuan membentuk, membekali, dan mengasah kemampuan para perwira remaja agar siap melaksanakan tugas operasional di lapangan sesuai dengan karakteristik satuan Brimob Polri.
Dalam amanatnya, Dansatlat
Brimob Korbrimob Polri menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, serta
integritas sebagai landasan utama pengabdian, sekaligus mengingatkan seluruh
peserta untuk menyerap setiap materi pelatihan dengan serius demi keberhasilan
penugasan di masa depan.
“Saya mengucapkan selamat datang
bagi para peserta yang baru selesai menyelesaikan pendidikan di Akademi
Kepolisian serta juga kepada para Instruktur yang akan memberikan materi dan
praktek dalam pelatihan ini.” Pernyataan Dansatlat Brimob.
“Saya berharap saudara
melaksanakan kegiatan pelatihan ini dengan serius dan penuh rasa tanggung
jawab, sehingga dapat meningkatkan kualitas perorangan yang unggul dan
diperhitungkan oleh lawan serta terlatih, responsif, dan profesional.” Lanjutan
pernyataan Dansatlat Brimob.
Latbinpuan ini menjadi salah
satu agenda strategis Korps Brimob Polri untuk memastikan para perwira remaja
memiliki kemampuan teknis dan taktis yang mumpuni, serta mental dan fisik yang
tangguh dalam menghadapi dinamika tugas di seluruh wilayah Indonesia.
*Humas Korps Brimob/BINs
Senin, 11 Agustus 2025
Perkuat Pertahanan Semesta, Kemenko Polkam Tekankan Sinergitas Pusat-Daerah dan Implementasi Komcad di Sulut
Polkam, Manado - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang
Koordinasi Pertahanan Negara menggelar rapat koordinasi yang menjadi momentum
penting untuk menyatukan langkah, memetakan isu strategis, dan merumuskan
strategi implementasi program secara terpadu di tingkat pusat dan daerah.
"Sinergi lintas sektor
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi fondasi utama dalam
memperkuat Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), khususnya
di wilayah strategis seperti Sulawesi Utara," Asisten Deputi Koordinasi
Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, memimpin rangkaian agenda
strategis di Sulawesi Utara.
Hal ini merupakan bagian dari
program nasional dan tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan (Menko Polkam), penguatan Komcad dan Komduk diarahkan untuk
membangun sistem pertahanan semesta yang tangguh, adaptif, dan responsif
terhadap berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer.
Sejak 5 hingga 8 Agustus 2025,
Asdep Parwito memimpin rangkaian agenda strategis di Sulawesi Utara. Agenda
tersebut mencakup optimalisasi peran Komcad dan Komduk sesuai kebijakan
nasional, sekaligus monitoring dua program prioritas pemerintah, yaitu Makan
Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang berkontribusi langsung pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari ketahanan
nasional.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam
menyoroti urgensi penguatan pertahanan semesta di wilayah yang berbatasan
langsung dengan Filipina dan Malaysia ini. “Pertahanan negara adalah tanggung
jawab bersama. Komcad dan Komduk bukan hanya instrumen pertahanan, tetapi juga
sarana membangun kesadaran, disiplin, dan semangat kebangsaan. Dengan sinergi
lintas sektor, kita memastikan program nasional ini memberi dampak nyata bagi
kekuatan pertahanan semesta,” tegas Brigjen TNI Parwito.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai
pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.)
Yulius Selvanus, Pangdam XIII/Merdeka, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara,
serta para bupati dan walikota se-Sulawesi Utara. Para narasumber yang hadir
adalah Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan,
S.I.P. dari Ditjen Pothan Kemenhan, dan Suryo Hidayat, SH, M.Si., dari
KemenpanRB.
Berdasarkan hasil rapat,
pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, didorong untuk berperan
aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur, dan
menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk para nelayan, sebagai bagian tak
terpisahkan dari sistem pertahanan.
“Sulawesi Utara adalah garda
terdepan NKRI di utara. Dengan dukungan penuh pada Komcad dan Komduk, kita
dapat menjadikannya contoh nyata pertahanan semesta yang solid dan siap
menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Parwito.
Namun, implementasi di lapangan
menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terungkap dari kunjungan
monitoring. Kunjungan ke Rindam Kodam XIII/Merdeka menunjukkan bahwa kapasitas
fasilitas pelatihan Komcad masih terbatas, dengan kendala pada perlengkapan dan
minimnya tenaga kesehatan internal. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan
anggaran dan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan
(Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan pemerintah daerah.
Selain itu, monitoring Program
MBG di Yayasan Bernadette secara umum pelaksanaannya berjalan baik, sekolah
tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disediakan.
Hingga laporan terakhir, tidak ditemukan insiden makanan tidak layak konsumsi
di TK dan SD Santa Bernadette, yang menunjukkan bahwa manajemen distribusi dan
kontrol mutu berjalan sesuai prosedur. Dengan sistem yang tertib dan komitmen
tinggi dari semua pihak, program MBG di TK Santa Bernadette dinilai berhasil
memperkuat fondasi kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini serta menjadi
model implementasi yang layak direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.
Kemudian monitoring di Sekolah
Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 Manado juga mengungkap tantangan lain dalam
program pendidikan dan karakter, seperti angka pengunduran diri siswa yang
dipengaruhi oleh faktor psikososial keluarga, menyoroti pentingnya pendampingan
holistik.
Untuk mengatasi tantangan
tersebut, serangkaian rekomendasi strategis telah dirumuskan. Pertama, perlunya
menetapkan mekanisme penghargaan karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berpartisipasi dalam Komcad/Komduk melalui kolaborasi antara Kementerian PAN-RB,
Kemenkeu, dan Kemendagri. Kedua, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
bersama Kemenhan didorong untuk menyusun standar rekrutmen yang transparan.
Terakhir, integrasi partisipasi
komunitas maritim dan pemetaan keahlian dosen oleh Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi langkah konkret untuk
meningkatkan pertahanan maritim dan inovasi. "Keseluruhan upaya ini
menunjukkan komitmen untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta yang kokoh
melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa," tegas Parwito.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Jumat, 08 Agustus 2025
Kemenko Polkam Tinjau Koperasi Merah Putih Pertama di Kota Kupang
Polkam, Kupang - Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan
Kependudukan melakukan peninjauan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih
Oepura Kota Kupang, Jumat (8/8/2025).
Kegiatan ini diterima langsung
oleh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura, Bapak Dacson Haba beserta
pengurus lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau pelaksanaan salah satu
program prioritas pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan
dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah terus berupaya
memberikan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan
perekonomian melalui berbagai program strategis seperti koperasi merah putih
agar tercapainya swasembada ekonomi dan masyarakat yang berdaya secara
berkelanjutan," ujar Kartika Adi Putranta selaku Asisten Deputi
Administrasi Wilayah dan Kependuduan saat membuka kegiatan kunjungan.
Koperasi yang dibentuk dibentuk
pada tanggal 19 Mei 2025 dan menjadi koperasi pertama di Kota Kupang ini memiliki
berbagai gerai bisnis seperti simpan pinjam, apotek, sembako, logistik, klinik,
pengelolaan sampah, dan cold storage.
Kehadiran koperasi ini sudah
memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan
kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini juga sudah menjalankan core bisnis simpan
pinjam, dengan memberikan pinjaman bagi masyarakat dalam bentuk sembako.
“Sehingga melalui terobosan ini masyarakat dapat mencukupi segala kebutuhan
dasar sehari-hari secara mudah dan tanpa ada kendala,” tambahnya.
Dicson Haba selaku Ketua
Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura berharap bahwa program ini dapat membantu
masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar tanpa kesulitan. "Melalui
kehadiran koperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari jeratan
tengkulak sekaligus bisa membantu perekonomian rakyat,” terangnya.
Kemenko Polkam akan terus mengawal dan mendorong kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah guna mewujudkan peningkatan ekonomi dan kapasitas sosial masyarakat yang nyata dan berkelanjutan.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Kamis, 07 Agustus 2025
Menelisik Fenomena Rokok
Oleh : Prof. Candra Fajri Ananda
Staf Khusus
Menteri Keuangan RI
Dinamika isu yang bergulir dalam Industri Hasil Tembakau (IHT) di
Indonesia nyaris tak pernah habis dikupas. Fakta bahwa industri hasil tembakau
di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak
adanya.
Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang
ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata
sisi berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus
bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal, Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bahkan menyerempet ke persoalan
stunting dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
Tembakau diketahui adalah salah satu komoditas
perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Ini karena komoditas
tembakau dan berbagai produk turunannya mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata
dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai.
Tercatat, nilai penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari tahun ke tahun terus
meningkat dari Rp139,12 triliun pada 2014 menjadi Rp218,62 triliun pada 2022.
Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif
CHT yang juga terus mengalami peningkatan.
Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai
hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN.
Bahkan, pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada
2020 ketika volume produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) turun signifikan
hinggaminus10% dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi
ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan
nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional.
Di sisi lain, di tengah tren keberhasilan kenaikan
penerimaan CHT, produksi rokok memperlihatkan kecenderungan penurunan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, volume produksi rokok pada 2021 sebanyak
334,8 miliar batang, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 356,6 miliar
batang. Kecenderungan penurunan volume produksi pun diprediksi kembali terjadi
di 2022 akibat adanya kenaikan tarif cukai, adanya penyesuaian Harga Jual Ecer
(HJE) minimum dan simplifikasi.
Tren penurunan volume produksi tersebut diiringi
banyaknya pabrikan rokok yang gulung tikar. Data menunjukan, pada 2021 hanya
tersisa 1003 pabrikan rokok. Bandingkan dengan 2007 yang jumlah pabrikan
rokoknya mencapai 4.793 unit.
Kini, untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir,
penetapan tarif CHT dilakukan sekaligus untuk dua tahun berturut-turut, di mana
kenaikan cukai rata-rata untuk seluruh jenis rokok sebesar 10% setiap tahunnya
untuk 2023 dan 2024.
Kenaikan cukai rokok tersebut secara resmi telah
tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Pada
beleid tersebut telah diatur pula batasan harga jual eceran rokok dan tarif
cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tahun 2023 dan
2024. Adapun alasan di balik keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif CHT tak
lain adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok.
Tantangan Rokok Ilegal dalam IHT
Pada lima tahun terakhir, tingkat peredaran rokok
ilegal kerap beriringan dengan kenaikan harga rokok atas kebijakan tarif cukai.
Pada 2019 saat tidak ada kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal menurun
dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2020, ketika terjadi kenaikan cukai,
tingkat peredaran rokok ilegal juga mengalami peningkatan.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif
cukai dapat berdampak signifikan terhadap peredaran rokok ilegal. Perokok
dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung membeli rokok ilegal sebagai
kompensasi atas kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai.
Salah satu penyebab tingginya peredaran rokok ilegal
adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga rokok yang
terus terjadi karena kenaikan tarif cukai maupun penyederhanaan struktur tarif
cukai menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal kian
turun.
Saat ini, kenaikan harga rokok telah melebihi batas
maksimum dan membahayakan keberlangsungan IHT yang terbukti melalui penurunan
jumlah pabrikan rokok (terutama golongan 1). Berdasarkan hasil penelitian Pusat
Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya (2021), bisnis rokok ilegal
relatif lebih menguntungkan daripada bisnis rokok legal (berpita cukai). Ini
karena pabrikan rokok ilegal tidak perlu memiliki lokasi pabrik ≥ 200 meter
persegi, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum dalam
mendirikan industri. Selain itu, rokok ilegal juga tidak melewati pengawasan
ketat dan uji laboratorium sebagaimana yang tertuang dalam PMK No 200/2008. Di
sisi lain, rokok ilegal memiliki perputaran penjualan yang lebih cepat daripada
rokok berpita cukai karena rokok ilegal lebih diminati oleh konsumen karena
harganya yang lebih murah daripada rokok yang legal (berpita cukai).
Menekan Rokok Ilegal
Pengendalian pemerintah terhadap peredaran rokok
ilegal melalui penindakan yang masif sangat diperlukan karena secara langsung
akan berdampak positif terhadap produtivitas produsen rokok legal. Hasil
analisis PPKE FEB UB (2019) menunjukkan, adanya peningkatan penindakan yang
dilakukan oleh Bea Cukai terhadap rokok ilegal dapat menurunkan volume
peredaran rokok ilegal secara signifikan.
Itu sejalan dengan penindakan yang telah dilakukan
DJBC melalui program intensif yang telah dilakukan oleh DJBC di 2017 melalui
program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam menanggulangi peredaran
rokok ilegal. Kinerja PCBT tersebut menghasilkan penurunan pelanggaran pada
rokok ilegal sebanyak 10,9% (berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan) dan
peningkatan jumlah penindakan cukai sebesar 74,8% dari tahun 2016.
Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam
mengatasi permasalahan peredaran rokok ilegal adalah melalui didirikannya
Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Pembentukan KIHT sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.04/2020 sebagai upaya untuk meningkatkan
daya saing industri kecil dan menengah khususnya industri hasil tembakau di
Indonesia.
Konsep KIHT diperuntukkan khusus bagi Industri Kecil
dan Menengah (IKM) dengan beberapa kemudahan di dalamnya. Adanya
pengusaha-pengusaha rokok yang belum melegalkan usaha juga menjadi target.
Meski demikian, dalam implementasinya, membentuk suatu kawasan industri
bukanlah hal yang mudah dan sederhana.
Sebuah catatan bagi pemerintah bahwa tantangan
terbesar dalam pembangunan KIHT adalah kekuatan finansial dan jaringan dari
pengelola kawasan industri. Pasalnya, KIHT memiliki keterbatasan finansial yang
berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau.
Berdasarkan PMK nomor 206/PMK.07/2020 (PMK-206)
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau,
prioritas penggunaannya dilakukan dengan ketentuan 50% untuk bidang
kesejahteraan masyarakat, yang meliputi program peningkatan kualitas bahan
baku, dan program pembinaan lingkungan sosial.
Lebih lanjut, sebesar 25% lainnya untuk bidang
penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri yakni pembentukan
pengelolaan dan pengembangan KIHT, program sosialisasi ketentuan di bidang
cukai, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selanjutnya sebesar
25% lainnya untuk bidang kesehatan melalui program pembinaan lingkungan sosial.
Upaya mengendalikan peredaran rokok ilegal di tengah
tekanan kenaikan tarif cukai dan harga rokok bukanlah hal yang mudah. Perlu
kerja sama antara berbagai pihak, termasuk menyamakan persepsi atau metodologi
dalam melakukan perhitungan rokok ilegal untuk dapat menentukan formula
kebijakan penanganan rokok ilegal yang lebih efektif.
Maka, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk dapat diharapkan dapat menurunkan angka peredaran rokok illegal, sekaligus menciptakan keadilan dan keseimbangan berusaha dalam industri hasil tembakau. Semoga.
Sumber : Faculty of Economics and Business ( Universitas Brawijaya )
Rabu, 06 Agustus 2025
Kemenko Polkam dan Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat Bahas Penguatan Kemitraan Strategis RI–AS
Polkam, Jakarta — Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima kunjungan
Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat (AS) pada Selasa (5/8). Pertemuan
dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, dan
turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan
KBRI Washington DC.
Delegasi beranggotakan enam staf
dari berbagai negara bagian di AS—New York, California, Carolina Selatan,
Virginia Barat, Nevada, dan Washington. Kunjungan ini bertujuan memperkuat
pemahaman terhadap kebijakan kedua negara di bidang politik dan keamanan,
sekaligus membangun dialog konstruktif terkait peluang dan tantangan dalam
kerja sama bilateral.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi
Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan pentingnya
memperkuat kemitraan komprehensif strategis antara Indonesia dan Amerika
Serikat, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
“Pertemuan ini diharapkan dapat
berkontribusi pada semakin kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan
Amerika Serikat,” ujar Nur Rokhmah.
Dalam diskusi, Delegasi AS
memperoleh penjelasan mengenai peran Kemenko Polkam sebagai kementerian
koordinator yang mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan lintas kementerian
dan lembaga terkait dalam isu-isu strategis nasional.
Pertemuan turut membahas
sejumlah isu prioritas, seperti penanganan kejahatan transnasional, Trafficking
in Persons (TIPs) Report, kontra terorisme termasuk situasi terkini di Suriah,
keamanan siber, serta potensi kerja sama bilateral lainnya.
“Kami menyambut baik pertukaran
pandangan yang terbuka seperti ini. Isu-isu lintas negara seperti perdagangan
orang, terorisme, dan keamanan siber membutuhkan kerja sama erat dan saling
pengertian antarnegara mitra,” tambah Nur Rokhmah.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Delegasi Staf Kongres AS ke Indonesia, yang mencakup pertemuan dengan parlemen, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dan industri nasional. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral RI–AS dan memperkuat kerja sama konkret antar kedua negara di bidang politik dan keamanan.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Selasa, 05 Agustus 2025
Kemenko Polkam Kawal Hasil KTT BRICS 2025
Polkam, Bandung - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Bidang Kerja
Sama Multilateral memandang bahwa berbagai isu yang dibahas dalam Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) BRICS sangat erat kaitannya dengan mandat yang diemban
oleh Kemenko Polkam. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk mengawal
hasil-hasil KTT BRICS ke dalam kebijakan nasional yang terkoordinasi dan
sinergis.
"Rapat koordinasi ini
memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tugas dan fungsi Kemenko Polkam,
khususnya dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang politik
dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Asdep
Kerja Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso pada Rapat Koordinasi dan
Publikasi Hasil KTT BRICSKe-17 Pilar Polkam di Bandung, Jawa Barat, Selasa
(5/8/2025).
Sebagaimana diketahui, KTT BRICS
pada 6-7 Juli 2025 lalu telah diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. KTT
tersebut telah menghasilkan berbagai keputusan dan kesepakatan penting,
terutama pada pilar politik dan keamanan.
KTT ini mengusung tiga tema
utama, yaitu: Perdamaian, keamanan, dan reformasi tata kelola global; Penguatan
multilateralisme, urusan ekonomi, keuangan, dan Artificial Intelligence; dan
Lingkungan, COP 30, dan kesehatan global.
"Hasil-hasil ini secara
langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kepentingan nasional
Indonesia," kata Adi.
Beberapa hal yang menjadi
penekanan dari KTT BRICS yaitu: Pertama, pertemuan Sherpa BRICS. Menurut Adi,
pertemuan ini menjadi fondasi bagi pembahasan isu-isu strategis, termasuk di
dalamnya isu politik dan keamanan.
Kedua, Working Group
Anti-Corruption, ICTs, Counter-Terrorism, dan Anti-Money Laundering. Isu-isu
ini merupakan prioritas utama pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan kerja
sama lintas instansi dalam memberantas kejahatan transnasional.
Ketiga, National Security
Advisors dan Meeting of Ministers of Foreign Affairs. Adi mengatakan, pertemuan
para penasihat keamanan nasional dan menteri luar negeri BRICS adalah forum
strategis untuk membahas tantangan keamanan global.
"Hasil-hasil dari pertemuan
ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Kemenko Polkam dalam menyusun
rekomendasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang proaktif dan
responsif," kata Adi Winarso.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, BNPT, PPATK, dan KPK.
*Kemenko Polkam RI/BINs
-
Menjunjung Kebenaran, Keadilan Dan Kemanusiaan The Partnership Building Of Divkum Polri PEMBINA Irjen.Pol. DR. Asep J Ahmadi, SH,...
-
Kota Solo salah satu jantung pusat budaya jawa yang dikelilingi oleh daerah – daerah situs sakral peninggalan kerajaan – kerajaan be...