DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 80 , SELAMAT MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN !!!

 

MARGONDA (Pejuang Muda dibalik nama jalan utama didepok)

Margonda, lebih dikenal luas sebagai nama jalan utama di Depok, Jawa Barat. Tak banyak yang tahu, sepak terjangnya saat melawan penjajah. Bagaimana kisahnya?

Margonda lahir tahun 1918 di Baros, Cimahi, Bandung dengan nama asli Margana. Ayahnya seorang pedagang tikar rumpin. Margonda semasa hidupnya tinggal di Jalan Ardio, Bogor.

Margonda adalah sisi lain dari para pejuang. Dia bukan lahir dari militer dan mempunyai pangkat. Peran awalnya lebih ke arah administratif, beliau menjadi salah satu orang yang berpengaruh di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dan tidak pernah belajar strategi perang atau angkat senjata.

Memasuki tahun 1940-an, Margonda mengikuti pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaart Afdeeling, atau Departemen Penerbangan Belanda. Baru dua tahun menimba ilmu di sana, Belanda kalah pada Jepang dan kekuasaan beralih ke Jepang. Margonda bekerja di bawah kuasa Jepang di departemen penerbangan itu.

Ketika Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh tentara sekutu tanggal 6 Agustus 1945, Jepang melemah dan banyak pasukan yang ditarik pulang. Peristiwa itu menjadi ujung tombak kemerdekaan RI yang diproklamirkan oleh Sukarno pada 17 Agustus 1945.

Meski sudah merdeka, namun para penjajah belum semuannya angkat kaki dari Indonesia. Perjuangan mengusir penjajah masih terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Bogor. Margonda yang kala itu bekerja di bawah kekuasan Jepang, mengorganisir para pemuda untuk mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang merupakan cikal bakal TNI.

Pada tanggal 16 November 1945 pertempuran antara para penjajah dengan para pejuang pecah di Depok dan berlangsung hingga sehari-semalam. Banyak pejuang yang gugur, salah satunya Margonda.

Margonda tertembak timah panas tentara Inggirs di pinggir Kali Bata, Pancoran Mas Depok. Kala itu Margonda tengah memegang granat yang siap dilemparkan ke arah musuh. Margonda tumbang bersimbah darah dan gugur di medan pertempuran di usia yang masih muda yakni 27 tahun.

Perjuangan Margonda ini diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di Depok, yakni Jalan Margonda. Jalan yang paling terkenal di Depok dan berada di pusat kota.

#merdeka

#pahlawannasional

 

Kemenko Polkam Bidik Pemblokiran Efektif dan Regulasi VPN

SIARAN PERS NO. 335/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Bogor - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyiapkan dua langkah strategis pemberantasan judi daring, yakni memperkuat teknologi pemblokiran konten ilegal dan menyusun regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kerap digunakan untuk mengakses situs terlarang.

Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik judi daring yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan pemberantasan judi daring menjadi salah satu fokus utama desk di Kemenko Polkam, dengan laporan evaluasi mingguan langsung kepada Menko Polkam Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan.

“Kami mengundang para narasumber berkompeten untuk memberi saran dan pemikiran kepada Kemenko Polkam,” kata Syaiful dalam rapat koordinasi di Bogor, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, salah satu upaya yang berjalan saat ini adalah pemblokiran situs judi daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam sepekan, 5.000 hingga 9.000 konten ilegal berhasil diblokir, namun situs-situs baru kerap muncul kembali. “Teman-teman Komdigi seperti pemadam kebakaran, memadamkan api tapi sumber apinya tidak pernah padam,” ujarnya.

Syaiful memaparkan, selain pemblokiran, pemerintah juga menyoroti maraknya penggunaan VPN yang sering dipakai untuk mengakses konten ilegal, termasuk judi daring dan pornografi. Hingga kini, belum ada aturan pelaksanaan terkait VPN di Indonesia. “Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” tegasnya.

Guru Besar Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Sinta Dewi Rosadi, mengungkapkan alasan terbesar penggunaan VPN adalah untuk hiburan dan media sosial, namun 30% digunakan untuk mengakses konten yang dibatasi negara. Ia menilai hal ini berisiko tinggi, terutama bagi kelompok rentan. “Data menunjukkan pelaku judi daring umumnya berpenghasilan di bawah Rp5 juta, bahkan kemungkinan melibatkan anak-anak. Perlindungan terhadap kelompok ini harus dipikirkan serius,” ujarnya.

Anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto menambahkan, pemblokiran konten ilegal menghadapi tantangan teknis, seperti situs terlarang yang menyamar dengan tampilan baik, atau mudah berpindah domain. Ia juga menilai banyaknya ISP dan Network Access Point (NAP) perlu dikaji dampak positif dan negatifnya, karena menjadi titik pengawasan konten terlarang.

“Keamanan dan kenyamanan sering bertolak belakang. Makin aman, makin tidak nyaman, dan sebaliknya,” ujarnya.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun komitmen bersama lintas sektor. Pemerintah menargetkan rekomendasi konkret terkait teknologi pemblokiran yang lebih efektif dan aturan VPN yang jelas, sehingga jumlah konten ilegal dapat ditekan signifikan dan dampak buruk judi daring terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

*Kemenko Polkam RI/BINs

 

Gagalkan Penyelundupan Rp1,51 Miliar, Kemenko Polkam: Sinergi adalah Kunci

SIARAN PERS NO. 330/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengapresiasi keberhasilan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menggagalkan upaya penyelundupan ratusan bale pakaian dan tas bekas senilai Rp1,51 miliar.

“Kemenko Polkam mendukung penuh langkah tegas TNI AL dan Bea Cukai. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memberantas penyelundupan,” ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kemenko Polkam, Hery Sasongko, S.IK pada keterangannya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Sebagai informasi, dalam operasi bersama yang melibatkan koordinasi lintas instansi, aparat berhasil mengamankan 747 bale pakaian dan aksesori bekas, serta 8 bale tas bekas dari dalam peti kemas bermuatan ballpress.

“Kemenko Polkam hadir merupakan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap aparat penegak hukum yang bekerja di lapangan, dan kami akan terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” jelasnya.

Kemenko Polkam melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan pun terus mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan, deteksi dini, serta peningkatan peran aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan di lapangan. “Edukasi publik dan penggalangan informasi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memerangi penyelundupan,” tambah Hery.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama juga ikut menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam operasi tersebut.

“Sinergi Bea Cukai dengan TNI AL dalam operasi ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan hasil nyata dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman penyelundupan. Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Djaka.

*Kemenko Polkam RI/BINs

BUKTI NEGARA HADIR, KEPALA BNN RI RESMIKAN GEDUNG KANTOR BNN KOTA SAMBAS

Sambas/Kalimantan Barat - Sebagai daerah kawasan perbatasan yang dekat dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) hadir secara resmi di Kabupaten Sambas. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, bersama Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom meresmikan Gedung Kantor BNN Kota Sambas yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kota Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (13/8).

Peresmian kantor BNN Kota Sambas ini dihadiri oleh para pejabat utama BNN, seperti Plt. Inspektur Utama, Dicky Kusumawardhana, Deputi Pencegahan, M. Zainul Muttaqien, Deputi Rehabilitasi, dr. Bina Ampera Bukit, Plt. Direktur Intelijen, Satria Oktoreza, dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Totok Lisdiarto. Selain itu, hadir juga Bupati Sambas, Satono, bersama jajaran Forkopimda lainnya, serta anggota DPRD yang turut mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Sambas.

Gedung kantor BNN Kota Sambas yang berdiri memiliki luas 6.819 m². Kehadirannya merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat upaya P4GN di wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga menjadi salah satu jalur yang rawan terhadap penyelundupan dan peredaran narkotika lintas negara. Kehadiran BNN di wilayah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

"Bangunan kantor BNN merupakan simbol kehadiran negara dalam melayani masyarakat, sekaligus simbol perlawanan negara terhadap para bandar narkoba. Apalagi Sambas sebagai salah satu daerah perbatasan yang rawan menjadi jalur lalu lintas penyelundupan narkoba dari luar negeri," kata Kepala BNN RI dalam sambutannya.

Bupati Sambas, Satono, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN RI dan jajaran yang hadir dalam peresmian BNN Kota Sambas. Mengingat usaha 20 tahun akhirnya terlaksana di masa jabatannya.

"Kami berterima kasih kepada Kepala BNN RI dan pejabat dari Jakarta yang hadir untuk kedua kalinya di Sambas. Akhirnya kantor BNN Kota Sambas bisa diresmikan, Kami menunggu selama 20 tahun untuk ini terwujud. Kami harap bisa membentengi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba," kata Bupati Sambas.

Acara peresmian diwarnai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BNN RI dan Bupati Sambas. Kemudian pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya Gedung Kantor BNN Kota Sambas dan juga penerimaan enam kendaraan operasional berupa empat sepeda motor dan dua mobil.

Dengan diresmikannya gedung kantor BNN Kota Sambas ini, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan semakin terintegrasi dan efektif, demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

(BINs)

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Dansatlat Brimob Korbrimob Polri Pimpin Upacara Pembukaan Latbinpuan Brimob Perwira Remaja Korps Brimob Polri Lulusan Akpol dan SIPSS T.A. 2025

Gunung Putri/Jawa Barat - Mengawali langkah pengabdian di Korps Brimob Polri, sebanyak 8 Perwira Remaja lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2025 mengikuti upacara pembukaan Latihan Pembinaan dan Kemampuan (Latbinpuan) Brimob yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Latihan (Dansatlat) Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Deonijiu De Fatima di Lapangan Yana Anucasana, Satuan Latihan Brimob, Gunung Putri, Jawa Barat. Senin (11/08/25).

Upacara pembukaan tersebut dihadiri oleh Dansat Wanteror Pasukan Gegana Korbrimob Polri Kombes Pol. Tedy Purnanto, Danmen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Teguh Triwantoro, Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Esty Setyo Nugroho, Pamen dan Pama Korbrimob Polri, serta Peserta Latbinpuan Paja Akpol dan SIPSS Lulusan Tahun 2025.

Pelatihan ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 11 Agustus s.d. 9 September 2025. Dengan dimulainya rangkaian pembinaan dasar yang bertujuan membentuk, membekali, dan mengasah kemampuan para perwira remaja agar siap melaksanakan tugas operasional di lapangan sesuai dengan karakteristik satuan Brimob Polri.

Dalam amanatnya, Dansatlat Brimob Korbrimob Polri menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, serta integritas sebagai landasan utama pengabdian, sekaligus mengingatkan seluruh peserta untuk menyerap setiap materi pelatihan dengan serius demi keberhasilan penugasan di masa depan.

“Saya mengucapkan selamat datang bagi para peserta yang baru selesai menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian serta juga kepada para Instruktur yang akan memberikan materi dan praktek dalam pelatihan ini.” Pernyataan Dansatlat Brimob.

“Saya berharap saudara melaksanakan kegiatan pelatihan ini dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kualitas perorangan yang unggul dan diperhitungkan oleh lawan serta terlatih, responsif, dan profesional.” Lanjutan pernyataan Dansatlat Brimob.

Latbinpuan ini menjadi salah satu agenda strategis Korps Brimob Polri untuk memastikan para perwira remaja memiliki kemampuan teknis dan taktis yang mumpuni, serta mental dan fisik yang tangguh dalam menghadapi dinamika tugas di seluruh wilayah Indonesia.

 

*Humas Korps Brimob/BINs

 

Perkuat Pertahanan Semesta, Kemenko Polkam Tekankan Sinergitas Pusat-Daerah dan Implementasi Komcad di Sulut

SIARAN PERS No. 313/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Manado - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menggelar rapat koordinasi yang menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memetakan isu strategis, dan merumuskan strategi implementasi program secara terpadu di tingkat pusat dan daerah.

"Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi fondasi utama dalam memperkuat Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), khususnya di wilayah strategis seperti Sulawesi Utara," Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, memimpin rangkaian agenda strategis di Sulawesi Utara.

Hal ini merupakan bagian dari program nasional dan tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), penguatan Komcad dan Komduk diarahkan untuk membangun sistem pertahanan semesta yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer.

Sejak 5 hingga 8 Agustus 2025, Asdep Parwito memimpin rangkaian agenda strategis di Sulawesi Utara. Agenda tersebut mencakup optimalisasi peran Komcad dan Komduk sesuai kebijakan nasional, sekaligus monitoring dua program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam menyoroti urgensi penguatan pertahanan semesta di wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Malaysia ini. “Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Komcad dan Komduk bukan hanya instrumen pertahanan, tetapi juga sarana membangun kesadaran, disiplin, dan semangat kebangsaan. Dengan sinergi lintas sektor, kita memastikan program nasional ini memberi dampak nyata bagi kekuatan pertahanan semesta,” tegas Brigjen TNI Parwito.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Pangdam XIII/Merdeka, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta para bupati dan walikota se-Sulawesi Utara. Para narasumber yang hadir adalah Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, S.I.P. dari Ditjen Pothan Kemenhan, dan Suryo Hidayat, SH, M.Si., dari KemenpanRB.

Berdasarkan hasil rapat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, didorong untuk berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur, dan menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk para nelayan, sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan.

“Sulawesi Utara adalah garda terdepan NKRI di utara. Dengan dukungan penuh pada Komcad dan Komduk, kita dapat menjadikannya contoh nyata pertahanan semesta yang solid dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Parwito.

Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terungkap dari kunjungan monitoring. Kunjungan ke Rindam Kodam XIII/Merdeka menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas pelatihan Komcad masih terbatas, dengan kendala pada perlengkapan dan minimnya tenaga kesehatan internal. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan anggaran dan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan pemerintah daerah.

Selain itu, monitoring Program MBG di Yayasan Bernadette secara umum pelaksanaannya berjalan baik, sekolah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disediakan. Hingga laporan terakhir, tidak ditemukan insiden makanan tidak layak konsumsi di TK dan SD Santa Bernadette, yang menunjukkan bahwa manajemen distribusi dan kontrol mutu berjalan sesuai prosedur. Dengan sistem yang tertib dan komitmen tinggi dari semua pihak, program MBG di TK Santa Bernadette dinilai berhasil memperkuat fondasi kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini serta menjadi model implementasi yang layak direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.

Kemudian monitoring di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 Manado juga mengungkap tantangan lain dalam program pendidikan dan karakter, seperti angka pengunduran diri siswa yang dipengaruhi oleh faktor psikososial keluarga, menyoroti pentingnya pendampingan holistik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, serangkaian rekomendasi strategis telah dirumuskan. Pertama, perlunya menetapkan mekanisme penghargaan karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpartisipasi dalam Komcad/Komduk melalui kolaborasi antara Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri. Kedua, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kemenhan didorong untuk menyusun standar rekrutmen yang transparan.

Terakhir, integrasi partisipasi komunitas maritim dan pemetaan keahlian dosen oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pertahanan maritim dan inovasi. "Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta yang kokoh melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa," tegas Parwito.

 

*Kemenko Polkam RI/BINs

Kemenko Polkam Tinjau Koperasi Merah Putih Pertama di Kota Kupang

 

SIARAN PERS NO. 310/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Kupang - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan melakukan peninjauan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura Kota Kupang, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan ini diterima langsung oleh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura, Bapak Dacson Haba beserta pengurus lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah terus berupaya memberikan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan perekonomian melalui berbagai program strategis seperti koperasi merah putih agar tercapainya swasembada ekonomi dan masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan," ujar Kartika Adi Putranta selaku Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependuduan saat membuka kegiatan kunjungan.

Koperasi yang dibentuk dibentuk pada tanggal 19 Mei 2025 dan menjadi koperasi pertama di Kota Kupang ini memiliki berbagai gerai bisnis seperti simpan pinjam, apotek, sembako, logistik, klinik, pengelolaan sampah, dan cold storage.

Kehadiran koperasi ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini juga sudah menjalankan core bisnis simpan pinjam, dengan memberikan pinjaman bagi masyarakat dalam bentuk sembako. “Sehingga melalui terobosan ini masyarakat dapat mencukupi segala kebutuhan dasar sehari-hari secara mudah dan tanpa ada kendala,” tambahnya.

Dicson Haba selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Oepura berharap bahwa program ini dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar tanpa kesulitan. "Melalui kehadiran koperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari jeratan tengkulak sekaligus bisa membantu perekonomian rakyat,” terangnya.

Kemenko Polkam akan terus mengawal dan mendorong kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah guna mewujudkan peningkatan ekonomi dan kapasitas sosial masyarakat yang nyata dan berkelanjutan.

*Kemenko Polkam RI/BINs

Menelisik Fenomena Rokok

Oleh : Prof. Candra Fajri Ananda

Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Dinamika isu yang bergulir dalam Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia nyaris tak pernah habis dikupas. Fakta bahwa industri hasil tembakau di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak adanya.

Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata sisi berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bahkan menyerempet ke persoalan stunting dan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Tembakau diketahui adalah salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Ini karena komoditas tembakau dan berbagai produk turunannya mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Tercatat, nilai penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari tahun ke tahun terus meningkat dari Rp139,12 triliun pada 2014 menjadi Rp218,62 triliun pada 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang juga terus mengalami peningkatan.

Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan, pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada 2020 ketika volume produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) turun signifikan hinggaminus10% dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional.

Di sisi lain, di tengah tren keberhasilan kenaikan penerimaan CHT, produksi rokok memperlihatkan kecenderungan penurunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, volume produksi rokok pada 2021 sebanyak 334,8 miliar batang, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 356,6 miliar batang. Kecenderungan penurunan volume produksi pun diprediksi kembali terjadi di 2022 akibat adanya kenaikan tarif cukai, adanya penyesuaian Harga Jual Ecer (HJE) minimum dan simplifikasi.

Tren penurunan volume produksi tersebut diiringi banyaknya pabrikan rokok yang gulung tikar. Data menunjukan, pada 2021 hanya tersisa 1003 pabrikan rokok. Bandingkan dengan 2007 yang jumlah pabrikan rokoknya mencapai 4.793 unit.

Kini, untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, penetapan tarif CHT dilakukan sekaligus untuk dua tahun berturut-turut, di mana kenaikan cukai rata-rata untuk seluruh jenis rokok sebesar 10% setiap tahunnya untuk 2023 dan 2024.

Kenaikan cukai rokok tersebut secara resmi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Pada beleid tersebut telah diatur pula batasan harga jual eceran rokok dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tahun 2023 dan 2024. Adapun alasan di balik keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif CHT tak lain adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok.

Tantangan Rokok Ilegal dalam IHT

Pada lima tahun terakhir, tingkat peredaran rokok ilegal kerap beriringan dengan kenaikan harga rokok atas kebijakan tarif cukai. Pada 2019 saat tidak ada kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2020, ketika terjadi kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal juga mengalami peningkatan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dapat berdampak signifikan terhadap peredaran rokok ilegal. Perokok dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung membeli rokok ilegal sebagai kompensasi atas kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai.

Salah satu penyebab tingginya peredaran rokok ilegal adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga rokok yang terus terjadi karena kenaikan tarif cukai maupun penyederhanaan struktur tarif cukai menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal kian turun.

Saat ini, kenaikan harga rokok telah melebihi batas maksimum dan membahayakan keberlangsungan IHT yang terbukti melalui penurunan jumlah pabrikan rokok (terutama golongan 1). Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya (2021), bisnis rokok ilegal relatif lebih menguntungkan daripada bisnis rokok legal (berpita cukai). Ini karena pabrikan rokok ilegal tidak perlu memiliki lokasi pabrik ≥ 200 meter persegi, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum dalam mendirikan industri. Selain itu, rokok ilegal juga tidak melewati pengawasan ketat dan uji laboratorium sebagaimana yang tertuang dalam PMK No 200/2008. Di sisi lain, rokok ilegal memiliki perputaran penjualan yang lebih cepat daripada rokok berpita cukai karena rokok ilegal lebih diminati oleh konsumen karena harganya yang lebih murah daripada rokok yang legal (berpita cukai).

Menekan Rokok Ilegal

Pengendalian pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal melalui penindakan yang masif sangat diperlukan karena secara langsung akan berdampak positif terhadap produtivitas produsen rokok legal. Hasil analisis PPKE FEB UB (2019) menunjukkan, adanya peningkatan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap rokok ilegal dapat menurunkan volume peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Itu sejalan dengan penindakan yang telah dilakukan DJBC melalui program intensif yang telah dilakukan oleh DJBC di 2017 melalui program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Kinerja PCBT tersebut menghasilkan penurunan pelanggaran pada rokok ilegal sebanyak 10,9% (berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan) dan peningkatan jumlah penindakan cukai sebesar 74,8% dari tahun 2016.

Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan peredaran rokok ilegal adalah melalui didirikannya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Pembentukan KIHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.04/2020 sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah khususnya industri hasil tembakau di Indonesia.

Konsep KIHT diperuntukkan khusus bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan beberapa kemudahan di dalamnya. Adanya pengusaha-pengusaha rokok yang belum melegalkan usaha juga menjadi target. Meski demikian, dalam implementasinya, membentuk suatu kawasan industri bukanlah hal yang mudah dan sederhana.

Sebuah catatan bagi pemerintah bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan KIHT adalah kekuatan finansial dan jaringan dari pengelola kawasan industri. Pasalnya, KIHT memiliki keterbatasan finansial yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau.

Berdasarkan PMK nomor 206/PMK.07/2020 (PMK-206) tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau, prioritas penggunaannya dilakukan dengan ketentuan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, dan program pembinaan lingkungan sosial.

Lebih lanjut, sebesar 25% lainnya untuk bidang penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri yakni pembentukan pengelolaan dan pengembangan KIHT, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selanjutnya sebesar 25% lainnya untuk bidang kesehatan melalui program pembinaan lingkungan sosial.

Upaya mengendalikan peredaran rokok ilegal di tengah tekanan kenaikan tarif cukai dan harga rokok bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja sama antara berbagai pihak, termasuk menyamakan persepsi atau metodologi dalam melakukan perhitungan rokok ilegal untuk dapat menentukan formula kebijakan penanganan rokok ilegal yang lebih efektif.

Maka, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk dapat diharapkan dapat menurunkan angka peredaran rokok illegal, sekaligus menciptakan keadilan dan keseimbangan berusaha dalam industri hasil tembakau. Semoga.

Sumber : Faculty of Economics and Business ( Universitas Brawijaya )

Kemenko Polkam dan Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat Bahas Penguatan Kemitraan Strategis RI–AS

SIARAN PERS NO. 285/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima kunjungan Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat (AS) pada Selasa (5/8). Pertemuan dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, dan turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Washington DC.

Delegasi beranggotakan enam staf dari berbagai negara bagian di AS—New York, California, Carolina Selatan, Virginia Barat, Nevada, dan Washington. Kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman terhadap kebijakan kedua negara di bidang politik dan keamanan, sekaligus membangun dialog konstruktif terkait peluang dan tantangan dalam kerja sama bilateral.

Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan komprehensif strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Pertemuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada semakin kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Nur Rokhmah.

Dalam diskusi, Delegasi AS memperoleh penjelasan mengenai peran Kemenko Polkam sebagai kementerian koordinator yang mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga terkait dalam isu-isu strategis nasional.

Pertemuan turut membahas sejumlah isu prioritas, seperti penanganan kejahatan transnasional, Trafficking in Persons (TIPs) Report, kontra terorisme termasuk situasi terkini di Suriah, keamanan siber, serta potensi kerja sama bilateral lainnya.

“Kami menyambut baik pertukaran pandangan yang terbuka seperti ini. Isu-isu lintas negara seperti perdagangan orang, terorisme, dan keamanan siber membutuhkan kerja sama erat dan saling pengertian antarnegara mitra,” tambah Nur Rokhmah.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Delegasi Staf Kongres AS ke Indonesia, yang mencakup pertemuan dengan parlemen, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dan industri nasional. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral RI–AS dan memperkuat kerja sama konkret antar kedua negara di bidang politik dan keamanan. 

*Kemenko Polkam RI/BINs

 

Kemenko Polkam Kawal Hasil KTT BRICS 2025

SIARAN PERS NO. 278/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025

Polkam, Bandung - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Multilateral memandang bahwa berbagai isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS sangat erat kaitannya dengan mandat yang diemban oleh Kemenko Polkam. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk mengawal hasil-hasil KTT BRICS ke dalam kebijakan nasional yang terkoordinasi dan sinergis.

"Rapat koordinasi ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tugas dan fungsi Kemenko Polkam, khususnya dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang politik dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Asdep Kerja Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso pada Rapat Koordinasi dan Publikasi Hasil KTT BRICSKe-17 Pilar Polkam di Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).

Sebagaimana diketahui, KTT BRICS pada 6-7 Juli 2025 lalu telah diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. KTT tersebut telah menghasilkan berbagai keputusan dan kesepakatan penting, terutama pada pilar politik dan keamanan.

KTT ini mengusung tiga tema utama, yaitu: Perdamaian, keamanan, dan reformasi tata kelola global; Penguatan multilateralisme, urusan ekonomi, keuangan, dan Artificial Intelligence; dan Lingkungan, COP 30, dan kesehatan global.

"Hasil-hasil ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia," kata Adi.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dari KTT BRICS yaitu: Pertama, pertemuan Sherpa BRICS. Menurut Adi, pertemuan ini menjadi fondasi bagi pembahasan isu-isu strategis, termasuk di dalamnya isu politik dan keamanan.

Kedua, Working Group Anti-Corruption, ICTs, Counter-Terrorism, dan Anti-Money Laundering. Isu-isu ini merupakan prioritas utama pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan kerja sama lintas instansi dalam memberantas kejahatan transnasional.

Ketiga, National Security Advisors dan Meeting of Ministers of Foreign Affairs. Adi mengatakan, pertemuan para penasihat keamanan nasional dan menteri luar negeri BRICS adalah forum strategis untuk membahas tantangan keamanan global.

"Hasil-hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Kemenko Polkam dalam menyusun rekomendasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang proaktif dan responsif," kata Adi Winarso.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, BNPT, PPATK, dan KPK.

*Kemenko Polkam RI/BINs