Kemenko Polkam Pantau Stabilitas Politik dan Keamanan Selama Libur Tahun Baru Islam

                                                                 SIARAN PERS No. 140/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pemantauan situasi politik dan keamanan di sejumlah titik di Jakarta dalam rangka libur perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah, Sabtu (28/6/2025).

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif selama libur Tahun Baru Islam yang juga bertepatan dengan libur akhir semester anak sekolah. Kegiatan dilakukan atas arahan Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto.

Tim pemantauan turun ke lapangan dan mengobservasi sejumlah lokasi strategis, antara lain Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stasiun Pasar Senen.

Di Monas, tim memantau persiapan gladi bersih upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan diperingati pada 1 Juli 2025. Sebanyak 200.000 personel dari 28 resimen dan lima Polda dijadwalkan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Di Masjid Istiqlal, tim memantau kegiatan nikah massal gratis yang diikuti oleh 100 pasangan dari wilayah Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan penuh Kementerian Agama dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar.

Sementara itu, di Stasiun Pasar Senen, tim mencatat lonjakan penumpang sejak 26 Juni. Hingga Sabtu pagi pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 14.040 penumpang berangkat dari stasiun tersebut, dengan Yogyakarta menjadi tujuan terbanyak. PT KAI telah menambah kapasitas gerbong dan menyediakan fasilitas bagi penumpang disabilitas serta kursi prioritas.

Mayjen TNI Heri Wiranto menyatakan bahwa secara umum situasi keamanan di Jakarta selama peringatan 1 Muharam berlangsung aman dan terkendali. Ia mengungkapkan, pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan dalam suasana yang kondusif.

"Kemenko Polkam akan terus melakukan pemantauan agar masyarakat dapat merayakan liburan dengan tertib dan nyaman," ujarnya.

 

*Humas Kemenko Polkam RI/BINs

Kapolres Metro Bekasi Laksanakan Bakti Sosial Bedah Rumah dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79

Bekasi (27-6-2025) – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Kapolres Metro Bekasi, KBP Mustofa, S.I.K., M.H., memimpin kegiatan Bakti Sosial Bedah Rumah di Rumah Ibu Nemah, Kp. Kranji RT. 02/07 Ds. Kertamukti Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk Sekretaris MUI Kab. Bekasi, Camat Cibitung, Danramil Cibitung, dan Kepala Desa Kertamukti. Kapolres Metro Bekasi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar KBP Mustofa.

Dengan kegiatan ini, Polres Metro Bekasi menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam membantu masyarakat.

*Polres Metro Bekasi/BINs

Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Pastikan Stabilitas Ekonomi Nasional Tetap Terjaga

SIARAN PERS NO. 137/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025

Polkam, Jakarta - Menko Polkam BG meminta seluruh unsur yang tergabung dalam Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara untuk terus melakukan upaya memacu capaian penerimaan devisa negara agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah serta memastikan perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

“Desk ini bertujuan untuk memastikan perkembangan ekonomi nasional tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga, efisiensi ekonomi dan pemerataan pembangunan, memaksimalkan devisa untuk kesejahteraan rakyat, dan terciptanya pemerintahan yang kuat serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto sekaligus Ketua II pada Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Mayjen TNI Heri menyampaikan bahwa karena sudah menjadi arahan Bapak Presiden secara langsung, maka Pemerintah melalui Kemenko Polkam ditugasi untuk membentuk Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 151 Tahun 2024.

“Desk ini telah berjalan dengan baik sepanjang tahun 2024, dan pada tahun 2025 ini Bapak Menko Polkam BG meminta untuk tetap dan terus dilanjutkan guna mengawal Program Prioritas Presiden,” ungkapnya.

Menurutnya berdasarkan data statistik terkini tentang ekonomi nasional telah terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan Cadangan Devisa Indonesia, dimana data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cadangan devisa dari USD 146,4 miliar pada Desember 2023 menjadi USD 152,5 miliar pada bulan Mei 2025.

“Kemenko Polkam mendorong langkah strategis dan percepatan untuk mengelola lebih lanjut potensi-potensi penerimaan devisa negara, untuk nantinya akan bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

 

*Humas Kemenko Polkam RI/BINs

Serap Aspirasi Warga Lewat Ngopi Kamtibmas di Pluit, Wakapolres Metro Jakarta Utara Ajak Masyarakat Ikut Aktif Dalam Kamtibmas

Jakarta - Polres Metro Jakarta Utara terus berupaya mempererat kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Ngopi Kamtibmas. Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Kantor Sekretariat RW 006 Pluit, Penjaringan, Rabu malam (25/6/2025).

Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP James H. Hutajulu, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi sejumlah pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, perwakilan TNI, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Dalam sambutannya, AKBP James menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia menyebutkan bahwa berbagai persoalan seperti tawuran remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga premanisme memerlukan perhatian dan kerjasama semua pihak.

" Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Jangan ragu untuk melapor melalui layanan 110 jika melihat potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKBP James.

Kegiatan Ngopi Kamtibmas ini juga menjadi ruang dialog antara warga dan pihak kepolisian. Berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan warga, mulai dari keresahan terkait kenakalan remaja hingga harapan peningkatan patroli rutin di lingkungan Pluit.

Wakapolres pun berjanji akan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan warga serta terus membangun komunikasi terbuka. Menurutnya, menciptakan rasa aman bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Selain menjadi ajang diskusi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian, unsur TNI, dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan agar silaturahmi tetap terjaga dan masyarakat merasa lebih dekat dengan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Melalui kegiatan seperti Ngopi Kamtibmas, Polres Metro Jakarta Utara berharap dapat semakin membangun kepercayaan publik serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari gangguan kriminalitas.

*Polres Metro Jakarta Utara/BINs

Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force

SIARAN PERS No. 127/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025

Polkam, Jakarta - Menindaklanjuti arahan dari bapak Kemenko Polkam Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. terkait tugas Kemenkopolkam untuk mengawal Prioritas Nasional yang ada pada RPJMN 2025-2029, Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan pada Kedeputian 3 Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait membahas tentang Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI.

Sasaran terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional diantaranya melalui pembangunan postur pertahanan. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan multi domain dalam melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

“Perlu dilanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Selain itu, lanjut Kresno, perlu ada penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan kapabilitas badan pertahanan siber. Kemudian, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan.

“Salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan postur pertahanan adalah melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dengan target pada tahun 2025 sebesar 30,3% dan menjadi 100% pada akhir tahun 2029. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah Kemhan/TNI,” kata Kresno.

Selain itu, sesuai dengan perencanaan nasional dalam mendukung PN 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru terdapat indikator Asia Power Index (military capability). Asia Power Index berdasarkan military capability memilki 5 dimensi yaitu : defence spending, armed forces, weapons and platforms, signature capabilities, dan Asian miitary posture. Indikator ini akan dihitung oleh Lowy Institute Australia setiap tahun.

Dengan sasaran tercapainya target Pembangunan nasional bidang pertahanan dalam Pembangunan postur pertahanan guna pemenuhan Asia Power Index berdasarkan military capability.

"Rapat ini akan dilakukan secara berkelanjutan, oleh karena itu diharapkan adanya sinkronisasi antara Sistem Perencanaan Pertahanan dengan postur, OEF dan Strategi Trisula Perisai Nusantara" ujar Kresno.

 

*Humas Kemenko Polkam/BINs

HUT Jakarta ke-498, Ancol Hidupkan Pasar Seni dengan Peresmian Pameran Seni di Galery NAS

Jakarta- Suasana berbeda terasa di kawasan Pasar Seni Ancol pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta. Mengusung tema “Warna Jakarta: Menuju Kota Global dan Berbudaya,” sebanyak 42 seniman memamerkan lebih dari 100 karya seni dalam ruang galeri yang telah disiapkan oleh PT Taman Impian Jaya Ancol.

Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Budi Arianto, mengatakan bahwa momen ini tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun Jakarta, tetapi juga simbol kebangkitan kembali Pasar Seni Ancol setelah terdampak pandemi.

" Kami ingin menghidupkan kembali kejayaan Pasar Seni. Para seniman yang tergabung di sini banyak yang sudah senior dan punya karakter kuat. Melalui ruang galeri yang kini tampil lebih segar, kami ingin memberi ruang berekspresi seluas-luasnya bagi mereka,” ujar Budi kepada Wartawan saat meresmikan Galery North Art Space (NAS), Minggu (22/6).

Tidak hanya menampilkan karya seni rupa, perayaan HUT Jakarta di Ancol juga diramaikan dengan hiburan rakyat, termasuk panggung musik dangdut di kawasan Pantai Festival serta kolaborasi seni budaya dari seniman lokal dan perwakilan komunitas Jakarta Utara.

Menurut Budi, pihaknya menghadirkan beragam konten hiburan sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan seni dan budaya Jakarta. Pengunjung dapat menikmati semua pertunjukan secara gratis.

" Kami ingin masyarakat tidak hanya berkunjung, tapi juga merasakan atmosfer seni yang tumbuh dan hidup di Ancol. Galeri ini kami siapkan sebagai rumah kreatif yang terbuka untuk semua,” imbuhnya.

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, para seniman Pasar Seni juga didorong untuk mengoptimalkan kehadiran mereka di ranah digital. Setelah pandemi, Ancol memberikan pelatihan digital dasar seperti pengelolaan akun Instagram, dokumentasi karya, hingga strategi publikasi.

" Kami tidak ingin mereka hanya bergantung pada kunjungan fisik. Sekarang, mereka juga bisa dikenal lewat media sosial. Ini langkah kecil, tapi penting untuk memperluas jangkauan seni Indonesia,” jelas Budi.

Dengan semangat baru ini, Ancol berharap Pasar Seni kembali menjadi ikon kebudayaan yang tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga wadah kreatif bagi seniman lintas generasi.

" Momentum ulang tahun Jakarta ini semoga menjadi titik balik untuk menghidupkan kembali denyut seni di ibu kota. Kami percaya bahwa kebangkitan Pasar Seni adalah bagian dari kebangkitan budaya Jakarta,” tutup Budi.

*Taman Impian Jaya Ancol# Provinsi DKI/BINs

 

Kemenko Polkam Dorong Sinergi Keterbukaan Informasi dan Penguatan Lembaga Penyiaran Publik di Jawa Timur

SIARAN PERS No. 121/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025 

Polkam, Surabaya - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendorong sinergi antarlembaga penyedia informasi, khususnya di tingkat daerah” ujar Agung Pratistho, Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Publik, setelah melakukan kunjungan ke Komisi Informasi, RRI, dan TVRI di Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (20/6/2025).

Dalam pertemuan dengan Komisi Informasi Jawa Timur, dibahas sejumlah tantangan yang dihadapi seperti tingginya jumlah sengketa informasi, keterbatasan anggaran dan SDM, serta kebutuhan harmonisasi regulasi antara undang-undang, peraturan komisi informasi (PERKI), dan kebijakan kementerian/lembaga.

“Pentingnya digitalisasi layanan informasi agar masyarakat dapat mengakses hak atas informasi secara mudah dan cepat,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan RRI Surabaya, Kemenko Polkam mengapresiasi komitmen RRI dalam mendukung narasi kebijakan pemerintah melalui program siaran seperti Halo RRI dan konten media baru yang menyasar generasi muda.

“Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta persaingan dengan media swasta turut menjadi perhatian” terangnya.

Pada kunjungan ke TVRI Jawa Timur, fokus pembahasan adalah konteks penguatan peran lembaga penyiaran publik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Masih terdapat sejumlah daerah blank spot seperti di Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Menutup keterangannya, Kemenko Polkam menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.

 

*Kemenko Polkam/BINs

 

 

Polri Bagian Penting Dari Arsitektur Pembangunan Nasional , Ujar Menpan RB

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa peran Polri sangat strategis dan tidak hanya sebagai penegak hukum. Polri disebutnya sangat memilki andil dalam pembangunan nasional.

“Polri bukan hanya sekedar penegak hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari arsitektur pembangunan nasional,” ujar Menteri PAN RB, Kamis (19/6/25). 

Menurutnya, pendekatan kepolisian yang humanis tentunya perlu terus diperkuat dalam konteks nasional. Terlebih, polisi tidak lagi dipandang sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat yang hadir menegarkan keluhan, menyelesaikan masalah secara bijak, serta menunjukkan empati.

“Pendekatan ini membangun hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian,” jelasnya. 

Ia menerangkan, terdapat lima indikator yang dapat dijadikan ukuran terhadap keberhasilan kinerja Polri. Pertama adalah terbentuknya budaya berkinerja tinggi atau high performance culture.

Dijelaskannya, sumber daya manusia yang profesional, modern, dan humanis meningkatkan indeks pelayanan publik serta menurunkan angka pelanggaran etika. Hal itu juga otomatis meningkatnya pelayanan publik.

“Lima indikator keberhasilan kinerja ini tentunya bisa dijadikan acuan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menilai atau mengevaluasi kinerja atau program kinerja dan program yang akan dilaksanakan,” ungkapnya.

*Mabes Polri/BINs

 

Bagikan Nasi Bungkus ke Petugas Kebersihan,Saat Gelar Kegiatan Jum’at Berkah Oleh Polsek Pademangan

Jakarta - Dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Polsek Pademangan kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Jum’at Berkah pada Jumat (20/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Dalam pelaksanaan kegiatan, jajaran personel Polsek Pademangan yang dipimpin oleh Wakapolsek AKP Damun, S.H., bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Ancol, Bripka Didik Gunawan, turun langsung ke pemukiman warga di Jalan Kampung Muka RT 02/RW 04. Mereka membagikan puluhan nasi bungkus kepada petugas kebersihan lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para petugas kebersihan yang berjasa menjaga kebersihan lingkungan setiap harinya," ujar AKP Damun di sela kegiatan.

Menurut Bripka Didik Gunawan, kegiatan Jum’at Berkah sudah rutin dilakukan sebagai bagian dari program pendekatan humanis Polsek Pademangan terhadap warga.

“Selain membantu secara langsung, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan warga binaan,” ungkapnya.

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 11.43 WIB ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu petugas kebersihan yang menerima bantuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kepedulian pihak kepolisian.

Kapolsek Pademangan, Kompol Immanuel Sinaga, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Polsek Pademangan akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aksi sosial yang membawa manfaat langsung.

“Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat. Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa kami peduli dan hadir untuk membantu,” tutup Kompol Immanuel.

*Polsek Pademangan/BINs

Divkum Polri Bersama Komnas Ham Bekerjasama Adakan FGD HAM

Bandung (19 Juni 2025). kegiatan FGD HAM kerjasama Divkum Polri dengan Komnas HAM

yang dilaksanakan di Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang Bandung. Kamis tanggal 19 Juni 2025.

Tema FGD:

Kajian Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) oleh Kepolisian

Para peserta yang hadir :

-72 pers Satbrimob, Satsabhara serta penyidik Reskrimum & Reskrimsus Polda Jawa Barat dan Polres jajaranya.

-Kaur & Paur HAM Subbidbankum Bidkum Polda Jabar.

-Peneliti & Staf Komnas HAM

-Pers Divkum Polri.

Narasumber berasal dari:

1. Kementerian HAM

2. Kementerian ATR-BPN

3. Komnas HAM

4. Akademisi.

Pejabat yang hadir:

1. Karobankum Divkum Polri BJP VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.

2. Karo Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Ibu ENDANG SRI MELANI

3. Kabidkum Polda Jabar KBP NURHADI HANDAYANI

Penyampaian materi oleh pembicara dengan isi materi diantaranya :

* Penyampaian materi Konflik Agraria di Indonesia oleh Prof. Dr. AGUS BUDIANTO, S.H., M.Hum. Guru    Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

* Penyampaian materi Penanganan Konflik Agraria dan SDA oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM bapak MUNAFRIZAL MANAN, S.S., S.Sos., LL.M., M.IP., M.Si.

* Penyampaian Materi Penanganan Konflik Agraria dan SDA oleh Kementerian ATR-BPN yg disampaikan oleh Direktur Penanganan Perkara pertanahan Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR-BPN bapak JOKO SUBAGYO, S.H., M.T.

* Penyampaian Materi Penanganan Konflik Agraria dan SDA oleh Kepolisian yang disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Dr. ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., M.H.

Selaku moderator Mufti Makarim berasal dari KOMNAS HAM , Dalam pembacaan sambutan  dari Kadivkum Polri oleh Karobankum BJP. Veris Septiansyah, SH,SIK,MSi,MH, Acara ditutup dengan penyerahan Plakat.

*Biro Bankum Divkum Polri

 

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Kemerdekaan Pers di Jawa Timur

                                                                SIARAN PERS No.111/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025

Polkam, Malang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti penurunan signifikan skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,” ungkap Marsda TNI Eko Dono Indarto Deputi V Bidang

Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, pada pembukaan rapat koordinasi "Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur" di Malang, Rabu (18/6/2025).

Berdasarkan data Dewan Pers, skor IKP Jawa Timur turun dari 76,55 poin pada 2023 (kategori Cukup Bebas) menjadi 67,45 poin pada 2024 (kategori Agak Bebas). Skor ini berada di bawah rata-rata nasional (69,46 poin), dan menempatkan Jawa Timur di peringkat 33 dari 38 provinsi, turun tajam dari posisi ke-14 pada tahun sebelumnya.

Penurunan skor terjadi pada tiga dimensi utama, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum. “Situasi ini menandakan adanya tantangan struktural yang perlu segera direspons secara terpadu,” tegasnya.

“Era digital memang membawa tantangan besar, mulai dari maraknya hoaks hingga tekanan terhadap jurnalis. Tapi ini juga momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi. Pers yang merdeka adalah pengawas kekuasaan dan jembatan suara rakyat.

“Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, akurasi informasi, dan etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” sambungnya.

Deputi Kominfo juga terus menekankan untuk memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media massa. “Peningkatan literasi hukum dan pemahaman etika jurnalistik di kalangan pers dan masyarakat juga penting untuk dilakukan,” tambahnya.

Selain itu, dengan adanya ekosistem pers yang sehat, kemerdekaan pers daerah dapat diwujudkan, agar dapat terbuka terhadap kritik, dan menjamin akses informasi publik yang adil dan transparan.

Pada kesempatan itu, Ia juga membahas terkait dengan sengketa pers yang terjadi. Deputi V berpesan kepada aparat penegak hukum yang menangani sengketa pers, untuk selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.

“Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum,” tambahnya.

“Kami tidak ingin penurunan skor IKP ini menjadi ajang saling menyalahkan. Justru ini harus menjadi pemicu semangat untuk memperbaiki ekosistem pers secara bersama-sama,” lanjut Deputi V.

Menutup sambutannya, Deputi V mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat di Jawa Timur untuk menjadikan insan pers sebagai mitra strategis dalam menjaga demokrasi. “Karena pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab adalah fondasi bangsa yang demokratis dan kuat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari perhatian dan komitmen Kemenko Polkam dalam menjaga demokrasi Indonesia melalui penguatan kemerdekaan pers. Diharapkan, sinergi yang dibangun hari ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan IKP Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.

Hadir sebagai narasumber, yaitu Wakil Ketua Dewan Pers; Direktur Ekosistem Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi); Direktur pada Jampidum, Kejaksaan Agung; serta Kabag Renops Stamaops, Mabes Polri. Seluruh peserta rapat menyepakati pentingnya membangun sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam memperbaiki iklim kebebasan pers di Jawa Timur.

 

*Humas Kemenko Polkam/BINs