Selamat Ulang Tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto

 

Ketika Mangil Sedih Harus Pamit Kembali Ke Kesatuannya

"Kamu tidak akan meninggalkan saya kan mangil?", tanya sang mantan presiden berucap sambil matanya merah menahan tangis.

"Pak saya mau melapor, saya di tugaskan kembali ke kesatuan pak", sedikit terbata menahan haru Mangil Martowidjojo melihat orang yang dulu begitu berkuasa, sekarang seperti rapuh dan sendiri.

"Jaga diri diri bapak ya", Mangil seraya undur sembari memberi hormat, setelah itu si Bung menghampiri dan memeluk Mangil sambil menangis dan Mangil pun tak kuasa menahan air matanya.

Saat itu hanya mereka berdua di ruang tidur bung Karno di Wisma Yaso.

Cuplikan kisah di atas seperti di tutur Mangil Martowidjojo mantan komandan Detasmen Kawal Pribadi

Siapa Mangil Martowidjojo?

Ketika Gerakan 30 September 1965 meletus, Mangil makin rapat menjaga Soekarno. Saat itu kondisi memanas di mana-mana. Perseteruan antara pasukan Jenderal Soeharto dan PKI terjadi di mana-mana. Setelah mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, kekuasaan Soekarno terus dipreteli. Soekarno memang masih presiden, tapi kekuasaan sudah dipegang Mayjen Soeharto.

Dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan & Petualang yang ditulis wartawan Senior Julius Pour, keteguhan Mangil tampak saat dia harus menerobos barikade RPKAD di Medan Merdeka Barat. Tanggal 18 Maret 1966, Soekarno akan berangkat ke Istana Bogor. Tapi dicegat sepasukan RPKAD yang dipimpin seorang kapten di dekat Air Mancur, Jl Medan Merdeka Barat.

"Bapak berada di mobil nomor dua, paling depan jip DKP, nomor tiga mobil yang saya naiki dan ditutup oleh jip DKP. Begitu konvoi berhenti, sesuai prosedur, semua anak buah saya langsung berhenti melindungi mobil bapak sambil melepas kunci pengaman senjata," kata Mangil.

Saat itu DKP bersenjatakan senapan otomatis AR-15 yang lebih canggih dari AK-47 yang dibawa RPKAD. Mangil tak takut menembak jika keselamatan Soekarno terancam.

"Stop, ini rombongan siapa? teriak kapten RPKAD itu.

Mangil menjawab tegas. "Kalau Kapten melihat bendera di mobil kedua, sebagai perwira ABRI harusnya tahu. Ini konvoi resmi Presiden Republik Indonesia."

"Tetap harus diperiksa," balas kapten berbaret merah itu.

Mangil tak mau kalah. "Silakan. Tetapi, sebelum kapten bergerak maka kami harus tembak lebih dulu. Sebab tanggung jawab kami sebagai DKP jelas tidak pernah mengizinkan perjalanan Presiden RI terhalang," tegas Mangil.

Rombongan akhirnya diperkenankan lewat, tanpa insiden apa pun.

Tapi Jenderal Soeharto tak membiarkan insiden itu berlalu begitu saja. Tanggal 23 Maret 1966, Soeharto membubarkan Tjakrabirawa. Pengawalan Istana diserahkan ke Polisi Militer Angkatan Darat. Tidak sampai di situ, tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto membubarkan DKP. Seluruh personel DKP dikembalikan ke Korps Brimob berdasarkan perintah Panglima Korps Brimob.

Tugas Mangil berakhir. Polisi gagah berani ini pun berpamitan pada Soekarno di Wisma Yasoo. Soekarno mengucapkan terima kasih pada para anggota DKP. Soekarno berkata dengan suara agak keras.

"Mangil mengawal saya sudah sejak proklamasi kemerdekaan. Mangil pasti tidak akan meninggalkan saya kalau tidak diperintahkan kesatuannya". Beberapa ajudan setia Bung Karno seperti Maulwi Saelan dari Angkatan Darat bahkan sampai ditahan pasca Gestok.

Menjaga Netralitas di Tengah Perang: Negara Didorong Tetap Humaniter Tanpa Dianggap Berpihak

SIARAN PERS NO. 508/SP/HM.01.02/POLKAM/10/2025

Polkam, Jakarta - Menjaga netralitas di tengah perang, khususnya perang di laut, menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Salah satu tantangan yang dibahas adalah bagaimana sebuah negara dapat tetap menjalankan prinsip kemanusiaan tanpa kehilangan status netral atau dianggap ikut terlibat (belligerent).

Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Panel “Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut Skala Besar: Perspektif Kebijakan, Operasional, dan Kemanusiaan” yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, mengatakan bahwa selama ini pembahasan hukum humaniter internasional cenderung berfokus pada konteks perang di darat. Padahal, perkembangan situasi global seperti konflik Rusia–Ukraina menimbulkan kebutuhan baru untuk memahami bagaimana prinsip kenetralan diterapkan dalam konteks perang laut.

“Pertanyaan yang kami coba jawab adalah bagaimana sebuah negara bisa menjaga netralitasnya meskipun ingin memberikan bantuan kemanusiaan, tanpa dianggap berpihak,” ujar Adi.

Ia menambahkan, status kenetralan di laut kerap menimbulkan interpretasi yang beragam. Karena itu, diskusi ini juga menyoroti siapa yang berwenang menentukan sah atau tidaknya klaim netralitas sebuah negara, serta bagaimana posisi negara yang memiliki pakta pertahanan dengan pihak yang berperang.

“Kadang ada perbedaan pandangan antarnegara mengenai apa yang disebut netral. Nah, siapa yang berhak menilai bahwa pandangan satu negara benar atau salah? Ini yang ingin kita bahas secara lebih mendalam,” jelasnya.

Hasil dari pembahasan ini akan dirumuskan dalam bentuk laporan yang akan disampaikan pada forum ICRC di Jenewa dan menjadi masukan bagi pembahasan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diskusi panel ini merupakan bagian dari rangkaian Lokakarya Nasional bertema “Negara Netral Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Instrumen Lainnya” yang dibuka sehari sebelumnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah, lembaga pertahanan, serta kalangan akademisi.

*Kemenko Polkam RI/BINs

 

Kesit Budi Handoyo Tetap Pimpin PWI DKI Jakarta Tegas PWI Pusat

Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa kepemimpinan Kesit Budi Handoyo sebagai Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029 sah dan diakui secara resmi oleh organisasi pusat.

Penegasan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) PWI Pusat Nomor 003-PGS/TPD/PP-PWI/LXXIX/X/2025 tentang Kepengurusan PWI Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI, Mirza Zulhadi. SK tersebut diserahkan langsung kepada Kesit Budi Handoyo di Kantor PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Dalam penyerahan tersebut, Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang dan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Anrico Pasaribu, yang juga anggota Tim Penyelesaian Dualisme. Sementara Kesit hadir bersama Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Jaya Tb Adhi, Ketua SIWO PWI Jaya Rialini “Nonnie” Rering, serta Sekretaris SIWO PWI Jaya Rio Winto.

Akhmad Munir menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh persoalan organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara tuntas agar roda organisasi berjalan efektif.

“Dalam hal ini, PWI Jaya di bawah kepemimpinan Kesit Budi Handoyo adalah sah dan resmi berada di bawah struktur Ketua Umum PWI Pusat,” ujar Akhmad Munir.

“Penerbitan SK ini dimaksudkan agar semua pihak memahami keabsahan kepengurusan yang berlaku.”

Dengan diterbitkannya SK tersebut, struktur organisasi SIWO PWI Jaya yang dipimpin Rialini Rering juga dinyatakan berada di bawah kepengurusan resmi PWI Jaya di bawah Kesit Budi Handoyo.

PWI Pusat berharap, kejelasan struktur ini dapat memastikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat daerah berjalan lancar dan terkoordinasi.

Dalam waktu dekat, SIWO PWI Jaya akan menyelenggarakan Diskusi Evaluasi Popnas XVII 2025 bertema “Strategi Pembinaan Atlet Muda DKI Jakarta Secara Menyeluruh” di Aula Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta, Kamis (13/11/2025) pukul 10.00–16.30 WIB.

Acara tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Diskusi ini bertujuan mengevaluasi kesiapan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Popnas XVII, baik dari aspek fasilitas, sumber daya manusia, maupun sistem pembinaan atlet muda. (Red)

*Red/Pokja PWI Jakut

 

PWI Jaya Lakukan Penyesuaian Pengurus: Penguatan Struktur dan Pendekatan Kebersamaan

Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya melakukan penyesuaian struktur kepengurusan sebagai langkah penguatan organisasi menyusul adanya sejumlah pengurus yang berpindah tugas ke PWI Pusat serta satu pengurus yang telah berpulang ke Rahmatullah.

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, menyebut penyesuaian ini sebagai bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan mencerminkan sinergi positif antara PWI Jaya dan PWI Pusat.

“Kami mendukung penuh rekan-rekan yang kini mengemban amanah baru di PWI Pusat. Semoga semangat profesionalisme dan solidaritas khas PWI Jaya dapat terus mereka bawa di tingkat nasional,” ujar Kesit saat rapat pleno di Markas PWI Jaya, Selasa (14/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Kesit juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Adv. Fathan Rangkuti, SH, Ketua Seksi Wartawan Multimedia PWI Jaya. Almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas organisasi.

“Fathan Rangkuti telah memberikan banyak kontribusi dan teladan. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Allah SWT,” ucapnya.

Sejumlah perubahan struktural pun disepakati dalam rapat pleno tersebut. Benny Joewono ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya, menggantikan Drs. Johny Hardjojo, M.Si., yang kini dipercaya menjabat Ketua Departemen Hankam, TNI dan Polri di PWI Pusat. Dewan Penasihat juga diperkuat dengan bergabungnya Dr. M. Nasir, SH, MH dan M. Kusnaeni (Bung Kus), komentator olahraga nasional.

Lima pengurus PWI Jaya resmi bergabung dengan kepengurusan PWI Pusat periode 2025–2030, yakni Johny Hardjojo, Kadirah, Anrico Pasaribu, SH, Hengky Lumban Toruan, dan Sumber Rajasa Ginting.

Sebagai tindak lanjut, posisi Kadirah (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah) kini diisi oleh Stanislaus Jumar Sudiyana dari Radio Sonora. Sementara Anrico Pasaribu (Ketua Seksi Wartawan Hukum) digantikan oleh Rinto, SH, dan Raden Wuryanto naik menggantikan Sumber Rajasa Ginting sebagai Ketua Seksi Kemitraan, Kerja Sama, dan Hubungan Antarlembaga.

Kesit menegaskan bahwa restrukturisasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat soliditas internal, profesionalisme, dan semangat kebersamaan di tubuh PWI Jaya.

“Kami ingin memastikan PWI Jaya tetap menjadi rumah besar yang terbuka bagi semua wartawan, tanpa sekat dan dengan semangat persaudaraan,” tegasnya.

Selain melakukan pembenahan internal, PWI Jaya juga akan menyelenggarakan Orientasi Keanggotaan dan Kewartawanan (OKK) pada akhir Oktober di RRI Jakarta dengan peserta lebih dari 20 orang, serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025

Kesit juga menyoroti pentingnya penertiban administrasi keanggotaan, terutama terkait Kartu Tanda Anggota (KTA) hasil OKK yang tidak diselenggarakan oleh PWI Jaya.

“Kami tidak mengakui produk yang tidak dihasilkan oleh kepengurusan resmi PWI Jaya. Bila ada pihak yang dirugikan, silakan melapor ke pihak berwenang atau langsung ke PWI Jaya,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, PWI Jaya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, kredibilitas, dan kebersamaan insan pers ibu kota dalam semangat organisasi yang solid, profesional, dan berdaya guna.

*Red/PWI DKI Jaya

 

Pembekalan Peserta Sekolah Sespimti Polri Dikreg Ke-34 Oleh Wamenkopolkam

Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pembekalan kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 Gelombang II, di Kantor Kemenko Polkam, Senin (13/10/2025).

Dalam kesempatan ini, Wamenko Polkam menekankan pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaboratif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta dapat memperkuat wawasan kebangsaan, memperdalam pemahaman terhadap dinamika politik dan keamanan, serta berperan aktif dalam mewujudkan sinergi lintas instansi demi terjaganya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

#KemenkoPolkam #WamenkoPolkam

 

*BNN DAN KEMENAKER TEKEN PKS, DORONG PENEMPATAN SERTA PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PASCA REHABILITASI*

Bandung - Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta), menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika.

Penandatanganan ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan Tahun 2025, pada Sabtu (11/10), bertempat di Aula Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Bandung Barat, Jawa Barat.

PKS ini bertujuan menjadi landasan dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerja sama terkait fasilitasi PTKDN dan perluasan kesempatan kerja bagi individu yang telah menyelesaikan program rehabilitasi narkotika.

Dalam sesi wawancara, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Agus Irianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan upaya pascarehabilitasi. Klien rehabilitasi yang telah menyelesaikan program diharapkan dapat memperoleh pelatihan serta akses untuk bekerja.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan Orang dalam Pemulihan (ODP), sehingga mereka dapat bekerja layaknya tenaga kerja lainnya yang tidak memiliki latar belakang penyalahgunaan narkotika atau disabilitas,” ujar Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI.

Lebih lanjut, Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika didefinisikan sebagai orang dalam pemulihan yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengembangan Program Pemanfaatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN), serta perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja khusus pasca menjalani program rehabilitasi narkotika.

PKS tersebut ditandatangani oleh Dirjen Binapenta Kemenaker, Darmawansyah, dan Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara BNN dan Kemenaker pada 27 Mei 2024.

BINs

#warondrugsforhumanity

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*

 

Hendrawan Lim Ketua Family’s Garden Dukung Penuh Acara Fun Walk Pokja PWI Walikota Jakarta Utara

Jakarta - Ketua Family’s Garden, Hendrawan Lim, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Fun Walk yang akan digelar oleh Pokja PWI Walikota Jakarta Utara di Taman Hutan Kota Penjaringan.

Menurut Hendrawan Lim, kegiatan semacam ini sangat positif karena dapat mempererat silaturahmi antar wartawan dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat.

“Kegiatan jalan santai seperti ini perlu kita dukung bersama. Selain menyehatkan, juga bisa menjadi ajang mempererat hubungan antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Hendrawan Lim di Taman Hutan Kota Penjaringan. Minggu pagi ( 12/10/2025)

Ia menambahkan bahwa pihaknya dari Family’s Garden siap bersinergi dan mendukung kegiatan sosial maupun kebersamaan yang diinisiasi Pokja PWI Walikota Jakarta Utara.

“Kami dari Family’s Garden akan selalu mendukung kegiatan positif seperti ini. Harapannya, acara seperti Fun Walk ini bisa terus berlanjut setiap tahun dan menjadi agenda tetap,” tambahnya.

Red/Bm

Kemenko Polkam Perkuat Keamanan Laut dan Pemberdayaan Maritim di Kepulauan Bangka Belitung

SIARAN PERS NO. 499/SP/HM.01.02/POLKAM/10/2025

Polkam, Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik fokus strategi keamanan laut nasional melalui serangkaian kegiatan yang diinisiasi Tim Kedeputiam Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo terkait penguatan keamanan laut, pengawasan sumber daya maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kegiatan ini berlangsung secara berurutan mulai dari peninjauan operasi SAR, analisis kapabilitas maritim terhadap penyelundupan, hingga Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menjadi agenda utama. Kunjungan ke Kantor SAR Pangkalpinang pada 7 Oktober 2025 menekankan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi risiko keselamatan maritim.

Berdasarkan data, Kansar Pangkalpinang menjalankan 47 operasi SAR sepanjang 2024 dengan 227 korban, meningkat menjadi 57 operasi hingga Oktober 2025, mayoritas akibat kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia.

"Sarana dan prasarana termasuk kapal KN SAR Karna 246, KN RB 201, RIB, rubber boat, drone thermal, serta alut darat di pos strategis mendukung efektivitas respons," ungkap Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Wahyu Handoyo.

Kemudian keesokan harinya kunjungan ke Markas Komando Lanal Bangka Belitung pada 8 Oktober mengungkap kesenjangan kapabilitas maritim terhadap aktivitas penyelundupan. Para pelaku menggunakan kapal cepat hingga 60 knot, sementara armada patroli hanya mampu mencapai 35 knot, membatasi efektivitas intersepsi.

"Selain kendala teknis, hambatan yurisdiksi juga muncul karena TNI tidak memiliki kewenangan penyidikan formal. Laporan Tim Kemenko Polkam merekomendasikan penambahan unit kapal cepat, peningkatan kompetensi personel, koordinasi lintas-lembaga, serta modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi canggih, langkah yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan laut nasional," jelasnya.

Pada hari ke-3 dilaksanakan Rapat Koordinasi tanggal 9 Oktober 2025 pembahasan Analisis Penguatan Dimensi IKNL. Rapat ini menekankan integrasi kebijakan, penelitian akademik, dan pengawasan maritim. Rapat dihadiri berbagai instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, DPRD, Bakamla, BINDA, BMKG, Karantina, SAR, BNN, PT. Pelindo Regional 2, serta Universitas Bangka Belitung. Kemenko Polkam hadir untuk memastikan arahan Presiden Prabowo diimplementasikan secara terpadu.

“IKLN harus menjadi standar utama untuk menilai kemajuan Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah lautnya selama lima tahun ke depan. Setiap upaya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mendukung kemandirian bangsa berbasis potensi maritim,” tegasnya.

Selain fokus pada keamanan laut, Tim Kemenko Polkam meninjau program pemenuhan gizi sekolah dan pemberdayaan masyarakat di Pangkalpinang. Program ini memanfaatkan tenaga lokal, menyediakan menu bergizi seimbang, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan aparat keamanan dalam memperkuat keamanan laut, meningkatkan keselamatan nelayan, dan mendukung implementasi kebijakan strategis Presiden Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung. Integrasi kebijakan, riset berbasis bukti, penguatan kapabilitas operasional, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tata kelola maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan

*Kemenko Polkam RI/BINs.

 

Mundur Demi Keyakinan

Tidak selamanya orang yang sezaman dengan bung Karno berani berkata " Tidak!"... kemudian mundur dari jabatannya karena keyakinan tersebut.

Salah satunya adalah bapak Polisi Indonesia yakni Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo..

Saat BK ingin melebur kepolisian masuk dalam ABRI sang Kepala Polisi ini menolak karena melihat akan membuat polisi jadi tidak profesional.

Tapi keberatan ini tidak di dengar Si Boeng Besar yang pada akhirnya Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Sebelum Tap MPRS itu buat, tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

 

Sumber : Benny Rusmawan

 

Wapres Dukung Polri Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Penanaman Jagung dan Penebaran Benih Ikan di Tangerang

Tangerang - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Hal ini disampaikan Wapres saat menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Kampung Cibangkok dan Cibaregbeg, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (08/10/2025).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Polri ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian, khususnya pada komoditas jagung.

Dalam kunjungannya, Wapres menyaksikan MoU antara Polri dan Perum Bulog tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Mendukung Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Wapres pun mengapresiasi kolaborasi antara Polri, Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta lembaga terkait lainnya yang turut melibatkan masyarakat.

Dalam pidatonya, Wapres berpesan agar peningkatan hasil panen juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pendampingan kepada para petani.

Lebih lanjut, Wapres berharap generasi muda dapat lebih banyak terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi pertanian untuk menghadirkan transformasi nyata di sektor pangan.

Usai memberikan arahan, Wapres menanam benih jagung dengan mengendarai mobile tractor R4 di atas lahan siap tanam seluas 50 hektare. Penanaman ini menjadi penanda dimulainya Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di 33 titik lokasi binaan Polri di seluruh Indonesia, dengan total luas lahan mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Wapres juga menebar 80.000 benih ikan nila di kolam pengembangbiakan yang berlokasi tidak jauh dari area tanam. Penebaran benih ikan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat kemandirian pangan melalui diversifikasi sumber daya perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: BPMI Setwapres

#KemensetnegRI

#RilisWakilPresiden