Polkam, Manado - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang
Koordinasi Pertahanan Negara menggelar rapat koordinasi yang menjadi momentum
penting untuk menyatukan langkah, memetakan isu strategis, dan merumuskan
strategi implementasi program secara terpadu di tingkat pusat dan daerah.
"Sinergi lintas sektor
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi fondasi utama dalam
memperkuat Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), khususnya
di wilayah strategis seperti Sulawesi Utara," Asisten Deputi Koordinasi
Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, memimpin rangkaian agenda
strategis di Sulawesi Utara.
Hal ini merupakan bagian dari
program nasional dan tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan (Menko Polkam), penguatan Komcad dan Komduk diarahkan untuk
membangun sistem pertahanan semesta yang tangguh, adaptif, dan responsif
terhadap berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer.
Sejak 5 hingga 8 Agustus 2025,
Asdep Parwito memimpin rangkaian agenda strategis di Sulawesi Utara. Agenda
tersebut mencakup optimalisasi peran Komcad dan Komduk sesuai kebijakan
nasional, sekaligus monitoring dua program prioritas pemerintah, yaitu Makan
Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang berkontribusi langsung pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari ketahanan
nasional.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam
menyoroti urgensi penguatan pertahanan semesta di wilayah yang berbatasan
langsung dengan Filipina dan Malaysia ini. “Pertahanan negara adalah tanggung
jawab bersama. Komcad dan Komduk bukan hanya instrumen pertahanan, tetapi juga
sarana membangun kesadaran, disiplin, dan semangat kebangsaan. Dengan sinergi
lintas sektor, kita memastikan program nasional ini memberi dampak nyata bagi
kekuatan pertahanan semesta,” tegas Brigjen TNI Parwito.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai
pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.)
Yulius Selvanus, Pangdam XIII/Merdeka, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara,
serta para bupati dan walikota se-Sulawesi Utara. Para narasumber yang hadir
adalah Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan,
S.I.P. dari Ditjen Pothan Kemenhan, dan Suryo Hidayat, SH, M.Si., dari
KemenpanRB.
Berdasarkan hasil rapat,
pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, didorong untuk berperan
aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur, dan
menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk para nelayan, sebagai bagian tak
terpisahkan dari sistem pertahanan.
“Sulawesi Utara adalah garda
terdepan NKRI di utara. Dengan dukungan penuh pada Komcad dan Komduk, kita
dapat menjadikannya contoh nyata pertahanan semesta yang solid dan siap
menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Parwito.
Namun, implementasi di lapangan
menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terungkap dari kunjungan
monitoring. Kunjungan ke Rindam Kodam XIII/Merdeka menunjukkan bahwa kapasitas
fasilitas pelatihan Komcad masih terbatas, dengan kendala pada perlengkapan dan
minimnya tenaga kesehatan internal. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan
anggaran dan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan
(Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan pemerintah daerah.
Selain itu, monitoring Program
MBG di Yayasan Bernadette secara umum pelaksanaannya berjalan baik, sekolah
tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disediakan.
Hingga laporan terakhir, tidak ditemukan insiden makanan tidak layak konsumsi
di TK dan SD Santa Bernadette, yang menunjukkan bahwa manajemen distribusi dan
kontrol mutu berjalan sesuai prosedur. Dengan sistem yang tertib dan komitmen
tinggi dari semua pihak, program MBG di TK Santa Bernadette dinilai berhasil
memperkuat fondasi kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini serta menjadi
model implementasi yang layak direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.
Kemudian monitoring di Sekolah
Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 Manado juga mengungkap tantangan lain dalam
program pendidikan dan karakter, seperti angka pengunduran diri siswa yang
dipengaruhi oleh faktor psikososial keluarga, menyoroti pentingnya pendampingan
holistik.
Untuk mengatasi tantangan
tersebut, serangkaian rekomendasi strategis telah dirumuskan. Pertama, perlunya
menetapkan mekanisme penghargaan karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berpartisipasi dalam Komcad/Komduk melalui kolaborasi antara Kementerian PAN-RB,
Kemenkeu, dan Kemendagri. Kedua, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
bersama Kemenhan didorong untuk menyusun standar rekrutmen yang transparan.
Terakhir, integrasi partisipasi
komunitas maritim dan pemetaan keahlian dosen oleh Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi langkah konkret untuk
meningkatkan pertahanan maritim dan inovasi. "Keseluruhan upaya ini
menunjukkan komitmen untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta yang kokoh
melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa," tegas Parwito.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar