Kapolri Beri Penghormatan kepada Lima Jurnalis di HUT ke-75 Humas Polri : Pengabdian Mereka Tak Terlupakan

 

JAKARTA – Peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri pada Selasa (3/11/2026) berlangsung penuh khidmat dan haru. Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., memimpin doa bersama serta menyampaikan dukacita mendalam atas musibah yang menimpa lima jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, tersebut, Kapolri juga memberikan penghormatan dan penghargaan kepada keluarga para jurnalis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto, para pejabat utama Polri, purnawirawan, serta insan pers. Hadir pula Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., bersama jajaran Humas Polri lainnya.

Kapolri Ajak Insan Pers dan Keluarga Besar Polri Berdoa

Dalam sambutannya, Kapolri mengajak seluruh peserta yang hadir untuk menundukkan kepala sejenak dan mendoakan lima jurnalis dari rombongan kapal Arupadhatu 1 yang tertimpa musibah pada Senin, 7 September 2026.

“Dunia insan pers, dunia humas, dan bangsa Indonesia sangat berduka atas peristiwa yang memilukan ini. Lima saudara kita telah berjuang dan bekerja dengan tulus dari hati untuk mendapatkan kabar serta gambar terbaik demi publik,” ujar Kapolri.

Lima jurnalis yang mengalami musibah tersebut yakni M. Bagus Khoirunas dari Media Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu Agency, serta Donald Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Kapolri menyampaikan bahwa pengabdian para jurnalis tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa informasi yang diterima masyarakat tidak terlepas dari dedikasi, keberanian, dan pengorbanan para pekerja media.

“Pengabdian mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap informasi yang sampai kepada masyarakat, terdapat dedikasi, keberanian, dan pengorbanan yang sangat besar,” ungkapnya.

Penghargaan untuk Para Penjaga Kebenaran

Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto menyerahkan penghargaan bertajuk Attribute to the Guardians of Truth atau Penghormatan kepada Penjaga Kebenaran melalui keluarga para jurnalis.

Penghargaan tersebut menjadi simbol penghormatan atas dedikasi para insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Kapolri menegaskan bahwa pers bukan sekadar mitra kerja Polri, melainkan salah satu pilar penting demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kebenaran di ruang publik.

Ia juga mengingatkan bahwa penghormatan terhadap insan pers harus diwujudkan melalui komitmen nyata dalam menjaga kemerdekaan pers, menghormati independensi jurnalistik, serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap jurnalis ketika menjalankan tugas profesinya.

Kabidhumas Polda NTT: Penghormatan bagi Insan Pers Jadi Pengingat Pentingnya Sinergi

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa momen peringatan HUT ke-75 Humas Polri kali ini memberikan pesan mendalam tentang arti pengabdian, keberanian, dan solidaritas antara Polri dengan insan pers.

Menurutnya, penghormatan yang diberikan Kapolri kepada keluarga lima jurnalis tersebut menunjukkan bahwa Polri menaruh perhatian dan penghargaan terhadap perjuangan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap informasi yang diterima masyarakat, ada kerja keras, keberanian, dan pengorbanan para jurnalis. Kami turut menyampaikan dukacita mendalam dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang mengalami musibah serta keluarga yang ditinggalkan,” ujar Kombes Pol. Henry.

Ia menambahkan, hubungan Polri dan insan pers harus terus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, profesionalisme, dan kepercayaan.

“Pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, sinergi Polri dan media harus terus diperkuat dengan tetap menghormati independensi jurnalistik serta menjamin ruang yang aman bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Peringatan HUT ke-75 Humas Polri ini tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan kehumasan Polri, tetapi juga pengingat bahwa komunikasi publik yang sehat membutuhkan kolaborasi, integritas, dan penghormatan terhadap setiap pihak yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Melalui momentum tersebut, Humas Polda NTT menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang profesional dan humanis dengan insan pers, demi menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

#PolisiBersamaMasyarakat #

*TBNews NTT

Irwasum Polri : Penyadapan Murni Dilakukan Oknum Bukan Kebijakan Institusi Polri

Jakarta - Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan 2 jenderal lainnya murni perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.

Ia mengatakan, proses pemeriksaan terhadap personel terkait perkara tersebut tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri.

"Saat ini proses pemeriksaan sedang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dan Divpropam Polri," kata Asep di Bareskrim Polri, Selasa (3/11).

Ia menjelaskan, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri turut melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut. Langkah itu dilakukan agar penanganan perkara berjalan secara profesional dan proporsion

Menurut Asep, Polri sebenarnya telah memiliki aturan mengenai pelaksanaan penyadapan melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan tersebut mengatur pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar sesuai dengan prosedur.

"Sehingga hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," ujarnya.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal atau illegal access. Ketiganya adalah Listyo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Asep mengatakan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum. Nomor telepon yang menjadi sasaran disebut meliputi milik Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Selain itu, pada sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.

Dalam penyidikan perkara ini, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita 11 unit handphone, satu unit iPad, serta empat buah flashdis

Penyidik menerapkan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap para tersangka.

Asep menyebut penyidikan masih berada pada tahap awal. Ia memastikan proses penanganan perkara akan dilanjutkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

*Sumber : Kumparan/ Red

Pasukan Siluman Saat Pertempuran November 1945 Di Surabaya Ternyata Mantan Kriminal Bromocorah Yang Bertobat

Pasukan Reclasseering atau dikenal sebagai Reclasseering Indonesia (RI) memiliki peran yang sangat unik dan berani dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pasukan ini dibentuk atas inisiasi tokoh strategi tempur terkemuka saat itu, Prof. Dr. Moestopo ( Pendiri Universitas Beragama ) ,Brigjen. ( P ) TB Ibnu Gunadi dan dibina bersama tokoh kepolisian Komjen.Pol (P) Moehammad Jasin. ( Bapak Brimob Polri / Polisi Istimewa )

Berikut adalah fakta mengenai Pasukan Reclasseering dalam Pertempuran Surabaya:

·         Anggota Pasukan: Anggota pasukan ini bukan tentara reguler, melainkan para mantan narapidana, tahanan penjara, bandit, copet, hingga bromocorah (dunia hitam) yang sengaja dibebaskan dari penjara Kalisosok dan berbagai tempat oleh Moestopo. Mereka diberikan pencerahan untuk cinta tanah air dan membela masyarakat dan negara.

·         Tujuan Pembentukan: Moestopo menyadari bahwa menghadapi tentara Sekutu (Inggris) yang bersenjata modern membutuhkan jumlah personel massal yang memiliki mental nekat. Di bawah Reclasseering, energi agresif para pelaku kriminal ini dialihkan untuk membela kedaulatan negara melalui doktrin nasionalisme kilat.

·         Julukan "Pasukan Siluman": Dalam ingatan kolektif sejarah, milisi bentukan Reclasseering ini sering disebut sebagai Pasukan Siluman atau Pasukan Berani Mati. Hal ini dikarenakan gaya bertempur mereka yang tidak biasa, menggunakan taktik gerilya kota yang liar, menyusup di malam hari, dan sangat nekat saat menyerang pos-pos Sekutu.

·         Peran dalam Pertempuran: Mereka ditempatkan di garis depan untuk mengacaukan konsentrasi musuh, melakukan sabotase, serta merampas persenjataan tentara Sekutu maupun Jepang yang tersisa.

Langkah Moestopo merangkul kelompok marjinal dan mantan kriminal lewat wadah Reclasseering ini membuktikan bahwa Pertempuran Surabaya adalah perang total (total war), di mana seluruh elemen masyarakat—tanpa memandang latar belakang sosial—bersatu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Dimasa Sebelum dan Menjelang Kemerdekaan, Pejuang utama Intelijen Reclasseering adalah untuk mengetahui jumlah dan klasifikasi narapidana dan tahanan Politik yang berada dipenjara-penjara Indonesia. selain itu juga menyelesaikan status hukum para tawanan perang yang berada dipenjara-penjara di Jawa dan Madura, karena Perang telah usai dan Indonesia telah Merdeka.

Tidak hanya membebaskan para tahanan perang, Reclasseering juga memberikan pekerjaan kepada para tawanan Perang tersebut dengan menyalurkannya sebagai pekerja pada perkebunan-perkebunan yang ditinggalkan Belanda dan Proyek-proyek Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pada masa orde lama dibawah Pemerintahan Presiden Soekarno, Reclasseering (LMR-RI) sempat berkantor di Istana Negara dengan Kode Sandi 007/KHUSUS dan di jalan. Veteran Jakarta Pusat, hal ini berlangsung selama beberapa tahun sebelum meletusnya pemberontakan G30 S PKI.

LMR-RI sebagai organisasi Independen dan HAM tertua di Indonesia. sejak berdirinya ditahun 1931 (Perkumpulan Reclasseering) dan dikukuhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Penetapan Menteri Kehakiman R.I. No. JA.5/105/5, tanggal 12 Nopember 1954, serta dimuat dalam Berita Negara No. 105/1954 dan Lembaran Negara No. 90/1954 dengan Missi pokok "UNTUK NEGARA & MASYARAKAT". Legatimasi ini diperkuatkan lagi dengan Penetapan Menteri Kehakiman R.I No. JH.7.1./6/2, tanggal 9 Juni 1956 sebagai Badan Peserta Hukum. Warkah Polri Sintelpam No : R/4-51/ IV/ 81/SINTELPAM. Tentang Perlunya Meningkatkan Kerjasama Antara Polri dan LMR – RI.

 

*Berbagai Sumber

 

Pimpin Ratas, Presiden Prabowo Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari penguatan sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah. Airlangga menyebut kondisi tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kuat hingga saat ini.

Sumber: BPMI Setpres

#KemensetnegRI

BNN Bekali Masyarakat Lombok Timur Keterampilan Usaha Melalui BIMTEK LIFE SKILL

Lombok - Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Life Skill Penguatan Kelembagaan Ekonomi bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 27–29 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sebagai salah satu langkah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Bertempat di Balai Mangrove, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, kegiatan diikuti 50 peserta dengan pendampingan lima orang pendamping. Pembukaan kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, Lalu Awan Wijaya, yang mewakili Bupati Lombok Timur. Pemerintah daerah menyampaikan dukungan terhadap program pemberdayaan tersebut karena dinilai dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketua Tim 2 Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN, Mia Garmiaty, menyampaikan bahwa pembekalan keterampilan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat agar memiliki alternatif kegiatan produktif. Peserta didorong untuk memanfaatkan pelatihan guna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi modal dalam membangun usaha secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan keterampilan sablon manual yang dipandu praktisi dari Dinas Perindustrian, Abdul Basit dan Ahmad Gufron. Materi diberikan melalui praktik langsung, mulai dari pembuatan desain, proses afdruk dan penyinaran screen, teknik penyablonan, hingga pengeringan dan pemeriksaan hasil cetak. Pelatihan ini memberikan bekal keterampilan produksi yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

Melalui Bimtek Life Skill ini, BNN berharap masyarakat di kawasan rawan narkoba memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membangun kemandirian ekonomi. Dengan terbukanya alternatif mata pencarian yang positif dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin berdaya serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba menuju Indonesia Bersinar.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Jumat Berkah Untuk Para Ojol Dari Kapolda Jawa Timur

SURABAYA – Polda Jawa Timur terus memperkuat kedekatan dan sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), salah satunya melalui kegiatan Jumat Berkah bersama komunitas pengemudi ojek online (ojol).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim berbaur bersama ratusan pengemudi ojol di Lapangan Mapolda Jatim, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sekaligus implementasi “Jogo Omah”, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif.

Selain menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut Polda Jatim menyalurkan sebanyak 600 paket sembako kepada para pengemudi ojol.

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi Polda Jatim kepada komunitas ojol yang selama ini turut berkontribusi dalam menjaga Kamtibmas serta membantu memberikan informasi terkait situasi di tengah masyarakat.

Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada komunitas ojol yang selama ini telah membangun komunikasi dan sinergi dengan jajaran Polda Jawa Timur.

“Terima kasih kepada rekan-rekan ojol yang selama ini turut berperan mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengan semangat Jogo Omah, Jogo Jawa Timur,” ungkap Irjen Pol Dekananto.

Kapolda Jatim menegaskan, kegiatan Jumat Berkah tersebut tidak hanya dilaksanakan sekali, namun direncanakan menjadi kegiatan rutin setiap hari Jumat.

“Pembagian bantuan nantinya dilakukan secara bergantian, sehingga rekan-rekan ojol yang belum menerima bantuan berkesempatan mendapatkannya pada kegiatan berikutnya,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Jatim ingin terus membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat serta menghadirkan Polri yang tidak berjarak dengan warga.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosial, tetapi juga melalui kolaborasi nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

Sementara itu, bantuan sembako yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Polda Jatim untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi ojol.

Dengan komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat, Polda Jatim berharap komunitas ojol dapat terus menjadi mitra dalam menjaga Kamtibmas dengan semangat Jogo Omah, Jogo Jawa Timur.

*Red 

 

Laporan Pemuda Dunia: Menangani tantangan kompleks yang dihadapi kaum muda saat ini

Saat ini, terdapat 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, yang mewakili 16 persen dari populasi global. Keterlibatan aktif kaum muda dalam upaya pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil pada tanggal target, dan untuk mencegah ancaman dan tantangan terburuk terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk dampak perubahan iklim, pengangguran, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, konflik, dan migrasi. Laporan  Pemuda Dunia  berfokus pada pendidikan dan pekerjaan kaum muda, dan mengeksplorasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh generasi muda terbesar yang pernah ada di dunia. Laporan ini memberikan wawasan tentang peran penting kaum muda dalam konteks implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan kerangka kerja terkait. Memajukan Pembangunan Pemuda Jauh dari sekadar penerima manfaat Agenda 2030, kaum muda telah menjadi arsitek aktif dalam pengembangannya dan terus terlibat dalam proses yang mendukung implementasi, tindak lanjut, dan peninjauannya. Pada tingkat kebijakan global, keuangan dan pengukuran merupakan isu utama yang perlu ditangani sebagai bagian dari upaya pembangunan pemuda di seluruh dunia. Di tingkat nasional, respons kebijakan dan program terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berjalan lambat dan perlu dipercepat. Di bidang pendidikan, 142 juta pemuda usia sekolah menengah atas tidak bersekolah. Di bidang pekerjaan, 71 juta pemuda menganggur; dan jutaan lainnya berada dalam pekerjaan yang tidak tetap atau informal. Kesenjangan di dalam dan antar negara dalam pendidikan dan pekerjaan di kalangan pemuda sangat mencolok, dengan gender, kemiskinan, pedesaan, disabilitas, dan status migran/pengungsi semuanya menjadi elemen utama kerugian. Misalnya, sekitar 156 juta pemuda di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah pekerja miskin (ILO), sementara hampir 30 persen dari anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun yang paling miskin belum pernah bersekolah. Kebijakan pemuda berbasis bukti, yang disesuaikan dan diadaptasi dengan konteks nasional dan lokal, membantu memastikan bahwa tantangan pembangunan pemuda dapat diatasi. Elemen kunci yang membantu memastikan kebijakan pemuda yang efektif meliputi penyediaan kepemimpinan politik dan visi strategis; pengamanan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai; penggunaan data yang tepat waktu dan akurat tentang situasi kaum muda; Memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian kaum muda dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kepemudaan; mengarusutamakan dan mengintegrasikan kebijakan kepemudaan lintas sektor; mempertimbangkan keterkaitan dan dampak tujuan kebijakan; dan mengembangkan kerangka kerja pemantauan dan akuntabilitas yang transparan

Laporan ini terutama berfokus pada bidang pendidikan dan lapangan kerja, menggarisbawahi realisasi target di bawah Tujuan-Tujuan tersebut sebagai hal mendasar bagi pembangunan pemuda secara keseluruhan. Isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan-Tujuan lainnya—termasuk kesetaraan gender, kesehatan yang baik, pengurangan ketidaksetaraan, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, serta tindakan terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

 

Sumber: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/02/world-youth-report

Selamat Hari Sumpah Pemuda

 

BNN Perkuat Pengawasan Jalur Laut dan Kerja Sama Internasional Berantas Narkotika

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperketat pengawasan jalur masuk yang berpotensi digunakan untuk penyelundupan narkotika ke Indonesia serta memperkuat kerja sama lintas instansi dan internasional guna menekan peredaran gelap narkotika. Langkah strategis ini dinilai krusial mengingat jaringan sindikat internasional masih kerap memanfaatkan jalur perairan untuk menyelundupkan barang haram ke tanah air.

Hal tersebut diungkapkan (Plt.) Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Drs. S. Adri Irniadi, S.I.K., M.H., dalam wawancara virtual pada program NTV Dialog Prime yang membahas pengungkapan kasus penyelundupan narkotika via laut, termasuk penggerebekan penyelundupan ketamine menggunakan kapal tanker MT Global 168.

Menurut Brigjen Pol. Adri, Selat Malaka menjadi salah satu wilayah perairan yang kerap menjadi jalur favorite bagi para penyelundup narkotika terutama jaringan yang berasal dari kawasan _Golden Triangle_ (segitiga emas) di Asia Tenggara Posisi Geografis perairan tersebut yang strategis, tingginya permintaan (_demand_) serta besarnya nilai jual narkotika di Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong para pelaku melancarkan aksinya.

Selain ancaman penyelundupan dari luar negeri, BNN juga mewaspadai ancaman dari dalam negeri, termasuk pengolahan sabu cair menjadi sabu kristal (_crystal methamphetamine_). Baru-baru ini, BNN mengungkap keberadaan laboratorium gelap ilegal (clandestine laboratory) di wilayah Aceh dengan menyita sekitar 1,2 ton bahan baku sabu cair (liquid methamphetamine) yang siap diproses lebih lanjut. Pengungkapan besar ini merupakan buah dari investigasi mendalam serta pertukaran informasi intelijen dengan instansi terkait dan mitra penegak hukum mancanegara.

Brigjen Pol. Adri menegaskan bahwa komitmen pemberantasan narkotika dilakukan secara komprehensif—tidak hanya fokus memblokir pintu masuk perbatasan, tetapi juga aktif mendeteksi dan mengantisipasi potensi produksi domestik.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Adri juga menyampaikan atensi Kepala BNN RI (Kapolri) kepada seluruh jajaran untuk senantiasa tetap semangat serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkotika, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri. Sebagai upaya melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman bahaya narkotika.

#WarOnDrugsForHumanity

Biro Humas dan Protokol BNN

Tanggung Jawab Badan Intelijen Negara Dan Di Bawah Langsung Presiden

Intelijen diartikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 17/2011 adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Dari pengertian tersebut, keberadaan BIN dalam melakukan intelijen diarahkan untuk pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Secara kedudukannya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU 17/2011. Adapun fungsi intelijen yang dilakukan oleh BIN adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain melaksanakan fungsi intelijen, BIN juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UU 1/2011. Selain menjalankan fungsinya, BIN juga memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 29 UU 1/2011 antara lain sebagai berikut:

1.    Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;

2.    Menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

3.    Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;

4.    Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan

5.    Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan tidak lengkap apabila tidak diberikan wewenang, begitu pula dengan BIN yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 UU 17/2011 sebagai berikut:

1.    Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh;

2.    Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;

3.    Melakukan kerja sama dengan intelijen negara lain; dan

4.    Membentuk satuan tugas.

5.    Melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:

6.    Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau

7.    Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Dilihat dari tugas dan wewenang BIN dalam UU 17/2011, secara tidak langsung BIN dapat berhubungan langsung dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tugas yang dimiliki BIN yang terdapat dalam Pasal 29 Huruf b UU 17/2011. Artinya, produk atau informasi yang dimiliki oleh BIN dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Namun, informasi BIN tidak serta merta juga dapat langsung dibuka agar dapat diakses publik karena ada larangan yang diatur dalam Pasal 26 UU 17/2011 yang berbunyi:

Setiap Orang atau badan hukum membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen

Selain itu, BIN juga dapat memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang memberikan dasar hukum terkait hubungan BIN dengan lembaga pemerintahan. Adapun pertanggungjawaban BIN terkait Laporan dan penyelenggara Intelijen Negara secara langsung disampaikan kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UU 17/2011. Apabila merujuk keterangan yang disampaikan oleh Mekopolhukam terkait dengan informasi yang didapatkan dari BIN, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tugas yang dijalankan oleh BIN. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan dari BIN dijadikan bahan pertimbangan bagi Menkopolhukam untuk menentukan setiap keputusan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini juga didukung dengan wewenang BIN melakukan pemeriksaan aliran dana yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Pernyataan Menkopolhukam mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang didapatkan dari informasi BIN bukanlah suatu pelanggaran membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU 17/2011. Sebab, dalam hal ini ada hubungan antara BIN dengan Kementerian sebagai bentuk pelaksnaaan tugas pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam UU 17/2011 mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang membocorkan rahasia intelijen yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 yang berbunyi:

Pasal 44

Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, secara tidak langsung UU 17/2011 memberikan hubungan antara BIN dengan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas pengamanan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Menkopolhukam. Hal ini juga didukung dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki BIN dalam rangka pengamanan pemerintahan. Atas dasar tugas dan wewenang yang diberikan kepada BIN, secara tidak langsung hubungan antara BIN dengan Menkopolhukam dapat terjalin.

*Universitas Medan Area

 

Molenvliet Batavia Kanal Kali Ciliwung Sepanjang Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada

Batavia pada abad ke-17 merupakan dataran rendah dikelilingi rawa yang sering meluap menjadi banjir pada musim hujan dan menjadi sarang penyakit seperti malaria. Warga Tionghoa di sana pada saat itu dipimpin oleh kapiten mereka, Phoa Beng Gan, bergotong royong membangun sebuah kanal untuk mengalirkan air dari sana ke laut.

Sesuai dengan nama pembuatnya, saluran kanal ini diberi nama Bingamvaart yang kemudian pada tahun 1661 diubah namanya menjadi Molenvliet. Nama molenvliet berasal dari kata molen yang berarti 'kincir' dan vliet yang berarti 'aliran'. Pada sisi kanan kanal, banyak terdapat industri penggilingan gula, produksi arak, dan pabrik pembuatan mesiu yang dilengkapi dengan kincir air. Oleh karena itu, kawasan ini disebut Molenvliet atau "Aliran Kincir".

Dalam foto ini antara tahun 1920-1936 ketika warga Batavia memanfaatkan molenvliet untuk mencuci pakaian bahkan mandi. Kali Ciliwung merupakan anak sungai dari Sungai Ciliwung yang melintasi Gajah Mada Hayam Wuruk hingga Glodok dan pasar ikan dan bermuara ke laut, sampai tahun 1960an masih banyak yang menggunakan untuk mencuci dan mandi, meskipun tidak sejernih dahulu dan sekarang terlihat tidak banyak sampah serta bersih, semoga Pemda DKI Jakarta terus merawatnya.

*Tropen Museum