Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Menuju Kekayaan

SIARAN PERS NO. 300/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Jakarta – Politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparannya, Wamenko Lodewijk menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik internasional saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, dinamika global tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

"Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," ungkapnya.

Di hadapan para peserta kongres, Wamenko Lodewijk mengajak umat Islam untuk menguatkan dan mengaktualisasikan semangat profetik Islam dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam dinamika politik nasional, antara lain praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang masih cenderung bersifat prosedural.

Menurutnya, ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penunjuk arah sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk terus memperkuat persatuan serta berjuang melalui cara-cara yang benar guna mewujudkan politik yang membawa keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara.

"Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat," tegas Wamenko Polkam.

Kongres tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI Provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Turut mendampingi Wamenko Polkam, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

 

Hukum Internasional dan Pengumpulan Intelijen: Perhatikan Celahnya ( I )

Pengumpulan intelijen merupakan elemen fundamental baik dalam tata kelola negara maupun dalam pelaksanaan permusuhan. Peran integralnya dalam konflik bersenjata terlihat jelas dalam peran badan intelijen Israel, Shin Bet, yang memberikan " intelijen yang tepat sasaran " untuk penargetan pemimpin militer Hamas, Mohammed Dief, pada Juli 2024. Pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel di Teheran dan reaksi kontra-intelijen Iran juga menyoroti peran dominan yang dimainkan oleh badan intelijen dalam konflik bayangan. Baik Ukraina maupun Rusia secara ekstensif menggunakan agen sipil yang berada di wilayah musuh untuk memberikan informasi penargetan untuk serangan mereka. Selain itu, negara-negara semakin banyak merekrut dan mengarahkan agen mata-mata melalui media sosial (lihat di sini , di sini , di sini , dan di sini ).

Seperti yang dicatat Lawrence Freedman dalam bukunya tahun 2022, Command , pengumpulan dan analisis intelijen telah mengambil peran yang sangat besar dalam operasi militer modern, dengan seperempat dari 800 personel markas besar Jenderal Inggris Nick Carter di Afghanistan (2009-2010) bekerja “di sisi intelijen” (hlm. 495). Berbagai kategori intelijen modern untuk informasi yang dikumpulkan oleh Negara dan dalam beberapa kasus oleh aktor non-Negara meliputi SIGNIT (intelijen sinyal), HUMINT (intelijen manusia), IMINT (intelijen citra), GEOINT (intelijen geospasial), MASINT (intelijen pengukuran dan tanda tangan), intelijen sumber terbuka (OSINT), CULTINT (intelijen budaya), dan bahkan CRIMINT (intelijen kriminal).

Sejarah dan agama memperkuat poin ini. Alkitab Kristen merujuk pada kegiatan mata-mata, begitu pula tulisan Sun Tzu dan kitab India, Arthashastra . Nabi Muhammad, raja-raja abad pertengahan, dan penguasa zaman Renaisans semuanya mengandalkan kegiatan mata-mata. Dalam bukunya tahun 2018, The Secret World : A History of Intelligence , Christopher Andrew mengidentifikasi dua titik balik utama dalam sejarah intelijen: Renaisans Eropa, karena adanya hubungan antara intelijen dan diplomasi, perekrutan mata-mata, dan penyadapan surat-menyurat serta pemecahan kode; dan Perang Dunia Pertama, dengan kemajuan teknologi dalam komunikasi nirkabel dan telegraf (SIGINT) (hlm. 4-6).

Investasi negara dalam organisasi pengumpulan intelijen sipil dan militer sejalan dengan ledakan pengumpulan intelijen di era pasca Perang Dunia Kedua. Ini termasuk: aliansi intelijen terbesar dalam sejarah, komunitas "Five Eyes" (Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru); Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR); Mossad Israel; dan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (MSS). Sisi lain dari pengumpulan intelijen tersebut adalah kontraintelijen yang dilakukan oleh organisasi seperti Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB); Dinas Keamanan Inggris Raya (MI5); Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI); Dinas Keamanan Ukraina (SBU); Dinas Intelijen Keamanan Kanada (CSIS); dan, tergantung pada negara bagian, organisasi Cabang Khusus kepolisian.

Lembaga militer meliputi Badan Intelijen Pertahanan Amerika (DIA), Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (GRU), Direktorat Intelijen Militer Israel (Aman), dan Direktorat Utama Intelijen Ukraina (GUR). Kepolisian nasional juga terkadang terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran keamanan nasional, termasuk spionase. Selain itu, aktor non-negara melakukan kegiatan intelijen dan kontra-intelijen. Seperti yang dicatat Amy Zegart, “[d]i abad ke-21, ujung tombak bukanlah tombak. Itu adalah intelijen” ( Spies, Lies, and Algorithms , hlm. 43).

Pengumpulan Intelijen dan Spionase

Kalimat pembuka sejarah intelijen karya Christopher Andrew menyatakan “[intelijen abad ke-21 menderita amnesia sejarah jangka panjang].” Analisis hukum pengumpulan intelijen juga menderita amnesia mengenai keterlibatan negara yang luas dalam spionase, serta dasar hukum perjanjian dan hukum adatnya selama konflik bersenjata. Kesenjangan signifikan lainnya juga memengaruhinya. Analisis tersebut terlalu sering dibagi menjadi biner sederhana pengumpulan intelijen di masa damai dan masa perang, yang tidak cukup memperhitungkan kompleksitas konflik hibrida di mana pihak-pihak yang bertikai berpura-pura tidak “sedang berperang,” atau penggunaan intelijen dalam pelaksanaan pembelaan diri negara.

Diskusi kontemporer tentang pengumpulan intelijen, termasuk spionase siber, terkadang tampak terlalu fokus pada intrusi antarnegara terhadap kedaulatan teritorial. Diskusi tersebut gagal mempertimbangkan kompleksitas aktivitas tersebut yang muncul dalam situasi lain, termasuk konflik bersenjata non-internasional, operasi transnasional terhadap aktor non-negara, operasi perdamaian, dan bahkan situasi pendudukan, yaitu skenario di mana militer dan pasukan keamanan secara fisik melakukan operasi dan mengumpulkan intelijen di dalam wilayah yang tunduk pada aturan "masa damai". Diskusi tersebut juga tidak cukup membahas pengumpulan intelijen ekstensif yang dilakukan oleh lawan non-negara terhadap negara, termasuk secara transnasional.

Kamus Departemen Pertahanan tahun 2021 mendefinisikan intelijen sebagai “[produk yang dihasilkan dari pengumpulan, pengolahan, integrasi, evaluasi, analisis, dan interpretasi informasi yang tersedia]” (hlm. 107). “Spionase,” istilah yang digunakan secara bergantian dengan “mata-mata,” diterapkan pada pengumpulan informasi tersebut secara rahasia (tidak semua pengumpulan intelijen melibatkan kerahasiaan; misalnya OSINT, elemen HUMINT seperti interogasi). Aspek spionase selama konflik bersenjata berbeda dengan di masa damai. Pasal 29 Peraturan Perang Darat Den Haag tahun 1907 menyatakan bahwa “[seseorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata ketika, bertindak secara diam-diam atau dengan dalih palsu, ia memperoleh atau berupaya memperoleh informasi di zona operasi pihak yang berperang, dengan maksud untuk mengkomunikasikannya kepada pihak musuh.” Seorang mata-mata dapat berupa warga sipil atau anggota angkatan bersenjata, dan bagi yang terakhir, spionase sangat berkaitan dengan seragam (misalnya, dengan pakaian sipil atau seragam musuh). Namun, pengumpulan informasi rahasia bukanlah kegiatan mata-mata jika dilakukan dengan mengenakan seragam sendiri.

Bagaimanapun, bukanlah rahasia lagi bahwa hampir semua negara terlibat dalam beberapa bentuk pengumpulan intelijen dan spionase, mengingat langkah-langkah keamanan umum yang dirancang untuk melindungi rahasia negara (misalnya penggunaan Fasilitas Informasi Kompartemen Sensitif ( SCIF ), sistem klasifikasi informasi, pemeriksaan latar belakang personel). Negara-negara semakin khawatir dengan spionase mengingat ketergantungan global yang meluas pada teknologi digital dan munculnya operasi siber. Spionase menciptakan hubungan unik antara pengkhianatan dan makar, khususnya terkait dengan HUMINT. Hal ini dapat melibatkan "apa yang setara dengan perekrutan dan pengembangan pengkhianat, dan, meskipun seorang pengkhianat juga mungkin seorang mata-mata, aspek pengkhianat akan mendapatkan rasa tidak hormat dan kebencian yang lebih besar." Hal ini, mungkin tak terhindarkan, telah menyebabkan negara-negara mengkriminalisasi spionase dan makar berdasarkan hukum domestik mereka.

Hukum Internasional dan Spionase

Selama bertahun-tahun, hanya sedikit artikel akademis yang membahas hukum internasional tentang pengumpulan intelijen (misalnya, lihat di sini dan di sini ). Namun, pada periode pasca 9/11, para sarjana semakin memperhatikan subjek ini, khususnya berfokus pada spionase antar negara (lihat di sini , di sini , dan di sini ). Subjek ini menarik minat khusus dengan pertumbuhan operasi siber dan pengembangan Manual Tallinn 2013 tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Perang Siber dan penerusnya, Manual Tallinn 2.0 tahun 2017 tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Operasi Siber . Manual yang terakhir membahas spionase siber baik di masa perang maupun damai.

Dalam sebuah artikel tahun 2016 , Profesor Ashley Deeks memberikan kerangka kerja yang sangat membantu yang membagi narasi yang bersaing menjadi perspektif realpolitik dan formalis tentang hukum internasional dan intelijen. Pandangan realpolitik atau permisif, yang lebih menyukai hukum internasional memberikan sedikit batasan pada aktivitas Negara, mencakup dua subkelompok: satu yang percaya bahwa hukum internasional gagal mengatur pengumpulan intelijen; dan yang lain yang berpendapat bahwa hukum secara tegas mengizinkannya sebagaimana dibuktikan oleh keterlibatan luas Negara-negara dalam aktivitas tersebut. Sebaliknya, kaum formalis restriktif “menganjurkan agar batasan hukum internasional diterapkan secara luas dan ketat pada semua aktivitas intelijen” (hlm. 606). Pendekatan ini memandang pengumpulan intelijen Negara sebagai dibatasi oleh “hukum internasional kebiasaan (CIL) yang terkait dengan kedaulatan, non-intervensi, dan integritas teritorial; Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (VCDR); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) atau, lebih umum, prinsip-prinsip CIL yang berfokus pada hak asasi manusia; dan [hukum humaniter internasional]” (hlm. 612).

Fakta bahwa baik kubu permisif maupun restriktif sama-sama bergantung pada kasus Lotus yang hampir berusia seabad menyoroti perlunya analisis lebih lanjut. Apakah kedaulatan teritorial berfungsi sebagai prinsip atau aturan hukum internasional menjadi inti dari sebagian besar diskusi pasca- Manual Tallinn 2.0 tentang spionase siber (lihat, misalnya, Profesor Gary Corn dan Robert Taylor di sini dan Profesor Michael Schmitt dan Liis Vihul, di sini ), dengan Manual tersebut mengadopsi pendekatan "aturan" formalis. Namun, terkadang, argumen tersebut hampir tampak ideologis, karena kedua kubu telah bergerak ke arah tengah dan menjauh dari interpretasi permisif dan restriktif yang lebih ekstrem.

* olehKen Watkin

PERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2026, BNN TEGASKAN KOMITMEN MEMBANGUN GENERASI EMAS MELALUI GERAKAN ANANDA BERSINAR

Bogor, 23 Juli 2026

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/7). Mengusung tema "Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat Melalui Gerakan ANANDA BERSINAR Menuju Indonesia Emas 2045", peringatan HANI 2026 menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dalam melindungi dan membangun generasi yang unggul serta berdaya saing sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HANI yang secara global diperingati setiap 26 Juni, pada tahun ini diselaraskan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2026. Momentum tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak dari ancaman penyalahgunaan narkotika merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, BNN terus menguatkan Gerakan ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika) sebagai gerakan nasional yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak dari ancaman narkotika, pada Puncak Peringatan HANI 2026 secara resmi diluncurkan Gerakan ANANDA BERSINAR oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, bersama Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dengan didampingi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Staf Presiden RI, Wakil Jaksa Agung RI, Kepala BPJPH, dan Kabareskrim POLRI. Peluncuran gerakan nasional tersebut menjadi tonggak penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem yang aman dan bebas dari narkotika bagi anak Indonesia melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Gerakan ANANDA BERSINAR, BNN mengedepankan pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai hidup sehat, karakter positif, serta ketahanan diri anak sejak usia dini. Gerakan ini diwujudkan melalui berbagai program edukasi, kampanye, dan pemberdayaan yang mendukung tumbuh kembang anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam memerangi kejahatan narkotika, Puncak Peringatan HANI 2026 turut diisi dengan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh BNN yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala BNN RI, beserta jajaran Menteri kabinet Merah Putih yang hadir dalam Peringatan HANI 2026. Kegiatan tersebut menjadi simbol ketegasan negara dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus memastikan barang bukti yang berhasil disita dimusnahkan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, BNN juga menampilkan hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika senilai Rp165 miliar. Pengungkapan TPPU tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti, tetapi juga menyasar aliran dana serta aset hasil kejahatan guna memutus sumber pendanaan jaringan narkotika. Dengan mengedepankan strategi follow the money, BNN terus memperkuat upaya memiskinkan sindikat narkotika sebagai bagian dari pemberantasan yang menyeluruh.

Melalui peringatan HANI Tahun 2026, BNN menegaskan bahwa perang melawan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa. Penguatan upaya pencegahan melalui Gerakan ANANDA BERSINAR yang diiringi dengan penegakan hukum secara tegas, termasuk pemiskinan sindikat melalui pengungkapan TPPU, menjadi strategi yang saling melengkapi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Dengan kolaborasi pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, media, komunitas, dan masyarakat, BNN optimistis Indonesia mampu mencetak generasi unggul yang menjadi penggerak kemajuan bangsa sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam dan Dubes Meksiko Bahas Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pelindungan Diaspora

SIARAN PERS NO. 292/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad K. Koba, menerima kunjungan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Y.M. Francisco de la Torre, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral serta peluang peningkatan kerja sama Indonesia–Meksiko di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan pelindungan warga negara di luar negeri.

Mohammad K. Koba menjelaskan bahwa Kemenko Polkam berperan menyinkronkan dan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga. Dalam kerangka tersebut, Kemenko Polkam mendorong kerja sama yang terarah, konkret, dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Indonesia dan Meksiko memiliki peluang besar untuk meningkatkan kerja sama, termasuk dalam menghadapi tantangan keamanan lintas negara serta memperkuat pelayanan dan pelindungan warga negara di luar negeri,” ujar Mohammad K. Koba.

Kedua pihak bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan keamanan lintas negara. Tantangan tersebut memerlukan peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, dan kerja sama antarotoritas terkait.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. Kerja sama tersebut dapat mencakup peningkatan kapasitas, pertukaran pengalaman, dan penguatan hubungan antarlembaga kedua negara.

Pembahasan mengenai diaspora menjadi salah satu fokus utama pertemuan. Kedua pihak berbagi pengalaman dalam pelayanan, pelindungan, pemberdayaan, serta penguatan kontribusi diaspora bagi negara asal dan negara tempat tinggal.

Indonesia dan Meksiko juga membahas tantangan pengelolaan warga negara di luar negeri. Tantangan tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, penanganan kasus kekonsuleran, pemberian bantuan hukum, serta penguatan komunikasi dengan komunitas diaspora.

Kedua pihak memandang bahwa pertukaran praktik baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan warga negara. Kerja sama juga dapat diarahkan pada penguatan kapasitas petugas, sistem respons kasus, serta pemberdayaan diaspora sebagai penghubung hubungan bilateral.

Duta Besar Francisco de la Torre menyampaikan komitmen Pemerintah Meksiko untuk terus mengembangkan hubungan dengan Indonesia. Pertemuan mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kemitraan serta memperluas kerja sama yang saling menguntungkan.

 

*Kemenko Polkam RI

 

Saat Pangeran Diponegoro Mengikuti Jejak Kakek Leluhurnya Sultan Agung Menggempur Belanda

Masih ada juga yang tanya kenapa kita sebut Belanda itu Kompeni, itu sebenarnya pengetahuan dasar.

Kita tahu Kompeni itu artinya kongsi dagang atau perusahaan.

Lalu apa beda perang antara Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan perang Diponegoro?

Kedua nya sama sama perang dengan Belanda.

Bedanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo berperang dengan "Satpam" perusahaan karena sang Sultan menyerang Perusahaan Dagang asal Belanda yakni VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perusahaan Hindia Timur Belanda.

VOC adalah kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602.

Sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geoctroyeerde Westindische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat.

Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham.

VOC di beri hak istimewa dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu tanpa harus melalui persetujuan negara.

VOC bisa memutuskan berperang dengan lawan dagang nya atau dengan pimpinan lokal yang di anggap membangkang VOC.

VOC bangkrut karena korup dan ditutup pada tahun 1799 nah semenjak itu negara Belanda lah yang mengambil alih tanah jajahan... Itu sebab nya orang inlander biasa memanggil Belanda dengan Kompeni.

Sedang pangeran Diponegoro sudah berperang dengan "Negara" Belanda dan saat itu Pangeran Diponegoro berperang sebagai "Pribadi" melawan 3 Negara sekaligus! yakni Negera Belanda, Ngayogyakarto Hadiningrat dan Keraton Mangkunegaran Solo.

Saat Perang jawa di mulai, Cucu Sultan Agung ini sudah berperang dengan negara Kerajaan Belanda plus negara Sekutu nya.

Itu beda nya.

Secara keseluruhan kedua tokoh cucu dan eyang ini adalah inisiator pemberani yang menentang kekuasaan hegemoni Barat dengan cara masing-masing tentu disesuaikan dengan masa saat mereka hidup.

Sultan Agung seperti tahu kelak bangsanya akan menghadapi "Belanda" dalam waktu lama dan keberanian dirinya dengan menyerang Belanda di Batavia walau ia tahu tak serangan tersebut tak akan mengusir orang asing itu pergi tapi ia menunjukkan bahwa perlawanan sudah ia mulai dari awal dengan gagah.

Sedang Diponegoro melakukan sesuatu yang ia yakini benar sesuai haknya. Ia sendiri tak pernah menyangka parang yang ia sulut akan berlangsung lama namun ia sudah memberi pelajaran pada orang asing bahwa ia dan sang Moyang dan juga banyak orang Jawa lain tak mudah hanya menunduk dan menerima ! Bahwa mereka bisa melawan !

201Tahun Perang Jawa

20 Juli 1825 - 20 Juli 2026

 

Membangun Kebiasaan Sejak Hari Pertama Sekolah.

Membangun budaya pilah sampah dimulai dari membangun kebiasaan sejak hari pertama sekolah.

Melalui rangkaian kegiatan MPLS Ramah Lingkungan, peserta didik diajak mengenal pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dari sumber sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong gerakan Pilih, Pilah, Pulihkan, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi budaya bersama yang dimulai dari sekolah, diterapkan di rumah, dan tumbuh bersama masyarakat.

 

#jakartasadarsampah #mpls #pilahsampah #jagajakarta #DKIJakarta

 

Selamat Hari Keadilan Internasional

 

Keadilan adalah fondasi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan bermartabat. Selamat Memperingati Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026. Mari bersama wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

#WarOnDrugsForHumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam Dorong Penyusunan ADDN 2026 yang Adaptif terhadap Dinamika Ancaman

SIARAN PERS NO. 282/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Jakarta – Dalam rangka memutakhirkan data dan informasi, Kemenko Polkam melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Ancaman Dasar Desain Nasional (ADDN) 2026 di BAPETEN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat ini juga menghimpun masukan lintas sektor guna menghasilkan dokumen ADDN yang mampu menggambarkan karakteristik ancaman secara aktual dan kredibel sebagai dasar penguatan sistem pengamanan instalasi dan bahan nuklir.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko D. Indarto menegaskan bahwa ADDN bukan sekadar daftar ancaman, melainkan landasan dalam merancang dan mengevaluasi sistem pengamanan berdasarkan ancaman yang relevan. Perkembangan lingkungan strategis, perubahan karakter aktor, serta kemajuan teknologi telah membentuk spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi.

"ADDN 2026 perlu dikembangkan sebagai living document yang terus diperbarui sesuai dinamika ancaman serta didukung penilaian berbasis intelijen dan risiko untuk memperkuat kemampuan nasional dalam mengantisipasi, mencegah, merespons, serta beradaptasi terhadap ancaman,” tegasnya.

Pertemuan teraebut juga membahas sejumlah isu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan ADDN 2026, meliputi perkembangan ancaman siber, kecerdasan artifisial (AI), drone, ancaman orang dalam, keamanan informasi strategis, serta pengamanan material nuklir dan radioaktif. Dalam hal ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran informasi lintas sektor, sistem deteksi dan peringatan dini, serta penyelarasan penilaian ancaman secara berkelanjutan.

Penyusunan ADDN 2026 diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang dinamis, komprehensif, dan implementatif sebagai landasan penguatan keamanan nuklir dan ketahanan nasional dalam menghadapi perkembangan ancaman masa depan.

 

*kemenko Polkam RI

 

Kemenko Polkam: Penegakan Hukum dan Kemanusiaan Harus Sejalan Dalam Tata Kelola Migrasi

SIARAN PERS NO. 269/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Cianjur – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad Koba, menegaskan bahwa tata kelola migrasi internasional di Indonesia harus menempatkan penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan secara sejalan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan IOM Indonesia Key Partners Briefing on Scope of Work and Mission Strategy 2026–2030 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Chief of Mission IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz. Dalam sambutannya, Labovitz mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang proaktif dalam mendorong tata kelola migrasi internasional melalui Global Compact for Migration (GCM).

Dalam pidato kuncinya, Deputi Bidkoor Pollugri tegaskan posisi Pemerintah RI atas isu migrasi reguler dan ireguler. Indonesia mendukung pelaksanaan GCM guna mendorong migrasi yang aman, tertib, dan legal. Namun, terkait pengungsi dan pencari suaka, Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Indonesia berperan sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir. Namun, realitas di lapangan semakin berat. Indonesia kini menghadapi situasi sebagai negara tujuan semu atau de facto country of destination akibat macetnya sistem global penempatan kembali pengungsi atau resettlement.

Berdasarkan laporan UNHCR yang dirilis pada Juni 2026, hampir 70% pengungsi di dunia berada dalam situasi pengungsian berkepanjangan. Pada saat yang sama, kuota resettlement dari negara-negara maju terus menurun tajam. Situasi ini dinilai tidak berkelanjutan karena menggeser beban secara tidak adil kepada negara transit berkembang dan komunitas lokal.

Deputi Bidkoor Pollugri juga menyoroti eskalasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Asia Tenggara yang semakin kompleks karena menggunakan modus digital, termasuk sindikat penipuan daring atau online scams.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam sampaikan apresiasi atas kontribusi IOM Indonesia bersama K/L terkait dalam penyelamatan migran di laut, bantuan bagi korban TPPO, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum di wilayah perbatasan.

Forum ini juga menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Desman S. Tarigan, serta Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri.

Irjen Pol. Desman menekankan perlunya terobosan dalam penanganan pengungsi, termasuk penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang bagi tata kelola migrasi yang efektif. Sementara itu, Indah menegaskan pentingnya koordinasi kuat melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-society.

Ke depan, Kemenko Polkam mendorong empat arah kerja sama strategis dengan IOM Indonesia, yaitu penyelarasan program dengan struktur kelembagaan baru, penguatan program _Assisted Voluntary Return and Reintegration_ (AVRR), penyusunan _National Referral Mechanism_ (NRM) bagi korban TPPO, serta penguatan mitigasi di hulu melalui Bali Process.

“Strategi yang baik bukan sekadar untaian kalimat indah di atas kertas. Strategi harus berguna, realistis, dan menjawab kebutuhan nyata Indonesia. Artinya, strategi tersebut harus menghormati hukum nasional, mendukung prioritas negara, dan menjunjung tinggi martabat manusia,” pungkas Koba.

Kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Juli 2026 ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga. Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan Strategi Misi IOM Indonesia 2026–2030 dengan prioritas nasional Pemerintah RI yang berada di K/L.

 

*Kemenko Polkam RI