Menko Polkam: Pemerintah Solid dan bersinergi Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

SIARAN PERS NO. 317/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2026

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bersinergi menjamin stabilitas keamanan nasional tetap terpelihara dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen penuh memastikan seluruh program pembangunan dan program-program pemerintah dapat terus berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Situasi di dalam negeri hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Berbagai perkembangan yang terjadi masih berada dalam kendali pemerintah. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, beserta seluruh unsur terkait terus memantau situasi secara intensif dan melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap setiap perkembangan yang muncul,” ujar Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra. Hadir pula Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Namun demikian, Menko Polkam menyoroti semakin banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Berbagai bentuk hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian masih terus beredar. “Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami telah menangani semuanya dengan sangat serius,” kata Djamari.

Menko Polkam juga menegaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini tidak seperti yang digambarkan dalam berbagai narasi di media sosial. Menurutnya, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Di Jakarta maupun berbagai daerah lainnya, kehidupan masyarakat berlangsung seperti biasa. Tidak terjadi kondisi sebagaimana yang digambarkan atau diperkirakan dalam berbagai informasi menyesatkan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa masyarakat kita sudah punya kemampuan untuk menghadapi hal semacam itu, menyaring informasi hoaks. Tapi kami akan menjaga supaya masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan sepenuhnya terkendali,” kata Menko Polkam Djamari.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai beredarnya sejumlah konten dan video di media sosial yang berisi ajakan melakukan unjuk rasa pada bulan Agustus serta konten yang memprediksi Indonesia akan mengalami kerusuhan, Menko Polkam menegaskan bahwa informasi dan video-video yang menggambarkan seolah-olah akan terjadi kerusuhan tersebut tidak benar. Aparat keamanan bersama unsur intelijen saat ini juga tengah menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten tersebut.

“Video-video itu tidak benar. Ada akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut dan saat ini sedang ditelusuri oleh Kepolisian bersama unsur intelijen. Apabila dalam penelusuran ditemukan adanya indikasi tindak pidana, tentu akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Menko Polkam.

Terkait pemasangan pagar atau pembatas di sejumlah pusat perbelanjaan yang dikaitkan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan, Menko Polkam mengatakan bahwa persoalan tersebut telah direspons dan akan diselesaikan oleh kepala daerah bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah ingin memastikan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, tetap dapat berlangsung secara normal dan aman.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Menyampaikan pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik justru diperlukan sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

“Aksi unjuk rasa tidak ada larangan. Yang dilarang adalah tindakan-tindakan anarkis yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat. Kritik itu perlu, bahkan sangat menyegarkan dalam kehidupan demokrasi. Presiden Prabowo juga tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan kritik,” tegas Djamari.

Karena itu, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap menghormati hak masyarakat lainnya serta tidak diwujudkan melalui tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, ataupun tindakan yang mengganggu aktivitas dan kepentingan rakyat.

“Silakan menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru mengganggu kepentingan rakyat, merugikan masyarakat, atau menimbulkan tindakan yang melanggar hukum. Mari kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik, sementara keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap terpelihara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak seluruh insan pers untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menjaga ketenangan bangsa. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media.

“Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap berita-berita hoaks yang beredar di media sosial. Informasi semacam itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mencemari cara berpikir publik dengan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.

Menko Polkam mengingatkan bahwa apabila penyebaran berita hoaks terus dibiarkan, hal tersebut dapat memunculkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa. Padahal, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh pihak untuk terus membangun optimisme dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk informasi yang menyesatkan.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan yang ada. Apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, kami telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengambil langkah penegakan hukum,” kata Menko Polkam.

“Kami tidak akan membiarkan pelanggaran seperti itu berlangsung terus-menerus. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, terukur, dan tanpa kompromi apabila tindakan tersebut mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Pelaku ( Usaha ) Buang Sampah Ilegal Tidak lagi Di Toleransi

 

Pelaku pembuangan dan penimbunan sampah ilegal tidak lagi ditoleransi. Menyusul temuan kasus penumpukan sampah ilegal di Penjaringan, Pemprov DKI Jakarta memperkuat penegakan hukum terhadap penyedia jasa angkut sampah, perusahaan, dan pengelola kawasan yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah sesuai ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021, pelanggaran dapat dikenai teguran tertulis secara bertahap, publikasi ketidakpatuhan melalui kanal resmi pemerintah, hingga pembekuan sementara dan pencabutan izin usaha berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pengelolaan sampah yang lebih tertib, adil, dan bertanggung jawab, sehingga beban akibat pelanggaran tidak lagi ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat.

#JakartaSadarSampah #PenegakanHukum #BuangSampahIlegal #JagaJakarta #DKIJakarta

Silaturahmi di Kalsel, Menko Polkam Ingatkan Pemimpin Daerah Jaga Kejujuran dan Amanah Rakyat

SIARAN PERS NO. 315/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2026

Polkam, Banjarbaru – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan untuk senantiasa memegang teguh kejujuran serta menjaga amanah yang telah diberikan rakyat. Menurutnya, jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat bersilaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026).

"Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, sadarlah kita. Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya, tapi saat menjabat, berkhianat kepada pemilihnya, berkhianat kepada bangsa ini," tegas Menko Djamari.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terhadap pentingnya integritas para pemimpin daerah. Presiden, kata Menko Polkam, menitipkan pesan agar seluruh pejabat yang dipilih rakyat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Bapak Presiden menyampaikan pada saya, tolong sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengabdi. Pada dasarnya, memang kepala daerah yang hadir di sini dipilih masyarakat untuk mengabdi," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Djamari mengingatkan bahwa kejujuran akan selalu menjadi landasan utama dalam kepemimpinan. Meski kebohongan dapat menyebar lebih cepat, pada akhirnya kebenaran akan tetap menjadi pijakan yang membawa kepercayaan masyarakat.

"Ada kalimat yang perlu kita ingat, kebohongan akan bergulir lebih cepat, tetapi kebenaran dan kejujuran yakin akan sampai ke tujuan. Saya menyampaikan kalimat ini untuk mengingatkan kita bahwa berbaktilah untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung dan menjalankan setiap kebijakan pemerintah pusat demi kemajuan daerah dan bangsa. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Polkam beserta rombongan di Kalimantan Selatan.

"Kami semua di sini siap menjalankan perintah dari Bapak untuk mengabdi kepada Banua Kalimantan Selatan tercinta dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Hasnuryadi.

Silaturahmi turut dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian H.K., perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, Basarnas, serta bupati, wali kota, tokoh agama, dan akademisi se-Kalimantan Selatan. Sementara itu, Menko Polkam didampingi Sesmenko Polkam, para deputi, staf ahli, dan staf khusus.

*Kemenko Polkam RI

 

Giat Tim SAR Batalyon C Pelopor : Pencarian Korban Tenggelam Di pantai Medewi

Bali -  Giat Tim SAR Batalyon C Pelopor melaksanakan Pencarian Korban Tenggelan di Pantai Medewi Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sbb :

‎I. WAKTU PELAKSANAAN

‎     Hari : Sabtu dan minggu

‎     Tgl   : 1 dan 2 Agustus 2026

‎     Pkl   : 08.30 Wita s.d selesai

‎II. DASAR

‎1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

‎2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;

‎3. Peraturan Kapolri Nomor 25 tahun 2011 tentang S.A.R Polri;

‎III. PERSONIL

‎Personel

‎-  Tim SAR Batalyon C Pelopor

‎IV. LOKASI

‎- Pantai Medewi Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

‎V. KRONOLOGI

Pada hari Santu tanggal 1 Agustus 2026 ‎informasi ada salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan mengalami musibah saat melaut dimana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 sekira pukul 00.30 wita. Data lengkap sebagai berikut:

Tempat Kejadian

- Laut pantai Medewi yang beralamat di Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan. Kab. Jembrana .

Saksi-saksi :

- HADRIMAN, Yehsumbul, Laki, Islam,  Nelayan, Alamat. Br. Yehsumbul, Ds. Medewi Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana.

Korban

- ASMURI, 43 th, Medewi, 17-10-1982, laki laki, Nelayan, Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

Uraian singkat kejadian:

- Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 sekitar 23.00 wita salah satu warga nelayan akan melakukan kegiatan melaut an. ASMUNI. Selanjutnya menurut keterangan saksi sekitar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 00.30 wita saksi yang pada saat  itu sedang di tengah laut dikagetkan karena perahunya ditabrak oleh perahu nelayan lain dan setelah di cek ternyata perahu tersebut tidak berisi orang. Selanjutnya atas kejadian tersebut menginformasikan kepada warga nelayan. Upaya yang dilakukan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekutatan serta melakukan koordinasi dengan SAR Jembrana.

‎V. PELAKSANAAN.

- Pukul 08.00 Tim SAR Batalyon C Pelopor menerima APP sebelum melaksanakan pencarian dpp Wadanki 2 IPDA I Putu Oko Yudo Wibowo selanjutnya 10.8 lokasi kejadi di Pantai Medewi.

- ‎Pukul 09.00 wita Tim SAR gabungan melaksanakan kegiatan penyisiran di sepanjang pesisir Pantai Medewi

- Pukul 12.00 wita Tim SAR gabungan melaksanakan istirahat makan siang

- Pukul 13.00 wita Tim SAR gabungan kembali melaksanakan penyisiran di sepanjang pesisir Pantai Medewi

- Pukul 16.21 wita Tim SAR gabungan memberikan informasi kepada keluarga korban untuk korban belum di temukan dan untuk pencarian hari ini di hentikan dan dilanjuktan besok pagi

- Pukul 16.40 wita Tim SAR gabungan melaksanakan Apel Konsolidasi dan Tim SAR Batalyon C Pelopor selanjutnya balik kanan Mako Gilimanuk

‎VII. HASIL/KESIMPULAN.

‎1. Kegiatan pencarian hari ini dihentikan dan dilanjutkan besok pagi untuk korban belum ditemukan

‎2. Dokumentasi terlampir

‎*Brimob Polda Bali Sat Brimob Yon C Pelopor/Onki

 

Kyai Asal Singaparna Menolak Hormat Hinomaru Bendera Matahari Jepang

Jika selama ini kita mengira pemberontakan pada Jepang Pertama kali dilakukan oleh Sudancho Supriyadi, anda salah !

Pemberontakan pada Jepang itu dilakukan oleh Kyai muda asal Singaparna Zaenal Mustofa.

Saat ditangkap dan dijatuhi hukum pancung oleh Jepang, selain dianggap tak mau minta maaf dan menyembah ke Bendera Hinomaru maka berita hukuman itu sampai didengar oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari

Namun Kyai Haji Hasyim Asy’ari diam saja, padahal sebagai ketua umum Masyumi dan Shumumbhu ( kantor urusan Agama), bisa saja Kyai Asal Jombang ini meminta agar Kyai muda asal Singaparna ini dibebaskan.

Tapi yg tidak di ketahui orang adalah bahwa diam nya Kyai Haji Hasyim Asy’ari justru karena ia setuju tindakan Kyai muda yang saat di tangkap baru berusia 26 tahun itu.

Jika Kyai Haji Hasyim Asy’ari memohon keringanan hukuman agar Kyai Haji Zainal Mustofa tak di Pacung Jepang, maka Kyai Zainal Mustofa harus meminta maaf pada Jepang dan itu tidak mungkin...karena bagi kedua ulama ini mereka sudah paham apa itu jihad fi Sabilillah.

Nah yang jarang di sadari orang Indonesia adalah bila menyebut Pemberontakan pada Jepang pasti menyebut "Supriyadi".

Padahal Pemberontakan terorganisir pertama pada pemerintah militer Jepang itu dilakukan di Tasikmalaya !

Supriyadi melakukan Pemberontakan bulan februari 1945 sedang Kyai Haji Zainal Mustofa melakukan Pemberontakan pada bulan Februari 1944!

Saat di tangkap tgl 25 Februari 1944, beserta 26 santri nya di jebloskan ke penjara Cipinang lalu tanggal 25 Oktober Kyai muda ini beserta santri yg terlibat Pemberontakan di hukum Pacung di pinggir laut Ancol.

Makam beliau sampai tahun 1970 baru di ketahui ada di everveld Ancol dan baru tahun 1973 malam beliau dan ke 21 santri nya di pindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Tasikmalaya.

*Benrus

Rangkaian Bulan Kemerdekaan RI 2026 resmi diumumkan!

Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan rangkaian agenda peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, rangkaian Bulan Kemerdekaan akan berlangsung sepanjang Agustus 2026 melalui berbagai agenda nasional, mulai dari Zikir dan Doa Kebangsaan, Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Pidato Presiden RI, Ziarah Nasional dan Renungan Suci, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka, Pesta Rakyat, hingga Merdeka Run 8.1.

Keterangan pers juga turut dihadiri Sekretaris Presiden (Sespres) Ariyo Windutomo, serta didampingi oleh para ketua bidang Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Yuk, #SobatSetneg, ikut meramaikan Bulan Kemerdekaan dan bersama-sama menyambut HUT ke-81 RI dengan penuh suka cita dan semangat persatuan!

#KemensetnegRI

#HUT81RI

#KitaIndonesia

Menko Polkam Ajak Masyarakat Kalimantan Tengah Perkuat Literasi Digital Tangkal Hoaks

SIARAN PERS NO. 313/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Kapuas – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengajak masyarakat untuk memperkuat literasi digital sebagai upaya menangkal hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Menurutnya, kemampuan memilah informasi yang benar menjadi kunci untuk menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.

Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat menghadiri Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026). Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

"Apabila hoaks, disinformasi, dan fitnah ini dibiarkan, maka anak-anak kita, generasi muda, pikirannya hanya akan dipenuhi hal-hal tersebut sehingga mereka menjadi pesimis melihat bangsa ini," ujar Menko Djamari.

Oleh karena itu, Menko Polkam mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk aktif menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan tepat kepada masyarakat agar ruang digital tidak didominasi oleh narasi yang menyesatkan.

"Ruang digital harus kita isi dengan informasi-informasi yang benar. Pemerintah daerah harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Forkopimda harus kompak. Jangan sampai karena kurangnya informasi, ruang digital justru dipenuhi fitnah dan kebencian," tegas Menko Djamari.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Djamari juga memperkenalkan buku Presiden Solusi: Arah Kebijakan Strategis Pemerintah yang memuat pendekatan pemerintahan berbasis penyelesaian masalah (Problem Solving Government) sebagai kerangka dalam menjawab berbagai persoalan strategis nasional. Buku tersebut menguraikan 108 persoalan strategis beserta langkah-langkah penyelesaiannya di berbagai sektor, serta menjadi referensi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.

“Kami yakin, dengan semangat gotong royong, kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan, seberat apa pun," ujar Agustiar.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Pangdam XX/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Kabinda Kalimantan Tengah Marsma TNI Muhammad Nur, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Presiden Jenderal.Purn. H. Prabowo Subianto Dukung Inovasi Perkeretaapian dan Pariwisata Nasional

Semarang - Presiden Prabowo Subianto menuju Batang dengan KA Nusantara Explorer, Dukung Inovasi Perkeretaapian dan Pariwisata Nasional

Usai meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya menuju Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/07/2026). Berbeda dari biasanya, kali ini Kepala Negara memilih melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api, yakni KA Nusantara Explorer.

Rangkaian KA Nusantara Explorer membawa Presiden bersama rombongan terbatas menyusuri jalur pantai utara Jawa menuju Kabupaten Batang. Sepanjang perjalanan, hamparan sawah, kawasan permukiman, hingga aktivitas masyarakat di sepanjang lintasan menjadi pemandangan yang menemani perjalanan Kepala Negara.

Penggunaan KA Nusantara Explorer memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya mengedepankan konektivitas, tetapi juga menawarkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan mampu mendukung pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah.

Setibanya di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Akad Massal 62 Ribu Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang.

 

Sumber: BPMI Setpres

#KemensetnegRI

#RilisPresiden

 

Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026

Sumedang -Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Pelantikan tersebut menandai secara resmi pengangkatan 1.204 lulusan IPDN Tahun 2026 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang siap mengemban tugas sebagai aparatur pemerintahan di berbagai daerah di IndoMenko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Pelantikan tersebut menandai secara resmi pengangkatan 1.204 lulusan IPDN Tahun 2026 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang siap mengemban tugas sebagai aparatur pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam menandai lahirnya generasi baru aparatur pemerintahan yang siap untuk melayani, mengabdi, dan menjadi teladan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

nesia.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam menandai lahirnya generasi baru aparatur pemerintahan yang siap untuk melayani, mengabdi, dan menjadi teladan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

 

*Kemenko Polkam RI

 

Kemenko Polkam Dorong Sinergi Antar K/L Dalam Pengelolaan Isu Politik Dan Keamanan

SIARAN PERS NO. 306/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Bandung – Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, serta menilai kebijakan pemerintah. Di tengah meningkatnya kompleksitas dinamika ruang digital yang berpengaruh terhadap kondisi politik, keamanan, dan kepercayaan publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan melalui Media Komunikasi dan Informasi sebagai upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas sektor di Bandung (23/7/2026).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa komunikasi publik yang jujur, akurat, terbuka, dan bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, di era digital saat ini, ruang siber telah menjadi ruang publik utama tempat opini, persepsi, dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah terbentuk serta berkembang secara cepat. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang beredar mampu membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan menjaga persatuan bangsa.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 235,26 juta pengguna internet atau 81,72 persen dari total penduduk, dengan rata-rata penggunaan internet mencapai 4 hingga 6 jam per hari. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik sekaligus meningkatkan kemampuan dalam membaca dan merespons dinamika informasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fahd Pahdepie, menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan mengemas pesan secara strategis, emosional, visual, dan mudah dipahami masyarakat. Beliau menegaskan pembedaan fundamental dalam komunikasi pemerintah: bangsa adalah manusianya, negara adalah pemerintahnya. Oleh karena itu, ASN yang bersuara di ruang publik bukan buzzer selama yang dibela adalah kepentingan negara, bukan kepentingan orang per orang. Konsep ini perlu dilatihkan secara serius kepada ASN karena pemahamannya masih belum merata. Bakom berperan me-lead kebijakan komunikasi pemerintah melalui instrumen daily brief dan media summary, serta mendorong penguatan orkestrasi suara non pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan NU sebagai "suara bangsa". Pendekatan komunikasi pemerintah perlu bertransformasi dari pola yang berorientasi pada data dan proses birokrasi menjadi komunikasi yang berorientasi pada audiens, antisipatif terhadap perkembangan isu, serta tetap berpijak pada kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, Analis Drone Emprit, Nova Mujahid, menegaskan pentingnya pemetaan percakapan digital sebagai instrumen deteksi dini dalam mengidentifikasi perkembangan isu, sentimen publik, aktor kunci, serta pola penyebaran informasi di berbagai platform digital. Melalui dua studi kasus kisruh Kejagung Polri dan krisis akuntabilitas Menteri PU dibuktikan bahwa isu dapat meledak dalam hitungan jam dengan X/Twitter sebagai episentrum, jurang sosial pejabat versus rakyat menjadi bahan bakar kemarahan publik, dan strategi komunikasi defensif justru memperbesar skeptisisme. Drone Emprit merekomendasikan pembangunan satu ruang situasi bersama antar K/L untuk berbagi data monitoring secara real time, serta penerapan konsep golden window sebagai panduan kapan K/L wajib merespons isu dan kapan sebaiknya menahan diri.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu politik dan keamanan nasional melalui media komunikasi dan informasi. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran informasi strategis, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu nasional dan global, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah, memperkuat sistem deteksi dini, serta menyusun langkah mitigasi bersama terhadap berbagai potensi krisis komunikasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan enam agenda utama, yaitu memperkuat pertukaran informasi strategis antar kementerian dan lembaga melalui satu ruang situasi bersama, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu politik dan keamanan, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah termasuk melalui pedoman komunikasi daerah, memperkuat sistem deteksi dini dan protokol golden window terhadap potensi krisis komunikasi, menyelenggarakan pelatihan konsep bangsa dan negara bagi ASN komunikator, serta memperkuat orkestrasi suara non pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil.

"Koordinasi melahirkan kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi melahirkan kesatuan langkah. Kesatuan langkah membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, serta keberhasilan pembangunan nasional," tegas Eko Dono Indarto.

Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola komunikasi publik nasional yang adaptif, terpadu, dan responsif terhadap berbagai dinamika politik dan keamanan di era digital, sekaligus memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

 

*Kemenko Polkam RI

Revitalisasi SDN Tanggirejo Dimulai, Hadirkan Harapan Baru bagi 131 Siswa

Grobogan - Pekerjaan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, mulai dilaksanakan, Sabtu (25/07/2026). Dimulainya pembangunan menjadi langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi 131 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Kepala SDN Tanggirejo Juwariyah menyambut penuh syukur dimulainya pekerjaan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi sekolahnya.

Sebelumnya, kerusakan atap pada sejumlah ruangan membuat pihak sekolah harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar demi menjaga keselamatan para siswa. Sejumlah kelas menggunakan ruangan secara bergantian dan berbagi tempat belajar, sementara musala turut dimanfaatkan sebagai ruang kelas sementara.

Juwariyah mengatakan, dimulainya revitalisasi memberikan harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, ruang belajar yang aman dan nyaman sangat penting agar para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang.

Revitalisasi dirancang tidak hanya menangani bagian atap yang mengalami kerusakan. Pekerjaan juga mencakup perbaikan ruang kelas dan perpustakaan, penggantian pintu serta jendela yang rusak, pembenahan lantai dan plafon, perbaikan musala, sanitasi dan suplai air toilet, hingga penataan drainase serta lingkungan sekolah.

 

Sumber: BPMI Setpres