Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sistem Pengawasan Maritim Nasional

                                                                               SIARAN PERS NO. 234/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Batam – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sistem pengawasan maritim nasional untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di wilayah perairan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad K. Koba, saat mengunjungi Maritime Command Center (MCC) Pusinfomar TNI di Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Pollugri menegaskan bahwa ancaman keamanan maritim kini tidak hanya terjadi di permukaan laut, tetapi juga di bawah laut. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan mampu membaca potensi ancaman secara cepat.

"Kawasan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman di permukaan maupun bawah laut akan menjadi semakin penting sehingga membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis," ujar Koba.

Menurutnya, penguatan pengawasan maritim perlu dilakukan melalui pengembangan jaringan sensor dan perangkat pendukung di sejumlah wilayah strategis. Perangkat tersebut mencakup radar, kamera pengawas, kamera termal, serta Automatic Identification System (AIS).

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis.

Selain teknologi, Deputi Pollugri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Teknologi pengawasan harus didukung operator yang memiliki kemampuan memadai.

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Keberadaan Maritime Command Center juga perlu diperluas untuk mendukung keamanan dan diplomasi maritim secara optimal," katanya.

Kemenko Polkam menilai penguatan sistem pengawasan maritim menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, mengantisipasi ancaman lintas batas, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam Nur Rokhmah Hidayah, staf Kemenko Polkam, serta staf Kodaeral IV.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

SIARAN PERS NO. 224/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.

“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Menko Polkam mengapresiasi berbagai capaian pengendalian karhutla selama tahun 2025, di antaranya meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semakin aktifnya dukungan TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terlebih saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah hotspot, serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Menurut Menko Polkam, desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.

“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla tahun 2026, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau.

“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.

Menko Polkam menjelaskan bahwa reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino 2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla.

Sebagai penutup, Menko Polkam menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penurunan luas karhutla merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. “Penurunan luas karhutla merupakan keberhasilan dari meningkatnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Meruntuhkan ego sektoral antar K/L, pemerintah pusat dan daerah, dan kemampuan untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi ini” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering, dan adanya siklus El Nino. “Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menhadi budaya kerja permen, bukan karena respon sesaat ketika terjadi bencana,” tegasnya.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Tri Handoko Seto juga menjelaskan bahwa kondisi El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat dan curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, intensitas El Nino diperkirakan terus menguat mulai Juli hingga September 2026 seiring meningkatnya suhu muka laut dan diprediksi mencapai puncaknya pada Oktober 2026 sebelum berangsur melemah pada November saat musim hujan mulai berlangsung.

“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sejak dini,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya mitigasi terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla. Hingga saat ini telah dilaksanakan 141 hari operasi dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas karhutla.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa pentingnya optimalisasi operasi darat, khususnya di wilayah-wilayah rawan karhutla yang berada jauh dari aliran sungai dan sumber air utama. Menurutnya, penguatan pendukung seperti embung dan kanal menjadi faktor penting dalam menjaga kelembapan lahan gambut selama musim kemarau.

“Karhutla tidak hanya terjadi di sekitar sungai, tetapi juga di tengah kawasan hutan yang jauh dari sumber air. Karena itu, keberadaan embung, kanal, serta ketersediaan sumber air cadangan menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan di lapangan,” ujarnya.

Hadir pada rakorsus tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki, Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi , Asisten Operasi Panglima TNI, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Danrem 101, Pangdam XXII/TB, Pangdam II, Pangdam XIX/TT, Wakapolda Riau, Danrem 042, perwakilan dari K/L terkait, dan pemerintah daerah.

Humas Kemenko Polkam RI 

 

SRI SUHUNAN PAKU BUWONO X RAJA PERTAMA DI HINDIA BELANDA YANG SEBUT BELANDA BAJINGAN DI HADAPAN PANGLIMA KNIL

Saat Panglima KNIL dijabat Jenderal Mayor Bernschot yang seorang Indo Belanda, Sri Suhunan Paku Buwono X saat pertemuan mereka pernah berujar begini,

"Tuan Bernschot, tuan seorang campuran Indo-Belanda yang menjadi Panglima Tentara disini, ya?", ujar Sultan Solo pada sang Panglima KNIL tersebut, lalu dijawab oleh Bernshcot,

"Betul, tuan Sunan!", lalu dibalas oleh sang ayah dari GPH Djatikusumo ini,

"Bagus, tahukah tuan Bernschot, selama saya masih hidup, tidak mungkin perang akan sampai disini. Entah kalau saya sudah tidak ada lagi", tandas kata Paku Buwono X. Sedang Bernschot hanya bisa menjawab, "Semoga, tuan Sunan".

Namun diluar dugaan Bernschot, Raja Jawa ini berujar, "Kalau saya sudah tidak ada, belanda bajingan akan lari terbirit- birit dan biar mereka mencebur ke laut".

Panglima KNIL tersebut hanya bisa diam dan kaget dalam hatinya karena baru kali ini ada Raja di Hindia Belanda berani mengatakan bajingan kepada Belanda.

Rupanya Bernschot lapor kepada Gubernur Jenderal Tjarda di Batavia, selain karena ucapan tersebut, Paku Buwono X menolak untuk membuat tempat perlindungan dibawah tanah.

Saat menghadap Sinuwun, Gubernur Jenderal Tjarda di Batavia, sang Gubernur Jenderal Tjarda meminta pada Paku Buwono X dengan berkata, "Tuan harus membuat perlindungan, kalau tidak, bagaimaan rakyat. Tuan harus memberi contoh".

Sedang sang Sri Susuhunan Paku Buwono X tetap kekeh tak akan membangun bungker perlindungan bawah tanah dan kembali mengatakan pada sang GubJen,

"Selama saya masih hidup, tidak mungkin perang akan sampai disini".

Pendirian Sunan Solo ini tak berubah hingga ia mangkat dan memang sampai beliau wafat perang belum masuk ke Jawa.

Dalam foto tampak Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer akan menghadap Sinuwun PB X

Sumber Buku GPH DJATIKUSUMO

Prajurit - Pejuang Keraton Surakarta

Wapres Gibran Rakabuming Raka Temui Perwakilan Massa Demo Mahasiswa

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menemui perwakilan mahasiswa yang sempat melangsungkan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2025) kemarin.

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), para pendemo turut diajak dialog membahas sejumlah isu nasional dengan Gibran dilanjutkan salat Magrib berjamaah di Masjid Baiturrahman. 

"Wapres menerima dan berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta," tulis keterangan resmi dari Biro Pers Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, dikutip Selasa (16/6/2026). 

Dalam dialog, Gibran menerima perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta. Mereka turut menyampaikan beberapa masukannya berdasarkan hasil kajian terhadap sejumlah isu nasional. 

Salah satunya soal kritik dan masukan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

"Usai berdialog dan menyerap aspirasi mahasiswa, Wapres mengajak para mahasiswa yang beragama muslim menuju Masjid Baiturrahman untuk menunaikan salat Magrib berjamaah bersama jajaran Sekretariat Wakil Presiden dan para pegawai yang hadir," lanjutnya. 

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menyempurnakan berbagai kebijakan dan program pemerintah.

 *Biro Setwapres

BNN DAN KEMKOMDIGI BERSINERGI TINGKATKAN PENGAWASAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI RUANG DIGITAL

Jakarta - Seiring berkembangnya teknologi informasi, modus operandi kejahatan narkotika turut berevolusi dengan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana promosi dan transaksi. Merespons ancaman tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, melakukan audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (11/6), guna memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penanganan kejahatan narkotika di ruang digital.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI menyoroti kerentanan kelompok usia produktif yang merupakan pengguna aktif internet terhadap paparan kejahatan narkotika di ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk menjalankan berbagai aktivitas ilegal secara terselubung melalui media sosial, e-commerce, hingga dark web.

Kepala BNN RI juga mengungkapkan adanya keterkaitan antara perjudian online dan jaringan narkotika yang kerap beririsan dalam praktik pencucian uang. Untuk itu, BNN mendorong penguatan kolaborasi dengan Kementerian Komdigi melalui percepatan pertukaran informasi serta pemblokiran terhadap akun maupun situs yang terindikasi terkait kejahatan narkotika tersebut.

Selain aspek pengawasan dan penindakan, Kepala BNN RI juga mendorong penguatan kolaborasi dalam bidang komunikasi publik. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan ruang digital nasional, Kementerian Komdigi diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan narkotika melalui masifikasi kampanye edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital menyambut baik inisiatif BNN dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan konten serta situs yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Kementerian Komunikasi dan Digital juga siap memfasilitasi percepatan pemblokiran terhadap akun dan situs terlarang, serta memperluas kolaborasi dalam penyebarluasan pesan-pesan edukasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga ruang digital dari berbagai aktivitas ilegal sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia maya.

Ke depan, BNN dan Kementerian Komdigi sepakat akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman kejahatan narkotika di era digital, baik melalui pengawasan ruang siber, penanganan konten ilegal, maupun peningkatan literasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ruang digital yang aman dari penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Dorong Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Peningkatan IDI di Sulawesi Utara

SIARAN PERS NO. 219/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis (11/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.

Kegiatan ini dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Dr. Heri Wiranto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.

Menurutnya, evaluasi capaian IDI tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

*Kemenko Polkam RI

 

Alat Apung Berusia 2700 Tahun

Bayangkan menjadi prajurit di Kekaisaran Asyur lebih dari 2.700 tahun lalu. Dalam relief batu yang ditemukan di kota kuno Nineveh, terlihat beberapa prajurit menyeberangi sungai sambil membawa kantung kulit hewan yang telah diisi udara. Sekilas, benda ini tampak seperti cikal bakal alat selam modern, sehingga sering disebut sebagai "tabung penyelam" tertua di dunia. Relief tersebut dibuat pada abad ke-8 SM dan menjadi salah satu gambaran paling menarik tentang teknologi militer Asyur yang sangat maju pada masanya.

Namun, para arkeolog meyakini bahwa kantung kulit itu kemungkinan besar bukan alat pernapasan bawah air seperti tabung oksigen modern. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa kantung tersebut berfungsi sebagai pelampung untuk membantu prajurit dan pengintai menyeberangi sungai besar seperti Sungai Tigris dan Efrat. Dengan memegang atau mengikat kantung berisi udara itu ke tubuh, mereka dapat mengapung sambil membawa senjata dan perlengkapan perang.

Meski demikian, beberapa figur pada relief memang digambarkan dengan posisi seolah-olah bernapas melalui ujung kantung saat berada di dalam air. Hal ini memunculkan perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Jika benar digunakan untuk menghirup udara, maka ini akan menjadi salah satu contoh paling awal pemanfaatan cadangan udara portabel dalam sejarah manusia. Namun hingga kini belum ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar berfungsi sebagai sistem pernapasan bawah air.

Relief bersejarah ini berasal dari kota kuno Nineveh dan saat ini disimpan di British Museum. Terlepas dari perdebatan mengenai fungsinya, ukiran tersebut menunjukkan kecerdikan bangsa Asyur dalam mengatasi rintangan alam dan menjalankan operasi militer lintas sungai jauh sebelum munculnya teknologi penyelaman modern.

Sumber: British Museum; penelitian arkeologi tentang relief Asyur dari Nineveh dan teknologi militer Kekaisaran Asyur abad ke-8 SM.

 

*Ancient History

 

BNN DAN PABPDSI KUKUHKAN KOLABORASI, WUJUDKAN DESA BERSINAR

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (9/6). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dan Ketua Umum PABPDSI, Fery Radiansyah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) hingga tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi kepada PABPDSI yang telah bersedia berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena merupakan elemen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Jangan sampai generasi emas 2045 justru berubah menjadi generasi cemas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung berbagai program BNN hingga ke pelosok desa. Dengan sekitar 570 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia, PABPDSI berkomitmen mengoptimalkan peran anggotanya dalam mendukung gerakan Desa Bersinar. Ia juga menegaskan bahwa Nota Kesepahaman yang ditandatangani tersebut menjadi mandat bagi seluruh jajaran PABPDSI untuk berperan aktif dalam mendukung upaya P4GN di tingkat desa.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, BNN berharap sinergi dengan PABPDSI dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman narkoba, sekaligus memperluas jangkauan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. 

#warondrugsforhumanity

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Selamat Hari Laut Sedunia

Laut yang sehat adalah warisan berharga bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga kelestarian laut dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan.

BNN RI mengajak seluruh masyarakat mendukung terwujudnya Ananda Bersinar menuju Indonesia Bersinar, dengan membangun lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

*Biro Humas dan Protokol BNN

 

Memilah Sampah Menekan Polusi

 

Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali

Yogyakarta - Kemenko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago berharap pemerintah daerah tetap menjaga iklim persaingan satu sama lain dalam berbagai hal positif. Ini penting untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Hal itu diungkapkan Menko Polkam setelah memberikan penghargaan di Malam Apresiasi Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Selain Menko Polkam, pada acara yang digagas Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian ini, turut hadir untuk memberikan penghargaan adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait; Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifqnizamy Karsayuda; dan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

Dalam arahannya, Menko Polkam menilai bahwa capaian kinerja antar-daerah saat ini menunjukkan kemajuan yang merata dan kompetitif. Persaingan kompetitif inilah yang harus terus dijaga.

Sejumlah pejabat internal Kemenko Polkam turut hadir mendampingi Menko Polkam. Antara lain Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan; Deputi I, III, dan V Kemenko Polkam; juga sejumlah staf khusus Menko Polkam.

 

#MenkoPolkam

#KemenkoPolkam