egenap keluarga besar Kemenko Polkam Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Wapres Ke - 6 Jenderal TNI ( Purn ) Try Sutrisno

Segenap keluarga besar Kemenko Polkam mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia.

Semoga almarhum husnul khatimah, segala amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan.

#KemenkoPolkam

BNN JADI ROLE MODEL SEYCHELLES

Jakarta - Siapa sangka, strategi BNN dalam mengatasi masalah narkoba makin dilirik dunia internasional. Kali ini, giliran Seychelles yang terang-terangan menunjukkan ketertarikannya untuk mempererat kerja sama dengan BNN.

Momen hangat ini tercipta saat Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri undangan buka puasa bersama Duta Besar Seychelles untuk Indonesia, Nico Barito, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Bukan hanya sekadar makan bersama, pertemuan ini menjadi ajang diskusi serius tapi santai terkait penanganan permasalahan narkoba.

Ternyata ini bukan kali pertama Seychelles berguru dengan BNN, Seychelles diketahui sebelumnya sudah mengirimkan perwakilan untuk belajar secara langsung kepada BNN dalam bidang pencegahan dan rehabilitasi yang dijalankan BNN.

Seychelles pun berharap suatu saat nanti BNN dapat memiliki kantor perwakilan di negara mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem yang dibangun BNN telah diakui sebagai role model dalam mengatasi permasalahan narkoba.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Hoegeng Tolak Scooter Dari Dealer

Belajar jadi anak pejabat seperti Aditya Soetanto Hoegeng

Sebagai pemuda yang baru tumbuh, Aditya tentu pingin seperti pemuda lain yang punya motor scuter yang kala itu terkenal scuter merk Lambretta.

Ayah Aditya kala itu adalah Kapolri Hoegeng Imam Santoso.

Didit nama panggilan putra Kapolri saat itu sudah melihat ada kiriman dari dealer 2 motor scuter yang masih dibungkus plastik sampai di rumah dinas.

Walau terkejut tak urung hatinya senang juga dan berharap bisa memakai satu dari dua motor tersebut.

“Semoga Papi tidak menolak. Mungkin kalau motor boleh. Daripada tidak dapat mobil, Lambretta pun lumayan,” pikir Didit saat itu.

Sorenya, Didit melihat ayahnya Hoegeng pulang dari kantor, dan melihat dua kiriman dari dealer dan Hoegeng pun langsung memanggil ajudannya.

Sambil melirik jam tangan, dilihatnya masih menunjukan pukul 16.00, ia memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan dua motor tersebut karena kantor dealernya masih buka.

“Ini masih jam 16.00, masih ada orang di kantornya. Tolong motor ini dikembalikan lagi ke pengirimnya.”

Didit yang mendengar perintah ayahnya, hanya diam, selain sedih dia hanya bisa bergumam dalam hati “Ya, pahit lagi”.

Belajar dari pengalaman putra polisi paling jujur di Indonesia, mungkin kejadian seperti anak pejabat Kemenkeu tak akan terjadi seperti saat ini.

 

Sumber buku : Hoegeng Polisi dan Mentri Teladan karya Suhartono

 

Kemenko Polkam Perkuat Digitalisasi Perlinsos Berbasis Data Kependudukan Nasional

SIARAN PERS NO. 74/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengidentifikasi sejumlah dinamika dalam implementasi digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) berbasis data kependudukan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi bertajuk Penguatan Peran Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Perluasan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Rapat tersebut membahas pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial reguler, subsidi, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, mengatakan pemanfaatan IKD menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan.

“Adanya dinamika seperti ancaman penipuan terhadap sosialisasi IKD yang dapat menurunkan kepercayaan publik, keterbatasan kepemilikan perangkat yang mendukung, minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta infrastruktur alokasi anggaran dan TIK yang belum sepenuhnya mendukung perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial berbasis data kependudukan. Keberhasilan pelaksanaan proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 menjadi tolok ukur nasional. Program tersebut mampu menjangkau sekitar setengah populasi sasaran dalam waktu relatif singkat.

Capaian itu menjadi dasar strategis untuk replikasi dan perluasan program ke 41 kabupaten/kota pada 2026 dengan pendekatan bertahap dan terstandar. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk merumuskan langkah strategis pengawalan IKD, penanganan isu kemiskinan berbasis data kependudukan, serta peningkatan kesiapan daerah dalam memperkuat layanan administrasi kependudukan.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial, Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik, Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.

*Humas Kemeko Polkam RI

 

Safer Internet Day 2026: Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sistem Nasional Pelindungan Anak di Ruang Digital

SIARAN PERS NO. 70/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sistem nasional pelindungan anak di ruang digital, termasuk menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Online. Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional Multi Aktor Pelindungan Anak di Ranah Daring dalam rangka Safer Internet Day 2026 di Jakarta, Kamis (26/2/2026), bersama ICT Watch.

Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Adhi Satya Perkasa, menegaskan bahwa isu eksploitasi seksual anak secara daring menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menyampaikan, Kemenko Polkam bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kemenko PMK, serta kementerian/lembaga terkait tengah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Online.

“Forum ini sangat penting sebagai ruang konsolidasi kebijakan berbasis data dan bukti untuk memperkuat arsitektur tata kelola pelindungan anak di ruang digital,” tegas Adhi.

Ia mengungkapkan tingkat penetrasi internet nasional yang telah menjangkau sebagian besar populasi, termasuk kelompok usia remaja, memperluas manfaat sekaligus risiko. Perkembangan kecerdasan artifisial generatif juga menghadirkan tantangan baru seperti deepfake, impersonasi, dan manipulasi visual yang berpotensi disalahgunakan untuk eksploitasi maupun pelecehan berbasis gambar.

Karenanya, Adhi menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap anak di ruang siber.

“Pelindungan anak di ranah daring membutuhkan sinergi multipihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, hingga platform digital agar kebijakan, pencegahan, dan penegakan hukum berjalan selaras,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menekankan bahwa pelindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, pendekatan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi dan regulasi, tanggung jawab platform digital, hingga penegakan hukum dan perlindungan korban.

“Melindungi anak di ranah daring bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau platform, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang hadir secara daring menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi pelindungan anak.

“Keluarga adalah garda terdepan dalam pelindungan anak, termasuk ketika anak berinteraksi di ruang digital. Penguatan kapasitas orang tua menjadi kunci agar pendampingan dilakukan secara tepat dan adaptif,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha perlu terus diperkuat agar kebijakan dan program pelindungan anak di ranah daring berjalan efektif dan berkelanjutan.

*Humas Kemenko Polkam RI/BINs

Terima Audiensi Menhub, Menko Polkam Perkuat Koordinasi Pengamanan Transportasi Idulfitri 2026

 

SIARAN PERS NO. 66/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menerima audiensi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (24/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan kesiapan pengamanan transportasi dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026, khususnya menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan Kementerian Perhubungan guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Langkah tersebut antara lain rekomendasi penerapan flexible working arrangement (FWA) pada beberapa hari sebelum dan setelah libur bersama, penambahan layanan pelabuhan penyeberangan Jawa–Sumatera, serta penyiapan rest area dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agama untuk pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat pemudik.

Selain itu, Kemenhub menyiapkan program diskon tiket transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat, serta diskon tarif tol pada periode tertentu. Bersama BUMN, Kemenhub juga menyelenggarakan program mudik gratis sebagai upaya mengurangi beban masyarakat sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi selama periode mudik.

Pada kesempatan tersebut, Menhub secara khusus meminta dukungan dan kerja sama Menko Polkam dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta aparat keamanan guna menjamin aspek keamanan dan ketertiban selama Angkutan Lebaran 2026. Dukungan tersebut dinilai krusial agar seluruh kebijakan dan langkah teknis yang telah disiapkan dapat berjalan efektif di lapangan.

Menko Polkam menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, baik moda darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. “Kerja sama dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Menko Polkam.

Lebih lanjut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya peningkatan pengujian kendaraan atau rampcheck serta inspeksi keselamatan secara konsisten dan menyeluruh pada seluruh moda transportasi guna memastikan seluruh sarana angkutan dalam kondisi laik jalan dan serviceable.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kesiapan dan kesehatan awak angkutan umum, termasuk pengemudi, nahkoda, masinis, dan pilot, agar terbebas dari pengaruh narkotika, minuman beralkohol, maupun kelelahan melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan berkala.

Selain itu, Menko Polkam mendorong optimalisasi program mudik gratis yang aman dan berkeselamatan sebagai bagian dari strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia juga mengingatkan perlunya penertiban serta mitigasi dampak kebijakan pembatasan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas dan penerapan delaying system.

Terkait potensi bencana, Menko Polkam menegaskan pentingnya penyusunan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG. Mitigasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh operator dan pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi dinamika cuaca selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Menutup pertemuan, Menko Polkam menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. “Kemenko Polkam telah dan akan terus melaksanakan langkah-langkah koordinatif guna memastikan momen Idulfitri 1447 H berlangsung aman dan kondusif,” tegasnya.

Turut mendampingi Menko Polkam dalam pertemuan tersebut Mayjen TNI Purwito Hadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Marsda TNI Eko Dono Indarto selaku Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Irjen Pol. Desman Tarigan selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Kolonel Inf. Honi Havana selaku Karo Humas Datin. Sementara itu, Menhub didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta.

*Humas Kemenko Polkam RI

Propam Polrestro Jakarta Utara Cek Urine Ratusan Personel Sampai Ke PJU Polrestro Jakut Secara Mendadak

Jakarta - Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Utara menggelar pemeriksaan tes urine terhadap Pejabat Utama (PJU) dan ratusan personel, Senin 23 Februari 2026 pukul 08.30 WIB.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal sekaligus memastikan seluruh anggota bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Tes urine tersebut diikuti oleh PJU, anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Samapta, hingga anggota Propam sendiri. Pemeriksaan berlangsung di lingkungan Mapolres Metro Jakarta Utara dengan pengawasan ketat.

Kasie Propam Polres Metro Jakarta Utara, Kompol I Gede Ngurah Sukaretha, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel.

“Kegiatan ini diikuti oleh PJU, anggota Satresnarkoba, Sat Samapta, termasuk anggota Propam sendiri untuk memastikan bahwa Propam sebagai fungsi pengawasan juga bebas narkoba,” ujar Gede kepada wartawan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kurang lebih 115 anggota, termasuk jajaran PJU, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Menurut Gede, keterlibatan para pejabat utama dalam tes urine tersebut menjadi pesan moral sekaligus contoh nyata bagi seluruh anggota. “Keikutsertaan PJU untuk memastikan pimpinan menjadi contoh bagi bawahannya. Bersih dulu dari narkoba,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Metro Jakarta Utara dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

*Red/Idris

Thomas Jefferson Presiden Amerika Serikat Ke - 3 Dan Bapak Pendiri Amerika Serikat Ternyata Mengkoleksi Al Quran

Pada 9 Desember 1805, Thomas Jefferson menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama (iftar) di AS, yang digelar di Gedung Putih. Acara tersebut tak direncanakan sebelumnya. Kala itu, ia menerima utusan dari pemerintah Tunisia. Mengetahui tamunya sedang berpuasa, Jefferson memundurkan pertemuan dan acara makan bersama hingga waktu Matahari terbenam.

Mengikuti jadwal berbuka puasa sang tamu, konon saat makan malam itupun tak ada minuman beralkohol yang dihidangkan sampai tamu dari Tunisia pulang, sekedar menghormati sang tamu.

Thomas diketahui sudah memiliki cetakan Al Quran 9 tahun sebelum kemerdekaan Amerika di tanda tangani dan Al Quran punya Salah satu bapak bangsa Amerika ini sekarang ada di perpustakaan Kongres Amerika Serikat.

Sebelum menjadi presiden, Thomas Jefferson juga pernah menjadi, antara lain^[Anggota Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian Virginia (1776-79)

·         Gubernur Virginia pada 1779 pengganti Patrick Henry, dan dipilih kembali pada tahun 1780 namun mengundurkan diri pada tahun 1781 dikarenakan serangan tentara Inggris pada Virginia. Pada masa jabatannya ini ia menulis statuta tentang kebebasan beragama (The Statute of Religious Freedom)

·         Duta Amerika untuk Prancis (1785-89)

·         Menteri Luar Negeri di bawah Presiden George Washington pada tahun 1789.

·         Melarang Perbudakan

Pada pemilu pada tahun 1796, ketika berusia 53 tahun, Thomas Jefferson menjadi calon presiden untuk partai Demokratik-Republikan tetapi ia dikalahkan oleh lawannya, John AdamsThomas Jefferson pun dipilih untuk menjadi wakil presiden di bawah John Adams.

 

*Wikipedia /Berbagai sumber

RESMI DILUNCURKAN, LAYANAN BNN CALL CENTER 184 SIAP TERIMA LAPORAN DAN PENGADUAN

Jakarta, 19 Februari 2026

Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi meluncurkan Layanan Call Center 184 sebagai wujud komitmen memperkuat akses layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan narkotika. Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Ruang Layanan oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (19/2).

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa pembaruan Layanan Call Center 184 bukan sekadar modernisasi fasilitas, melainkan wujud nyata transformasi digital yang menjadi prioritas strategis BNN dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat akselerasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memastikan kehadiran negara yang lebih responsif, cepat, dan solutif bagi masyarakat.

Melalui Layanan Call Center 184, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta melaporkan dugaan tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, layanan ini juga menjadi sarana konsultasi rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait mekanisme, prosedur, maupun akses layanan rehabilitasi secara cepat, aman, dan terpercaya.

Beroperasi penuh selama 7 x 24 jam, Layanan Call Center 184 menjadi simbol komitmen dan kesiapsiagaan BNN dalam memberikan pelayanan tanpa henti, sebagai wujud nyata bahwa negara tidak pernah “tidur” dalam melayani dan melindungi rakyatnya. Kepala BNN RI memastikan bahwa setiap data dan informasi yang masuk melalui layanan ini akan diperlakukan sebagai aset berharga yang dianalisis serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, Kepala BNN RI berharap pembaruan Layanan Call Center 184 yang diresmikan pada hari ini mampu menjadi katalisator bagi penguatan koordinasi lintas sektoral, baik di lingkungan internal BNN maupun dengan aparat penegak hukum lainnya. Sistem yang dibangun dalam Layanan Call Center 184 tersebut juga diharapkan mampu berfungsi sebagai dashboard informasi yang komprehensif, sehingga dapat membantu pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data, akurat, dan tepat sasaran.

 

 

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Evaluasi Efektivitas Operasi Intelijen, Kemenko Polkam Perkuat Integrasi K/L

SIARAN PERS NO. 60/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Bogor - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi efektivitas operasi intelijen dalam mendukung penanganan separatisme selama 25 tahun terakhir pada Kamis (19/02/2026) di Bogor, Jawa Barat.

Rapat koordinasi ini membahas capaian dan tantangan operasi intelijen selama dua dekade terakhir, khususnya di wilayah Aceh dan Papua. Evaluasi menunjukkan bahwa stabilisasi di Aceh relatif terkendali pasca perdamaian Helsinki, sementara di Papua masih terdapat dinamika fragmentasi kelompok, propaganda digital, serta kompleksitas sosial dan geografis yang memerlukan pendekatan lebih terpadu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabid Intelijen Pertahanan mewakili Plh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Paulus Suhendrasmo. Dalam arahannya, Plh Asisten Deputi menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) menjadi kunci keberhasilan.

“Penanganan separatisme tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi kebijakan, integrasi data intelijen, serta kesamaan terminologi agar negara hadir dengan satu suara dan satu arah,” ujar Paulus.

Lebih lanjut dijelaskan langkah ke depan akan dilakukan melalui penyusunan rencana induk operasi intelijen terpadu, penguatan integrasi big data intelijen, peningkatan kapasitas intelijen siber, serta harmonisasi regulasi dan terminologi separatisme. Pendekatan komprehensif juga akan mencakup pembangunan kesejahteraan masyarakat, penguatan pendidikan kebangsaan, serta kontra-propaganda di ruang digital.

“Kemenko Polkam sebagai koordinator strategis memastikan sinergi nasional berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Paulus.

Rapat ini dihadiri narasumber dan peserta dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Baintelkam Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama unsur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan diplomasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi nasional untuk menyatukan langkah dan kebijakan dalam menghadapi dinamika ancaman separatisme.

*Humas Kemenko Polkam/BINs

Bang Jasri Siap Jaga Kebersihan Lingkungan di Jakarta

Jakarta - Polda Metro Jaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bhayangkara Jakarta Asri atau Bang Jasri untuk menjaga lingkungan, sekaligus membudayakan hidup bersih serta menangani sampah dari lingkungan terkecil yakni rumah tangga.

Kapolda Metro Jaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara melaksanakan kegiatan kerja bakti (Curvai) bertema Satgas ASRI “Bang Jasri” (Bhayangkara Jakarta Asri) pada Kamis (19/2/2026) di kawasan bawah tol Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat.

Sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan diawali dengan penanaman pohon. Penanaman pertama dilakukan Kapolda Metro Jaya, kemudian dilanjutkan oleh Wali Kota Jakarta Utara.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa kegiatan Curvai merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri dalam mendukung gerakan nasional kebersihan lingkungan.

Menurutnya, program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan indah melalui keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi gerakan nyata untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Kapolda Metro Jaya.

Kegiatan Curvai melibatkan sekitar 650 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Sumber Daya Air, aparat kelurahan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto menjelaskan bahwa Satgas ASRI merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat Polsek.

Ia mengatakan, seluruh anggota Polri didorong untuk membudayakan kebersihan, mulai dari lingkungan kerja hingga ruang publik.

“Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ini merupakan gerakan moral dan edukasi agar hidup sehat dan bersih menjadi kebutuhan bersama,” jelas Kombes Pol Bhudi Hermanto.

Menurutnya, persoalan sampah yang tidak tertangani dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya penyakit, tersumbatnya saluran drainase, hingga risiko banjir.

Karena itu, masyarakat diimbau mulai mengelola sampah dari rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik serta tidak membuang sampah sembarangan.
Petugas masih menemukan berbagai benda besar seperti kasur, pampers, dan ban kendaraan di saluran air yang berpotensi menghambat aliran air.

Kegiatan Satgas ASRI “Bang Jasri” telah dilaksanakan di berbagai wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan kawasan bandara, serta akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat serta tercipta budaya hidup bersih yang dimulai dari lingkungan keluarga.

“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” tutupnya.

Red/MasDarto