Komitmen BNN RI untuk meningkatkan Pemulihan Klien Narkoba

 

Komitmen BNN RI untuk meningkatkan Pemulihan Klien Narkoba:

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2026 

Memasuki tahun 2026, BNN tetap fokus untuk memberikan layanan rehabilitasi yang aman, transparan, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari–Maret 2026 yang melibatkan 1.738 responden di seluruh Indonesia, Kami bersyukur menerima umpan balik yang sangat positif, dengan hasil sebagai berikut:

Layanan Rawat Jalan: 3.66 (91.50%) dengan predikat Sangat Baik (A).

Layanan Rawat Inap: 3.76 (94.00%) dengan predikat Sangat Baik (A).

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bahwa upaya pelayanan yang Kami hadirkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan ini demi tercapainya pemulihan yang berkelanjutan.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam Rumuskan Rilis dan Penguatan Tindak Lanjut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025

SIARAN PERS NO. 134/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi mekanisme pelaksanaan rilis serta rencana aksi penguatan pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menyepakati bahwa rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas melalui website resmi BPS dan kementerian/lembaga terkait secara serentak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan penyampaian hasil pengukuran IDI sekaligus menjaga koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rilis tersebut, akan dilakukan evaluasi capaian IDI bersama Tim IDI Pusat yang terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, mengingat adanya dinamika capaian IDI pada tahun 2025.

Selain itu, dalam forum rapat koordinasi tersebut juga telah dilaksanakan penyempurnaan dan harmonisasi draft Surat Keputusan Menko Polkam tentang Tim Koordinasi Pengukuran IDI Tahun Anggaran 2026–2029 guna memastikan keterpaduan, kejelasan peran antar pemangku kepentingan, serta efektivitas implementasi kebijakan ke depan.

“Rilis capaian IDI Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga," kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.

Melalui sinergitas antar kementerian/lembaga, diharapkan pengukuran dan pengawalan IDI dapat terus dioptimalkan dan selaras dengan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

*Kemenko Polkam RI

Kemenko Polkam Perkuat Regulasi Moderasi Konten untuk Jaga Stabilitas Keamanan Nasional

SIARAN PERS NO. 128/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola ruang digital nasional melalui penguatan regulasi moderasi konten, khususnya terkait isu pertahanan dan keamanan negara. Upaya ini dilakukan melalui “Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi Moderasi Konten Terkait Isu Pertahanan dan Keamanan Negara” yang diselenggarakan di Jakarta.

“Penguatan regulasi tersebut diarahkan pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna menekan penyebaran disinformasi serta memastikan kepatuhan platform digital global terhadap hukum nasional,” ujar Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (PDTE) Kemenko Polkam saat membuka rapat yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (22/04/2026).

Syaiful menambahkan bahwa langkah penguatan ini mencakup harmonisasi regulasi, penegasan definisi konten ilegal, serta penguatan sistem pengawasan terpadu dengan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi digital.

Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa penguatan regulasi harus dilakukan secara terarah dan terintegrasi. Revisi UU ITE menjadi pijakan utama untuk memperjelas kewajiban platform digital, khususnya Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) global, agar tunduk pada ketentuan hukum nasional.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan keamanan nasional dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital, sehingga kebijakan yang diambil tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Rapat turut mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain belum jelasnya definisi konten negatif dan ilegal, tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan terhadap aktor global, serta kompleksitas penyebaran konten berbahaya melalui platform tertutup, bot, dan jaringan anonim.

Selanjutnya, Kemenko Polkam akan menyusun definisi dan klasifikasi moderasi konten terkait pertahanan dan keamanan, mengharmonisasi regulasi dalam revisi UU ITE, memperkuat kewajiban kehadiran PSE global, serta membentuk mekanisme terpadu melalui satgas lintas sektor dan sistem deteksi serta peringatan dini nasional. 

*Humas Kemenko Polkam

Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Jakarta - Lampung resmi menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027.

Penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 diputuskan dalam rapat pleno bersama pengurus PWI Pusat dan PWI Lampung di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir atau Cak Munir mengungkapkan pelaksanaan HPN dan Porwanas di Lampung digelar serempak pada pekan kedua April 2027.

“HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pada pekan kedua April 2027,” katanya saat memimpin rapat pleno di kantor PWI Pusat.

Cak Munir mengatakan perayaan HPN tahun depan tidak dilaksanakan pada 9 Februari 2027 karena mengingat berbarengan dengan bulan suci Ramadan 1448 H.

“Untuk peringatannya (HPN 2027) tetap ada, tapi hanya potong tumpeng bersama seluruh PWI provinsi setelah salat tarawih. Kemudian perayaannya di pekan kedua April 2027 bersamaan dengan Porwanas,” ungkapnya.

Cak Munir menambahkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 akan dituangkan dalam surat keputusan untuk selanjutnya diserahkan ke PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas digelar pada pekan kedua April 2027 di Lampung.

“Alhamdulillah, PWI Pusat sudah resmi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027,” katanya usai menerima SK PWI Pusat Nomor: 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Wira menambahkan bahwa SK PWI Pusat akan diserahkan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam waktu dekat ini.

“Selanjutnya, SK PWI Pusat ini akan kami laporkan dan serahkan kepada Bapak Gubernur Lampung,” ujarnya.

*Pokja PWI Jakarta Utara

 

Selamat Hari Kartini : Perempuan Indonesia Pejuang Tangguh Dan Welas Asih

 

Menko Polkam Dampingi Wapres Tinjau Pengembangan Bandara dan Pelabuhan Nabire untuk Tingkatkan Konektivitas Papua Tengah

SIARAN PERS NO. 121/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Nabire – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peninjauan pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, guna memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Dalam kunjungan ke Bandara Douw Aturure, Wapres meninjau langsung kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul penting mobilitas masyarakat Papua Tengah. Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong menjelaskan bahwa bandara yang dikelola oleh UPBU Kelas II Nabire tersebut telah memiliki fasilitas sisi udara dan darat yang memadai, termasuk runway, apron, taxiway, terminal penumpang, dan terminal kargo.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penerbangan pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi, runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, sehingga kini dapat didarati pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing. Meski demikian, sejumlah fasilitas masih menggunakan standar pesawat ATR sehingga diperlukan pengembangan lanjutan, antara lain perluasan terminal, pelebaran runway, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran berstandar Boeing. Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara serta membuka akses ekonomi baru di Papua Tengah.

Selanjutnya, Wapres bersama Menko Polkam meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, menyampaikan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum optimal untuk melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan. Keterbatasan fasilitas trestle serta meningkatnya penggunaan kontainer berukuran 40 feet juga menjadi kendala dalam proses bongkar muat.

Pelabuhan Nabire memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi logistik yang melayani hingga delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut. Untuk itu, diusulkan perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi distribusi barang.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara sektor transportasi udara dan laut guna menciptakan konektivitas yang efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, tidak hanya untuk memperlancar mobilitas dan logistik, tetapi juga untuk membuka peluang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar serta Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.

*Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden
 

Mengapa Selat Hormuz sangat penting dalam perang Iran?

Iran dan AS telah menyepakati gencatan senjata dengan syarat "jalur aman" melalui Selat Hormuz dijamin.

Teheran secara efektif telah memblokir jalur air tersebut, salah satu jalur pengiriman minyak tersibuk di dunia, sejak AS dan Israel menyerang negara itu pada 28 Februari.

Sekitar 20% minyak dan gas alam cair (LNG) dunia biasanya melewati selat ini, dan permusuhan telah menyebabkan harga bahan bakar global melonjak.

Harga minyak anjlok sekitar 15% tak lama setelah pengumuman gencatan senjata.

Apa dan di mana Selat Hormuz itu?

Dibatasi di utara oleh Iran dan di selatan oleh Oman dan Uni Emirat Arab (UEA), koridor ini - hanya sekitar 50 km (31 mil) lebarnya di pintu masuk dan keluar, dan sekitar 33 km lebarnya di titik tersempit - menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.

Selat ini cukup dalam untuk kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia, dan digunakan oleh produsen minyak dan LNG utama di Timur Tengah, serta pelanggan mereka.

Pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak melewati Selat Hormuz setiap hari, menurut perkiraan dari Badan Informasi Energi AS (EIA). Itu hampir senilai $600 miliar (£447 miliar) perdagangan energi per tahun.

Minyak tersebut tidak hanya berasal dari Iran, tetapi juga dari negara-negara Teluk lainnya seperti Irak, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20% LNG global juga dikirim melalui selat tersebut, sebagian besar dari Qatar. Pada tahun 2024, Qatar mengekspor sekitar 9,3 miliar kaki kubik per hari (Bcf/d) LNG melalui selat tersebut, dan Uni Emirat Arab sekitar 0,7 Bcf/d, menurut pemerintah AS .

LNG adalah gas yang diubah menjadi cairan, yang membutuhkan ruang transportasi 600 kali lebih sedikit, dan kemudian diubah kembali menjadi gas di tempat tujuan untuk digunakan sebagai pemanas, memasak, dan pembangkit listrik.

Selat Hormuz juga merupakan jalur penting untuk ekspor pupuk dari Timur Tengah, di mana gas alam banyak digunakan dalam proses produksinya. Sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia biasanya melewati selat ini.

Selat ini juga merupakan jalur penting untuk impor ke Timur Tengah, termasuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan teknologi.

Apa dampak dari penutupan selat tersebut dan bagaimana Iran secara efektif memblokirnya?

Sekitar 3.000 kapal biasanya berlayar melalui selat ini setiap bulan, tetapi jumlah ini menurun drastis selama permusuhan baru-baru ini, dengan Iran mengancam akan menyerang kapal tanker dan kapal lainnya.

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengizinkan negara-negara untuk mengendalikan perairan teritorial hingga 12 mil laut (13,8 mil) dari garis pantai mereka.

Pada titik tersempitnya, Selat Hormuz dan jalur pelayarannya seluruhnya berada di dalam perairan teritorial Iran dan Oman.

Drone, rudal, kapal serang cepat, dan kemungkinan ranjau darat milik Iran menghadirkan tantangan serius bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan tersebut.

Per tanggal 2 April, organisasi nirlaba United Against Nuclear Iran mengatakan setidaknya 24 kapal komersial telah terkena serangan , ditambah tiga serangan yang nyaris mengenai sasaran.

"Anda bisa diserang, dan Anda tidak bisa mendapatkan asuransi atau biayanya sangat mahal," kata Arne Lohmann Rasmussen, kepala analis di Global Risk Management, penyedia wawasan pasar energi, kepada CBS News, mitra BBC di AS, selama masa ketidakstabilan tersebut.

Negara-negara Teluk, termasuk Iran, sangat bergantung pada ekspor energi untuk pendapatan mereka.

Gangguan di selat tersebut juga sangat memukul Asia, dengan China saja diperkirakan membeli sekitar 90% minyak yang diekspor Iran ke pasar global.

Di Asia, krisis bahan bakar terus berdampak pada kehidupan sehari-hari . Pemerintah telah memerintahkan karyawan untuk bekerja dari rumah, mengurangi jam kerja mingguan, menetapkan hari libur nasional, dan menutup universitas lebih awal untuk menghemat pasokan.

Di Afrika, Sudan Selatan dan Mauritius sama-sama mengumumkan langkah-langkah yang membatasi konsumsi listrik.

Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan penjatahan bahan bakar.

AS belum mengerahkan kapal perang apa pun ke selat tersebut, membatasi respons militernya pada serangan udara terhadap Iran, termasuk angkatan lautnya.

Sebagai contoh, pada tanggal 18 Maret, militer AS melaporkan telah membombardir situs rudal jelajah anti-kapal Iran di sepanjang selat tersebut.

Sebelumnya, Trump menyerukan negara-negara lain, termasuk sekutu AS dan China, untuk membantu mengamankan Selat Hormuz dengan mengirimkan kapal perang, tetapi permintaannya disambut dengan sedikit antusiasme. Kemudian, ia mengatakan bahwa AS sebenarnya tidak membutuhkan bantuan mereka .

Sebelumnya, AS telah menggunakan kekuatan militernya untuk memulihkan arus lalu lintas maritim melalui selat tersebut.

Pada akhir tahun 1980-an, selama perang Iran-Irak yang berlangsung selama delapan tahun, serangan terhadap fasilitas minyak meningkat menjadi "perang tanker" yang menyebabkan kedua negara menyerang kapal-kapal netral untuk memberikan tekanan ekonomi.

Kapal tanker Kuwait yang membawa minyak Irak sangat rentan. Akhirnya, kapal perang Amerika mulai mengawal mereka melalui Teluk dalam apa yang menjadi salah satu operasi peperangan permukaan angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua, menurut US Naval Institute.

Apakah kapal-kapal berhasil masuk sebelum gencatan senjata?

Dalam pesan yang diposting oleh misinya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Maret, Iran mengatakan akan mengizinkan "kapal-kapal yang tidak bermusuhan" untuk melewati Selat Hormuz, dengan syarat mereka berkoordinasi dengan "otoritas Iran yang berwenang".

awal bulan ini menunjukkan bahwa sekitar 100 kapal melewati Selat Hormuz antara tanggal 1 Maret dan 20 Maret .

Pada tanggal 3 April, sebuah kapal kontainer Prancis, tiga kapal tanker yang terkait dengan Oman, dan sebuah kapal pengangkut gas Jepang melintasi selat tersebut.

Kapal Prancis itu milik grup transportasi maritim CMA CGM dan dilaporkan merupakan kapal Barat pertama yang melewati selat tersebut.

Menurut analisis BBC Verify, lalu lintas harian turun sekitar 95% sejak perang Iran dimulai pada 28 Februari.

Sekitar sepertiga dari penyeberangan baru-baru ini dilakukan oleh kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Iran.

Antara tanggal 1 dan 15 Maret, total 11 kapal yang terkait dengan China melintasi selat tersebut, demikian dilaporkan situs berita bisnis AS CNBC pada tanggal 18 Maret .

Pada tanggal 31 Maret, Beijing menyampaikan "rasa terima kasih" setelah tiga kapalnya melewati selat tersebut, termasuk dua kapal kontainer pada hari Senin milik perusahaan pelayaran raksasa milik negara, Cosco.

Setidaknya delapan kapal pengangkut LPG berbendera India telah melintasi Selat Hormuz.

Bisakah eksportir energi menghindari Hormuz?

Ancaman penutupan yang terus-menerus selama bertahun-tahun telah mendorong negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk untuk mengembangkan jalur darat.

Arab Saudi mengoperasikan Pipa Minyak Mentah Timur-Barat sepanjang 1.200 km, yang mampu mengangkut hingga lima juta barel minyak mentah per hari, menurut pemerintah AS.

Di masa lalu, jalur pipa gas alam juga pernah digunakan sementara untuk mengangkut minyak mentah.

UEA telah menghubungkan ladang minyak pedalamannya ke pelabuhan Fujairah di Teluk Oman melalui jalur pipa dengan kapasitas harian setidaknya 1,5 juta barel.

Minyak dapat dialihkan melalui infrastruktur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz, tetapi Reuters melaporkan bahwa hal itu akan menyebabkan penurunan pasokan sebesar 8-10 juta barel per hari.

Selain itu, kegiatan pemuatan minyak di Fujairah terganggu oleh serangan pesawat tak berawak.

 

*Sumber BBC

 

Saatnya Mengolah Sampah

Pengelolaan sampah di Jakarta mulai bergerak ke arah pengurangan dan pemilahan dari sumber, seiring dengan timbulan sampah yang mencapai sekitar 7.500 ton per hari.

Perubahan ini diperkuat oleh regulasi seperti Pergub Nomor 77 Tahun 2020 serta dukungan dari masyarakat sipil, komunitas, dan berbagai pihak.

Momentum ini menandai pergeseran menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, dengan peran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Hanif Faisol Nurofiq Kementerian LH/Badan Pengendalian LH

 

#KurangiPilahOlahSampah #JakartaSadarSampah #JagaJakarta #DKIJakarta

Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat dan Dapur SPPG di Pontianak

SIARAN PERS NO. 115/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Pontianak - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (purn.) Djamari Chaniago meninjau sejumlah program prioritas Presiden di wilayah Provinsi Kalimatan Barat tepatnya di Sekolah Rakyat Terpadu 53 dan Dapur SPPG Yayasan Lian Asa Borneo di Kota Pontianak, Kamis (16/4/2026).

Saat meninjau Sekolah Rakyat, Menko Polkam menyampaikan harapannya bahwa ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dan dapat menciptakan generasi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Mereka punya kesempatan yang sama dengan murid yang lain. Kemudian anak-anak yang telah diberikan kemudahan, berpakaian (seragam sekolah), asrama, makan, di sini dapat menjadi anak-anak unggulan kedepannya, untuk menjadi pemimpin mendatang,” ungkap Menko Polkam saat meninjau Sekolah Rakyat Terpadu 53 Pontianak.

Menko Polkam menjelaskan bahwa apa yang disediakan di sini, semua merupakan wujud kepedulian pemerintah di bidang pendidikan. “Ini adalah tanda bukti bahwa pemerintah juga berbicara pendidikan. Dan bukan sekolah ini saja, ada sekolah Taruna Nusantara, ada lagi Sekolah Garuda. Ini disiapkan bersama pemerintah daerah, kemudian diberikan pendidikan yang baik,” tambahnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Menko Polkam juga meninjau Dapur SPPG Yayasan Lian Asa Borneo di Kota Pontianak. Di sana, Menko Djamari memeriksa secara langsung bagaimana sistem kerja di dapur mulai dari proses pembuatan makanan, ruang cuci, kondisi air sampai penanganan limbah makanan.

“Saya berterima kasih kepada kepala SPPG di sini, kepada yayasan yang sudah mendirikan dan bekerja di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa keadaan lebih baik bagi kita. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalbar juga yang telah mengawasi. Ini adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan investor, bukan,” tegasnya.

Menko Polkam meminta untuk seluruh jajaran yang terlibat di SPPG ini agar meningkatkan pelayanan bagi anak-anak. “Tingkatkan semua pelayanan kepada anak-anak kita dan jangan pernah lelah, mengabdi kepada bangsa tidak lelah,” tambahnya.

Selama kegiatan ini Menko Polkam didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi di lingkungan Kemenko Polkam, dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Pimpin Apel Siaga di Kalbar, Menko Polkam Dorong Pencegahan Dini dan Sinergi Hadapi Karhutla

SIARAN PERS NO. 113/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Pontianak – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).

“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah. Ia meminta Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat untuk segera memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan Karhutla, mulai dari personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.

Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta seluruh petugas di lapangan, Menko Polkam menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat, verifikasi titik panas dilakukan secara cepat, serta setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.

“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri. Karakter lahan gambut menyebabkan api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.

Selain itu, faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana dan prasarana pemadaman di daerah rawan turut menjadi kendala di lapangan. “Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian Karhutla. Seluruh capaian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran lahan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, dan penindakan harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, guna mempercepat penanganan sejak dini. Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPSDM Agustomi Masi, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, serta para pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

*Kemenko Polkam RI