PERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2026, BNN TEGASKAN KOMITMEN MEMBANGUN GENERASI EMAS MELALUI GERAKAN ANANDA BERSINAR

Bogor, 23 Juli 2026

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/7). Mengusung tema "Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat Melalui Gerakan ANANDA BERSINAR Menuju Indonesia Emas 2045", peringatan HANI 2026 menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dalam melindungi dan membangun generasi yang unggul serta berdaya saing sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HANI yang secara global diperingati setiap 26 Juni, pada tahun ini diselaraskan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2026. Momentum tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak dari ancaman penyalahgunaan narkotika merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, BNN terus menguatkan Gerakan ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika) sebagai gerakan nasional yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak dari ancaman narkotika, pada Puncak Peringatan HANI 2026 secara resmi diluncurkan Gerakan ANANDA BERSINAR oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, bersama Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dengan didampingi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Staf Presiden RI, Wakil Jaksa Agung RI, Kepala BPJPH, dan Kabareskrim POLRI. Peluncuran gerakan nasional tersebut menjadi tonggak penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem yang aman dan bebas dari narkotika bagi anak Indonesia melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Gerakan ANANDA BERSINAR, BNN mengedepankan pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai hidup sehat, karakter positif, serta ketahanan diri anak sejak usia dini. Gerakan ini diwujudkan melalui berbagai program edukasi, kampanye, dan pemberdayaan yang mendukung tumbuh kembang anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam memerangi kejahatan narkotika, Puncak Peringatan HANI 2026 turut diisi dengan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh BNN yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala BNN RI, beserta jajaran Menteri kabinet Merah Putih yang hadir dalam Peringatan HANI 2026. Kegiatan tersebut menjadi simbol ketegasan negara dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus memastikan barang bukti yang berhasil disita dimusnahkan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, BNN juga menampilkan hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika senilai Rp165 miliar. Pengungkapan TPPU tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti, tetapi juga menyasar aliran dana serta aset hasil kejahatan guna memutus sumber pendanaan jaringan narkotika. Dengan mengedepankan strategi follow the money, BNN terus memperkuat upaya memiskinkan sindikat narkotika sebagai bagian dari pemberantasan yang menyeluruh.

Melalui peringatan HANI Tahun 2026, BNN menegaskan bahwa perang melawan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa. Penguatan upaya pencegahan melalui Gerakan ANANDA BERSINAR yang diiringi dengan penegakan hukum secara tegas, termasuk pemiskinan sindikat melalui pengungkapan TPPU, menjadi strategi yang saling melengkapi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Dengan kolaborasi pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, media, komunitas, dan masyarakat, BNN optimistis Indonesia mampu mencetak generasi unggul yang menjadi penggerak kemajuan bangsa sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam dan Dubes Meksiko Bahas Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pelindungan Diaspora

SIARAN PERS NO. 292/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad K. Koba, menerima kunjungan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Y.M. Francisco de la Torre, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral serta peluang peningkatan kerja sama Indonesia–Meksiko di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan pelindungan warga negara di luar negeri.

Mohammad K. Koba menjelaskan bahwa Kemenko Polkam berperan menyinkronkan dan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga. Dalam kerangka tersebut, Kemenko Polkam mendorong kerja sama yang terarah, konkret, dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Indonesia dan Meksiko memiliki peluang besar untuk meningkatkan kerja sama, termasuk dalam menghadapi tantangan keamanan lintas negara serta memperkuat pelayanan dan pelindungan warga negara di luar negeri,” ujar Mohammad K. Koba.

Kedua pihak bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan keamanan lintas negara. Tantangan tersebut memerlukan peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, dan kerja sama antarotoritas terkait.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. Kerja sama tersebut dapat mencakup peningkatan kapasitas, pertukaran pengalaman, dan penguatan hubungan antarlembaga kedua negara.

Pembahasan mengenai diaspora menjadi salah satu fokus utama pertemuan. Kedua pihak berbagi pengalaman dalam pelayanan, pelindungan, pemberdayaan, serta penguatan kontribusi diaspora bagi negara asal dan negara tempat tinggal.

Indonesia dan Meksiko juga membahas tantangan pengelolaan warga negara di luar negeri. Tantangan tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, penanganan kasus kekonsuleran, pemberian bantuan hukum, serta penguatan komunikasi dengan komunitas diaspora.

Kedua pihak memandang bahwa pertukaran praktik baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan warga negara. Kerja sama juga dapat diarahkan pada penguatan kapasitas petugas, sistem respons kasus, serta pemberdayaan diaspora sebagai penghubung hubungan bilateral.

Duta Besar Francisco de la Torre menyampaikan komitmen Pemerintah Meksiko untuk terus mengembangkan hubungan dengan Indonesia. Pertemuan mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kemitraan serta memperluas kerja sama yang saling menguntungkan.

 

*Kemenko Polkam RI

 

Saat Pangeran Diponegoro Mengikuti Jejak Kakek Leluhurnya Sultan Agung Menggempur Belanda

Masih ada juga yang tanya kenapa kita sebut Belanda itu Kompeni, itu sebenarnya pengetahuan dasar.

Kita tahu Kompeni itu artinya kongsi dagang atau perusahaan.

Lalu apa beda perang antara Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan perang Diponegoro?

Kedua nya sama sama perang dengan Belanda.

Bedanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo berperang dengan "Satpam" perusahaan karena sang Sultan menyerang Perusahaan Dagang asal Belanda yakni VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perusahaan Hindia Timur Belanda.

VOC adalah kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602.

Sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geoctroyeerde Westindische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat.

Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham.

VOC di beri hak istimewa dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu tanpa harus melalui persetujuan negara.

VOC bisa memutuskan berperang dengan lawan dagang nya atau dengan pimpinan lokal yang di anggap membangkang VOC.

VOC bangkrut karena korup dan ditutup pada tahun 1799 nah semenjak itu negara Belanda lah yang mengambil alih tanah jajahan... Itu sebab nya orang inlander biasa memanggil Belanda dengan Kompeni.

Sedang pangeran Diponegoro sudah berperang dengan "Negara" Belanda dan saat itu Pangeran Diponegoro berperang sebagai "Pribadi" melawan 3 Negara sekaligus! yakni Negera Belanda, Ngayogyakarto Hadiningrat dan Keraton Mangkunegaran Solo.

Saat Perang jawa di mulai, Cucu Sultan Agung ini sudah berperang dengan negara Kerajaan Belanda plus negara Sekutu nya.

Itu beda nya.

Secara keseluruhan kedua tokoh cucu dan eyang ini adalah inisiator pemberani yang menentang kekuasaan hegemoni Barat dengan cara masing-masing tentu disesuaikan dengan masa saat mereka hidup.

Sultan Agung seperti tahu kelak bangsanya akan menghadapi "Belanda" dalam waktu lama dan keberanian dirinya dengan menyerang Belanda di Batavia walau ia tahu tak serangan tersebut tak akan mengusir orang asing itu pergi tapi ia menunjukkan bahwa perlawanan sudah ia mulai dari awal dengan gagah.

Sedang Diponegoro melakukan sesuatu yang ia yakini benar sesuai haknya. Ia sendiri tak pernah menyangka parang yang ia sulut akan berlangsung lama namun ia sudah memberi pelajaran pada orang asing bahwa ia dan sang Moyang dan juga banyak orang Jawa lain tak mudah hanya menunduk dan menerima ! Bahwa mereka bisa melawan !

201Tahun Perang Jawa

20 Juli 1825 - 20 Juli 2026

 

Membangun Kebiasaan Sejak Hari Pertama Sekolah.

Membangun budaya pilah sampah dimulai dari membangun kebiasaan sejak hari pertama sekolah.

Melalui rangkaian kegiatan MPLS Ramah Lingkungan, peserta didik diajak mengenal pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dari sumber sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong gerakan Pilih, Pilah, Pulihkan, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi budaya bersama yang dimulai dari sekolah, diterapkan di rumah, dan tumbuh bersama masyarakat.

 

#jakartasadarsampah #mpls #pilahsampah #jagajakarta #DKIJakarta

 

Selamat Hari Keadilan Internasional

 

Keadilan adalah fondasi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan bermartabat. Selamat Memperingati Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026. Mari bersama wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

#WarOnDrugsForHumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam Dorong Penyusunan ADDN 2026 yang Adaptif terhadap Dinamika Ancaman

SIARAN PERS NO. 282/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Jakarta – Dalam rangka memutakhirkan data dan informasi, Kemenko Polkam melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Ancaman Dasar Desain Nasional (ADDN) 2026 di BAPETEN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat ini juga menghimpun masukan lintas sektor guna menghasilkan dokumen ADDN yang mampu menggambarkan karakteristik ancaman secara aktual dan kredibel sebagai dasar penguatan sistem pengamanan instalasi dan bahan nuklir.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko D. Indarto menegaskan bahwa ADDN bukan sekadar daftar ancaman, melainkan landasan dalam merancang dan mengevaluasi sistem pengamanan berdasarkan ancaman yang relevan. Perkembangan lingkungan strategis, perubahan karakter aktor, serta kemajuan teknologi telah membentuk spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi.

"ADDN 2026 perlu dikembangkan sebagai living document yang terus diperbarui sesuai dinamika ancaman serta didukung penilaian berbasis intelijen dan risiko untuk memperkuat kemampuan nasional dalam mengantisipasi, mencegah, merespons, serta beradaptasi terhadap ancaman,” tegasnya.

Pertemuan teraebut juga membahas sejumlah isu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan ADDN 2026, meliputi perkembangan ancaman siber, kecerdasan artifisial (AI), drone, ancaman orang dalam, keamanan informasi strategis, serta pengamanan material nuklir dan radioaktif. Dalam hal ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran informasi lintas sektor, sistem deteksi dan peringatan dini, serta penyelarasan penilaian ancaman secara berkelanjutan.

Penyusunan ADDN 2026 diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang dinamis, komprehensif, dan implementatif sebagai landasan penguatan keamanan nuklir dan ketahanan nasional dalam menghadapi perkembangan ancaman masa depan.

 

*kemenko Polkam RI

 

Kemenko Polkam: Penegakan Hukum dan Kemanusiaan Harus Sejalan Dalam Tata Kelola Migrasi

SIARAN PERS NO. 269/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026

Polkam, Cianjur – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad Koba, menegaskan bahwa tata kelola migrasi internasional di Indonesia harus menempatkan penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan secara sejalan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan IOM Indonesia Key Partners Briefing on Scope of Work and Mission Strategy 2026–2030 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Chief of Mission IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz. Dalam sambutannya, Labovitz mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang proaktif dalam mendorong tata kelola migrasi internasional melalui Global Compact for Migration (GCM).

Dalam pidato kuncinya, Deputi Bidkoor Pollugri tegaskan posisi Pemerintah RI atas isu migrasi reguler dan ireguler. Indonesia mendukung pelaksanaan GCM guna mendorong migrasi yang aman, tertib, dan legal. Namun, terkait pengungsi dan pencari suaka, Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Indonesia berperan sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir. Namun, realitas di lapangan semakin berat. Indonesia kini menghadapi situasi sebagai negara tujuan semu atau de facto country of destination akibat macetnya sistem global penempatan kembali pengungsi atau resettlement.

Berdasarkan laporan UNHCR yang dirilis pada Juni 2026, hampir 70% pengungsi di dunia berada dalam situasi pengungsian berkepanjangan. Pada saat yang sama, kuota resettlement dari negara-negara maju terus menurun tajam. Situasi ini dinilai tidak berkelanjutan karena menggeser beban secara tidak adil kepada negara transit berkembang dan komunitas lokal.

Deputi Bidkoor Pollugri juga menyoroti eskalasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Asia Tenggara yang semakin kompleks karena menggunakan modus digital, termasuk sindikat penipuan daring atau online scams.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam sampaikan apresiasi atas kontribusi IOM Indonesia bersama K/L terkait dalam penyelamatan migran di laut, bantuan bagi korban TPPO, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum di wilayah perbatasan.

Forum ini juga menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Desman S. Tarigan, serta Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri.

Irjen Pol. Desman menekankan perlunya terobosan dalam penanganan pengungsi, termasuk penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang bagi tata kelola migrasi yang efektif. Sementara itu, Indah menegaskan pentingnya koordinasi kuat melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-society.

Ke depan, Kemenko Polkam mendorong empat arah kerja sama strategis dengan IOM Indonesia, yaitu penyelarasan program dengan struktur kelembagaan baru, penguatan program _Assisted Voluntary Return and Reintegration_ (AVRR), penyusunan _National Referral Mechanism_ (NRM) bagi korban TPPO, serta penguatan mitigasi di hulu melalui Bali Process.

“Strategi yang baik bukan sekadar untaian kalimat indah di atas kertas. Strategi harus berguna, realistis, dan menjawab kebutuhan nyata Indonesia. Artinya, strategi tersebut harus menghormati hukum nasional, mendukung prioritas negara, dan menjunjung tinggi martabat manusia,” pungkas Koba.

Kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Juli 2026 ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga. Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan Strategi Misi IOM Indonesia 2026–2030 dengan prioritas nasional Pemerintah RI yang berada di K/L.

 

*Kemenko Polkam RI

Sampah Di Jakarta wajib Dipilah

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mewajibkan pemilahan sampah sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Kebijakan ini keluar setelah satu bulan Menteri Lingkungan Hidup saat itu Hanif Faisol Nurofiq meminta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  Bantargebang karena ada longsor gunung sampah.

Dilansir dari Antara, Hanif juga meminta DKI segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar Bantargebang tidak lagi menerima sampah organik dan anorganik dalam waktu dekat.

Sejak Ingub ditandatangani pada 30 April 2026 lalu hingga kini, sosialisasi pada pemilahan sampah dinilai masih kurang.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu mengatakan sosialisasi di tingkat RT terus dilakukan.

Substansi dan jangkauan sosialisasi dengan menekankan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai alur pengelolaan sampah terpilah, mulai dari sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.

"Untuk mendukung hal tersebut, SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Pelaksanaan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026 sehingga dapat mulai dijalankan pada Juli 2026 sebagai penguatan strategi pelaksanaan hingga tingkat wilayah, termasuk RT/RW," kata Dudi, Selasa (23/6).

Sejumlah warga yang ditemui mengaku belum tahu soal kewajiban memilah sampah ini.

"Di sini banyak yang belum mau milah-milah sampah. Seperti biasa saja," kata seorang warga Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur Fadhila Puspita beberapa waktu lalu.

Menurutnya bukan hanya belum mau memilah sampah, warga juga kebanyakan belum punya tempat sampah berbeda untuk memisahkan sampah yang organik nonorganik.

Petugas pengambilan sampah, kata Fadhila, juga tidak begitu mempermasalahkan. Mereka akan memilah sampah-sampah itu jika ada waktu senggang.
Perlu informasi masif
Sampai akhir Juni 2026, Pemprov DKI menargetkan sosialisasi pilah sampah mampu menjangkau sebagian besar lapisan warga. Gubernur Pramono Anung agresif berkampanye mendatangi inisiatif pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Peringatan Ulang Tahun Jakarta ke-499 juga dipakai untuk kegiatan Apel Gerakan Pilah Sampah, dipusatkan di Lapangan Monas (21/06).

Lembaga kajian independen, World Resources Institute (WRI) Indonesia memuji inisiatif Pemprov DKI ini. Mereka menilai penyampaian pesan dalam isu sampah menjadi salah satu kunci perbaikan manajemen sampah dan pengurangan emisi di Indonesia.

Dalam survei persepsi publik terbatas terkait metana yang diselenggarakan WRI Indonesia bersama CNN Indonesia Academy Februari lalu terlihat sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah.

Namun, masih ada lebih dari 40% responden yang belum paham kaitan antara sampah di dapur dan emisi gas rumah kaca di atmosfer.

"Kita berharap sosialisasi jalan terus dengan makin agresif di Jakarta sehingga publik tertarik dan bersemangat terlibat. Selanjutnya inisiatif Jakarta ini bisa berlanjut ke berbagai kota lain meskipun mungkin berbeda aplikasinya," kata Manager Urban Development & Clean Air WRI Indonesia Satya Utama.

Upaya Pemprov DKI
Sementara itu Pemprov DKI terus berupaya untuk menerapkan Ingub ini dan diterima dan diterapkan warga DKI Jakarta.

Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi menyatakan tantangan terbesar implementasi kebijakan ini adalah perubahan perilaku masyarakat. Sosialisasi diharapkan mampu mendorong pemilahan sampah menjadi kebiasaan dan budaya baru warga.

Dudi juga mengatakan sosialisasi di tingkat RT terus dilakukan. "Saat ini Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat substansi dan jangkauan sosialisasi dengan menekankan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai alur pengelolaan sampah terpilah, mulai dari sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir," kata Dudi, Selasa (23/6). lalu.

Ia melanjutkan hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah benar-benar dikelola sesuai jenisnya.

Menurutnya untuk mendukung hal tersebut, saat ini ia tengah membahas SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Pelaksanaan sehingga dapat mulai dijalankan pada Juli 2026 sebagai penguatan strategi pelaksanaan hingga tingkat wilayah.

Dudi mengatakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan, khususnya sampah organik, ia berharap dukungan semua pihak untuk mendukung program ini. 

Terkait warga yang banyak belum memilik tempat sampah berbeda untuk sampah organik dan nonorganik, Dudi mengakui itu juga jadi perhatian pihaknya. 

"Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesiapan sarana yang sama, sehingga pendekatan implementasi dilakukan secara bertahap di lapangan," katanya.

Dudi mengatakan sesuai dengan timeline yang telah disusun, penyediaan sarana dan prasarana akan dilakukan secara bertahap pada periode Juni hingga Juli 2026.

"Di sisi lain, secara paralel DLH juga tengah membangun fasilitas pengolahan sampah organik di beberapa lokasi, seperti Ciangir, beberapa Asrama DLH di Jakarta, TPS 3R di dalam Kota Jakarta, Cilincing, dan Cakung Barat," ujar Dudi.

Selain itu, pengaturan jadwal pengangkutan juga terus disesuaikan dengan kesiapan armada yang dimiliki DLH agar sistem pengelolaan sampah terpilah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Insiden longsor gunung sampah di Bantargebang, larangan open dumping, serta Ingub DKI Jakarta soal kewajiban memilah sampah hampir bersamaan dengan rilis studi peneliti University of California Los Angeles yang menyebut pantauan satelit menunjukkan Bantargebang sebagai TPA penyumbang gas metana terbesar kedua di dunia.

Dalam satu jam, TPA tersebut menghasilkan 6,3 ton gas metana. Bantargebang sudah beroperasi selama 37 tahun dan saat ini menampung lebih dari 8.000 ton sampah dari DKI setiap hari.

*Red

Sharing Session Jurnalistik Di Walikota Jakarta Utara

Jakarta-Menjaga profesionalitas wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kelompok Kerja (Pokja) Jakarta Utara menggelar kegiatan Sharing Session Jurnalistik. Senin (6/7/2026).

Acara dengan bertajuk “Jurnalisme Perkotaan dan Pengaruh Media Sosial” yang digelar di Aula Bahari Lantai 14 Wali Kota Jakarta Utara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, organisasi kewartawanan, praktisi media, serta para jurnalis dari berbagai media massa.

Dalam sambutannya, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat menegaskan, bahwa media memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta, media diharapkan mampu menjadi jembatan informasi sekaligus sarana edukasi publik di tengah meningkatnya penggunaan platform digital,” ujar Hendra dihadapan peserta Sharing Session Jurnalistik, Senin (6/7/2026).

Diketahui, Sharing Session Jurnalistik ini bertujuan sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi di era digital.

Dengan mengusung semangat kolaborasi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi dunia jurnalistik di tengah derasnya arus informasi yang berkembang melalui media sosial.

Selain itu, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai telah membawa tantangan baru bagi profesi jurnalis, terutama dalam menjaga akurasi, kredibilitas, dan kecepatan penyajian berita.

Pantauan dilokasi, para narasumber dalam sesi diskusi memaparkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah wajah jurnalistik modern.

Informasi kini dapat tersebar dalam hitungan detik dan menjangkau masyarakat luas tanpa batas ruang dan waktu.

Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi penyebaran informasi, namun di sisi lain juga membuka ruang munculnya hoaks, disinformasi, hingga manipulasi informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Di mana, jurnalis dituntut untuk semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Proses verifikasi data, konfirmasi kepada narasumber, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi prinsip utama yang harus tetap dijaga agar kepercayaan publik terhadap media tetap terpelihara.

Dengan semakin banyaknya arus informasi media, Pemkot Jakarta Utara berharap insan pers terus menjadi adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar jurnalistik.

“Dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab sosial, media diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat, serta turut menjaga kualitas demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital,” imbuh Hendra.

Adapun, dalam forum tersebut juga dibahas bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi yang positif dan edukatif.

“Kehadiran berbagai platform digital tidak dipandang sebagai ancaman bagi media konvensional, melainkan sebagai peluang untuk memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat,” ujar Ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Utara, Sunarno dalam paparannya.

Namun demikian, Sunarno mengaku, bahwa pemanfaatannya harus tetap dibarengi dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menyampaikan informasi.

Pantauan dilokasi, suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pengalaman mengenai dinamika peliputan di lapangan, strategi menghadapi perubahan perilaku audiens, hingga tantangan menjaga independensi media di tengah persaingan informasi yang semakin cepat.

Berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi referensi bagi insan pers dalam meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Selain menjadi forum berbagi pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan insan pers.

Sinergi yang telah terjalin selama ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat secara luas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam berbagi ilmu dan pengalaman.

Seluruh peserta kemudian mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol komitmen untuk terus membangun komunikasi, kolaborasi, dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan media.

*PWI Jakut/CRD