Selamat Hari Sumpah Pemuda

 

BNN Perkuat Pengawasan Jalur Laut dan Kerja Sama Internasional Berantas Narkotika

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperketat pengawasan jalur masuk yang berpotensi digunakan untuk penyelundupan narkotika ke Indonesia serta memperkuat kerja sama lintas instansi dan internasional guna menekan peredaran gelap narkotika. Langkah strategis ini dinilai krusial mengingat jaringan sindikat internasional masih kerap memanfaatkan jalur perairan untuk menyelundupkan barang haram ke tanah air.

Hal tersebut diungkapkan (Plt.) Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Drs. S. Adri Irniadi, S.I.K., M.H., dalam wawancara virtual pada program NTV Dialog Prime yang membahas pengungkapan kasus penyelundupan narkotika via laut, termasuk penggerebekan penyelundupan ketamine menggunakan kapal tanker MT Global 168.

Menurut Brigjen Pol. Adri, Selat Malaka menjadi salah satu wilayah perairan yang kerap menjadi jalur favorite bagi para penyelundup narkotika terutama jaringan yang berasal dari kawasan _Golden Triangle_ (segitiga emas) di Asia Tenggara Posisi Geografis perairan tersebut yang strategis, tingginya permintaan (_demand_) serta besarnya nilai jual narkotika di Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong para pelaku melancarkan aksinya.

Selain ancaman penyelundupan dari luar negeri, BNN juga mewaspadai ancaman dari dalam negeri, termasuk pengolahan sabu cair menjadi sabu kristal (_crystal methamphetamine_). Baru-baru ini, BNN mengungkap keberadaan laboratorium gelap ilegal (clandestine laboratory) di wilayah Aceh dengan menyita sekitar 1,2 ton bahan baku sabu cair (liquid methamphetamine) yang siap diproses lebih lanjut. Pengungkapan besar ini merupakan buah dari investigasi mendalam serta pertukaran informasi intelijen dengan instansi terkait dan mitra penegak hukum mancanegara.

Brigjen Pol. Adri menegaskan bahwa komitmen pemberantasan narkotika dilakukan secara komprehensif—tidak hanya fokus memblokir pintu masuk perbatasan, tetapi juga aktif mendeteksi dan mengantisipasi potensi produksi domestik.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Adri juga menyampaikan atensi Kepala BNN RI (Kapolri) kepada seluruh jajaran untuk senantiasa tetap semangat serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkotika, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri. Sebagai upaya melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman bahaya narkotika.

#WarOnDrugsForHumanity

Biro Humas dan Protokol BNN

Tanggung Jawab Badan Intelijen Negara Dan Di Bawah Langsung Presiden

Intelijen diartikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 17/2011 adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Dari pengertian tersebut, keberadaan BIN dalam melakukan intelijen diarahkan untuk pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Secara kedudukannya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU 17/2011. Adapun fungsi intelijen yang dilakukan oleh BIN adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain melaksanakan fungsi intelijen, BIN juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UU 1/2011. Selain menjalankan fungsinya, BIN juga memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 29 UU 1/2011 antara lain sebagai berikut:

1.    Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;

2.    Menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

3.    Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;

4.    Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan

5.    Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan tidak lengkap apabila tidak diberikan wewenang, begitu pula dengan BIN yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 UU 17/2011 sebagai berikut:

1.    Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh;

2.    Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;

3.    Melakukan kerja sama dengan intelijen negara lain; dan

4.    Membentuk satuan tugas.

5.    Melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:

6.    Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau

7.    Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Dilihat dari tugas dan wewenang BIN dalam UU 17/2011, secara tidak langsung BIN dapat berhubungan langsung dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tugas yang dimiliki BIN yang terdapat dalam Pasal 29 Huruf b UU 17/2011. Artinya, produk atau informasi yang dimiliki oleh BIN dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Namun, informasi BIN tidak serta merta juga dapat langsung dibuka agar dapat diakses publik karena ada larangan yang diatur dalam Pasal 26 UU 17/2011 yang berbunyi:

Setiap Orang atau badan hukum membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen

Selain itu, BIN juga dapat memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang memberikan dasar hukum terkait hubungan BIN dengan lembaga pemerintahan. Adapun pertanggungjawaban BIN terkait Laporan dan penyelenggara Intelijen Negara secara langsung disampaikan kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UU 17/2011. Apabila merujuk keterangan yang disampaikan oleh Mekopolhukam terkait dengan informasi yang didapatkan dari BIN, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tugas yang dijalankan oleh BIN. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan dari BIN dijadikan bahan pertimbangan bagi Menkopolhukam untuk menentukan setiap keputusan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini juga didukung dengan wewenang BIN melakukan pemeriksaan aliran dana yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Pernyataan Menkopolhukam mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang didapatkan dari informasi BIN bukanlah suatu pelanggaran membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU 17/2011. Sebab, dalam hal ini ada hubungan antara BIN dengan Kementerian sebagai bentuk pelaksnaaan tugas pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam UU 17/2011 mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang membocorkan rahasia intelijen yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 yang berbunyi:

Pasal 44

Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, secara tidak langsung UU 17/2011 memberikan hubungan antara BIN dengan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas pengamanan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Menkopolhukam. Hal ini juga didukung dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki BIN dalam rangka pengamanan pemerintahan. Atas dasar tugas dan wewenang yang diberikan kepada BIN, secara tidak langsung hubungan antara BIN dengan Menkopolhukam dapat terjalin.

*Universitas Medan Area

 

Molenvliet Batavia Kanal Kali Ciliwung Sepanjang Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada

Batavia pada abad ke-17 merupakan dataran rendah dikelilingi rawa yang sering meluap menjadi banjir pada musim hujan dan menjadi sarang penyakit seperti malaria. Warga Tionghoa di sana pada saat itu dipimpin oleh kapiten mereka, Phoa Beng Gan, bergotong royong membangun sebuah kanal untuk mengalirkan air dari sana ke laut.

Sesuai dengan nama pembuatnya, saluran kanal ini diberi nama Bingamvaart yang kemudian pada tahun 1661 diubah namanya menjadi Molenvliet. Nama molenvliet berasal dari kata molen yang berarti 'kincir' dan vliet yang berarti 'aliran'. Pada sisi kanan kanal, banyak terdapat industri penggilingan gula, produksi arak, dan pabrik pembuatan mesiu yang dilengkapi dengan kincir air. Oleh karena itu, kawasan ini disebut Molenvliet atau "Aliran Kincir".

Dalam foto ini antara tahun 1920-1936 ketika warga Batavia memanfaatkan molenvliet untuk mencuci pakaian bahkan mandi. Kali Ciliwung merupakan anak sungai dari Sungai Ciliwung yang melintasi Gajah Mada Hayam Wuruk hingga Glodok dan pasar ikan dan bermuara ke laut, sampai tahun 1960an masih banyak yang menggunakan untuk mencuci dan mandi, meskipun tidak sejernih dahulu dan sekarang terlihat tidak banyak sampah serta bersih, semoga Pemda DKI Jakarta terus merawatnya.

*Tropen Museum

 

Gubernur Jawa Timur Perkuat Koordinasi Bersama Kapolda Jawa Timur : Untuk Memastikan Iklim Investasi Di Jawa Timur Tetap Kondusif

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat koordinasi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Khofifah mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum serta membangun kepercayaan investor terhadap Jawa Timur.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Khofifah menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas sosial memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan usaha yang aman serta penegakan hukum yang konsisten dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan memperluas investasi.

Menurutnya, iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Investasi yang tumbuh diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, Jawa Timur diharapkan semakin kuat sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Khofifah menekankan pentingnya menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa.

Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, ruang dialog perlu terus dibuka agar perbedaan pandangan dapat dibahas dan diselesaikan secara konstruktif.

“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” katanya.

Khofifah menambahkan, komunikasi yang baik dapat memperkuat kepercayaan sekaligus mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menangani setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, stabilitas daerah dapat terjaga tanpa mengabaikan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Khofifah berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim semakin solid dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan keharmonisan sosial.

Menurutnya, keamanan yang terjaga dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi modal penting untuk mendukung investasi, aktivitas pendidikan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Melalui sinergi tersebut, Jawa Timur diharapkan mampu mempertahankan stabilitas daerah sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TB/Red

 

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Perkuat Perlindungan Pelajar Menuju Indonesia Emas 2045

Surabaya - Polda Jawa Timur meluncurkan program “Polisi Jogo Sekolah” sebagai upaya memperkuat pencegahan perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam masa depan pelajar.

Program ini mengedepankan pendekatan preemtif, persuasif, dan humanis dengan menempatkan personel kepolisian sebagai mitra dan pendamping dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Komitmen tersebut ditandai melalui Apel Satgas Preemptive Strike Polisi Jogo Sekolah yang dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (21/10/2026).

Program Polisi Jogo Sekolah sekaligus menjadi bagian dari penguatan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui kolaborasi kepolisian, pihak sekolah, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa pelajar merupakan elemen krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap mereka wajib menjadi tanggung jawab bersama.

“Generasi muda ini yang akan mengisi momentum Indonesia Emas 2045. Kita harus menjaga mereka dari perundungan, tawuran, narkoba, serta pengaruh negatif lainnya,” ujar Irjen Dekananto di Mapolda Jatim usai memimpin apel.

Kapolda Jatim juga menyoroti fenomena perundungan yang terkadang dianggap sekadar gurauan, padahal dapat memberikan dampak serius bagi korban dan dalam kondisi tertentu berpotensi masuk ke ranah hukum.

Melalui Polisi Jogo Sekolah, personel akan memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelajar mengenai batasan dalam pergaulan, pentingnya saling menghormati, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan.

Dalam pelaksanaannya, Kapolda Jatim menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, layaknya memperlakukan anak sendiri.

Personel juga diharapkan membangun komunikasi dengan siswa serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk mengenali sejak dini berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi keamanan, pergaulan, dan perkembangan anak.

“Kami ingin polisi menjadi orang tua asuh sekaligus sahabat bagi anak sekolah. Mereka harus merasa dekat, tidak takut, dan percaya bahwa kepolisian hadir untuk melindungi,” tegas Irjen Dekananto.

Polda Jatim akan melakukan pemetaan sebagai dasar penempatan dan pola pendampingan personel. Sekolah yang berdasarkan hasil pemetaan memerlukan penguatan langkah pencegahan akan mendapatkan pendampingan secara lebih intensif, termasuk terhadap potensi tawuran, perundungan maupun penyalahgunaan narkoba.

Kapolda Jatim menekankan bahwa Polisi Jogo Sekolah tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Pelaksanaan program akan dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas dan manfaat nyata yang dirasakan oleh pelajar, sekolah, maupun masyarakat.

Program tersebut juga direncanakan diterapkan secara serentak oleh seluruh Polres jajaran Polda Jatim.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, Polisi Jogo Sekolah akan diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai unsur terkait, antara lain guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah, wali kelas, orang tua, serta dinas pendidikan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut penting mengingat perkembangan dan perilaku remaja tidak hanya dipengaruhi lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga, pergaulan, serta lingkungan sosial.

“Anak-anak kita memiliki masa depan panjang. Jangan sampai karena kurang pemahaman, mereka terjerumus persoalan hukum. Ini yang kita cegah sejak dini,” pungkas Irjen Dekananto.

*TB/ Red

 

Kepedulian Lingkungan Hidup Menjaga Lingkungan Kita

 

BNNP DIY MUSNAHKAN 1.167 BERKAS ARSIP, WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Yogyakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memusnahkan 1.167 berkas arsip yang telah memenuhi ketentuan retensi dan persyaratan pemusnahan, Selasa (20/10), di kantor BNN Provinsi DIY. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi kearsipan sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan arsip dipimpin oleh Kepala Bagian Umum BNN Provinsi DIY, David H. A. Hutapea, dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN, Engkos Kosidin, serta perwakilan Inspektorat Utama, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN yang mengikuti kegiatan secara daring. Pelaksanaan pemusnahan mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) BNN dan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor B/KN.00.01/119/2026.

Dalam sambutannya, David menegaskan bahwa pemusnahan arsip bukan sekadar mengurangi dokumen fisik, melainkan bagian penting dari pengelolaan memori kolektif dan rekam jejak kinerja lembaga.

"Pemusnahan arsip bukan sekadar pengurangan dokumen fisik, melainkan bagian integral dari pengelolaan arsip negara untuk mendukung akuntabilitas kinerja, pengambilan kebijakan, serta pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegas David.

Sebanyak 1.167 berkas arsip yang dimusnahkan terdiri atas 333 berkas milik BNN Provinsi DIY dan 834 berkas milik BNN Kabupaten Sleman, yang mencakup arsip tahun 2010 serta periode 2014 hingga 2019. Pemusnahan dilakukan secara fisik melalui pencacahan di hadapan panitia dan para saksi untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN, Engkos Kosidin, mengapresiasi BNN Provinsi DIY dan jajaran atas pelaksanaan pemusnahan arsip secara mandiri. Menurutnya, langkah tersebut menjadikan BNN Provinsi DIY sebagai pelopor sekaligus contoh bagi satuan kerja BNN lainnya dalam melaksanakan penataan dan pemusnahan arsip secara legal dan sesuai prosedur.

"BNN Provinsi DIY dan jajaran menjadi contoh serta stimulus bagi BNN Provinsi lain di seluruh Indonesia dalam hal penataan dan pemusnahan arsip yang legal dan sesuai prosedur. Selain penataan fisik, penataan arsip digital dan migrasi sistem kearsipan juga sangat penting untuk mendukung pencapaian indikator Reformasi Birokrasi (RB) BNN," ujar Engkos.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip oleh para saksi dan panitia penilai arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemusnahan. Melalui langkah ini, BNN Provinsi DIY diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan akuntabel.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Menko Polkam Kunjungi Posko Karhutla Di Palembang

 

Palembang - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung posko operasi dan lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara masif, presisi, dan terukur hingga api benar-benar padam.

Saat mengunjungi posko, Menko Polkam menerima pemaparan mengenai perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi pemadaman dari Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud selaku Komandan Satuan Tugas Darat (Dansatgasrat) Karhutla Sumatera Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas operasi serta memperkuat koordinasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Selanjutnya, Menko Polkam meninjau lokasi kebakaran sekaligus menguji langsung efektivitas cairan pemadam bantuan dari Brasil melalui penyemprotan manual pada titik api. Upaya ini menjadi bagian dari optimalisasi pemadaman darat yang terus diperkuat melalui operasi pemadaman udara menggunakan helikopter serta pengerahan personel gabungan.

Menko Polkam turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, relawan, serta seluruh unsur yang terus berjuang di lapangan. Dedikasi dan kerja keras mereka menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah meluasnya dampak karhutla.

#MenkoPolkam #KemenkoPolkam #PenangananKarhutla #CegahKarhutla #TNIPolri

GELAR OPERASI GABUNGAN, BNN PASTIKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA 'MURNI' MENDAPATKAN REHABILITASI

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri menggelar operasi gabungan di empat tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada Sabtu (17/10). Dari 328 pengunjung yang menjalani tes urine, 13 orang di antaranya terdeteksi positif mengonsumsi narkotika. Delapan orang terindikasi menggunakan etomidate, empat orang positif methamphetamine, dan satu orang positif THC.

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Adri Irniadi, menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemberantasan narkotika yang dalam beberapa minggu terakhir dilakukan oleh BNN Provinsi bersama Polda di sejumlah kawasan rawan narkoba di Indonesia. Kali ini, operasi menyasar tempat hiburan malam sebagai langkah untuk mengawasi potensi penyalahgunaan narkotika di ruang publik, khususnya etomidate yang marak disalahgunakan melalui rokok elektrik atau vape dan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai karena berisiko membahayakan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut hasil operasi, 13 orang yang terdeteksi positif berdasarkan hasil tes urine, menjalani asesmen oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hasil asesmen menunjukkan bahwa seluruhnya berada dalam kategori penggunaan ringan. Lima orang direkomendasikan menjalani intervensi singkat, tujuh orang mengikuti rehabilitasi rawat jalan, sedangkan satu orang lainnya memerlukan asesmen lanjutan untuk menentukan penanganan yang tepat.

Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menegaskan bahwa penanganan terhadap individu yang terindikasi menggunakan narkotika perlu didasarkan pada hasil asesmen agar layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya BNN untuk memastikan penyalahguna narkotika mendapatkan intervensi dan layanan rehabilitasi secara tepat, sehingga dapat mencegah risiko penggunaan berlanjut sekaligus mendukung proses pemulihan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan humanis BNN yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran gelap narkotika, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi individu yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Melalui operasi bersama ini, sinergi BNN dan Polri tidak hanya memperkuat upaya penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saja, tetapi juga memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan beriringan dengan langkah penyelamatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Lee Kwan Yew : Kita Harus Ikuti Kemauan Presiden Suharto

Lee Kwan Yew itu terkenal Arogan, Gengsi nya sebagai penguasa politik sangat besar tapi ia harus "merendahkan" dirinya demi hubungan baik atau tak usah ke Jakarta! , " Kita harus ikuti kemauan Presiden Suharto" , ujar Lee Kwan Yew kepada anak buahnya saat menuju jakarta.

Entah apa yang ada dikepala Perdana Menteri Singapura saat menabur bunga di atas pusara makam Usman dan Harun, 2 prajurit KKO yang digantung sampai mati! Di negara yg ia pimpin.

Tapi itu terjadi ! dan itu cara pak Harto "membalas" Singapura atas perlakuan kedua Pahlawan kita.

Jadi ingat sekali saya cerita bapak, saat warga Jakarta menyemut dan berdesakan menyambut jenasah pahlawan kita, 2 “prajurit KKO“ kita yang sampai saat terakhir hidup mereka masih berdiri dengan sikap sempurna dengan memberi hormat pada para penghubung dari Indonesia yang meminta keringanan hukuman, tapi si Lee dengan berbagai alasan menolak! Memberi keringanan hukuman!.

Dalam buku "Soeharto, The Untold Stories", Ramly yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel Angkatan Darat menceritakan, ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai liasion officer yang mewakili pemerintah Indonesia. Saat itu RI belum punya hubungan diplomatik dengan Singapura.

Saat itu Soeharto merinci apa saja yang harus dilakukannya. Sebagai panglima tertinggi, Soeharto berusaha semaksimal mungkin membela kehormatan anak buahnya. Segala upaya dilakukan meski kedua anggota Korps Komando Operasi (KKO) itu akhirnya tetap dihukum gantung.

Pembelaan dan penghormatan kepada anak buah yang gugur sebagai bunga bangsa itu, kata Ramly, ditunjukkan Soeharto ketika PM Lee Kuan Yew ingin berkunjung ke Indonesia dua tahun setelah hukuman mati dilaksanakan.

"Pak Harto mempersilakan PM Lee datang dengan syarat harus meletakkan karangan bunga langsung di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bukan di tempat yang biasanya tamu negara meletakkan karangan bunga, di kaki tugu makam pahlawan," Ramly menuturkan.

Pemeritah Singapura awalnya mengajukan agar kunjungan Lee ke TMP Kalibata secara incognito dan tak boleh dihadiri wartawan tapi itu di tolak pak Harto dan tetap memberi syarat itu kunjungan bersifat Resmi dan terbuka!

Syarat itu, ujar dia, sungguh tidak lazim, namun entah dengan pertimbangan apa, PM Lee setuju meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun. Baru setelah itu hubungan Jakarta-Singapura membaik. 

*Sumber : The Untold Story