Dirgahayu Bhayangkara Ke - 80 : Polri Untuk Masyarakat

 

KAPOLRI KUKUHKAN KENAIKAN PANGKAT EMPAT PEJABAT BNN

Jakarta - Sebanyak empat pejabat BNN RI memperoleh kenaikan pangkat dalam upacara Korps Raport yang dipimpin oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/6).

Dalam Korps Raport tersebut tiga pejabat utama BNN resmi menyandang pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dan satu pejabat mendapatkan pangkat bintang satu Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Ketiga jenderal yang mendapatkan kenaikan pangkat bintang dua yakni Inspektur Utama BNN RI, Dicky Kusumawardhana, Deputi Pemberantasan BNN RI, Aswin Sipayung, serta Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Aldrin M.P. Hutabarat. Sementara satu jenderal yang menyandang pangkat bintang satu, yaitu Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN, Budi Sartono.

Kenaikan pangkat para pejabat BNN tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus penghargaan atas pengabdian para jenderal dalam memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kenaikan pangkat tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran BNN untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas P4GN demi memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kunjungi BNN RI, BMCC FH Universitas Brawijaya Pelajari Dinamika Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika

JAKARTA ( 29/6/26 ) – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menerima kunjungan edukatif dari Brawijaya Moot Court Community (BMCC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam program bertajuk "BMCC Visit Goes to Jakarta". Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat BNN RI ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) interaktif. Diskusi kali ini secara khusus membedah isu sensitif yang tengah berkembang di masyarakat, yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kesehatan"

Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus dan anggota aktif BMCC ini bertujuan untuk menyelaraskan perspektif akademis mahasiswa hukum dengan realita implementasi kebijakan di lapangan. Khususnya, penanganan perkara narkotika mulai dari tahap penyidikan, persidangan, hingga kebijakan rehabilitasi medis dan sosial yang humanis.

Dalam sambutannya, Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI menyambut hangat kehadiran para mahasiswa dan menekankan pentingnya ruang dialog yang konstruktif. Dipaparkan bahwa isu pemanfaatan narkotika untuk kepentingan medis terus berkembang dan memunculkan berbagai sudut pandang seiring kemajuan ilmu pengetahuan.

"Di Indonesia, kebijakan mengenai narkotika medis masih diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan penelitian ilmiah, serta tuntutan terhadap pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi mendorong perlunya ruang diskusi yang konstruktif. Kita perlu melihat bagaimana penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan pendekatan kesehatan," ujar Deputi Rehabilitasi.

Melalui sinergi semangat "War on Drugs for Humanity" ini, BNN RI berharap FGD ini mampu membangun dialog komprehensif dari berbagai sudut pandang—baik hukum, kesehatan, akademisi, maupun praktisi. Output-nya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis bukti dalam mendukung pengembangan kebijakan penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia.

Di sisi lain, bagi BMCC FH Universitas Brawijaya, observasi langsung ini sangat krusial untuk membedah kompleksitas regulasi tindak pidana narkotika. Isu ini sering kali menjadi materi krusial dalam berbagai kompetisi peradilan semu tingkat nasional.

Dengan memahami langsung dinamika antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif dari otoritas terkait, para mahasiswa diharapkan mampu menyusun argumen hukum yang lebih tajam, solutif, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi dari BMCC kepada pihak BNN Pusat serta sesi tour ke Museum BNN untuk melihat langsung proses hasil kerja Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 

 

Kemenko Polkam Dorong Optimalisasi dan Penguatan Tata Kelola Ormas

 

SIARAN PERS NO. 251/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Bogor – Kemenko Polkam bersama Kementerian dan Lembaga terkait membahas optimalisasi tata kelola dan penguatan kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya untuk mendapatkan masukan serta praktik baik yang terjadi di daerah, khususnya di Kota Bogor, yang akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam optimalisasi dan penguatan tata Kelola Ormas.

"Berbagai pengalaman, masukan, dan praktik baik yang dilaksanakan di daerah merupakan modal penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Wahyu Handoyo di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).

Wahyu menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan memerlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembinaan dan pengawasan ormas dapat berjalan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya penguatan berbagai aspek tata kelola, mulai dari proses pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan kegiatan ormas, guna mewujudkan tertib administrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor beserta pejabat yang membidangi urusan organisasi kemasyarakatan. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai tantangan, masukan, serta praktik baik dalam upaya optimalisasi tata kelola dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas), yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.

*Kemenko Polkam RI

Pilah sampah Dari Sumbernya

Memperingati HUT ke-499 Jakarta dan menyongsong usia lima abad pada tahun depan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat Gerakan Pilah Sampah dari Sumber sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola sampah yang lebih baik.

Melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya, beban pengangkutan dan pemrosesan akhir dapat dikurangi, sementara sampah organik maupun anorganik masih dapat dimanfaatkan kembali melalui berbagai bentuk pengolahan.

Gerakan ini membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, pasar, tempat usaha, hingga lingkungan warga, untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

 

#jagajakartapilahsampah #jagajakarta #pilahsampahjakarta #jakartasadarsampah #DKIJakarta

 

City of London: Imperium Lama Pengendali Dunia

 

PATUNG naga yang menandai gerbang City of London (CoL) sering ditafsirkan sebagai simbol kekuasaan tersembunyi. Faktanya, lembaga-lembaga keuangan raksasa memang memiliki pengaruh besar — karena mereka mengelola aset dalam jumlah luar biasa. 

Dunia keuangan adalah arena persaingan, bukan ruang komando tunggal. Uang memang panas, karena itu harus dikelola dengan tenang, tertata, berkarakter, memperhitungkan waktu dan mampu membangun fantasi. Maka, kepentingan utama bukan soal uang, tapi “sesuatu” di balik uang.

Lebih dari Konspirasi: Laboratorium kekuasaan Global

City of London (CoL) bukan pusat pemerintahan bayangan. Ia adalah sesuatu yang nyata — dan mungkin yang lebih penting: “ia adalah laboratorium kekuasaan ekonomi global.” 

Di sini terbaca bahwa dalam dunia modern pun, kekuatan tidak selalu berbentuk senjata, kursi parlemen atau podium politik. Kekuasaan tidak harus berdasarkan elektoral. Justru kuatnya kekuasaan itu hadir dalam bentuk arus modal, regulasi pasar, dan jejaring institusi lintas negara. 

Square Mile —istilah lain CoL— tidak menguasai dunia secara rahasia. Tetapi, dunia memang bergerak mengikuti logika yang diproduksi dari tempat ini. Raja Inggris pun tak berdaulat jika masuk ke area ini. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai tamu yang mengikuti protokol.

Pertanyaannya, “Siapa di balik area sakral yang hanya seluas 2,9 km ini?”

Knight Templar

Kita mundur sejenak ke masa silam. Sebelum ada nation-state (negara bangsa), dunia dikuasai oleh kerajaan. Tapi, di masa itupun kedaulatan raja tergantung pada masalah finansial. Kenapa? Biaya perang dan armada militer sangat mahal, membangun istana dan menggaji para bangsawan serta pegawai juga mahal, dan pajak rakyat tak pernah cukup. Lantas, apa solusinya? Utang! Siapa memberi utang? Mereka para bankir dan pedagang yang berkumpul di pusat-pusat perdagangan besar.   

Nah, di titik inilah Knight Templar, kesatria Perang Salib masuk. Abad ke-12, Templar membangun markas di London bernama “The Temple” serta mendirikan “Temple Church” pada tahun 1185. Mereka menciptakan semacam surat kredit. Peziarah menitipkan uang di London, lalu menariknya di Yerusalem. Inilah bentuk paling awal dari sistem perbankan lintas wilayah. 

Ketika Templar dibubarkan akibat tekanan politik dan finansial dari Raja Philip IV dari Prancis, wilayahnya tidak otomatis hilang. Wilayah itu berubah menjadi Inner Temple dan Middle Temple, itulah pusat profesi hukum Inggris Raya sampai hari ini. Sekilas, apa benang merahnya? Bahwa sistem hukum dan sistem keuangan sesungguhnya dibidani dari rahim yang sama.

Jelas, Knight Tempar itu bukan hanya tentara dalam Perang Salib, ia juga arsitek perbankan dan hukum global. Siklus ini membuktikan kekuasaan berproses melahirkan otoritas keuangan, dan daya keuangan mampu memperkokoh, melemahkan, atau bahkan menjatuhkan kekuasaan.

Contoh kasus. Saat peperangan terjadi —dari perang kolonial hingga perang modern— siapa yang membiayai? Sekali lagi, bukan sepenuhnya dibiayai pajak rakyat, karena tak akan cukup — tapi utang ke bank atau ke pemilik modal finansial. Dan negara yang berhutang harus membayarnya dari obligasi, bunga dan konsesi. 

Tempo doeloe, Raja berutang ke bank, kini negara pun berutang juga ke bank. Dengan demikian, yang berubah hanya penguasa dan bentuk kekuasaannya: “sistemnya sama”. Pertanyaannya bukan apakah itu konspirasi, namun pertanyaan cerdasnya ialah, sistem mana dan siapa yang mengatur hidup kita? Jawabannya mengarah pada CoL. Ia bukan negara, ataupun institusi – ia adalah sistem. 

Gilirannya tergambar, bahwa penguasa keuangan, termasuk industri perbankan — pada hakikatnya adalah shadow government.  

Contoh lain. Ketika di abad pertengahan kerajaan masih ribut soal takhta dan darah biru, perkumpulan bankir dan pedagang di Guildhall sudah menguasai uang. Mereka memahami bahwa peperangan dan penyebaran armada membutuhkan biaya mahal, dan pajak rakyat tak bakal cukup membiayainya. Maka terjadilah barter kekuasaan. Raja menarik pinjaman utang, dan CoL dapat hak istimewa hukum yang tidak bisa disentuh oleh kerajaan. Lalu hasilnya apa? Area 2,9 km itu seperti negara di dalam negara di London — dengan polisi sendiri, sistem hukum sendiri, dan sistem politik yang “tidak ada urusan sama sekali dengan elektoral atau demokrasi”.

Demokrasi, HAM dan Standarisasi

Di mata City of London, dunia ini bukan tentang negara, tetapi gambaran dari perusahaan yang pusat syarafnya ada di Area 2,9 km, Square Mile. Demokrasi, HAM, dan standarisasi serta ukuran reputasi diproduksi di sini. Jadi, selain ia merupakan nilai atau sasaran, juga soal branding. Di balik branding itu tersimpan kepentingan: “mendikte dunia dengan atau tanpa senjata”. Kalau ada negara menolak sistem ini akan ada sanksi, kudeta, perang dan seterusnya. Semua dilakukan atas nama sistem yang mereka bangun — sebagaimana jatuhnya Soekarno, Soeharto, Saddam Husein di Irak, Moamar Gaddafi di Libya, Moh Morsi di Mesir, Bashir al Assad di Syria dan lainnya. 

Sejak awal, tempat ini dibangun tidak untuk rakyat, bukan demi keadilan, tak pula untuk (kedaulatan) suara publik, namun untuk uang, uang dan uang. Motif mereka hanya satu: “keuntungan di atas kemanusiaan.” 

Ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi, atau utang negara yang tak pernah lunas, itu bukan kebetulan. Ini efek langsung kolaborasi antara CoL dengan “kaki-kaki”-nya. Covid-19, misalnya, atau dokumen Epstein, kebijakan Trump, dan krisis regional atau internasional — memang diciptakan. 

Lagi-lagi, di sini patut dipahami bahwa financial military industrial complex bersama nilai-nilai atau isu yang menyertai di balik uang. Sayang, kita acapkali membahas uang berhenti terbatas pada fungsinya saja. 

Dulu, Inggris menaklukkan dunia bukan semata armadanya kuat, namun karena kuat di modal. Ya. Square Mile membiayai ekspansi Inggris menjalankan peperangan. Koloni dijarah, pasar dikuasai. Bagi City of London, perang bukan soal ideologi, tetapi investasi. Kerajaan menduduki wilayah, Square Mile dapat bunga, kontrol pasar, dominasi sistem keuangan. 

Inilah kenapa, Kekaisaran Inggris (Pax Britannica) bisa menguasai dunia. Mereka memiliki mesin uang tak terbatas. Pertanyaan menggelitik muncul, “Lantas, apa tugas kerajaan Inggris hari ini?” Jawaban vulgarnya, ia sekadar “satpam” dari sistem City of London. Maka CoL adalah produsen makna kehidupan yang sumbernya dari uang. Di sini sistem dipelihara, standarisasi, disiplin, dan reputasi — dibangun.

Ketika muncul pertanyaan di publik, “Kenapa banyak negara maju dan kaya, tapi utangnya juga sangat besar dan gila?” Jawabannya bukan di buku ekonomi sekolah, jawabannya ada di Area 2,9 km, Square Mile di London. Karena ia bukan distrik bisnis lazimnya, namun entitas amoral — yang menempatkan profit di atas nyawa dan keadilan. 

Lewat bursa komoditas LME misalnya, mereka mengontrol emas, berlian, hingga tembaga dari tanah negara-negara berdaulat lain. Contoh tambang di Grasberg, Papua, logamnya diperdagangkan di bursa ini meski lingkungan Grasberg hancur dan HAM diinjak-injak. 

Bagi mereka, transparansi itu sampah jika mengganggu likuiditas modal. Lewat pemodal besar, mereka mengatur bursa. Ingat dana talangan 700 milyar dolar AS era GW Bush dan Obama saat krisis keuangan global. Dana itu mengalir ke Wall Street sehingga bursa ini diduduki pendemo (Occupy Wall Street, 17 September 2011 hingga November 2011). 

Kenapa semua itu bisa berlangsung hingga kini? 

Hal tersebut berawal dari Revolusi Agung 1688. Ketika itu para bankir dan pedagang besar di London merasa letih dan kesal menyaksikan raja yang selalu gagal bayar utang. Solusinya adalah memangkas kuasa raja, lalu mendirikan Bank of England pada 1694. “Inilah titik balik paling jahat”. 

Beban utang para elit dipindahkan ke pundak rakyat. Utang negara diciptakan dan pajak rakyat dijadikan jaminan. Jadi, setiap kali rakyat membayar pajak, tidak selalu untuk infrastruktur misalnya, atau untuk pendidikan, kesehatan dll — namun buat jaminan pemegang obligasi di Area 2,9 km ini. Lihat, di Indonesia hal itu terjadi dengan istilah ruang fiskal sempit disebabkan bayar cicilan dan bunga utang.

Penjajahan Sistem

Bagaimana entitas CoL menjaga agar modus ini tetap stabil? 

Pertama, memakai tangan halus (soft power). Secara internal, di Parlemen Inggris ada “City Rememberancer”, pejabat yang tugasnya mengawasi semua undang-undang dan memastikan sistem CoL tetap aman. 

Sedang di luar, ia memakai tangan NGO, media massa dan yayasan-yayasan. Seperti kita sebut di atas, misalnya, seperti WEF, NED, Open Sosiciety, Ford Foundation — mereka menjual paket demokrasi, HAM, standarisasi keuangan; sedangkan Financial Times, BBC, dan sejenisnya bertugas mengajari masyarakat global bahwa pasar bebas itu mulia, netral dan lainnya. Padahal, fungsi sebenarnya adalah “mendisiplinkan negara” yang keluar dari sistem ala Barat cq CoL.

Ya. Negara boleh ganti presiden berkali-kali. Tapi jika berjalannya mengganggu kepentingan Area 2,9 km maka akan dilabel otoriter, anti-demokrasi, melanggar HAM, merusak lingkungan hidup dan lainnya. 

Jadi, demokrasi, HAM, transparansi dan standarisasi keuangan, serta pemeringkatan kredit itu hanya untuk mendisiplinkan negara yang hendak mandiri. Jelas untuk memastikan kepatuhan pada sistem mereka.

Kedua, memakai tangan besi (hard power). Ini sudah terjadi di Irak, Libya dan lainnya. Teraktual, lihatlah Venezuela. Sebanyak 31 ton emasnya disandera Bank of England dengan dalih rezim tidak demokratis. 

Sungguh ironis. Emas milik negara berdaulat, namun yang menentukan boleh dipakai atau tidak, justru bankir di London. CoL sudah menciptakan ekosistem dimana kedaulatan negara hanya sampul luar. Di baliknya, ada intelijen Five eyes militer NATO di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) — siap menjadi “satpam” guna memastikan kekayaan dunia tetap bermuara di Squre Mile, Area 2,9 km. Inilah penjajahan sistem, bukan lagi penjajahan wilayah sebagaimana terjadi di era klasik.

Jika kini terjadi keretakan hubungan antara AS dan NATO di bawah kepemimpinan Donald Trump adalah soal keretakan elit. Trump bertahan atas energi fosil, elit lain mendorong kehadiran energi terbarukan. 

Trump masuk kripto sebagai jalur masuk ke mata uang digital, elit tertentu masih melihat bioteknologi masih belum kompatibel dengan uang digital. Trump memaksa peningkatan belanja militer, yang lain bertahan. Trump berkiprah dengan tarif, yang lain melihat, salah sendiri AS meninggalkan industrialisasi manufaktur dan terlalu fokus pada teknologi informasi. 

Tapi, justru dengan dokumen Epstein dan kemunculan CoL, Trump sebenarnya dalam proses digeser. Sebagai imperium lama, CoL tetap bertaring mendunia. Ini bukti, dunia tergenggam oleh CoL, kelompok di balik Washington dan New York, serta pemain inti Tel Aviv. 

Akankah makin busuk? Selama matahari terbit di Timur, jarum jam berputar dan proses itu terus berjalan. Kemunafikan dan multiple suitable standards yang konsisten justru menghantarnya ke puncak kebusukan.

*Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

Apa Itu Intelijen Sumber Terbuka (OSINT)?

Intelijen Sumber Terbuka (OSINT) adalah praktik pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi dari sumber yang tersedia untuk umum guna memenuhi kebutuhan intelijen tertentu .

Dari semua subtipe intelijen ancaman , intelijen sumber terbuka (OSINT) mungkin yang paling banyak digunakan, dan itu masuk akal. Lagipula, sebagian besar gratis, dan siapa yang bisa menolaknya?

Sayangnya, seperti halnya subtipe utama lainnya — intelijen manusia, intelijen sinyal, dan intelijen geospasial, untuk menyebutkan beberapa — intelijen sumber terbuka banyak disalahpahami dan disalahgunakan.

Penggunaan yang meluas dan semakin canggihnya OSINT tercermin dalam proyeksi pasar. Bahkan, menurut laporan Future Market Insikt, industri OSINT diprediksi akan mencapai angka fantastis $58 miliar pada tahun 2033, yang menyoroti semakin pentingnya dan integrasinya ke berbagai sektor.

Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri, 'Apa kepanjangan dari OSINT?', 'Apa itu intelijen sumber terbuka (OSINT)?', atau 'Apa arti OSINT?', teruslah membaca untuk mengetahuinya.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas dasar-dasar Intelijen Sumber Terbuka, atau OSINT , termasuk bagaimana penggunaannya, serta alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisisnya. Kita akan membahas apa itu OSINT, mengeksplorasi arti OSINT dan peran pentingnya dalam bidang pengumpulan intelijen.

Poin-Poin Penting

·         Intelijen sumber terbuka berasal dari data dan informasi yang tersedia untuk masyarakat umum . Hal ini tidak terbatas pada apa yang dapat ditemukan menggunakan Google, meskipun apa yang disebut "web permukaan" merupakan komponen penting.

·         Sekalipun intelijen sumber terbuka sangat berharga, kelebihan informasi merupakan masalah yang nyata . Sebagian besar alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan inisiatif intelijen sumber terbuka dirancang untuk membantu para profesional keamanan (atau pelaku ancaman) memfokuskan upaya mereka pada area minat tertentu.

·         Ada sisi gelap dari intelijen sumber terbuka: apa pun yang dapat ditemukan oleh para profesional keamanan juga dapat ditemukan (dan digunakan) oleh pelaku ancaman .

·         Memiliki strategi dan kerangka kerja yang jelas untuk pengumpulan intelijen sumber terbuka sangat penting — sekadar mencari apa pun yang mungkin menarik atau berguna pasti akan menyebabkan kelelahan.

·         Penggunaan alat OSINT untuk menemukan dan melindungi data sensitif dari potensi penyerang sangat penting untuk mengurangi risiko ancaman keamanan siber.

Definisi OSINT

Sebelum kita membahas sumber dan aplikasi umum dari intelijen sumber terbuka, penting untuk memahami apa sebenarnya itu.

Menurut hukum publik AS, intelijen sumber terbuka:

·         Dihasilkan dari informasi yang tersedia untuk umum.

·         Dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audiens yang sesuai.

·         Menangani persyaratan intelijen tertentu

Frasa penting yang perlu diperhatikan di sini adalah "tersedia untuk umum."

Istilah “sumber terbuka” secara khusus merujuk pada informasi yang tersedia untuk konsumsi publik . Jika diperlukan keahlian, alat, atau teknik khusus untuk mengakses suatu informasi, maka informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sumber terbuka.

Sejarah OSINT

Istilah OSINT merujuk pada praktik pengumpulan informasi dari sumber yang tersedia untuk umum untuk digunakan dalam konteks intelijen. Praktik ini telah ada sejak lama, tetapi era digitallah yang benar-benar mendorong OSINT ke level yang berbeda.

Akar dasar OSINT terkait dengan pembentukan Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS) pada tahun 1941. Organisasi ini diberi peran penting dalam meneliti komunikasi siaran internasional untuk mengidentifikasi potensi aktivitas yang mencurigakan.

Menurut Asosiasi Mantan Perwira Intelijen (AFIO): “Militer AS pertama kali mencetuskan istilah OSINT pada akhir tahun 1980-an”. Perkembangan ini berawal dari pengakuan bahwa reformasi intelijen diperlukan untuk secara efektif memenuhi tuntutan informasi yang berubah dengan cepat, khususnya di tingkat medan pertempuran taktis.

Awalnya, OSINT adalah alat yang digunakan terutama oleh badan intelijen dan penegak hukum untuk mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum guna membantu keamanan nasional dan investigasi kejahatan siber . Metode yang digunakan memakan waktu, seringkali mengharuskan individu untuk secara manual menyaring catatan publik, surat kabar, dan dokumen lain untuk menemukan informasi yang relevan. Pengumpulan informasi secara manual ini seringkali sulit karena banyaknya data yang harus disaring. Namun, seiring perkembangan web, metode pengumpulan dan analisis data yang tersedia untuk umum pun ikut berkembang .

Munculnya internet secara signifikan memperluas cara pengumpulan informasi. Tiba-tiba, berbagai macam data menjadi tersedia untuk umum dan mudah diakses secara online, mulai dari laporan pemerintah hingga makalah akademis, dan segala sesuatu di antaranya . Situs web menjadi sumber data utama bagi para praktisi OSINT. Perkembangan ini menyebabkan ledakan dalam pembuatan alat OSINT yang dirancang untuk mengotomatiskan proses pengumpulan dan analisis data. Alat-alat ini dapat dengan cepat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk basis data yang dapat diakses publik, platform media sosial, dan banyak alat lain yang tersedia di dunia digital.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bidang keamanan siber, penerapan OSINT pun meluas. Para profesional keamanan siber mulai melihat nilai dari penggunaan OSINT untuk mengidentifikasi kerentanan, menilai potensi ancaman keamanan, dan memperkuat keamanan organisasi . Alat OSINT menjadi penting dalam memantau server web yang dapat diakses publik, menganalisis metadata, dan menilai kerentanan keamanan. Data yang dikumpulkan menjadi sangat berharga dalam memahami postur keamanan suatu organisasi, mengidentifikasi potensi ancaman, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko.

Salah satu tren penting adalah integrasi pembelajaran mesin dan analitik dalam alat OSINT untuk meningkatkan proses identifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan . Integrasi ini tidak hanya membuat alat OSINT lebih efektif tetapi juga memperluas jangkauan aplikasi di mana alat tersebut dapat digunakan. Misalnya, peneliti keamanan sekarang menggunakan OSINT untuk melakukan uji penetrasi, sementara bisnis menggunakannya untuk mendapatkan wawasan tentang pesaing mereka dan lingkungan pasar.

Selain itu, komunitas peneliti OSINT telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan forum, konferensi, dan kelompok yang terbentuk untuk berbagi pengetahuan, membahas praktik terbaik, dan mengembangkan teknik OSINT baru . Banyak alat OSINT, termasuk kerangka kerja seperti Recon-ng, memiliki komunitas pengembang di platform seperti GitHub, yang berupaya untuk meningkatkan, menyesuaikan, dan membuat modul untuk memperluas kemampuan alat-alat ini. Upaya kolektif komunitas ini telah memainkan peran penting dalam menyempurnakan praktik OSINT, menjadikannya komponen vital dalam pengumpulan intelijen dan keamanan siber.

Bagaimana Cara Kerja Intelijen Sumber Terbuka

Setelah membahas dasar-dasar intelijen sumber terbuka, kita dapat melihat bagaimana hal itu umumnya digunakan untuk keamanan siber . Komunitas intelijen memainkan peran penting dalam memanfaatkan OSINT untuk upaya keamanan nasional dan keamanan siber.

*Esteban Borges

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sistem Pengawasan Maritim Nasional

                                                                               SIARAN PERS NO. 234/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Batam – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sistem pengawasan maritim nasional untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di wilayah perairan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad K. Koba, saat mengunjungi Maritime Command Center (MCC) Pusinfomar TNI di Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Pollugri menegaskan bahwa ancaman keamanan maritim kini tidak hanya terjadi di permukaan laut, tetapi juga di bawah laut. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan mampu membaca potensi ancaman secara cepat.

"Kawasan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman di permukaan maupun bawah laut akan menjadi semakin penting sehingga membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis," ujar Koba.

Menurutnya, penguatan pengawasan maritim perlu dilakukan melalui pengembangan jaringan sensor dan perangkat pendukung di sejumlah wilayah strategis. Perangkat tersebut mencakup radar, kamera pengawas, kamera termal, serta Automatic Identification System (AIS).

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis.

Selain teknologi, Deputi Pollugri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Teknologi pengawasan harus didukung operator yang memiliki kemampuan memadai.

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Keberadaan Maritime Command Center juga perlu diperluas untuk mendukung keamanan dan diplomasi maritim secara optimal," katanya.

Kemenko Polkam menilai penguatan sistem pengawasan maritim menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, mengantisipasi ancaman lintas batas, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam Nur Rokhmah Hidayah, staf Kemenko Polkam, serta staf Kodaeral IV.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

SIARAN PERS NO. 224/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.

“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Menko Polkam mengapresiasi berbagai capaian pengendalian karhutla selama tahun 2025, di antaranya meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semakin aktifnya dukungan TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terlebih saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah hotspot, serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Menurut Menko Polkam, desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.

“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla tahun 2026, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau.

“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.

Menko Polkam menjelaskan bahwa reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino 2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla.

Sebagai penutup, Menko Polkam menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penurunan luas karhutla merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. “Penurunan luas karhutla merupakan keberhasilan dari meningkatnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Meruntuhkan ego sektoral antar K/L, pemerintah pusat dan daerah, dan kemampuan untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi ini” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering, dan adanya siklus El Nino. “Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menhadi budaya kerja permen, bukan karena respon sesaat ketika terjadi bencana,” tegasnya.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Tri Handoko Seto juga menjelaskan bahwa kondisi El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat dan curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, intensitas El Nino diperkirakan terus menguat mulai Juli hingga September 2026 seiring meningkatnya suhu muka laut dan diprediksi mencapai puncaknya pada Oktober 2026 sebelum berangsur melemah pada November saat musim hujan mulai berlangsung.

“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sejak dini,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya mitigasi terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla. Hingga saat ini telah dilaksanakan 141 hari operasi dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas karhutla.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa pentingnya optimalisasi operasi darat, khususnya di wilayah-wilayah rawan karhutla yang berada jauh dari aliran sungai dan sumber air utama. Menurutnya, penguatan pendukung seperti embung dan kanal menjadi faktor penting dalam menjaga kelembapan lahan gambut selama musim kemarau.

“Karhutla tidak hanya terjadi di sekitar sungai, tetapi juga di tengah kawasan hutan yang jauh dari sumber air. Karena itu, keberadaan embung, kanal, serta ketersediaan sumber air cadangan menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan di lapangan,” ujarnya.

Hadir pada rakorsus tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki, Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi , Asisten Operasi Panglima TNI, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Danrem 101, Pangdam XXII/TB, Pangdam II, Pangdam XIX/TT, Wakapolda Riau, Danrem 042, perwakilan dari K/L terkait, dan pemerintah daerah.

Humas Kemenko Polkam RI