BNN DAN KEMKOMDIGI BERSINERGI TINGKATKAN PENGAWASAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI RUANG DIGITAL

Jakarta - Seiring berkembangnya teknologi informasi, modus operandi kejahatan narkotika turut berevolusi dengan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana promosi dan transaksi. Merespons ancaman tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, melakukan audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (11/6), guna memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penanganan kejahatan narkotika di ruang digital.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI menyoroti kerentanan kelompok usia produktif yang merupakan pengguna aktif internet terhadap paparan kejahatan narkotika di ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk menjalankan berbagai aktivitas ilegal secara terselubung melalui media sosial, e-commerce, hingga dark web.

Kepala BNN RI juga mengungkapkan adanya keterkaitan antara perjudian online dan jaringan narkotika yang kerap beririsan dalam praktik pencucian uang. Untuk itu, BNN mendorong penguatan kolaborasi dengan Kementerian Komdigi melalui percepatan pertukaran informasi serta pemblokiran terhadap akun maupun situs yang terindikasi terkait kejahatan narkotika tersebut.

Selain aspek pengawasan dan penindakan, Kepala BNN RI juga mendorong penguatan kolaborasi dalam bidang komunikasi publik. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan ruang digital nasional, Kementerian Komdigi diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan narkotika melalui masifikasi kampanye edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital menyambut baik inisiatif BNN dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan konten serta situs yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Kementerian Komunikasi dan Digital juga siap memfasilitasi percepatan pemblokiran terhadap akun dan situs terlarang, serta memperluas kolaborasi dalam penyebarluasan pesan-pesan edukasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga ruang digital dari berbagai aktivitas ilegal sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia maya.

Ke depan, BNN dan Kementerian Komdigi sepakat akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman kejahatan narkotika di era digital, baik melalui pengawasan ruang siber, penanganan konten ilegal, maupun peningkatan literasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ruang digital yang aman dari penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Dorong Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Peningkatan IDI di Sulawesi Utara

SIARAN PERS NO. 219/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis (11/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.

Kegiatan ini dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Dr. Heri Wiranto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.

Menurutnya, evaluasi capaian IDI tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

*Kemenko Polkam RI

 

Alat Apung Berusia 2700 Tahun

Bayangkan menjadi prajurit di Kekaisaran Asyur lebih dari 2.700 tahun lalu. Dalam relief batu yang ditemukan di kota kuno Nineveh, terlihat beberapa prajurit menyeberangi sungai sambil membawa kantung kulit hewan yang telah diisi udara. Sekilas, benda ini tampak seperti cikal bakal alat selam modern, sehingga sering disebut sebagai "tabung penyelam" tertua di dunia. Relief tersebut dibuat pada abad ke-8 SM dan menjadi salah satu gambaran paling menarik tentang teknologi militer Asyur yang sangat maju pada masanya.

Namun, para arkeolog meyakini bahwa kantung kulit itu kemungkinan besar bukan alat pernapasan bawah air seperti tabung oksigen modern. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa kantung tersebut berfungsi sebagai pelampung untuk membantu prajurit dan pengintai menyeberangi sungai besar seperti Sungai Tigris dan Efrat. Dengan memegang atau mengikat kantung berisi udara itu ke tubuh, mereka dapat mengapung sambil membawa senjata dan perlengkapan perang.

Meski demikian, beberapa figur pada relief memang digambarkan dengan posisi seolah-olah bernapas melalui ujung kantung saat berada di dalam air. Hal ini memunculkan perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Jika benar digunakan untuk menghirup udara, maka ini akan menjadi salah satu contoh paling awal pemanfaatan cadangan udara portabel dalam sejarah manusia. Namun hingga kini belum ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar berfungsi sebagai sistem pernapasan bawah air.

Relief bersejarah ini berasal dari kota kuno Nineveh dan saat ini disimpan di British Museum. Terlepas dari perdebatan mengenai fungsinya, ukiran tersebut menunjukkan kecerdikan bangsa Asyur dalam mengatasi rintangan alam dan menjalankan operasi militer lintas sungai jauh sebelum munculnya teknologi penyelaman modern.

Sumber: British Museum; penelitian arkeologi tentang relief Asyur dari Nineveh dan teknologi militer Kekaisaran Asyur abad ke-8 SM.

 

*Ancient History

 

BNN DAN PABPDSI KUKUHKAN KOLABORASI, WUJUDKAN DESA BERSINAR

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (9/6). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dan Ketua Umum PABPDSI, Fery Radiansyah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) hingga tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi kepada PABPDSI yang telah bersedia berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena merupakan elemen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Jangan sampai generasi emas 2045 justru berubah menjadi generasi cemas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung berbagai program BNN hingga ke pelosok desa. Dengan sekitar 570 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia, PABPDSI berkomitmen mengoptimalkan peran anggotanya dalam mendukung gerakan Desa Bersinar. Ia juga menegaskan bahwa Nota Kesepahaman yang ditandatangani tersebut menjadi mandat bagi seluruh jajaran PABPDSI untuk berperan aktif dalam mendukung upaya P4GN di tingkat desa.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, BNN berharap sinergi dengan PABPDSI dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman narkoba, sekaligus memperluas jangkauan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. 

#warondrugsforhumanity

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Selamat Hari Laut Sedunia

Laut yang sehat adalah warisan berharga bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga kelestarian laut dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan.

BNN RI mengajak seluruh masyarakat mendukung terwujudnya Ananda Bersinar menuju Indonesia Bersinar, dengan membangun lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

*Biro Humas dan Protokol BNN

 

Memilah Sampah Menekan Polusi

 

Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali

Yogyakarta - Kemenko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago berharap pemerintah daerah tetap menjaga iklim persaingan satu sama lain dalam berbagai hal positif. Ini penting untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Hal itu diungkapkan Menko Polkam setelah memberikan penghargaan di Malam Apresiasi Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Selain Menko Polkam, pada acara yang digagas Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian ini, turut hadir untuk memberikan penghargaan adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait; Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifqnizamy Karsayuda; dan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

Dalam arahannya, Menko Polkam menilai bahwa capaian kinerja antar-daerah saat ini menunjukkan kemajuan yang merata dan kompetitif. Persaingan kompetitif inilah yang harus terus dijaga.

Sejumlah pejabat internal Kemenko Polkam turut hadir mendampingi Menko Polkam. Antara lain Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan; Deputi I, III, dan V Kemenko Polkam; juga sejumlah staf khusus Menko Polkam.

 

#MenkoPolkam

#KemenkoPolkam

 

PERKUAT KINERJA ORGANISASI, OJK LANT​IK PEJABAT BARU

SIARAN PERS

Jakarta, 2 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa, melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan Satuan Kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, dan Kepala OJK Daerah, sebagai bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas. 

“Suksesi kepemimpinan juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi. Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi" kata Friderica dalam kata sambutannya.

Dia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan,​ serta integritas yang teguh.

“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional," tegasnya. 

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah sebagai berikut: 

1.  Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon 

2.  Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi 

3.  Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 

4.  Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 

5.  Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara 

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

*OJK

 

Indonesia Dorong Kerja Sama Praktis Hadapi Tantangan Keamanan Global di ISF 2026

SIARAN PERS No. 192/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Moskow — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), sebagai bagian dari Delegasi Republik Indonesia (Delri), berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia, Kamis (28/5).

Pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The 1st International Security Forum (ISF) 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional.

Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global.

“Dunia saat ini berada dalam transisi besar. Kekuatan menjadi semakin tersebar, namun lanskap internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu, kerja sama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Dalam sesi pleno tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, menyampaikan pandangan Indonesia mengenai dinamika keamanan global, tantangan geopolitik, serta pentingnya menjaga stabilitas internasional di tengah transisi menuju dunia multipolar.

“Indonesia meyakini transisi menuju multipolaritas harus dikelola secara bijak. Multipolaritas tidak boleh menciptakan konfrontasi blok maupun memperdalam fragmentasi, tetapi harus membuka ruang lebih besar bagi dialog, saling menghormati, dan kerja sama praktis,” ujar Duta Besar Mohammad K. Koba.

Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan keamanan nontradisional. Isu tersebut mencakup keamanan maritim, ketahanan rantai pasok, keamanan pangan dan energi, keamanan siber, serta perlindungan infrastruktur kritis nasional.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif serta dukungan terhadap arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. Posisi tersebut sejalan dengan ASEAN Centrality dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Melalui partisipasi pada sesi pleno ISF 2026, Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi strategis dan membangun rasa saling percaya antarnegara. Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan global secara berkelanjutan.

 

*Kemeko Polkam RI

 

Selamat hari lahir Pancasila

 

Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Sulawesi, Pacu Iklim Kompetisi

Kendari - Kementerian Dalam Negeri menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.

Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.

Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.

Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.

Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.

*Sumber : Kumparan