Jumat, 03 Juli 2026

Saat Agen Polisi Hudaya Sumarya DKK Gagalkan Kudeta Pertama 3 Juli 1949

Peran krusial Polisi Istimewa yang juga jarang diingat orang adalah saat menggagalkan seorang pemberontak membawa senjata ke hadapan Presiden Soekarno.

Seperti kisah ini,

Jendral Mayor Soedarsono berjalan mantap dan merasa gagah sesaat memasuki pintu utama istana Gedung Agung di Jogjakarta.

Pagi itu tanggal 3 Juli 1946, saat pagi baru beranjak siang saat itu di teras utama istana Gedung Agung ada tiga anggota Polisi Pengawal Pribadi Presiden yang sedang duduk di teras yakni Agen Polisi Prihatin, Agen Polisi Oding Suhendar dan Agen Polisi Hudaya Sumarya.

Melihat Jendral Mayor Soedarsono menaiki tangga teras, ketiga anggota Polisi itu berdiri serentak dan memberi Hormat!.

Jenderal Mayor Soedarsono seakan tak melihat mereka bertiga, langkahnya terus saja hendak masuk ke ruangan Istana, namun sebelum kaki sang Jenderal Mayor tadi melangkah lebih jauh.

Agen Polisi Hudaya Sumarya menyusul langkah Soedarsono dan menukas, "Maaf Pak, Bapak harus menghadap Ajudan Presiden dahulu sebelum masuk ke dalam!".

Jenderal Mayor Soedarsono menoleh pada anggota Polisi Pengawal Pribadi Presiden ini walau tak berkata apa apa, namun tak urung langkahnya terhenti juga.

Lalu kedua polisi anggota Pengawal Pribadi Presiden yang lain menyusul dibelakang Agen Polisi Hudaya Sumarya.

Soedarsono masih "ngotot" hendak bertemu Presiden dengan alasan penting dan mendesak! Tetapi ketiga Polisi ini tetap tak mengizinkan sang Jenderal masuk sebelum sang Jenderal ini bertemu dulu dengan ajudan Presiden karena itu protokolnya.

Agen Polisi Oding malah lebih berani lagi dengan meminta pistol Soedarsono ditinggal di pos depan karena aturan nya tak ada yg boleh membawa senjata dihadapan Presiden.

Rupanya sang Jenderal Mayor Soedarsono memang tak menaruh pistol nya dan tetap menyandang pistol itu di pinggangnya dan ini bagi Anggota Polisi Pengawal Pribadi Presiden sangat berbahaya!.

Setelah agak lama berdebat datang juga ajudan Presiden yakni pak Soegandhi setelah diterima ajudan itu ketiga Polisi itu menunggu dengan tetap waspada.

Namun kembali saat sang Jenderal Mayor Soedarsono hendak masuk Istana diiringi pak Soegandhi, tiba tiba agen Polisi Oding Suhendar dengan sopan namun tegas berkata.

"Maaf Pak, tolong senjata bapak taruh di sini!".

Dengan mata waspada dan tangan menunjuk pada pistol di pinggang sang Jenderal Mayor tadi.

Walau dengan muka masam, Soedarsono menyerahkan pistolnya pada Hudaya Sumarya, baru ia ke dalam istana.

Tak lama para Polisi Pengawal Pribadi Presiden mendapat perintah untuk menangkap Jenderal Mayor Soedarsono tadi karena tuduhan makar.

Untunglah Agen Polisi Hudaya Sumarya tadi waspada, jika tidak, entah apa yang terjadi.

Rupanya Jenderal Mayor Soedarsono tadi salah satu yang hendak mengadakan coup de etat pada hari itu yang kelak tercatat sebagai kup pertama dalam sejarah Indonesia.

Kabar adanya gerakan yang "tak jelas arahnya" ini sudah di baca dan di antisipasi oleh komandan Pengawal Pribadi Presiden Soekarno yakni Mangil Martowidjoyo, ia segera menginstruksikan semua anak buahnya agar waspada dan perintahnya jangan ada yang masuk istana dengan senjata dibawa ditekankan benar oleh Mangil Martowidjoyo ini.

Maka tak heran Agen Polisi Sumeria sudah bersiap karena sudah di wanti-wanti pak Mangil Martowidjoyo.

Dalam photo diatas ini Hudaya Sumarya melambaikan tangan saat akan ikut operasi Trikora ke Irian dan nanti pasukan yang ia pimpin mengepung pasukan Marinir Belanda dalam pertempuran Rumbati di Irian Barat.

*Sumber buku Mangil Martowidjojo Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967

Selasa, 30 Juni 2026

KAPOLRI KUKUHKAN KENAIKAN PANGKAT EMPAT PEJABAT BNN

Jakarta - Sebanyak empat pejabat BNN RI memperoleh kenaikan pangkat dalam upacara Korps Raport yang dipimpin oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/6).

Dalam Korps Raport tersebut tiga pejabat utama BNN resmi menyandang pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dan satu pejabat mendapatkan pangkat bintang satu Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Ketiga jenderal yang mendapatkan kenaikan pangkat bintang dua yakni Inspektur Utama BNN RI, Dicky Kusumawardhana, Deputi Pemberantasan BNN RI, Aswin Sipayung, serta Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Aldrin M.P. Hutabarat. Sementara satu jenderal yang menyandang pangkat bintang satu, yaitu Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN, Budi Sartono.

Kenaikan pangkat para pejabat BNN tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus penghargaan atas pengabdian para jenderal dalam memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kenaikan pangkat tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran BNN untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas P4GN demi memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Senin, 29 Juni 2026

Kunjungi BNN RI, BMCC FH Universitas Brawijaya Pelajari Dinamika Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika

JAKARTA ( 29/6/26 ) – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menerima kunjungan edukatif dari Brawijaya Moot Court Community (BMCC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam program bertajuk "BMCC Visit Goes to Jakarta". Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat BNN RI ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) interaktif. Diskusi kali ini secara khusus membedah isu sensitif yang tengah berkembang di masyarakat, yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kesehatan"

Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus dan anggota aktif BMCC ini bertujuan untuk menyelaraskan perspektif akademis mahasiswa hukum dengan realita implementasi kebijakan di lapangan. Khususnya, penanganan perkara narkotika mulai dari tahap penyidikan, persidangan, hingga kebijakan rehabilitasi medis dan sosial yang humanis.

Dalam sambutannya, Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI menyambut hangat kehadiran para mahasiswa dan menekankan pentingnya ruang dialog yang konstruktif. Dipaparkan bahwa isu pemanfaatan narkotika untuk kepentingan medis terus berkembang dan memunculkan berbagai sudut pandang seiring kemajuan ilmu pengetahuan.

"Di Indonesia, kebijakan mengenai narkotika medis masih diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan penelitian ilmiah, serta tuntutan terhadap pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi mendorong perlunya ruang diskusi yang konstruktif. Kita perlu melihat bagaimana penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan pendekatan kesehatan," ujar Deputi Rehabilitasi.

Melalui sinergi semangat "War on Drugs for Humanity" ini, BNN RI berharap FGD ini mampu membangun dialog komprehensif dari berbagai sudut pandang—baik hukum, kesehatan, akademisi, maupun praktisi. Output-nya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis bukti dalam mendukung pengembangan kebijakan penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia.

Di sisi lain, bagi BMCC FH Universitas Brawijaya, observasi langsung ini sangat krusial untuk membedah kompleksitas regulasi tindak pidana narkotika. Isu ini sering kali menjadi materi krusial dalam berbagai kompetisi peradilan semu tingkat nasional.

Dengan memahami langsung dinamika antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif dari otoritas terkait, para mahasiswa diharapkan mampu menyusun argumen hukum yang lebih tajam, solutif, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi dari BMCC kepada pihak BNN Pusat serta sesi tour ke Museum BNN untuk melihat langsung proses hasil kerja Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 


 

Minggu, 28 Juni 2026

Kemenko Polkam Dorong Optimalisasi dan Penguatan Tata Kelola Ormas

 

SIARAN PERS NO. 251/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Bogor – Kemenko Polkam bersama Kementerian dan Lembaga terkait membahas optimalisasi tata kelola dan penguatan kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya untuk mendapatkan masukan serta praktik baik yang terjadi di daerah, khususnya di Kota Bogor, yang akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam optimalisasi dan penguatan tata Kelola Ormas.

"Berbagai pengalaman, masukan, dan praktik baik yang dilaksanakan di daerah merupakan modal penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Wahyu Handoyo di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).

Wahyu menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan memerlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembinaan dan pengawasan ormas dapat berjalan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya penguatan berbagai aspek tata kelola, mulai dari proses pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan kegiatan ormas, guna mewujudkan tertib administrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor beserta pejabat yang membidangi urusan organisasi kemasyarakatan. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai tantangan, masukan, serta praktik baik dalam upaya optimalisasi tata kelola dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas), yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.

*Kemenko Polkam RI


Selasa, 23 Juni 2026

Pilah sampah Dari Sumbernya

Memperingati HUT ke-499 Jakarta dan menyongsong usia lima abad pada tahun depan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat Gerakan Pilah Sampah dari Sumber sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola sampah yang lebih baik.

Melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya, beban pengangkutan dan pemrosesan akhir dapat dikurangi, sementara sampah organik maupun anorganik masih dapat dimanfaatkan kembali melalui berbagai bentuk pengolahan.

Gerakan ini membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, pasar, tempat usaha, hingga lingkungan warga, untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

 

#jagajakartapilahsampah #jagajakarta #pilahsampahjakarta #jakartasadarsampah #DKIJakarta

 

Senin, 22 Juni 2026

City of London: Imperium Lama Pengendali Dunia

 


PATUNG naga yang menandai gerbang City of London (CoL) sering ditafsirkan sebagai simbol kekuasaan tersembunyi. Faktanya, lembaga-lembaga keuangan raksasa memang memiliki pengaruh besar — karena mereka mengelola aset dalam jumlah luar biasa. 

Dunia keuangan adalah arena persaingan, bukan ruang komando tunggal. Uang memang panas, karena itu harus dikelola dengan tenang, tertata, berkarakter, memperhitungkan waktu dan mampu membangun fantasi. Maka, kepentingan utama bukan soal uang, tapi “sesuatu” di balik uang.

Lebih dari Konspirasi: Laboratorium kekuasaan Global

City of London (CoL) bukan pusat pemerintahan bayangan. Ia adalah sesuatu yang nyata — dan mungkin yang lebih penting: “ia adalah laboratorium kekuasaan ekonomi global.” 

Di sini terbaca bahwa dalam dunia modern pun, kekuatan tidak selalu berbentuk senjata, kursi parlemen atau podium politik. Kekuasaan tidak harus berdasarkan elektoral. Justru kuatnya kekuasaan itu hadir dalam bentuk arus modal, regulasi pasar, dan jejaring institusi lintas negara. 

Square Mile —istilah lain CoL— tidak menguasai dunia secara rahasia. Tetapi, dunia memang bergerak mengikuti logika yang diproduksi dari tempat ini. Raja Inggris pun tak berdaulat jika masuk ke area ini. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai tamu yang mengikuti protokol.

Pertanyaannya, “Siapa di balik area sakral yang hanya seluas 2,9 km ini?”

Knight Templar

Kita mundur sejenak ke masa silam. Sebelum ada nation-state (negara bangsa), dunia dikuasai oleh kerajaan. Tapi, di masa itupun kedaulatan raja tergantung pada masalah finansial. Kenapa? Biaya perang dan armada militer sangat mahal, membangun istana dan menggaji para bangsawan serta pegawai juga mahal, dan pajak rakyat tak pernah cukup. Lantas, apa solusinya? Utang! Siapa memberi utang? Mereka para bankir dan pedagang yang berkumpul di pusat-pusat perdagangan besar.   

Nah, di titik inilah Knight Templar, kesatria Perang Salib masuk. Abad ke-12, Templar membangun markas di London bernama “The Temple” serta mendirikan “Temple Church” pada tahun 1185. Mereka menciptakan semacam surat kredit. Peziarah menitipkan uang di London, lalu menariknya di Yerusalem. Inilah bentuk paling awal dari sistem perbankan lintas wilayah. 

Ketika Templar dibubarkan akibat tekanan politik dan finansial dari Raja Philip IV dari Prancis, wilayahnya tidak otomatis hilang. Wilayah itu berubah menjadi Inner Temple dan Middle Temple, itulah pusat profesi hukum Inggris Raya sampai hari ini. Sekilas, apa benang merahnya? Bahwa sistem hukum dan sistem keuangan sesungguhnya dibidani dari rahim yang sama.

Jelas, Knight Tempar itu bukan hanya tentara dalam Perang Salib, ia juga arsitek perbankan dan hukum global. Siklus ini membuktikan kekuasaan berproses melahirkan otoritas keuangan, dan daya keuangan mampu memperkokoh, melemahkan, atau bahkan menjatuhkan kekuasaan.

Contoh kasus. Saat peperangan terjadi —dari perang kolonial hingga perang modern— siapa yang membiayai? Sekali lagi, bukan sepenuhnya dibiayai pajak rakyat, karena tak akan cukup — tapi utang ke bank atau ke pemilik modal finansial. Dan negara yang berhutang harus membayarnya dari obligasi, bunga dan konsesi. 

Tempo doeloe, Raja berutang ke bank, kini negara pun berutang juga ke bank. Dengan demikian, yang berubah hanya penguasa dan bentuk kekuasaannya: “sistemnya sama”. Pertanyaannya bukan apakah itu konspirasi, namun pertanyaan cerdasnya ialah, sistem mana dan siapa yang mengatur hidup kita? Jawabannya mengarah pada CoL. Ia bukan negara, ataupun institusi – ia adalah sistem. 

Gilirannya tergambar, bahwa penguasa keuangan, termasuk industri perbankan — pada hakikatnya adalah shadow government.  

Contoh lain. Ketika di abad pertengahan kerajaan masih ribut soal takhta dan darah biru, perkumpulan bankir dan pedagang di Guildhall sudah menguasai uang. Mereka memahami bahwa peperangan dan penyebaran armada membutuhkan biaya mahal, dan pajak rakyat tak bakal cukup membiayainya. Maka terjadilah barter kekuasaan. Raja menarik pinjaman utang, dan CoL dapat hak istimewa hukum yang tidak bisa disentuh oleh kerajaan. Lalu hasilnya apa? Area 2,9 km itu seperti negara di dalam negara di London — dengan polisi sendiri, sistem hukum sendiri, dan sistem politik yang “tidak ada urusan sama sekali dengan elektoral atau demokrasi”.

Demokrasi, HAM dan Standarisasi

Di mata City of London, dunia ini bukan tentang negara, tetapi gambaran dari perusahaan yang pusat syarafnya ada di Area 2,9 km, Square Mile. Demokrasi, HAM, dan standarisasi serta ukuran reputasi diproduksi di sini. Jadi, selain ia merupakan nilai atau sasaran, juga soal branding. Di balik branding itu tersimpan kepentingan: “mendikte dunia dengan atau tanpa senjata”. Kalau ada negara menolak sistem ini akan ada sanksi, kudeta, perang dan seterusnya. Semua dilakukan atas nama sistem yang mereka bangun — sebagaimana jatuhnya Soekarno, Soeharto, Saddam Husein di Irak, Moamar Gaddafi di Libya, Moh Morsi di Mesir, Bashir al Assad di Syria dan lainnya. 

Sejak awal, tempat ini dibangun tidak untuk rakyat, bukan demi keadilan, tak pula untuk (kedaulatan) suara publik, namun untuk uang, uang dan uang. Motif mereka hanya satu: “keuntungan di atas kemanusiaan.” 

Ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi, atau utang negara yang tak pernah lunas, itu bukan kebetulan. Ini efek langsung kolaborasi antara CoL dengan “kaki-kaki”-nya. Covid-19, misalnya, atau dokumen Epstein, kebijakan Trump, dan krisis regional atau internasional — memang diciptakan. 

Lagi-lagi, di sini patut dipahami bahwa financial military industrial complex bersama nilai-nilai atau isu yang menyertai di balik uang. Sayang, kita acapkali membahas uang berhenti terbatas pada fungsinya saja. 

Dulu, Inggris menaklukkan dunia bukan semata armadanya kuat, namun karena kuat di modal. Ya. Square Mile membiayai ekspansi Inggris menjalankan peperangan. Koloni dijarah, pasar dikuasai. Bagi City of London, perang bukan soal ideologi, tetapi investasi. Kerajaan menduduki wilayah, Square Mile dapat bunga, kontrol pasar, dominasi sistem keuangan. 

Inilah kenapa, Kekaisaran Inggris (Pax Britannica) bisa menguasai dunia. Mereka memiliki mesin uang tak terbatas. Pertanyaan menggelitik muncul, “Lantas, apa tugas kerajaan Inggris hari ini?” Jawaban vulgarnya, ia sekadar “satpam” dari sistem City of London. Maka CoL adalah produsen makna kehidupan yang sumbernya dari uang. Di sini sistem dipelihara, standarisasi, disiplin, dan reputasi — dibangun.

Ketika muncul pertanyaan di publik, “Kenapa banyak negara maju dan kaya, tapi utangnya juga sangat besar dan gila?” Jawabannya bukan di buku ekonomi sekolah, jawabannya ada di Area 2,9 km, Square Mile di London. Karena ia bukan distrik bisnis lazimnya, namun entitas amoral — yang menempatkan profit di atas nyawa dan keadilan. 

Lewat bursa komoditas LME misalnya, mereka mengontrol emas, berlian, hingga tembaga dari tanah negara-negara berdaulat lain. Contoh tambang di Grasberg, Papua, logamnya diperdagangkan di bursa ini meski lingkungan Grasberg hancur dan HAM diinjak-injak. 

Bagi mereka, transparansi itu sampah jika mengganggu likuiditas modal. Lewat pemodal besar, mereka mengatur bursa. Ingat dana talangan 700 milyar dolar AS era GW Bush dan Obama saat krisis keuangan global. Dana itu mengalir ke Wall Street sehingga bursa ini diduduki pendemo (Occupy Wall Street, 17 September 2011 hingga November 2011). 

Kenapa semua itu bisa berlangsung hingga kini? 

Hal tersebut berawal dari Revolusi Agung 1688. Ketika itu para bankir dan pedagang besar di London merasa letih dan kesal menyaksikan raja yang selalu gagal bayar utang. Solusinya adalah memangkas kuasa raja, lalu mendirikan Bank of England pada 1694. “Inilah titik balik paling jahat”. 

Beban utang para elit dipindahkan ke pundak rakyat. Utang negara diciptakan dan pajak rakyat dijadikan jaminan. Jadi, setiap kali rakyat membayar pajak, tidak selalu untuk infrastruktur misalnya, atau untuk pendidikan, kesehatan dll — namun buat jaminan pemegang obligasi di Area 2,9 km ini. Lihat, di Indonesia hal itu terjadi dengan istilah ruang fiskal sempit disebabkan bayar cicilan dan bunga utang.

Penjajahan Sistem

Bagaimana entitas CoL menjaga agar modus ini tetap stabil? 

Pertama, memakai tangan halus (soft power). Secara internal, di Parlemen Inggris ada “City Rememberancer”, pejabat yang tugasnya mengawasi semua undang-undang dan memastikan sistem CoL tetap aman. 

Sedang di luar, ia memakai tangan NGO, media massa dan yayasan-yayasan. Seperti kita sebut di atas, misalnya, seperti WEF, NED, Open Sosiciety, Ford Foundation — mereka menjual paket demokrasi, HAM, standarisasi keuangan; sedangkan Financial Times, BBC, dan sejenisnya bertugas mengajari masyarakat global bahwa pasar bebas itu mulia, netral dan lainnya. Padahal, fungsi sebenarnya adalah “mendisiplinkan negara” yang keluar dari sistem ala Barat cq CoL.

Ya. Negara boleh ganti presiden berkali-kali. Tapi jika berjalannya mengganggu kepentingan Area 2,9 km maka akan dilabel otoriter, anti-demokrasi, melanggar HAM, merusak lingkungan hidup dan lainnya. 

Jadi, demokrasi, HAM, transparansi dan standarisasi keuangan, serta pemeringkatan kredit itu hanya untuk mendisiplinkan negara yang hendak mandiri. Jelas untuk memastikan kepatuhan pada sistem mereka.

Kedua, memakai tangan besi (hard power). Ini sudah terjadi di Irak, Libya dan lainnya. Teraktual, lihatlah Venezuela. Sebanyak 31 ton emasnya disandera Bank of England dengan dalih rezim tidak demokratis. 

Sungguh ironis. Emas milik negara berdaulat, namun yang menentukan boleh dipakai atau tidak, justru bankir di London. CoL sudah menciptakan ekosistem dimana kedaulatan negara hanya sampul luar. Di baliknya, ada intelijen Five eyes militer NATO di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) — siap menjadi “satpam” guna memastikan kekayaan dunia tetap bermuara di Squre Mile, Area 2,9 km. Inilah penjajahan sistem, bukan lagi penjajahan wilayah sebagaimana terjadi di era klasik.

Jika kini terjadi keretakan hubungan antara AS dan NATO di bawah kepemimpinan Donald Trump adalah soal keretakan elit. Trump bertahan atas energi fosil, elit lain mendorong kehadiran energi terbarukan. 

Trump masuk kripto sebagai jalur masuk ke mata uang digital, elit tertentu masih melihat bioteknologi masih belum kompatibel dengan uang digital. Trump memaksa peningkatan belanja militer, yang lain bertahan. Trump berkiprah dengan tarif, yang lain melihat, salah sendiri AS meninggalkan industrialisasi manufaktur dan terlalu fokus pada teknologi informasi. 

Tapi, justru dengan dokumen Epstein dan kemunculan CoL, Trump sebenarnya dalam proses digeser. Sebagai imperium lama, CoL tetap bertaring mendunia. Ini bukti, dunia tergenggam oleh CoL, kelompok di balik Washington dan New York, serta pemain inti Tel Aviv. 

Akankah makin busuk? Selama matahari terbit di Timur, jarum jam berputar dan proses itu terus berjalan. Kemunafikan dan multiple suitable standards yang konsisten justru menghantarnya ke puncak kebusukan.

*Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto


Sabtu, 20 Juni 2026

Apa Itu Intelijen Sumber Terbuka (OSINT)?

Intelijen Sumber Terbuka (OSINT) adalah praktik pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi dari sumber yang tersedia untuk umum guna memenuhi kebutuhan intelijen tertentu .

Dari semua subtipe intelijen ancaman , intelijen sumber terbuka (OSINT) mungkin yang paling banyak digunakan, dan itu masuk akal. Lagipula, sebagian besar gratis, dan siapa yang bisa menolaknya?

Sayangnya, seperti halnya subtipe utama lainnya — intelijen manusia, intelijen sinyal, dan intelijen geospasial, untuk menyebutkan beberapa — intelijen sumber terbuka banyak disalahpahami dan disalahgunakan.

Penggunaan yang meluas dan semakin canggihnya OSINT tercermin dalam proyeksi pasar. Bahkan, menurut laporan Future Market Insikt, industri OSINT diprediksi akan mencapai angka fantastis $58 miliar pada tahun 2033, yang menyoroti semakin pentingnya dan integrasinya ke berbagai sektor.

Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri, 'Apa kepanjangan dari OSINT?', 'Apa itu intelijen sumber terbuka (OSINT)?', atau 'Apa arti OSINT?', teruslah membaca untuk mengetahuinya.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas dasar-dasar Intelijen Sumber Terbuka, atau OSINT , termasuk bagaimana penggunaannya, serta alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisisnya. Kita akan membahas apa itu OSINT, mengeksplorasi arti OSINT dan peran pentingnya dalam bidang pengumpulan intelijen.

Poin-Poin Penting

·         Intelijen sumber terbuka berasal dari data dan informasi yang tersedia untuk masyarakat umum . Hal ini tidak terbatas pada apa yang dapat ditemukan menggunakan Google, meskipun apa yang disebut "web permukaan" merupakan komponen penting.

·         Sekalipun intelijen sumber terbuka sangat berharga, kelebihan informasi merupakan masalah yang nyata . Sebagian besar alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan inisiatif intelijen sumber terbuka dirancang untuk membantu para profesional keamanan (atau pelaku ancaman) memfokuskan upaya mereka pada area minat tertentu.

·         Ada sisi gelap dari intelijen sumber terbuka: apa pun yang dapat ditemukan oleh para profesional keamanan juga dapat ditemukan (dan digunakan) oleh pelaku ancaman .

·         Memiliki strategi dan kerangka kerja yang jelas untuk pengumpulan intelijen sumber terbuka sangat penting — sekadar mencari apa pun yang mungkin menarik atau berguna pasti akan menyebabkan kelelahan.

·         Penggunaan alat OSINT untuk menemukan dan melindungi data sensitif dari potensi penyerang sangat penting untuk mengurangi risiko ancaman keamanan siber.

Definisi OSINT

Sebelum kita membahas sumber dan aplikasi umum dari intelijen sumber terbuka, penting untuk memahami apa sebenarnya itu.

Menurut hukum publik AS, intelijen sumber terbuka:

·         Dihasilkan dari informasi yang tersedia untuk umum.

·         Dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audiens yang sesuai.

·         Menangani persyaratan intelijen tertentu

Frasa penting yang perlu diperhatikan di sini adalah "tersedia untuk umum."

Istilah “sumber terbuka” secara khusus merujuk pada informasi yang tersedia untuk konsumsi publik . Jika diperlukan keahlian, alat, atau teknik khusus untuk mengakses suatu informasi, maka informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sumber terbuka.

Sejarah OSINT

Istilah OSINT merujuk pada praktik pengumpulan informasi dari sumber yang tersedia untuk umum untuk digunakan dalam konteks intelijen. Praktik ini telah ada sejak lama, tetapi era digitallah yang benar-benar mendorong OSINT ke level yang berbeda.

Akar dasar OSINT terkait dengan pembentukan Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS) pada tahun 1941. Organisasi ini diberi peran penting dalam meneliti komunikasi siaran internasional untuk mengidentifikasi potensi aktivitas yang mencurigakan.

Menurut Asosiasi Mantan Perwira Intelijen (AFIO): “Militer AS pertama kali mencetuskan istilah OSINT pada akhir tahun 1980-an”. Perkembangan ini berawal dari pengakuan bahwa reformasi intelijen diperlukan untuk secara efektif memenuhi tuntutan informasi yang berubah dengan cepat, khususnya di tingkat medan pertempuran taktis.

Awalnya, OSINT adalah alat yang digunakan terutama oleh badan intelijen dan penegak hukum untuk mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum guna membantu keamanan nasional dan investigasi kejahatan siber . Metode yang digunakan memakan waktu, seringkali mengharuskan individu untuk secara manual menyaring catatan publik, surat kabar, dan dokumen lain untuk menemukan informasi yang relevan. Pengumpulan informasi secara manual ini seringkali sulit karena banyaknya data yang harus disaring. Namun, seiring perkembangan web, metode pengumpulan dan analisis data yang tersedia untuk umum pun ikut berkembang .

Munculnya internet secara signifikan memperluas cara pengumpulan informasi. Tiba-tiba, berbagai macam data menjadi tersedia untuk umum dan mudah diakses secara online, mulai dari laporan pemerintah hingga makalah akademis, dan segala sesuatu di antaranya . Situs web menjadi sumber data utama bagi para praktisi OSINT. Perkembangan ini menyebabkan ledakan dalam pembuatan alat OSINT yang dirancang untuk mengotomatiskan proses pengumpulan dan analisis data. Alat-alat ini dapat dengan cepat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk basis data yang dapat diakses publik, platform media sosial, dan banyak alat lain yang tersedia di dunia digital.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bidang keamanan siber, penerapan OSINT pun meluas. Para profesional keamanan siber mulai melihat nilai dari penggunaan OSINT untuk mengidentifikasi kerentanan, menilai potensi ancaman keamanan, dan memperkuat keamanan organisasi . Alat OSINT menjadi penting dalam memantau server web yang dapat diakses publik, menganalisis metadata, dan menilai kerentanan keamanan. Data yang dikumpulkan menjadi sangat berharga dalam memahami postur keamanan suatu organisasi, mengidentifikasi potensi ancaman, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko.

Salah satu tren penting adalah integrasi pembelajaran mesin dan analitik dalam alat OSINT untuk meningkatkan proses identifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan . Integrasi ini tidak hanya membuat alat OSINT lebih efektif tetapi juga memperluas jangkauan aplikasi di mana alat tersebut dapat digunakan. Misalnya, peneliti keamanan sekarang menggunakan OSINT untuk melakukan uji penetrasi, sementara bisnis menggunakannya untuk mendapatkan wawasan tentang pesaing mereka dan lingkungan pasar.

Selain itu, komunitas peneliti OSINT telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan forum, konferensi, dan kelompok yang terbentuk untuk berbagi pengetahuan, membahas praktik terbaik, dan mengembangkan teknik OSINT baru . Banyak alat OSINT, termasuk kerangka kerja seperti Recon-ng, memiliki komunitas pengembang di platform seperti GitHub, yang berupaya untuk meningkatkan, menyesuaikan, dan membuat modul untuk memperluas kemampuan alat-alat ini. Upaya kolektif komunitas ini telah memainkan peran penting dalam menyempurnakan praktik OSINT, menjadikannya komponen vital dalam pengumpulan intelijen dan keamanan siber.

Bagaimana Cara Kerja Intelijen Sumber Terbuka

Setelah membahas dasar-dasar intelijen sumber terbuka, kita dapat melihat bagaimana hal itu umumnya digunakan untuk keamanan siber . Komunitas intelijen memainkan peran penting dalam memanfaatkan OSINT untuk upaya keamanan nasional dan keamanan siber.

*Esteban Borges

Jumat, 19 Juni 2026

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sistem Pengawasan Maritim Nasional

                                                                               SIARAN PERS NO. 234/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2026

Polkam, Batam – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sistem pengawasan maritim nasional untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di wilayah perairan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad K. Koba, saat mengunjungi Maritime Command Center (MCC) Pusinfomar TNI di Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Pollugri menegaskan bahwa ancaman keamanan maritim kini tidak hanya terjadi di permukaan laut, tetapi juga di bawah laut. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan mampu membaca potensi ancaman secara cepat.

"Kawasan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman di permukaan maupun bawah laut akan menjadi semakin penting sehingga membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis," ujar Koba.

Menurutnya, penguatan pengawasan maritim perlu dilakukan melalui pengembangan jaringan sensor dan perangkat pendukung di sejumlah wilayah strategis. Perangkat tersebut mencakup radar, kamera pengawas, kamera termal, serta Automatic Identification System (AIS).

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis.

Selain teknologi, Deputi Pollugri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Teknologi pengawasan harus didukung operator yang memiliki kemampuan memadai.

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Keberadaan Maritime Command Center juga perlu diperluas untuk mendukung keamanan dan diplomasi maritim secara optimal," katanya.

Kemenko Polkam menilai penguatan sistem pengawasan maritim menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, mengantisipasi ancaman lintas batas, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam Nur Rokhmah Hidayah, staf Kemenko Polkam, serta staf Kodaeral IV.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Saat Agen Polisi Hudaya Sumarya DKK Gagalkan Kudeta Pertama 3 Juli 1949

Peran krusial Polisi Istimewa yang juga jarang diingat orang adalah saat menggagalkan seorang pemberontak membawa senjata ke hadapan Preside...