Gladi Kotor HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Libatkan 81 Pesawat dan Helikopter TNI Untuk Demo Udara

Jakarta - Sejak pukul 08.00 WIB, pelaksanaan gladi kotor rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/08/2026). Pada momen gladi tersebut, demo udara yang melibatkan sekitar 81 pesawat dan helikopter milik TNI turut ditampilkan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai mengikuti jalannya gladi kotor pertama menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerbang yang terlibat. Menurutnya, kemampuan para penerbang dalam mengoperasikan berbagai jenis pesawat dan helikopter menunjukkan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung pelaksanaan upacara kenegaraan.

Mensesneg mengakui sejumlah manuver dalam latihan sempat membuat suasana yang mendebarkan. Namun, Mensesneg menilai hal tersebut sekaligus menunjukkan profesionalisme dan kesiapan para personel TNI.

Usai gladi kotor, evaluasi langsung dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah aspek teknis pelaksanaan upacara. Salah satunya terkait koordinat dan posisi manuver pesawat maupun helikopter agar berada tepat pada titik yang telah ditentukan.

 

Sumber: Biro Humas Setneg & BPMI Setpres

#KemensetnegRI

#RilisKemensetneg

Panggilan Akrab Masa Revolusi Kemerdekaan : BOENG

Namun kemana “ Si Boeng” ini sekarang ?

Bung, di mana kini kau berada

Bertahun lamanya kita berpisah

Tak tentu di mana rimbanya

Semenjak …

Malam itu kita bersua

Bung, bilakah kau akan kembali

Gelisah …

Tak sabar hamba menanti lagi.

Kalimat-kalimat di atas, merupakan cuplikan lirik lagu “Bung di Mana” yang dipopulerkan Diah Iskandar pada sekitar tahun 1960-an. Sayangnya, saya tidak ingat lagi siapa penciptanya (Ada yang tahu?).

Sejak era revolusi fisik (1940-an) hingga 1960-an, memang tak sedikit pencipta lagu pop maupun lagu perjuangan, yang mencantumkan panggilan “Bung” dalam lirik lagunya. Mungkin Anda, atau Ayah Anda, atau Kakek Anda, masih ingat dengan lirik lagu sebagai berikut: … waktu semalam Bung/aku bermimpi/digigit ular Bung/ besar sekali.

Kemudian, keterlaluan saja kalau Anda tidak ingat lagi dengan lirik lagu yang berbunyi: … Mari Bung rebut kembali … Itu lirik penutup lagu perjuangan karangan Ismail Marzuki, untuk menyemangati para prajurit Siliwangi yang tengah berjuang merebut kembali Bandung dari tentara Belanda, dalam peristiwa “Bandung Lautan Api”.

Memasuki dekade 1970-an hingga sekarang, lagu-lagu yang mencantumkan panggilan “Bung” tak pernah lagi diciptakan, seiring surutnya panggilan Bung dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Panggilan Bung, yang terasa lebih demokratis karena tidak membeda-bedakan strata sosial ataupun rentang usia, kembali digantikan dengan panggilan yang feodalistik: Bapak. Atau panggilan primordialistik: Mas, Akang, Abang.

Saya tidak tahu siapa yang mulai mempopulerkan panggilan Bung. Tetapi kemungkinan besar, panggilan Bung mulai muncul ke permukaan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta, dengan membawa berbagai kekhasannya, termasuk kekhasannya dalam memanggil sesama teman. Pemuda dari Jawa tengah dan Jawa Timur, misalnya, akan terbiasa memanggil temannya dengan sebutan Mas. Sebutan itu tentu saja terasa asing bagi para pemuda dari daerah lainnya. Sebut saja bagi para pemuda Pasundan yang biasa menggunakan panggilan Akang.

Untuk itu diperlukan suatu panggilan yang bersifat umum dan terasa lebih demokratis, egaliter, tidak membeda-bedakan usia, suku dan golongan. Maka muncullah panggilan Bung. Panggilan Bung, kemudian menjadi semakin populer di kalangan para pejuang kemerdekaan RI. Terutama setelah para pendiri Republik, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir, memberikan contoh dengan menyebut diri mereka: Bung.

Para pejuang kemerdekaan akan menyapa teman-teman seperjuangannya dengan seruan: Merdeka, Bung! Panggilan Bung pun sering terdengar, baik dalam pertemuan formal maupun informal, bahkan masuk pula dalam karya sastra. Salah satunya termaktub dalam puisi Chairil Anwar, Antara Krawang-Bekasi:

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang-kenanglah kami

Menjaga Bung Karno

Menjaga Bung Hatta

Menjaga Bung Syahrir

Pernah, di masa Orde Baru, para deklamator tidak berani membaca baris-baris: menjaga Bung Karno/ menjaga Bung Hatta/ menjaga Bung Syahrir … Baris-baris tersebut dibuang begitu saja, sehingga puisi Chairil Anwar yang satu ini, menjadi tidak utuh lagi. Bukan karena alergi terhadap panggilan Bung, tetapi lantaran takut dicap antek-antek Soekarno, atau antek-antek Orde Lama.

Tetapi panggilan Bung memang perlahan menghilang, sejak Soeharto menjadi Presiden RI. Encyclopaedia Americana volume lama yang terbit tahun 1970-an, secara khusus menulis dalam bab tentang Soeharto, bahwa panggilan Bung, sejak Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, digantikan dengan panggilan Bapak. Dan, panggilan seperti itu tampaknya sesuai bagi masyarakat Indonesia yang paternalistik.

Bukan soal paternalisme, sebetulnya. Namun lebih disebabkan hirarki dalam ketentaraan. Tentara diharuskan memanggil Bapak kepada atasannya, atau kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi. Ini berlaku secara universal di kalangan militer. Di Amerika Serikat saja, yang mengklaim sebagai negara paling demokratis pun, para prajuritnya diwajibkan memanggil Sir, kepada atasannya.

Di zaman revolusi fisik, panggilan Bung memang lebih populer di kalangan pejuang sipil, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tomo, Bung Chairul Saleh, Bung Adam Malik. Sedangkan di kalangan militer panggilannya memang tetap Pak, seperti Pak Dirman, Pak Nasution, Pak Harto, Pak Simatupang, Pak Kawilarang, Pak Urip.

Jadi wajarlah. Ketika republik ini dipimpin orang sipil (Soekarno), panggilan Bung bergaung dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tatkala pimpinannya digantikan orang militer (Soeharto), panggilan Bapak merebak ke seluruh negeri. Lalu mengapa Habibie dan Abdurrahman Wahid yang notabene orang sipil tidak lantas dipanggil Bung sewaktu menjabat Presiden RI? Mungkin karena Habibie sudah keenakan dengan panggilan Bapak sejak ia masih menjabat Menteri, dan Abdurrahman Wahid sudah terlanjur akrab dengan panggilan Gus sejak masa kanak-kanak. Maklum, dia kan anak Kiyai.

Di masa Soeharto, sebenarnya masih ada pejabat pemerintah yang lebih suka dipanggil Bung, yakni Bung Adam Malik. Dia memang salah seorang pejuang sipil di zaman revolusi kemerdekaan. Tatkala Adam Malik meninggal dunia, majalah Times menulis in memoriam tentang mantan wakil presiden ini, dengan judul: The Last Bung.

Bila ukurannya adalah pejabat pemerintah, Adam Malik sebenarnya bukan The Last Bung. Masih ada pejabat lainnya yang berusaha keras agar dipanggil Bung, yakni Bung Abdul Gafur dan Bung Harmoko.

Bung Gafur memang sudah biasa dipanggil Bung di kalangan Angkatan ’66 (yang rata-rata dilahirkan pada zaman revolusi). Sedangkan Bung Harmoko adalah wartawan sekaligus seniman, dan panggilan Bung sampai sekarang pun masih digunakan di kalangan kedua profesi tersebut. Paling tidak di kalangan wartawan tua dan seniman tua.

Bung Mochtar Lubis, dalam pidato kebudayaannya tentang “Ciri Manusia Indonesia” di Taman Ismail Marzuki (TIM) tahun 1977, mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali menggunakan panggilan Bung kepada siapapun, sebagai salah satu upaya membudayakan perilaku demokrasi. Tetapi ajakan Mochtar Lubis ini tampaknya tidak berhasil, bahkan di lingkungannya sendiri.

Sebagai bukti, sewaktu saya menemui Mochtar Lubis di kantornya, kantor penerbit Yayasan Obor Indonesia, pada sekitar tahun 1980-an, saya tidak menemukan satu orang pun bawahan atau pegawai Bung Mochtar, yang memanggilnya Bung. Semuanya memanggilnya Bapak. Saya tidak sempat bertanya mengapa Bung Mochtar tidak melarang pegawainya memanggilnya Bapak.

Sekarang, panggilan Bung sudah nyaris sirna. Kalaupun masih ada yang menggunakannya, tetaplah angkatan tua, seperti saya, atau orang-orang yang lebih tua dari saya. Mungkin masih ada kalangan muda yang menggunakannya, namun jumlahnya sangat sedikit. Saya pernah ditertawakan oleh yunior saya, sewaktu saya memanggilnya Bung. Dia bilang, “kayak pejuang kemerdekaan aja.” Temannya (yang juga yunior saya) menimpali, “jadul banget …”

Jadul alias kuno, itulah pandangan anak-anak sekarang terhadap panggilan Bung. Tetapi yang lebih memprihatinkan, tak sedikit orang tua atau orang yang merasa dituakan, tersinggung ketika dipanggil Bung. Panggilan Bung yang diucapkan oleh orang yang lebih muda, dinilainya sebagai kelancangan. Orang-orang ini lebih merasa dihormati jika dipanggil Bapak.

Sayangnya, negeri ini terlalu machoistic, tidak ada panggilan yang setara Bung, untuk perempuan. Ada sih, yaitu Mbak. Tapi panggilan Mbak sangat terasa Jawa. Meski untuk sementara, bolehlah.

Untuk sementara juga, mari kita populerkan kembali panggilan Bung. Itu pun kalau Anda mau. Saya ingin panggilan Bung kembali membumbung. Tetapi, Bung, di mana kini kau berada?

 

Sumber : http://jagatalun.com/.../08/17/bung-di-mana-kini-kau-berada/

Gelar Rapat Koordinasi, Menko Polkam: Pemerintah Perkuat Langkah Penanganan Karhutla di Tengah Ancaman El Niño

SIARAN PERS NO. 324/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2026

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rapat koordinasi digelar secara hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam. Sementara itu, secara daring hadir gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.

Menko Djamari mengatakan, pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya melalui operasi udara dan darat untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) juga disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.

Menurutnya, operasi modifikasi cuaca (OMC) hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca agar setiap peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan.

“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.

Selain operasi udara, penanganan karhutla melalui operasi darat terus diperkuat, terutama karena ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang akibat musim kemarau. Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan serta mengembangkan sumber air alternatif, seperti pembuatan sumur di wilayah rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan air dalam penanganan titik api.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus dipantau secara ketat, sementara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi kebakaran.

Di luar enam provinsi tersebut, pemerintah tetap memantau titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah lain. Beberapa kejadian kebakaran di kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani. Penanganan kebakaran di Bromo menunjukkan perkembangan signifikan dengan menyisakan satu titik api yang masih dalam pemantauan, sedangkan kebakaran di Gunung Gede Pangrango dan kawasan sekitar Rinjani telah berhasil ditangani.

“Ada yang di luar ini, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” kata Menko Djamari.

Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla perlu semakin diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Niño. Fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi semakin kering, dan risiko terjadinya kebakaran meningkat.

“El Niño terkuat itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.

Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi TPA yang kering berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar kawasan TPA terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta. Pertama, penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang hingga mencapai kondisi darurat.

Kedua, seluruh unsur diminta semakin memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Para gubernur sebagai pimpinan di daerah diminta memperkuat kerja sama antarunsur di wilayahnya, termasuk Forkopimda dan unsur masyarakat, sehingga setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.

Ketiga, Menko Polkam menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta melakukan penegakan hukum dan menindak para pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.

Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif.

“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.

Dengan dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat sehingga potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

 

*Humas Kemenko Polkam RI 

 

OVERSTEE IGNATIUS SLAMET RIYADI

Slamet Riyadi Komandan Divisi Panembahan Senopati Solo yang memimpin Serangan Umum Kota Solo.

Serangan besar besaran ke dalam kota Solo selama 4 hari 4 malam ini meruntuhkan ego dan "pd" tentara Belanda bahkan hingga ke komadan Brigade mereka!

Tentara Belanda di Solo tak akan menyangka mereka di kunci dan tak bisa begerak dalam pertempuran besar selama hampir seminggu.

Dalam catatan komadan Brigade Belanda Kolonel Van Ohl, bahkan mereka berfikir pemimpin dan pengatur serangan adalah lulusan sebuah akademi militer! karena saking cedik dan rapinya serangan mereka ke dalam kota Solo.

Saat upacara serah terima kota Solo dari pihak Belanda ke TNI, Kolonel Van Ohl terhenyak karena ia tak menyangka sang inpirator dan pemimpin serangan pada pasukan nya masih sangat muda bahkan seusia anaknya.

Tampak Overste Slamet Riyadi saat upacara serah terima kota Solo dari Tentara Kerajaan Belanda ke Tentara Nasional Indonesia tanggal 12 November 1949.

 

*Memperingati Serangan Umum Kota Solo 7 - 10 Agustus 1949 

 

Transformasi Pengelolaan Sampah Jakarta di TPST Bantargebang

Jakarta - 7 Agustus 2026 TPST Bantargebang menerima kunjungan Wamenko Bidang Pangan RI Bapak Hanif Faisol Nurofiq dan jajaran. Kunjungan ini bukan sekedar pemantauan biasa, melainkan langkah untuk menyelaraskan visi besar mengenai pengelolaan sampah Jakarta.

Didampingi oleh Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Agung Pujo Winarko, ada beberapa hal yang menjadi concern kunjungan hari ini yaitu beliau mengapresiasi implementasi kebijakan bahwa sejak 1 Agustus 2026 TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu, sebagai langkah penting menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. selanjutnya pengelolaan sampah dikaitkan dengan ketahanan pangan, pesan utama yang diangkat adalah bahwa pengelolaan sampah bukan semata isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, energi, atau produk bernilai tambah.

Hal ini sejalan dengan agenda Kemenko Pangan dalam mendorong ekonomi sirkular. Kemudian beliau menyampaikan perlunya dorongan penguatan pemilahan sampah dari sumber, penekanan pada pentingnya masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melakukan pemilahan sampah sejak rumah tangga agar volume residu yang masuk ke Bantargebang terus berkurang. Terakhir beliau memberikan dukungan terhadap transformasi pengelolaan TPST Bantargebang dari sistem open dumping menuju controlled landfill serta pengolahan yang lebih modern, termasuk pengembangan waste-to-energy dan teknologi pengolahan lainnya.

Komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah pusat menjadi energi positif dalam transformasi TPST Bantargebang.

#JagaJakartaPilahSampah

#TPSTBantargebang

 

Mengenang Serangan Umum Solo 7 -10 Agustus 1949

 

Pada tanggal 7 Agustus 1949 sewaktu kawan - kawan sibuk bertempur dengan tentara Belanda di dalam kota Solo, di rumah kamituwo dan terletak di dekat pos Polisi Belanda AP ataun Algemene Politi Kebakramat pada jam 15.00 diadakan perundingan antara 2 orang anak TGP atau Tentara Genie Pelajar yakni Soetojo dan Soemarno dengan 2 orang Polisi Belanda yang akan menyerah kepada TNI.

Kekuatan pos Polisi Belanda tersebut terdiri dari 10 orang Polisi dari suku Jawa dan 2 orang Belanda, bersenjatakan 2 brengun, 2 stengun, dan 10 pucuk senapan. Dalam pembicaraan tersebut telah disepakati bahwa pada tanggal 10 Agustus 1949 jam 19.00 pasukan TGP pura - pura akan menyerang pos Polisi Belanda AP tersebut, dan mereka seakan - akan melawan tetapi sesungguhnya akan membunuh 2 orang Belanda yang ikut dalam pos penjagaan.

Maka pada tanggal 10 Agustus 1949 sesuai dengan rencana. Pasukan TGP Solo menyerang' pos Polisi Belanda tersebut. Pasukan TGP mengepung pos Polisi Belanda dari semua sisi depan pos mereka, bahkan beberapa anak anak TGP naik ke pohon mencari ruang tembak.

Lalu, serangan di mulai..!

Semua senjata manyalak ke arah pos Polisi Belanda tersebut bahkan anak anak TGP merayap beringsut mendekati pagar pos musuh seakan melempar granat. Sedang dari pihak musuh sesekali terdengar suara balasan tembakan.

Walau bising suara peluru dan ledakan granat namun unik nya tak satupun peluru anak anak TGP mengenai para musuh mereka!, ya serangan itu serangan pura pura!, seperti kesepakatan yang mereka buat beberapa hari sebelumnya.

Di dalam pos Polisi Belanda, rupanya anggota polisi asal pribumi memang membunuh dua anggota polisi mereka yang asli Belanda. Lalu setelah pertempuran setengah jam berhenti dan semua polisi Belanda tadi menyerah.

Anak anak TGP Solo berhasil membawa 10 orang Polisi AP dengan senjata senjatanya, yakni 2 brengun beserta 2 reserve loopnya, 2 stengun, 9 senapan mouser, 1 senapan LE, beberapa houderbak dan ratusan peluru serta satu set pemancar Radio.

Sekelumit perjuangan Para Tentara Pelajar di Solo saat Serangan Umum kota Solo Agustus 1949.

 

*Sumber : Buku Pertempuran Empat Hari di Solo dan sekitarnya

Antusias Masyarakat Mencapai ratusan Ribu Untuk Berpartisipasi Dalam " war " Undangan HUT RI Ke - 81 Di Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan kesempatan mengikuti war undangan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibuka hingga Jumat, 7 Agustus 2026. Masyarakat juga diimbau mengikuti seluruh ketentuan pendaftaran agar proses berjalan tertib dan lancar.
Dalam keterangan tertulisnya, Mensesneg pun menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan war undangan, ratusan ribu peserta dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara ikut berpartisipasi. Tingginya minat tersebut mencerminkan semangat kebangsaan dan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

#KemensetnegRI
#HUT81RI
#KitaIndonesia

SAAT PARA PEMIMPIN INDONESIA MENUJU DALAT

Sebelum subuh lapangan terbang Kemayoran tiba tiba ramai, Dokter Radjiman memakai beskap Jawa lengkap dengan keris yang terakhir muncul di lapangan udara itu..

Bung Karno dan Bung Hatta sudah menunggu di loby dengan bebapa perwira Jepang, Saat Dokter Radjiman datang mereka tampak mengantuk terlihat dari raut muka mereka.

Ya pagi buta tanggal 9 Agustus 1945, para "pemimpin" Indonesia itu di perintahkan menghadap Panglima Tertinggi Tentara Kekaisaran Jepang se Asia Tenggara yakni Pangeran Marsekal Hisaichi Terauchi yang bermarkas di Dalat Indochina.

Penerbang yang sangat di rahasiakan bahkan tidak boleh memberitahu keluarga dekat, Bung Hatta dan Bung Karno sendiri baru tahu akan terbang ke Dalat sehari sebelumnya dan Dokter Radjiman bahkan baru tahu ketika ia sampai di Kemayoran pagi itu.

Soeharto sebagai dokter pribadi Bung Karno rupanya tak termasuk yg di ajak Jepang terbang ke Dalat maka ia sebagai dokter pribadi Bung Karno sebenarnya penumpang gelap dalam penerbangan itu hingga ia sempat di usir pihak Jepang namun ia ngotot harus ikut Karena harus mendampingi Bung Karno itu pun baru pagi itu ia tahu akan terbang ke mana...

"Dek Har kita menuju Dalat Indochina menemui Marsekal Tarauchi".....

Sang dokter pribadi Bung Karno itu terkesiap! Ia Kaget tapi sudah terlambat untuk menolak..

Dalam pesawat itu hanya ada mereka berempat, di pihak Jepang ada 5 orang yakni pilot dan co pilot serta satu teknisi pesawat. Perwira Jepang yang ikut adalah Letkol Nomura dari Gunseikenbun Jakarta dan penterjemah kolonel Sunkichiro Miyoshi.

Penerbang itu harus singgah dulu ke Singapura yang oleh Jepang di beri nama Syonanto dan setelah setengah hari baru penerbangan di lanjut menuju Dalat.

Pertemuan dengan Marsekal Tarauchi yang pada akhirnya membelokan sejarah kemerdekaan Indonesia, di pertemuan itu Marsekal yang masih sepupu Kaisar Hirohito mempersilahkan Indonesia untuk merdeka...

*Sumber buku Saksi Sejarah dr. Soeharto 

SIAP HADAPI SINDIKAT NARKOTIKA, BNN TUTUP PELATIHAN RPE DENGAN SIMULASI OPERASI TAKTIS

Depok - Aksi kejar-kejaran dan baku tembak mewarnai upaya Tim Direktorat Penindakan dan Pengejaran (Dakjar) Deputi Bidang Pemberantasan BNN melumpuhkan sindikat peredaran gelap narkotika yang diduga mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu. Dalam hitungan detik, tim bergerak cepat mengepung kendaraan yang dikendarai terduga pelaku. Setelah pelaku berhasil diamankan, petugas melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sekaligus pusat distribusi narkotika. Saat penggerebekan berlangsung, para pelaku melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak. Berkat tindakan yang cepat dan terukur, situasi berhasil dikendalikan, sementara para tersangka beserta barang bukti berhasil diamankan.

Rangkaian aksi penuh ketegangan tersebut ditampilkan dalam simulasi Raid Planning Execution (RPE) sebagai puncak penutupan Pelatihan Peningkatan Kemampuan RPE Direktorat Dakjar Deputi Bidang Pemberantasan BNN di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Markas Komando Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/8). Simulasi tersebut menjadi ajang implementasi kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari, sejak Senin (3/8), mulai dari menyusun rencana operasi, mengambil keputusan secara cepat, membangun koordinasi antartim, hingga mengeksekusi penindakan secara presisi dengan tetap mengedepankan keselamatan personel, masyarakat, dan kepatuhan terhadap prosedur.

Simulasi tersebut tidak hanya menjadi penutup rangkaian pelatihan, tetapi juga menjadi gambaran nyata atas kemampuan yang harus dimiliki setiap personel bidang Pemberantasan dalam menghadapi operasi berisiko tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam amanatnya pada upacara penutupan menegaskan bahwa profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapan personel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan operasi pemberantasan narkotika yang efektif, terukur, dan sesuai dengan prosedur.

"Kita harus mengedepankan prinsip zero error dalam setiap operasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, baik dari anggota Kita sendiri maupun masyarakat. Karena itu, Saya mengajak seluruh personel untuk terus berlatih dengan sungguh-sungguh, mengasah kemampuan teknis, memperkuat fisik dan mental, serta tidak pernah merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki. Ingat, tantangan yang akan Kita hadapi di lapangan jauh lebih berat daripada apa yang Kita jalani dalam latihan ini," tegas Kepala BNN RI.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI juga menyerahkan penghargaan kepada tim terbaik kategori RPE dan Handling Suspect, serta kepada tiga peserta dengan keterampilan menembak perorangan terbaik, yakni Kompol Muhammad Nur Hamid Amaruddin, Brigadir Polisi Diah Ayuningrum, dan Ajun Inspektur Polisi Dua Ibnu Muttaqien. Pemberian penghargaan tersebut menjadi penutup rangkaian pelatihan sekaligus bentuk apresiasi atas dedikasi dan kompetensi para peserta, dengan harapan seluruh personel Direktorat Dakjar terus mengasah kemampuan, menjaga profesionalisme, dan senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan operasi pemberantasan narkotika di lapangan.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Menko Polkam: Pemerintah Solid dan bersinergi Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

SIARAN PERS NO. 317/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2026

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bersinergi menjamin stabilitas keamanan nasional tetap terpelihara dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen penuh memastikan seluruh program pembangunan dan program-program pemerintah dapat terus berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Situasi di dalam negeri hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Berbagai perkembangan yang terjadi masih berada dalam kendali pemerintah. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, beserta seluruh unsur terkait terus memantau situasi secara intensif dan melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap setiap perkembangan yang muncul,” ujar Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra. Hadir pula Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Namun demikian, Menko Polkam menyoroti semakin banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Berbagai bentuk hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian masih terus beredar. “Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami telah menangani semuanya dengan sangat serius,” kata Djamari.

Menko Polkam juga menegaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini tidak seperti yang digambarkan dalam berbagai narasi di media sosial. Menurutnya, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Di Jakarta maupun berbagai daerah lainnya, kehidupan masyarakat berlangsung seperti biasa. Tidak terjadi kondisi sebagaimana yang digambarkan atau diperkirakan dalam berbagai informasi menyesatkan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa masyarakat kita sudah punya kemampuan untuk menghadapi hal semacam itu, menyaring informasi hoaks. Tapi kami akan menjaga supaya masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan sepenuhnya terkendali,” kata Menko Polkam Djamari.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai beredarnya sejumlah konten dan video di media sosial yang berisi ajakan melakukan unjuk rasa pada bulan Agustus serta konten yang memprediksi Indonesia akan mengalami kerusuhan, Menko Polkam menegaskan bahwa informasi dan video-video yang menggambarkan seolah-olah akan terjadi kerusuhan tersebut tidak benar. Aparat keamanan bersama unsur intelijen saat ini juga tengah menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten tersebut.

“Video-video itu tidak benar. Ada akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut dan saat ini sedang ditelusuri oleh Kepolisian bersama unsur intelijen. Apabila dalam penelusuran ditemukan adanya indikasi tindak pidana, tentu akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Menko Polkam.

Terkait pemasangan pagar atau pembatas di sejumlah pusat perbelanjaan yang dikaitkan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan, Menko Polkam mengatakan bahwa persoalan tersebut telah direspons dan akan diselesaikan oleh kepala daerah bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah ingin memastikan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, tetap dapat berlangsung secara normal dan aman.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Menyampaikan pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik justru diperlukan sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

“Aksi unjuk rasa tidak ada larangan. Yang dilarang adalah tindakan-tindakan anarkis yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat. Kritik itu perlu, bahkan sangat menyegarkan dalam kehidupan demokrasi. Presiden Prabowo juga tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan kritik,” tegas Djamari.

Karena itu, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap menghormati hak masyarakat lainnya serta tidak diwujudkan melalui tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, ataupun tindakan yang mengganggu aktivitas dan kepentingan rakyat.

“Silakan menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru mengganggu kepentingan rakyat, merugikan masyarakat, atau menimbulkan tindakan yang melanggar hukum. Mari kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik, sementara keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap terpelihara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak seluruh insan pers untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menjaga ketenangan bangsa. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media.

“Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap berita-berita hoaks yang beredar di media sosial. Informasi semacam itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mencemari cara berpikir publik dengan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.

Menko Polkam mengingatkan bahwa apabila penyebaran berita hoaks terus dibiarkan, hal tersebut dapat memunculkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa. Padahal, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh pihak untuk terus membangun optimisme dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk informasi yang menyesatkan.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan yang ada. Apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, kami telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengambil langkah penegakan hukum,” kata Menko Polkam.

“Kami tidak akan membiarkan pelanggaran seperti itu berlangsung terus-menerus. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, terukur, dan tanpa kompromi apabila tindakan tersebut mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

 

*Humas Kemenko Polkam RI

Pelaku ( Usaha ) Buang Sampah Ilegal Tidak lagi Di Toleransi

 

Pelaku pembuangan dan penimbunan sampah ilegal tidak lagi ditoleransi. Menyusul temuan kasus penumpukan sampah ilegal di Penjaringan, Pemprov DKI Jakarta memperkuat penegakan hukum terhadap penyedia jasa angkut sampah, perusahaan, dan pengelola kawasan yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah sesuai ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021, pelanggaran dapat dikenai teguran tertulis secara bertahap, publikasi ketidakpatuhan melalui kanal resmi pemerintah, hingga pembekuan sementara dan pencabutan izin usaha berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pengelolaan sampah yang lebih tertib, adil, dan bertanggung jawab, sehingga beban akibat pelanggaran tidak lagi ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat.

#JakartaSadarSampah #PenegakanHukum #BuangSampahIlegal #JagaJakarta #DKIJakarta