Selamat hari lahir Pancasila

 

Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Sulawesi, Pacu Iklim Kompetisi

Kendari - Kementerian Dalam Negeri menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.

Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.

Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.

Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.

Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.

*Sumber : Kumparan

Apresiasi Pemda Berprestasi di Region Sulawesi, Menko Polkam: Tingkatkan Kerjasama Untuk Kesejahteraan Rakyat

SIARAN PERS NO. 190/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Kendari - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada para Pemerintah Daerah (Pemda) baik itu tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten yang telah berhasil mendapatkan penghargaan berprestasi di berbagai kategori untuk terus meningkatkan kerjasama antar Forkopimda dalam mensejahterakan rakyat.

“Apa yang kita capai pada hari ini adalah harus dijadikan titik awal. Kemudian yang belum mendapatkan, jangan terlalu kecewa karena saya melihat angka-angkanya terlalu tipis tidak sampai satu digit, artinya rata-rata kita berada di posisi yang baik,” jelas Menko Polkam Djamari saat memberikan sambut dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Sulawesi, Kendari, Jumat (29/5/2026).

Menurut Menko Polkam apa yang telah dicapai oleh para Pemda malam ini merupakan hasil dari kerjasama antara Forkopimda di lapangan yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung kesejahteraan rakyat. “Saya yakin apa yang dicapai oleh kita hari ini, malam ini adalah hasil kerjasama kita Forkopimda di lapangan. Pada kesempatan inilah maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkopimda di regional Sulawesi yang telah membawa masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, serta meningkat keadaannya dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkap Djamari.

Menko Polkam mengajak dan mengingatkan kapada seluruh jajaran di daerah untuk meningkatkan kebersamaan antar bagian. “Tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan oleh satu bagian saja, kita harus mengerjakan bersama-sama, semua unsur yang ada di daerah harus melakukannya bersama-sama. Saya garis bawahi, pekerjaan kita lakukan bersama ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kita,” tambahnya.

“Untuk itu, yang pasti dan harus kita pegang, kita harus tetap tekad kita kuat, semangat kita selalu membara, tidak pernah kenal lelah dan pantang menyerah, baru kita bisa mencapai apa yang kita inginkan yaitu membahagiakan, mensejahterakan masyarakat kita. Ada salam dari bapak Presiden Prabowo, menyampaikan kepada seluruh yang hadir di sini, teruskan perjuangkan kita, yakini bahwa jalan kita sudah benar, tinggal kita kesungguhkan untuk melakukannya bersama-sama,” ungkap Menko Polkam.

Selain Menko Polkam, hadir dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan acara ini untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil dalam berbagai sektor strategis, mulai dari penanganan pengangguran hingga kemampuan mencari sumber pembiayaan daerah secara kreatif.

“Jadi acara ini memang merupakan acara pemberian penghargaan bagi kepala daerah. Kepala daerah yang berprestasi di empat bidang, yaitu mulai dari bidang penanganan pengangguran, kemiskinan, dan stunting, kemudian pengendalian inflasi, dan satu lagi namanya creative financing,” terang Mendagri.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menyambut positif ajang apresiasi yang digelar di Kendari ini. Andi berharap, kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di regional Sulawesi ini, turut mendampingi Menko Polkam yaitu para Deputi dan Staf Khusus Menko Polkam.

*Humas Kemenko Polkam RI

 

BNN SALURKAN 900 PAKET DAGING KURBAN UNTUK MASYARAKAT SEKITAR

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyalurkan sebanyak 900 paket daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (28/5). Penyaluran ini merupakan tindak lanjut dari serah terima hewan kurban yang dilaksanakan sebelumnya oleh Kepala BNN RI kepada Panitia Kurban Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At-Taubah BNN RI pada Rabu (27/5).

Usai menerima tujuh ekor sapi dan tujuh ekor kambing, BNN melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban yang dikelola oleh panitia kurban DKM Masjid At-Taubah secara terorganisir. Daging kurban kemudian dikemas menjadi 900 paket, masing-masing berisi satu kilogram daging, untuk didistribusikan kepada masyarakat dan pegawai yang telah terdata. Seluruh proses dilakukan secara gotong royong oleh panitia kurban.

Penyerahan paket daging kurban berjalan tertib, aman, dan lancar. BNN berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat kepedulian sosial di lingkungan kerja maupun masyarakat. Momentum Iduladha ini juga diharapkan dapat semakin menumbuhkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. 

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Patroli Blue Light Polda Metro Jaya : Cegah Begal Dan Pengamanan Idul Adha

Jakarta – Polda metro Jaya menyiapkan skema pengamanan menyeluruh untuk mengawal jalannya seluruh rangkaian Hari Raya Iduladha   berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 26 Mei 2026.

Budi menjelaskan bahwa ploting personel akan disebar secara berlapis mulai dari malam takbiran, pelaksanaan salat Iduladha, hingga proses penyembelihan dan pendistribusian daging hewan kurban ke masyarakat.

Khusus untuk pengamanan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Mei 2026, Polda Metro Jaya menyiagakan sedikitnya 350 personel gabungan. Tim ini merupakan unsur terpadu yang terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Fokus pengamanan di masjid terbesar se-Asia Tenggara itu meliputi pengaturan arus lalu lintas di jalur lingkar luar, penjagaan area dalam dan luar masjid, pengawalan jalur kedatangan serta kepulangan jemaah, hingga proses sterilisasi lokasi sebelum ibadah dimulai.

Tidak hanya di Istiqlal, personel juga dikerahkan untuk menjaga sejumlah lokasi salat Iduladha tingkat wilayah dan titik pemotongan hewan kurban berskala besar. Petugas Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan pun diinstruksikan untuk aktif berkoordinasi dengan panitia kurban di masjid-masjid lokal demi mencegah terjadinya kerumunan dan memastikan pembagian daging berjalan tertib.

Guna mengantisipasi kerawanan tindak kriminalitas di permukiman yang ditinggal warga selama masa libur panjang (long weekend), Polda Metro Jaya turut mengintensifkan patroli lingkungan. Area pengawasan diperluas mencakup jalur rawan kemacetan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata utama di ibu kota.

?"Personel kami arahkan untuk bertugas secara humanis, profesional, dan proporsional. Kami juga mengimbau masyarakat tetap tertib, saling menghormati, serta mengikuti arahan petugas di lapangan," tambah Budi.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Iduladha kepada seluruh masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Ia berharap momentum hari besar keagamaan ini dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga.

?"Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial memperkuat persaudaraan serta kebersamaan kita dalam menjaga Jakarta tetap aman, nyaman, dan kondusif," ucap kapolda.

*Mas Datro

Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Penyelesaian Konflik Sosial dan Pembangunan Rindam XXI/Radin Di Register 1 Way Pisang Lampung Selatan

SIARAN PERS NO. 185/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna membahas penyelesaian konflik sosial dan sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten di wilayah Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung penyelesaian permasalahan sosial serta percepatan pembangunan kawasan pertahanan di wilayah dimaksud.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Laksma TNI Rudi Haryanto selaku Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pelaksanaannya, rapat dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI guna membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik sosial dan sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten secara terpadu dan berkelanjutan.

“Kehadiran seluruh peserta rapat menunjukkan komitmen dan keseriusan bersama dalam mendukung penyelesaian konflik sosial serta sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten di wilayah Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Laksma TNI Rudi saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, (26/5/2026).

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pembangunan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) XXI/Radin Inten merupakan bagian dari penguatan struktur pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kasad Nomor KEP/486/VIII/2025 tentang pembentukan enam Kodam baru. Pembangunan Rindam tersebut direncanakan berlokasi di lahan seluas kurang lebih 212 hektare di Desa Kemukus dan Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, yang berada di kawasan hutan produksi tetap Register 1 Way Pisang dan dikelola oleh PT Penyelamat Alam Nusantara (PT PAN).

Sebagai penutup, Laksma TNI Rudi Haryanto menegaskan pentingnya kesepahaman antarkementerian/lembaga mengenai status penguasaan, penggunaan, dan dasar hukum atas lahan sengketa sebagai langkah penting dalam mendukung penyelesaian permasalahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kemenko Polkam akan terus mengawal proses ini guna mendukung tersusunnya data dan informasi pertanahan yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan TNI AD sehingga potensi konflik sosial di lapangan dapat diminimalkan.

 

*Kemeko Polkam RI

Pengelolaaan Sampah Hewan Qurban Bukan Hanya soal Kebersihan

Pengelolaan limbah hewan kurban bukan hanya soal kebersihan setelah penyembelihan, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah pencemaran.

Melalui Pergub DKI Jakarta No. 30 Tahun 2025 tentang perubahan atas Pergub No. 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, pengelolaan area pemotongan, penanganan darah dan limbah cair, penggunaan septic tank, hingga pengelolaan limbah padat diatur agar proses kurban dapat berjalan lebih higienis, aman, dan tertib.

Mulai dari pemisahan area bersih dan area limbah, penyediaan lubang penampungan darah, hingga larangan membuang limbah langsung ke selokan umum, seluruhnya menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak lingkungan selama pelaksanaan kurban.

 

#ecoqurban #jakartasadarsampah #jagajakarta #DKIJakarta

 

Pembangunan Ekosistem dDgital di Ibu Kota Nusantara (IKN) Terus Diperkuat

Kemenko Polkam terus memperkuat langkah menuju pemerintahan modern melalui pembangunan ekosistem digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui kunjungan kerja dan peninjauan langsung, Kemenko Polkam bersama Otorita IKN, BSSN, operator telekomunikasi, dan para pemangku kepentingan memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan digital.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam menegaskan komitmen Kemenko Polkam untuk terus mendukung pembangunan IKN, khususnya dalam komunikasi publik dan keamanan siber sebagai bagian dari ketahanan nasional di era digital.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem digital, keamanan siber, konektivitas, dan kesiapan pelayanan pemerintahan modern berbasis smart city.

Pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan jaringan fiber optic, Multi Utility Tunnel (MUT), penguatan BTS, command center, data center, serta integrasi keamanan siber nasional guna memastikan IKN memiliki sistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

 

*Kemenko Polkam RI

Ada Tiga Keistimewaan Rokok Bagi Negara

Rokok boleh saja dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat yang telah terpengaruh oleh kampanye pengendalian tembakau. Namun bagi pemerintah dan masyarakat lainnya, rokok memiliki keistimewaan yang tak bisa lagi dibantahkan. Keistimewaan tersebutlah yang sampai hari ini rokok beserta aktivitas merokoknya masih dianggap legal, bahkan dilindungi oleh Undang-Undang.

Bagi masyarakat Indonesia, rokok yang memiliki keistimewaan tersebut adalah kretek yang merupakan bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Selain tentunya manfaat sosial-budaya-ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan keistimewaan rokok bagi negara, sudah sejak dahulu sama-sama diketahui sebagai sektor strategis tulang punggung negara dalam hal pendapatan negara yang sangat besar. Berikut adalah alasan rokok menjadi istimewa bagi negara :

1. Pendapatan Negara dari Sektor Rokok Besar

Perlu diketahui bahwa pendapatan negara dari sektor rokok didapat dari sektor pajak dan bea cukai. Disana terdapat pungutan negara dari Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD). Belum lagi dari hasil ekspor dan bea masuk sektor rokok yang nilainya juga besar.

Dan ketika berbicara pendapatan negara dari sektor rokok, selama bertahun-tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena memang negara menargetkannya naik, juga karena sektor rokok yang paling realistis dan konsisten menyumbang untuk pendapatan negara. Bahkan meskipun regulasinya banyak yang merugikan industri rokok karena alasan kesehatan, namun berbicara angka yang disetor dari sektor rokok tahun ke tahunnya selalu diandalkan negara untuk menyelamatkan kas negara.

Pada 2015 dan 2016 misalnya, pendapatan negara hanya dari cukai rokok saja sudah sangat besar. Bahkan jika boleh dibandingkan dengan sektor strategis lainnya, rokok selalu menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara.

Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin pernah mengatakan, industri rokok merupakan salah satu industri penyumbang pendapatan negara terbesar. Bahkan, jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi (migas), devisa negara dari industri rokok jauh lebih besar.

Terakhir pada 2016 lalu, pendapatan negara hanya dari cukai rokok saja sebesar Rp 137 Triliun (Seratus Tiga Puluh Tujuh Triliun Rupiah). Dari pajak pertambahan nilai berdasarkan golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) jumlahnya hampir Rp 20 Triliun (Dua Puluh Triliun Rupiah). Belum lagi jika dihitung dari golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, dan Hasil Tembakau lainnya.

Jika pendapatan negara dari tax amnesty  yang dimulai dari Juli 2016 hingga akhir Maret 2017 realisasinya hanya sebesar Rp 127 Triliun, itupun dengan setengah mati pemerintah menggenjot warga negaranya untuk mendaftar tax amnesty. Dibandingkan dengan setoran sektor rokok, pemerintah tak repot-repot untuk mendapatkan setoran yang lebih besar dari hasil tax amnesty. Hanya menargetkan lebih besar, dan simsalabim sektor rokok dengan konsisten menyelamatkan pendapatan negara.

2. Sektor Rokok Dikuasai oleh Negara

Seringkali kita lupa bahwa industri rokok sebenarnya adalah industri yang dikuasai oleh negara. Walaupun bukan dalam artian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebenarnya. Tapi jika kita jeli melihat skema yang berjalan di sektor rokok, maka asumsi bahwa sektor rokok dikuasai oleh negara tidak dapat dipungkiri. Lihat saja dari komponen pungutan negara terhadap rokok, berdasarkan Kepala Sub Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, bahwa satu batang rokok sekitar 70% sudah diberikan kepada negara.

Jadi ketika perokok membeli sebatang rokok terdapat komponen Cukai, PPN, dan PDRD yang menjadi pendapatan negara. Adapun persentase dari setiap komponen tersebut pada tahun ini, yakni  57 persen untuk cukai rokok berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, PPN sebesar 9,1 persen, dan PDRD sebesar 10 persen.

Dari besarnya persentase negara mengambil keuntungan dari sebatang rokok tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa sektor rokok sejatinya dikuasai oleh negara. Sehingga meski secara kepemilikan sektor rokok dimiliki oleh swasta, tapi pada praktek penguasaan keuntungannya dikuasai lebih besar oleh negara.

Jika lagi-lagi kita cermat menghitung harga sebungkus rokok tanpa pungutan negara yang begitu besar, harga jual rokok sangatlah murah. Menjadi mahal karena pungutan negara yang sangat besar di dalamnya. Jika tidak percaya, cobalah anda buktikan dengan membeli rokok illegal. Bandingkan harganya yang sangat murah dengan rokok legal yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Maka jangan heran jika pemerintah selalu menyebut bahwa sektor rokok adalah sektor strategis bagi negara. Karena dibalik dari setoran sektor rokok yang sangat besar kepada negara, ternyata sektor rokok sejatinya juga dikuasai oleh negara. Bisa dikatakan juga bahwa selama ini industri rokok setingkat dengan BUMN yang nilai keuntungannya sebagian besar untuk pemasukan kas negara.

3. Menyerap Tenaga Kerja yang Besar

Satu hal lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun mengenai keistimewaan sektor rokok dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Siapapun pemerintahannya, pasti mengakui bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor rokok.

Jumlah tenaga kerja untuk industri rokok secara keseluruhan melibatkan sebanyak 6,1 juta orang. Tentunya ini adalah angka kasarnya saja yang kalau mau diteliti lebih lanjut dari hulu ke hilirnya kita pasti akan menemukan angka yang lebih besar lagi jumlahnya. Dari hulu misalnya, jumlah petani tembakau dan cengkeh saja, berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian menunjukan jumlahnya sudah hampir 3 juta Rumah Kepala Keluarga (KK).

Belum lagi berbicara di sektor pengolahannya, sirkulasi, pedagangnya, hingga pekerja advertising dan medianya. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri pun menyebutkan bahwa jumlah pekerja sektor rokok lebih dari enam juta. Dari pertanian tembakau sampai industri rokok. Distribusi dan segala macamnya. Jumlah pekerja dalam industri rokok, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga memperkirakan sekitar 6,1 juta orang pekerja di dalamnya.

Industri rokok yang juga disebut sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT) ini telah membentuk rangkaian lapisan pekerja, mulai dari perkebunan dan pengolahan tembakau sampai industri rokok. Sebagian besar pekerja terserap dalam industri kecil yang masih menggunakan tangan atau sigaret kretek tangan (SKT). Lapisan ini masih ditopang dengan pekerja dagang untuk memasarkan tembakau dan rokok baik untuk pasar domestik (domestic demand) maupun pasar ekspor.

Maka tak heran jika pemerintah selalu menegaskan apabila sektor rokok ini mati akan berdampak signifikan kepada ketenagakerjaan di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja yang besar inilah selalu menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap perbincangan terkait sektor rokok.

Dari ketiga alasan tersebutlah yang menjadikan rokok dipandang strategis dan istimewa bagi negara. Dapat kita bayangkan jika sektor rokok ini mati diakibatkan oleh kampanye pengendalian tembakau yang semakin hari makin massif, maka tiga hal keistimewaan rokok bagi negara akan hilang. Mari kita lihat apakah negara berani kehilangan tiga hal yang istimewa dari sektor rokok tersebut. Kalau berani silahkan ilegalkan rokok yang selama ini sudah seperti industri plat merah bagi negara.

*Sumber : PSMB – LT Jember

Sampahmu Tanggung Jawabmu

 

Setiap hari kita buang sampah. Tapi Sobat Jakarta pernah kepikir nggak, sampah itu ke mana?

Faktanya, hampir 90% sampah Jakarta langsung dikirim ke satu tempat: Bantargebang. Nah sekarang, tempat itu udah nggak sanggup nampung lagi.

Tapi kabar baiknya, solusinya dimulai dari rumah masing-masing. Pilah sampah dari sumber, dan kita bisa kurangi beban Bantargebang secara signifikan.

 

#dkijakarta #JagaJakarta #JakartaKotaGlobal #PilahSampah #Bantargebang

KEPALA BNN RI HADIRI SIDANG PARIPURNA DPR BERSAMA JAJARAN KABINET MERAH PUTIH

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional ke depan. Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Presiden Prabowo memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah yang difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di hadapan para peserta sidang, Presiden turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan sinergi dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Menurutnya, kerja sama antarinstansi dan dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Melalui rapat paripurna tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadiran Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menjadi simbol kuatnya koordinasi dan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional.

 

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN