Karangan Bunga Presiden Prabowo Hingga Kapolri Berjejer Di Rumah Duka Wakapolda Metro Jaya

Bojonegoro - Ayahanda Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. meninggal dunia. Sejumlah karangan bunga dari beberapa tokoh memenuhi rumah duka.

Pantauan Media Tajukonline di Jalan MH. Thamrin Mulai Dari Depan Kantor Pengadilan Agama sampai ke arah Trafigh Light SMP Negeri 1 Bojonegoro karangan bunga berdatangan dan berjajar mulai Karangan bunga datang dari pejabat hingga para kolega Pak Jenderal.

Ada karangan bunga dari Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Para Pejabat TNI, Polri Dan Dari Berbagai Perusahaan.

“Almarhum Bapak Soewarno adalah sosok Bapak yang penyayang, sederhana, dan religius, sosok yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga,” ujar Haris Selaku Tetangga.

Para Tetangga, Pejabat Dan Kolega mendoakan agar amal ibadah Bapak Soewarno diterima Allah dan Mereka berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

“Mari kita semua berdoa semoga Almarhum Bapak Soewarno Husnul Khotimah, diterima segala amal ibadahnya serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan, aamiin ya Robbal Alamin,” imbuhnya.

Hingga saat ini, sejumlah tokoh dan kerabat terus berdatangan untuk melayat ke rumah duka Di Jalan Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

*Red/Arif

Pasar minyak zaitun di Tiongkok didorong oleh Konsumen yang Berorientasi pada Kesehatan.

Meskipun minyak zaitun extra virgin (EVOO) mungkin merupakan bahan pokok dalam masakan banyak negara, terutama di Eropa selatan, penggunaannya sangat terbatas di Tiongkok . Biasanya dikaitkan dengan merek asing dan masakan sehat, EVOO jarang digunakan di dapur Tiongkok di mana minyak kedelai dan minyak rapeseed lebih umum digunakan.

Namun, "makan lebih sehat" telah menjadi tren baru di kalangan pasangan menikah dan orang berusia di atas 30 tahun di Tiongkok, yang meningkatkan penjualan minyak zaitun di Tiongkok. Meskipun popularitasnya meningkat, minyak zaitun masih sangat dianggap sebagai produk premium "gaya hidup", yang sering diberikan sebagai hadiah, dan bukan produk konsumen umum.

Terlepas dari status premium minyak zaitun di Tiongkok, konsumsi minyak zaitun extra virgin di Tiongkok terus meningkat dari 40.000 menjadi 60.000 ton menurut Chinabaogao.

China meningkatkan impor dan produksi EVOO (minyak zaitun extra virgin)

Meskipun konsumsi EVOO di Tiongkok masih tergolong kecil dibandingkan jenis minyak lainnya, popularitasnya yang meningkat telah menyebabkan kebutuhan akan pemasok baru di Tiongkok. Di antara semua produsen minyak zaitun kelas dunia, Italia berada pada posisi terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut , dengan Tunisia sebagai pesaing potensial. Peningkatan ekspor minyak zaitun Eropa ke Tiongkok ini diukur dalam peningkatan tahunan sebesar 4,1% dari tahun 2018 hingga 2019 .

Produksi dalam negeri juga meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, dari sekitar seratus perusahaan pada tahun 2000 menjadi hampir 2500 pada tahun 2018, sebagian besar berlokasi di provinsi Gansu. Kualitas minyak zaitun extra virgin (EVOO) domestik di Tiongkok juga semakin membaik baru-baru ini, bahkan sebuah minyak zaitun Tiongkok memenangkan kompetisi internasional . Kualitas sangat penting untuk produksi dalam negeri karena EVOO dianggap sebagai produk premium di Tiongkok dan merek-merek Eropa sering dianggap lebih "bergengsi".

Mampukah merek Tiongkok Olivoilà memimpin industri minyak zaitun di Tiongkok?

Sebagai pemimpin merek lokal di industri minyak zaitun di Tiongkok sejak Oktober 2017, Olivoilà mempertahankan kepemimpinannya di pasar yang sangat kompetitif ini. Menurut riset Daxue Consulting dari alat analisis penjualan online Tiongkok Maijia (卖家) dan data penjualan dari Taobao, Olivoilà memperoleh total 31 juta yuan secara online antara Desember 2017 dan Februari 2018. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari Bellina, yang memperoleh 15 juta yuan pada periode yang sama. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun setengah dari delapan perusahaan terkemuka di pasar minyak zaitun domestik adalah perusahaan Tiongkok, total tujuh dari delapan perusahaan tersebut menjual minyak zaitun (ekstra)-virgin Italia atau Spanyol, menunjukkan dominasi yang jelas dari produk minyak zaitun impor di pasar Tiongkok. Hal ini sebagian disebabkan oleh persepsi minyak zaitun impor sebagai barang berkualitas tinggi serta keterbatasan pasokan minyak zaitun domestik karena iklim yang tidak sesuai.

Dominasi impor minyak zaitun sejalan dengan tren ekonomi terkini, yang menunjukkan bahwa Tiongkok menjadi salah satu importir utama minyak zaitun di dunia. Saat ini, lebih dari 300 perusahaan internasional menjual minyak zaitun di Tiongkok, menunjukkan meningkatnya minat produsen minyak zaitun untuk mengekspor ke Tiongkok. Menurut laporan November 2017 dari [nama organisasi antar pemerintah], sebuah organisasi yang khusus bergerak di bidang industri zaitun dan minyak zaitun, impor minyak zaitun meningkat sebesar 12,8% selama tahun panen 2016-2017 (1 Oktober 2016 hingga 30 September 2017), meskipun terjadi penurunan konsumsi minyak zaitun di seluruh dunia . Tren kenaikan ini terutama berlaku untuk varietas virgin dan extra-virgin, yang mencakup 78% impor minyak zaitun domestik. Kualitas jenis minyak zaitun ini seringkali lebih tinggi daripada minyak ampas zaitun (14%) atau minyak zaitun olahan (8%), yang mendorong dominasinya di pasar minyak zaitun di Tiongkok (Dewan Zaitun Internasional – Buletin Pasar No. 107 (Juli-Agustus 2016).

Hadiah yang dianggap sebagai produk sehat.

Tidak jarang kita melihat produk minyak zaitun yang dikemas dan disimpan di bagian hadiah di supermarket Tiongkok. Meskipun saat ini bukan bagian dari kebiasaan konsumsi sehari-hari atau umum digunakan dalam masakan Tiongkok, minyak zaitun sering menjadi pilihan hadiah yang populer. Lebih dari 60% dari total penjualan minyak zaitun di Tiongkok ditujukan untuk tujuan hadiah. Secara tradisional, produk makanan impor dianggap sebagai hadiah yang bagus di Tiongkok, terutama jika produk tersebut dianggap sehat, seperti minyak zaitun.

 

Dulu Ditangkap Karena Demo '98, Kini Jadi Pimpinan Komisi III DPR! Inilah Profil Habiburokhman yang Jarang Diketahui Publik

Masa depan memang tidak ada yang tahu. Siapa sangka, pemuda yang dulu harus berhadapan dengan jeruji besi karena vokal melawan rezim Orde Baru, kini justru memegang palu pimpinan di salah satu komisi paling berkuasa di Republik Indonesia.

Ia adalah Habiburokhman, politikus kelahiran Metro, Lampung, yang resmi dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR RI periode 2024–2029. Namun, di balik jas rapi dan jabatan menterengnya sekarang, tersimpan kisah panjang perjuangan yang penuh peluh dan air mata.

Pekik Perlawanan di Jalanan Lampung

Tahun 1998 adalah saksi bisu keberanian Habiburokhman. Saat masih menyandang status mahasiswa hukum di Universitas Lampung (Unila), ia bukan tipe mahasiswa yang hanya duduk manis di ruang kelas.

Sebagai pentolan aktivis, ia berada di garis depan massa yang menuntut reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Karena sikap kritisnya yang tak bisa dibungkam, Habiburokhman sempat beberapa kali ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib. Baginya saat itu, risiko kehilangan kebebasan adalah harga yang pantas demi sebuah perubahan bangsa.

Pendekar Hukum bagi Rakyat Kecil

Setelah era Reformasi, semangat perlawanannya tidak padam, melainkan bertransformasi menjadi pembelaan hukum. Pada 2005, ia mendirikan Serikat Pengacara Rakyat (SPR).

Lewat wadah ini, Habiburokhman kerap meluncurkan gugatan Class Action melawan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Ia dikenal sebagai advokat yang tak ragu pasang badan untuk urusan publik, meski di saat bersamaan ia juga membangun karier profesional yang sukses melalui kantor hukum Habiburokhman & Co di Menteng.

Tangan Dingin di Balik Kemenangan Tokoh Besar

Karier politiknya mulai melesat sejak bergabung dengan Partai Gerindra pada 2010. Tak butuh waktu lama bagi Prabowo Subianto untuk melihat bakatnya. Habiburokhman langsung dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Bidang Advokasi.

Dunia politik Indonesia pun mencatat jejak "tangan dinginnya":

Ia adalah sosok di balik tim advokasi Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012.

Ia memimpin pergerakan hukum untuk pasangan Anies-Sandi di 2017.

Hingga akhirnya, ia menjadi tameng hukum utama bagi Prabowo Subianto dalam berbagai ajang Pilpres.

Menjadi Nakhoda Hukum dan Keamanan

Kini, gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) telah tersemat di namanya. Amanah yang ia emban pun tak main-main. Sebagai Ketua Komisi III, ia membawahi urusan Hukum, HAM, dan Keamanan.

Ia kini bermitra langsung dengan lembaga-lembaga raksasa seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga KPK. Dari seorang demonstran yang pernah diamankan petugas, kini ia menjadi sosok yang ikut menentukan arah kebijakan keamanan dan penegakan hukum di tanah air.

Kisah Habiburokhman adalah pengingat bahwa konsistensi dan pendidikan mampu membawa seseorang dari jalanan menuju puncak kekuasaan. Dari "musuh" aparat, kini menjadi mitra strategis negara.

 

 *Wikipedia

#DPRRI #KomisiIII #Aktivis98 #Reformasi98 #PolitikIndonesia

 

Simbol Keberanian Aktivis Reformasi: Kisah Yeni Rosa Damayanti, Dari Jeruji Penjara Hingga Pengasingan di Belanda.

Di era 90-an, ketika suara kritis sering kali dibungkam dengan kekerasan, muncul seorang mahasiswi yang dengan lantang menantang kekuasaan. Yeni Rosa Damayanti adalah sosok aktivis perempuan yang keberaniannya melegenda; ia tidak hanya berdemo di jalanan, tetapi berani menuntut pertanggungjawaban penguasa tertinggi negara di saat risiko yang dihadapinya adalah nyawa atau kebebasan.

Titik awal kariernya sebagai pejuang demokrasi dimulai dari bangku kuliah dan keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa. Lahir pada tahun 1968, Yeni menempuh pendidikan di Fakultas Biologi Universitas Nasional (Unas), Jakarta. Ia mengawali pengabdiannya di dunia pergerakan melalui LSM PIJAR. Namanya mengguncang publik pada tahun 1993 ketika ia dengan berani menuntut MPR untuk menyeret Soeharto ke Sidang Istimewa. Akibat keberanian yang dianggap "terlalu maju" pada zamannya itu, Yeni harus mendekam di penjara selama satu tahun.

Titik balik yang menguji keteguhan imannya terhadap demokrasi terjadi saat ia dipaksa hidup dalam pengasingan di luar negeri. Setelah bebas dari penjara, ia melanjutkan studi ke Belanda untuk mendalami Women & Development Studies. Namun, aktivitasnya yang tak henti menyuarakan reformasi membuat pemerintah Orde Baru gerah; paspornya tidak diperpanjang oleh KBRI, membuatnya terdampar sebagai pelarian politik yang tidak bisa pulang ke tanah air. Baru setelah rezim Soeharto tumbang pada Mei 1998, ia mendapatkan haknya kembali dan pulang ke Indonesia disambut sebagai pahlawan oleh rekan-rekan seperjuangannya.

Kisah Yeni Rosa Damayanti adalah pengingat bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan masa muda para aktivis. Dari seorang mahasiswi yang dipenjara karena prinsipnya, ia bertransformasi menjadi ikon perlawanan yang membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa selamanya diasingkan./Pitluk

 

Sumber: Wikipedia Bahasa Indonesia - "Yeni Rosa Damayanti"

#Aktivis98 #Reformasi #SejarahIndonesia #LSMPIJAR #PejuangDemokrasi #TokohPerempuan #InspirasiAktivis #OrdeBaru #PergerakanMahasiswa

 

DEKLARASI JAWA TIMUR BERSINAR, KOMITMEN BERSAMA PERANGI NARKOBA HINGGA PEDESAAN

Jawa Timur - BNN didukung Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Deklarasi Jawa Timur Bersinar (Bersih Narkoba), pada Jumat (13/2). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda, Surabaya, ini menjadi langkah strategis guna mempercepat terwujudnya lingkungan masyarakat yang bersih dari narkoba di wilayah Jawa Timur.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam sambutannya menyoroti pergeseran pola peredaran narkoba yang kini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga perdesaan. Namun menurutnya banyak masyarakat di perdesaan yang tidak menyadari masuknya narkoba karena informasi-informasi yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh para bandar.

“Sekarang narkoba tidak hanya di perkotaan tetapi sudah masuk ke desa-desa karena peluang di desa cukup besar, ada pertanian, pertambangan, dan lain-lain", ungkapnya.

Oleh karenanya, Ia menegaskan pentingnya aksi nyata agar deklarasi ini tidak hanya sebuah euforia seremonial. Kepala BNN RI berharap deklarasi ini bukan sekedar program ataupun slogan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan implementasi berbagai upaya konkret dalam mencegah masyarakat dari kejahatan narkoba.

“Kita jangan euforia dengan deklarasi saja, karena yang paling penting adalah langkah konkret pencegahan kepada masyarakat desa yang merupakan komunitas terdepan,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Desa terhadap program-program BNN.

Sejalan dengan Kepala BNN RI, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai benteng utama menghadapi ancaman narkoba. Ia menyebut penguatan ekonomi desa, termasuk melalui program desa ekspor, dapat mendorong kemandirian finansial masyarakat.

“Dengan kemampuan finansial yang baik, masyarakat desa tidak akan mudah tergoda dengan bisnis narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang memimpin deklarasi anti narkoba menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor dan langkah mitigatisi yang serius dalam mengatasi masalah narkoba. Ia mengingatkan bahwa menyongsong Indonesia Emas membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini.

“Mari jaga semangat menjaga desa yang bersih narkoba, karena Kita harus sehat jasmani dan rohani,” pungkasnya.

Atas dukungan dan komitmen terhadap upaya mewujudkan Indonesia Bersinar, dalam kesempatan tersebut Kepala BNN RI memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Desa PDT. Selain itu, dalam gelaran tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang lomba Desa/Kelurahan Bersinar pada Jatim Award 2025 yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Jawa Timur.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Tetap Semangat Untuk seluruh Petugas UPS Badan Air DLH DKI Jakarata! Pantang Pulang Sebelum Bersih!

Pejuang Lingkungan Hidup Melindungi Sungai dan Kali dari sampah dan Limbah.

 

#JagaJakarta #BadanAirJakarta #DLHDKIJakarta

Kemenko Polkam Menyelenggarakan Rakor Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Kerja Sama Multilateral di Bidang Pertahanan dan Keamanan

SIARAN PERS NO. 49/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Bandung - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis dalam kerja sama multilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Rakor yang digelar di Bandung, Jumat (13/2/2026) dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso.

Sejumlah isu dan permasalahan yang dibahas antara lain menyangkut kerja sama penanggulangan terorisme regional dan internasional, keamanan siber, hingga misi pemeliharaan perdamaian salah satunya Internasional Stabilization Force (ISF). Adi Winarso mengatakan, dinamika global saat ini menunjukkan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Sebagai negara yang aktif dalam diplomasi multilateral, kita memegang peran penting dalam mempromosikan keamanan dan perdamaian dunia. Kemenko Polkam, sebagai koordinator bidang Politik dan Keamanan perlu memastikan keselarasan langkah dan peran Indonesia di kancah global," tutur Adi Winarso saat membuka acara.

Melalui Rakor ini, diharapkan bisa diperoleh sejumlah hasil dalam penanganan kerja sama multilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Antara lain pembaruan informasi, identifikasi tantangan dan peluang, hingga pemetaan pertemuan-pertemuan internasional penting di tahun 2026 yang butuh perhatian khusus. Diharapkan, Rakor ini juga bisa menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi antara Kemenko Polkam dengan lembaga lain, hingga merumuskan langkah koordinasi dan kolaborasi efektif antar lembaga dalam menangani isu dan permasalahan yang tengah berkembang.

"Saya harap diskusi hari ini menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia. Sinergi antar-instansi adalah kunci agar kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam proses pembentukan norma global di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan," kata Adi Winarso.

Rakor ini menghadirkan empat narasumber yang memberikan pemaparan berdasarkan masing-masing tugas dan kapasitasnya. Sekretaris Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M Nafis, memaparkan perkembangan pertahanan nasional dan kesiapan Indonesia untuk ISF; sementara Sandiman Ahli Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dwi Kartono membahas perkembangan isu kerja sama keamanan siber.

Selain itu, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dionisius Elvan Swasono memberi pemaparan terkait penanggulangan isu dan kerja sama penanggulangan terorisme regional dan internasional; serta Direktur Pembinaan Operasi di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Kolonel Untung Prayitno membahas perkembangan dan evaluasi misi pemeliharaan perdamaian.

Sejumlah perwakilan lembaga lain juga hadir sebagai peserta rakor, mulai dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga BUMN yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

*Kemenko Polkam RI/BINs

 

Selamat memperingati Hari Persatuan Farmasi Indonesia

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan farmasi Indonesia atas dedikasi dan pengabdian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Bersama, kita wujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba.

#HariPersatuanFarmasiIndonesia
Biro Humas dan Protokol BNN

 

Perkuat Koordinasi Antar Lembaga, Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembentukan PUSDALSIS

SIARAN PERS NO. 40/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Depok – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Keasdepan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga dalam mengidentifikasi permasalahan terhadap penanganan kejahatan terorisme. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan rencana pembentukan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis).

Pembentukan Pusdalsis ini merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan kebutuhan data dari berbagai K/L terkait dengan penanganan kejahatan terorisme, sehingga kedepannya permasalahan terorisme di Indonesia dapat diberantas dari hulu hingga hilir.

Asdep Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Adhi Satya Perkasa selaku pimpinan rapat menyampaikan akan tujuan penting dalam pembentukan pusdalsis. “Pusdalsis telah menjadi amanat undang-undang, sehingga apabila program ini telah berjalan diharapkan seluruh K/L terkait dapat memberikan kebutuhan data terkait terorisme, radikalisme dan isu lainnya. Sehingga, data yang dihimpun nantinya akan jauh lebih komprehensif dan dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam mengambil kebijakan”, tegas Adhi di Depok, (10/2/2026).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Intelijen BNPT, Bayu Wijanarko selaku narasumber pada kegiatan ini menyampaikan bahwa saat ini posisi Indonesia dalam GPI 2025, GTI 2025, dan WTI 2024 menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi relatif damai. Kendati demikian, hal ini bukan berarti Indonesia dalam sepenuhnya damai akan ancaman terorisme.

Dalam rentang tahun 2023-2025, BNPT menyampaikan terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah, penangkapan 230 orang yang tergabung, mendanai dan memberikan dukungan terhadap kelompok teroris. Selain itu, sebanyak 16 kasus terorisme dengan pendanaan sebesar Rp5 Miliar berhasil ditangani sepanjang tahun 2023-2025.

Sehubungan dengan data di atas, ancaman terorisme menjadi semakin sulit seiring dengan berkembangnya media digital. BNPT menyampaikan bahwa saat ini proses radikalisasi berlangsung jauh lebih cepat, dari yang dulunya memerlukan waktu 2-5 tahun, kini hanya membutuhkan waktu 3-6 bulan dengan target utama adalah Pemuda (18-30 tahun) dan anak-anak (10-17 tahun).

Lebih lanjut, para pelaku terorisme saat ini tidak lagi menonjolkan pendekatan yang mendesak dan menekan (hard approach), melainkan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus untuk melabuhi pemahaman (soft approach) yang dilakukan dari berbagai lini kehidupan, seperti pendidikan dan sampai pada ruang-ruang yang lebih formal.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Pusdalsis menjadi semakin kuat agar kedepannya seluruh K/L terkait dapat secara terpadu memberikan data terkait kejahatan terorisme dan radikalisme. Sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah keputusan dan kebijakan yang jauh lebih matang dan komprehensif dalam melawan kejahatan terorisme.

*Kemenko Polkam RI/BINs

 

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

JAKARTA.Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

*Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman*

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

*PWI Pokja Jakut

Kemenko Polkam Sinergikan Kebijakan Komunikasi Dengan Bakom RI

SIARAN PERS NO.35/HM.01.02/POLKAM/2/2026

Polkam, Jakarta – Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengsinergikan kebijakan komunikasi pada masyarakat dengan Badan Komunikasi (BaKom) RI.

Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (6/2/2026) dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakan, Data, dan Informasi Honi Havana, Staf Ahli Badan Komunikasi RI Kurnia Ramadhana, dan tim pengampu Kementrian Koordinator Bidang Polhukamhamimipas dari Deputi IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah.

“Kami menyambut baik kedatangan tim dari Bakom RI. Diharapkan pertemuan ini dapat menyinergikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan untuk menginformasikan kebijakan program strategis pemerintah,” jelas Honi Havana dalam pertemuan tersebut.

Dalam kegiatan ini, Deputi IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah memaparkan terkait Peraturan Presiden (Perpres) No.96 Tahun 2025, Badan Komunikasi Pemerintah merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk Presiden untuk mengarahkan komunikasi dan informasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah.

“Di Media Sosial terjadi perebutan ruang dan waktu, unsur-unsur pemerintah dan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap persatuan, keamanan bangsa dan kepentingan nasional harus turun dan bersama terlibat aktif, apabila tidak, maka sosial media akan didominasi oleh mereka yang menginginkan perpecahan dan kekisruhan bangsa Indonesia ini,” jelas Honi Havana.

Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah bertugas melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian komunikasi antar instansi, termasuk pemantauan dan evaluasi guna memastikan penyampaian informasi pemerintah berjalan efektif, selaras, dan terintegrasi.

Selanjutnya, Salah satu tugas dan fungsi utama Bakom RI berperan mengoordinasikan dan mengendalikan komunikasi kebijakan strategis pemerintah, termasuk menyusun agenda bersama, mengelola isu penting, serta menangani komunikasi krisis. Selain itu, Deputi IV juga meningkatkan kapasitas tim komunikasi kementerian dan lembaga melalui konsultasi serta pelatihan berkala guna memastikan penyampaian informasi pemerintah berjalan selaras dan efektif.

 

*Humas Kemenko Polkam RI/BINs