Resmikan Kantor Baru Kompolnas, Menko Polkam Tekankan Profesionalisme dan Integritas

SIARAN PERS NO. 151/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menghadiri acara syukuran dan peresmian pemanfaatan kantor baru Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang kini berada di Gedung Graha Sentana, Pancoran, Jakarta Selatan, guna mendukung peningkatan tugas dan pelayanan publik Kompolnas kepada masyarakat.

“Hari ini saya bersama Pak Kapolri meresmikan penggunaan kantor baru untuk Kompolnas. Yang semula Kompolnas berada di dekat Mabes Polri, sekarang pindah ke sini (Graha Sentana – Pancoran). Tujuannya supaya masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan dengan Kompolnas dapat datang dengan lebih leluasa dan tidak perlu ragu-ragu menyampaikan laporan terkait Polri,” jelas Menko Polkam kepada awak media dalam acara syukuran kantor baru Kompolnas, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menko Polkam menjelaskan, Kompolnas sebagai lembaga yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk semakin profesional, independen, dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi suatu keniscayaan.

“Dengan lokasi dan penataan ruangan yang sebaik ini, maka pelaksanaan tugas harus lebih baik dari sebelumnya. Profesionalisme dan integritas harus selalu dijunjung tinggi. Kita (Kemenko Polkam dan Kompolnas) adalah mitra kerja agar institusi Polri semakin profesional dan dicintai rakyat. Integritas jangan diragukan, jaga baik-baik itu. Kompolnas sebagai mitra untuk mengangkat citra institusi Kepolisian. Jangan pernah menyerah, bosan, dan putus asa dalam melaksanakan tugas mulia ini,” tegasnya.

Menko Polkam berharap kantor baru ini menjadi pusat kerja yang produktif dan representatif serta mampu mendukung peningkatan kinerja Kompolnas secara berkelanjutan. Kompolnas berperan strategis membantu Presiden mewujudkan keadilan dan penegakan hukum untuk melancarkan upaya pembangunan yang pada akhirnya bertujuan menyejahterakan rakyat.

“Kita menyadari bahwa tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan hukum menuntut institusi kepolisian untuk terus berbenah. Dalam konteks ini, Kompolnas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa reformasi Polri berjalan secara konsisten, profesional, dan berintegritas,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapan bahwa dengan adanya kantor baru, Kompolnas akan menjadi lebih efektif dalam memberikan saran dan masukan untuk Polri. “Tentunya dengan keberadaan gedung yang baru ini akan membuat Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri untuk memastikan institusi Polri benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,” ungkap Kapolri.

Anggota Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam juga menyampaikan bahwa peresmian ini untuk menguatkan semangat profesionalisme dan integritas. “Yang paling penting adalah semua orang mengetahui bahwa kantor Kompolnas telah pindah dan kini memiliki kantor baru, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih cepat,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri PPPA Arifat Choiri Fauzi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Jenderal Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Sekretaris Kompolnas Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, serta para pejabat tinggi dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

 

*Humas Kemenko Polkam RI 

 

Pengawal Menyeret Bung karno Karena Ada Granat Tapi Bung Karno Protes " Jangan Cepat -cepat " ( Ada granat tapi si Bung masih santai )

Agen Polisi Sudiyo masih berdiri dengan mata waspada di pintu mobil kepresidenan yang ditumpangi Bung Karno, ia sesekali memandang sekelilingnya dengan waspada lalu menatap rekannya Agen Polisi Oding Suhendar yang juga berdiri di sebelahnya. Bung Karno masih berjalan perlahan-lahan keluar area Sekolah Cikini menuju mobil setelah menghadiri undangan guru disana dimana putri Bung Karno sekolah di perguruan tersebut.

Sesaat Bung Karno masuk mobil dan terdengar aba-aba "Hormat grak!", tiba-tiba terdengar suara ledakan memekakan telinga. Sigap Sudiyo dan Oding menarik badan Presiden Soekarno dengan sedikit sentakan keras dan menyerat ke lokasi aman di sebrang sekolah Perguruan Cikini.

Diingat benar oleh Sudiyo bagaimana Bung Karno "protes" dengan berucap sambil berlari karena di seret, "Yo, jangan cepat-cepat", sambil masih melindungi bung Karno Sudiyo menjawab, “Pak, itu granat!”.

Oding Suhendar dan Sudiyo waktu terjadinya pelemparan granat sedang berdiri di kanan kiri Bung Karno dan di dekat pintu mobil Bung Karno, untuk membuka jalan dari desakan anak-anak sekolah Cikini yang sedang mengantar Bung Karno ke mobilnya di depan sekolah tersebut.

Ledakan granat pertama tepat di samping Bung Karno. Secepat kilat Sudiyo dan Oding Suhendar merangkul dan menarik Bung Karno dengan cara keras sekali dan dibawa lari dengan membungkuk meninggalkan mobil dan menyeberang Jalan Cikini menuju rumah di depan sekolah Cikini sebagai tempat penyelamatan Bung Karno.

Dibelakang mereka masih terdengar bunyi ledakan-ledakan granat disertai teriakan dan tangis anak-anak sekolah yang terluka oleh pecahan-pecahan granat tersebut. Ketika Bung Karno, Sudiyo dan Oding Suhendar sudah sampai di seberang Jalan Cikini, terus masuk ke dalam halaman rumah menuju serambi belakang rumah tersebut, untuk mencari perlindungan bagi diri pribadi Bung Karno. Sudiyo segera mengambil kursi yang ada di sekitar tempat tersebut dan diletakkan di depan lemari yang juga ada di sekitar tempat tersebut untuk dapat dipergunakan melindungi Bung Karno untuk sementara.

Selanjutnya Sudiyo memadamkan semua lampu yang ada di sekitarnya. Sudiyo kemudian menyuruh Ramelan, yang waktu itu sedang bertugas berpakaian dinas kebesaran memakai jas dan bertugas duduk di dalam mobil Presiden dalam pengawalan tersebut, untuk meneliti dan memeriksa pagar halaman rumah di bagian belakang, apakah ada kemungkinan Bung Karno dapat lewat melalui pagar halaman tersebut untuk pergi ke lain tempat yang lebih aman lagi.

Tiba-tiba Oding Suhendar sudah menggeletak di samping Bung Karno. Rupanya Oding yang sudah tidak tahan lagi karena luka-luka parah kena pecahan granat dan mengeluarkan darah terus-menerus. Oding Suhendar berkata kepada Sudiyo, "Yo, jaga Bung Karno baik-baik, saya sudah tidak tahan lagi!", sambil merobohkan badannya ke tanah. Mendengar kata-kata Oding Suhendar itu, Bung Karno berkata, "Ding, kuat-kuatkan, sebentar lagi akan mendapat bantuan.", sedang Oding mencoba menahan sakit sambil menatap sang Presiden.

Tidak lama nyonya rumah mendekati Oding Suhendar, tetapi dibentak oleh Sudiyo sambil mengacungkan laras pistolnya dan berkata, "Jangan dekat-dekat, saya tembak kamu!", maaka nyonya rumah ini berkata, "Tuan, saya menolong kawan Tuan yang pingsan itu."

Selanjutnya, nyonya tersebut mendekati Oding Suhendar dan membalut luka-lukanya dengan kain putih yang dia sobek dari kain sepereinya untuk dapat menolong Oding Suhendar yang sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Kemudian datang Ramelan dan melaporkan, bahwa pagar halaman rumah tersebut terlalu tinggi dan tidak mungkin Bung Karno dapat memanjat pagar tersebut.

Sampai kemudian Mangil Martowidjoyo datang dan melihat kemeja Sudiyo penuh dengan darah, tetapi saya tidak menemukan luka di badan Sudiyo serta tidak mengetahui darah siapa yang banyak di kemejanya itu.

Saat berhadapan dengan Mangil, Bung Karno bertanya, "Mangil. Apakah sudah datang bantuan?" lalu dijawab Mangil, "Sudah, Pak."

Bung Karno kembali bertanya, "Bagaimana anak-anak semua selamat?" dan kembali dijawab Mangil, "Semua selamat dan sudah pulang kembali ke Istana."

Mangil meminta kepada Bung Karno untuk pulang kembali ke Istana Merdeka dan Bung Karno menurut kemudian berdiri dari tempat duduknya, memegangi pundak Mangil sembari berjalan menuju mobil yang telah tersedia di Jalan Cikini. Sedan tersebut adalah sedan cadangan dalam rombongan Presiden. Setelah Bung Karno masuk ke dalam mobil dan setelah pengawal sudah siap maka Presiden terus berangkat menuju Istana Merdeka dengan kecepatan tinggi.

Peristiwa Cikini terjadi tanggal 30 November 1957, sebuah upaya pembunuhan Presiden Soekarno oleh beberapa oknum yang membuat belasan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Ajun Komisaris Polisi Mangil Martowidjoyo sendiri saat peristiwa penggranatan terhadap Presiden Soekarno di sekolah Perguruan Cikini sedang ijin tak mengawal karena mengantar anaknya sakit, namun belum selesai urusan dengan sakit sang anak, ia dikabari tentang peristiwa di Cikini maka Mangil langsung menuju lokasi kejadian.

 

Sekilas peran Para Polisi Pengawal Presiden Republik Indonesia di masa Presiden Soekarno.

Sumber buku H. Mangil Martowidjoyo

Kesaksian Tentang Bung Karno

1945 - 1967

 

Kurangi Beban TPST Bantar Gebang

Sobat Jakarta, kamu bisa ikut berkontribusi untuk Jakarta dengan pilah sampah dari rumah lho.

Dengan begitu, kamu bisa membantu TPST Bantar gebang untuk lebih mudah mengolah sampahnya. Lalu, gimana cara untuk olah sampah dari rumah dan jenis-jenis sampahnya? Simak infografik ini ya.

Yuk, mulai pilah sampah dari rumah!

#dkijakarta #JagaJakarta

 

ANAK-ANAK RAMAIKAN PADEL TOURNAMENT PIALA BERSINAR 2026, WUJUD NYATA ANANDA BERSINA

Jakarta - Anak-anak menjadi fokus utama dalam implementasi program unggulan Badan Narkotika Nasional (BNN), ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika), yang mengedepankan pembentukan karakter dan gaya hidup sehat sejak dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari pengaruh narkotika. Komitmen ini tercermin pada hari pertama gelaran Padel Tournament Piala Bersinar 2026, Jumat (1/5), yang dihelat BNN di Casa de Padel, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam turnamen ini, BNN menghadirkan Kategori Usia Dini yang terbagi dalam tiga kelas, yaitu Kelas Umur 12, Kelas Umur 14, dan Kelas Umur 16. Masing-masing kelas diikuti oleh delapan pasangan (pairing) yang tampil penuh semangat dan antusias sepanjang pertandingan.

Kehadiran anak-anak dalam kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja sama, dan sportivitas. Suasana pertandingan yang penuh keceriaan menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi media yang efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan seimbang.

Lebih dari itu, partisipasi dalam kegiatan ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dari Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) sebagai bagian dari pengembangan potensi olahraga sejak dini. Namun demikian, BNN menegaskan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah menghadirkan ruang yang aman, positif, dan menyenangkan bagi anak untuk berkembang.

Melalui pendekatan ini, BNN berharap pesan pencegahan narkotika dapat tersampaikan secara lebih efektif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan demikian, ANANDA BERSINAR tidak hanya menjadi program, tetapi juga gerakan bersama dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan bebas dari narkotika.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Kemenko Polkam Perkuat SDM Siber di Poltek SSN Guna Dongkrak Skor GCI

                                                              SIARAN PERS NO. 146/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Bogor - Kemenko Polkam RI melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber membahas peran Politeknik Sandi dan Siber Negara (Poltek SSN) sebagai institusi pendidikan kedinasan yang strategis dalam mencetak talenta unggul di bidang keamanan siber dan persandian pada (30/04/26) di Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber, Budi Eko Pratomo, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas SDM merupakan aspek fundamental dalam membangun ketahanan siber nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber yang kian kompleks.

“Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif guna memperkuat kapasitas SDM keamanan siber nasional,” ujar Budi Eko Pratomo.

Melalui diskusi, peninjauan fasilitas, serta pendalaman kurikulum dan program pendidikan, Kemenko Polkam menggali berbagai praktik terbaik sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan SDM keamanan siber, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Transformasi digital yang semakin masif menuntut kesiapan SDM yang kompeten dan adaptif untuk menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang,” tambahnya.

Melalui sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat posisi dan daya saing dalam ekosistem keamanan siber global.

*Humas Kemenko Polkam 

 

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Sistem Digital dan Literasi untuk Hadapi Disinformasi

                                                      SIARAN PERS NO. 143/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Yogyakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta dinamika anonimitas di ruang digital yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Yadi Syaiful Garyadi saat membuka “Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi Moderasi Konten Terkait Isu Disinformasi dan Ujaran Kebencian” di Yogyakarta, pada Rabu (29/4/2026).

“Pemerintah menilai pendekatan penanganan perlu bertransformasi, dari yang sebelumnya berfokus pada pemutusan akses (takedown) konten, menjadi penguatan sistem yang menekankan akuntabilitas platform digital serta peningkatan literasi masyarakat,” jelas Syaiful.

Ia menyampaikan bahwa pengendalian anonimitas menjadi salah satu fokus utama dalam menciptakan ruang digital yang lebih akuntabel.

“Kami mendorong pembatasan jumlah akun berbasis NIK serta tengah mengembangkan uji coba verifikasi biometrik yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengaturan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Muchtarul Huda, menegaskan pentingnya peningkatan akuntabilitas platform digital global.

“Platform harus tunduk pada regulasi nasional, termasuk kewajiban pemutusan akses konten secara cepat serta kehadiran perwakilan lokal agar pengambilan keputusan lebih efektif,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara terukur dengan mengedepankan pendekatan preventif. Akademisi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, menekankan pentingnya literasi digital sebagai langkah awal penanganan konten bermasalah.

“Hukum pidana merupakan ultimum remedium. Penanganan harus diawali dengan penguatan literasi digital dan mekanisme internal platform,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun peta jalan nasional penanganan disinformasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, serta menyelaraskannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru guna menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak sipil.

 

*Humas Kemenko Polkam

Penyusunan Laporan CBMs, Indonesia Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Keamanan Biologi

SIARAN PERS NO. 140/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Depok — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di bidang keamanan biologi melalui penyelesaian draf Laporan _Confidence Building Measures (CBMs)_ Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam RI, Adi Winarso, dalam rapat koordinasi Penyusunan Laporan _Confidence Building Measures (CMBS)_ Konvensi Senjata Biologis (BWC) Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). Rakor ini merupakan pertemuan lanjutan yang diharapkan menjadi tahapan akhir dari rangkaian panjang proses koordinasi lintas sektor yang telah dimulai sejak awal tahun 2026.

“Pertemuan hari ini diharapkan merupakan etape terakhir dari proses panjang yang telah kita lalui, mulai dari identifikasi isu strategis pada Februari, pendalaman aspek implementasi bersama UNODA di Bandung, hingga perumusan tata kelola nasional pada Maret lalu,” ujar Adi Winarso.

Menurutnya, seluruh rangkaian tersebut bermuara pada satu tanggung jawab utama, yakni menyelesaikan draf laporan CBMs Indonesia secara komprehensif dan akurat. Laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga menjadi instrumen diplomasi strategis yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi, tanggung jawab, serta pengendalian aktivitas biologis secara ketat.

Adi Winarso juga menyoroti bahwa sejak meratifikasi ketentuan terkait, Indonesia baru menyampaikan laporan CBMs sebanyak empat kali. Oleh karena itu, momentum penyusunan laporan tahun ini diharapkan menjadi tonggak penting untuk menghadirkan laporan yang lebih berkualitas dan mencerminkan perkembangan fasilitas serta riset biologi nasional secara utuh.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), unsur intelijen (BAIS dan BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perwakilan industri melalui Bio Farma dan para pakar dari Asosiasi Biorisk. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan kompleksitas serta pentingnya penyusunan laporan CBMs secara terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Adi Winarso menekankan pentingnya percepatan proses penyusunan. Ia mendorong seluruh peserta untuk tidak lagi berada pada tataran diskusi konseptual, melainkan langsung melakukan pengisian dan penyempurnaan formulir teknis CBMs. “Kita harus memastikan bahwa seluruh data terkait fasilitas containment, program perlindungan hayati, hingga kerja sama riset internasional telah terkonsolidasi dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri, Riando Sembiring menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam implementasi Konvensi Senjata Biologi di tingkat nasional. Hal ini mengingat pelaksanaan konvensi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam penyusunan laporan _Confidence Building Measures (CBMs)_.

"Inisiatif penyusunan dan penyampaian laporan CBMs menjadi langkah yang tepat waktu di tengah dinamika global yang semakin menuntut transparansi dan kepercayaan antarnegara. Indonesia sendiri tercatat baru empat kali menyampaikan laporan CBMs, dengan laporan terakhir pada tahun 2015," katanya.

CBMs lahir sebagai respons atas keterbatasan Konvensi Senjata Biologi yang belum memiliki mekanisme verifikasi formal. Sejak disepakati pada tahun 1987, CBMs berfungsi sebagai instrumen transparansi yang mencakup pelaporan terkait fasilitas laboratorium berisiko tinggi, program biodefense, hingga produksi vaksin.

Draf laporan CBMs Indonesia yang telah disusun, selanjutnya akan segera disampaikan kepada PBB melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa. Melalui penyusunan laporan ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan hayati global sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap tata kelola biologi nasional.

*Humas Kemenko Polkam RI

 

Kemenko Polkam Matangkan Posisi Nasional Menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) di PBB

SIARAN PERS NO. 136/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Bogor – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis untuk memfinalisasi posisi nasional dan persiapan delegasi Indonesia pada Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 5-8 Mei 2026.

Pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk mensinkronkan laporan implementasi nasional dengan strategi diplomasi yang akan diusung Indonesia di panggung global.

“Rakor hari ini adalah tahap finalisasi untuk memastikan bahwa Indonesia datang ke New York dengan satu suara yang solid. Kita harus memastikan capaian-capaian nyata Indonesia dalam melindungi pekerja migran terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National Review (VNR) dan tersampaikan secara efektif dalam sidang-sidang pleno maupun diskusi tematik,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Rakor ini menindaklanjuti rangkaian koordinasi sebelumnya yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri pada pertengahan April di Bogor dan koordinasi teknis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April lalu.

Fokus utama pembahasan mencakup enam poin strategis:

1. Finalisasi posisi runding Indonesia terhadap naskah Deklarasi Kemajuan (Progress Declaration).

2. Penyusunan elemen utama Pernyataan Nasional (National Statement).

3. Persiapan intervensi pada sesi Roundtable dan Policy Debate.

4. Kesiapan keterlibatan dalam Informal Interactive Multistakeholders Hearing.

5. Rencana penyelenggaraan Side Event mandiri oleh Pemerintah RI di New York sebagai sarana berbagi praktik terbaik (best practices) tata kelola migrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Adi menekankan kepentingan utama Indonesia adalah terus mendorong penguatan komitmen internasional dalam aspek perlindungan hak asasi migran, penurunan biaya remitansi, serta penguatan kerja sama penanganan migrasi ireguler yang aman, tertib, dan teratur sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).

“Migrasi internasional adalah isu yang multidimensi. Oleh karena itu, sinergi antara K/L seperti Kemenlu, KP2MI, Kemenaker, Kemendagri hingga unsur Polri dan kementerian teknis lainnya sangat mutlak diperlukan agar profil Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi GCM tetap terjaga,” tambah Adi.

Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya pertemuan ke-2 IMRF, khususnya membahas terkait masalah imigrasi. Pasalnya, IMRF bukan hanya forum bagi negara pengirim pekerja migran tetapi juga negara penerima imigran dan pengungsi.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing Kementerian dan Lembaga yang menangani masalah imigran turut serta memberikan pandangan serta masukan, sehingga dapat dibahas dan menghasilkan solusi bagi Indonesia dan negara penerima imigran dan pengungsi.

Pertemuan ini turut dihadiri pejabat terkait dari Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KP2MI, Kemnaker, Kemendagri, KKP, Bappenas, BRIN, Bank Indonesia, dan Mabes Polri.

 

*Kemenko Polkam RI

 

OPERASI RAHASIA KIRIM SENJATA KE PEJUANG ALZAJAIR TAHUN 1957

"Pak apakah tidak takut sangsi PBB jika ketahuan kita menyelundupkan senjata ke Aljazair?".....

Tanya Goentoer Soekarno Poetra

Lalu Bung Karno menjawab.....

"Preeet!"......Suara kentut*t yang keras 

Pada tahun 1957, Bung karno sengaja menyelundupkan senapan mesin kepada Front Nasional Pembebasan Aljazair sebagai perlengkapan persenjataan untuk melawan Prancis. Dalam proses penyelundupan, misi rahasia ini melibatkan dua kapal selam yang dipesan Indonesia dari Uni Soviet.

Seperti diketahui, pada 1949 hingga 1958, Uni Soviet memang memproduksi 236 kapal selam kelas Whiskey, yang 12 di antaranya dibuat untuk Indonesia.

Apa yang dilakukan Bung Karno itu sempat ditanyakan oleh Guntur, apakah tidak takut pada sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena melanggar hukum internasional dengan menyelundupkan senjata untuk membantu perjuangan kemerdekaan Aljazair. Atas pertanyaan itu, Bung Karno malah membalas dengan suara kentut yang besar!.

Bung Karno menyatakan, kalau PBB berani menghukumnya karena membantu negara lain lepas dari penjajahan, dia akan mengentutinya.

“Soal kemerdekaan, soal menghancurkan imperialisme, itu buatku nomor satu,” kata Bung Karno.

 

*Sumber buku Bung Karno Bapak ku, kawan ku, Guru ku karya Goentoer Soekarno Poetra

 

Komitmen BNN RI untuk meningkatkan Pemulihan Klien Narkoba

 

Komitmen BNN RI untuk meningkatkan Pemulihan Klien Narkoba:

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2026 

Memasuki tahun 2026, BNN tetap fokus untuk memberikan layanan rehabilitasi yang aman, transparan, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari–Maret 2026 yang melibatkan 1.738 responden di seluruh Indonesia, Kami bersyukur menerima umpan balik yang sangat positif, dengan hasil sebagai berikut:

Layanan Rawat Jalan: 3.66 (91.50%) dengan predikat Sangat Baik (A).

Layanan Rawat Inap: 3.76 (94.00%) dengan predikat Sangat Baik (A).

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bahwa upaya pelayanan yang Kami hadirkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan ini demi tercapainya pemulihan yang berkelanjutan.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kemenko Polkam Rumuskan Rilis dan Penguatan Tindak Lanjut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025

SIARAN PERS NO. 134/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi mekanisme pelaksanaan rilis serta rencana aksi penguatan pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menyepakati bahwa rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas melalui website resmi BPS dan kementerian/lembaga terkait secara serentak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan penyampaian hasil pengukuran IDI sekaligus menjaga koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rilis tersebut, akan dilakukan evaluasi capaian IDI bersama Tim IDI Pusat yang terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, mengingat adanya dinamika capaian IDI pada tahun 2025.

Selain itu, dalam forum rapat koordinasi tersebut juga telah dilaksanakan penyempurnaan dan harmonisasi draft Surat Keputusan Menko Polkam tentang Tim Koordinasi Pengukuran IDI Tahun Anggaran 2026–2029 guna memastikan keterpaduan, kejelasan peran antar pemangku kepentingan, serta efektivitas implementasi kebijakan ke depan.

“Rilis capaian IDI Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga," kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.

Melalui sinergitas antar kementerian/lembaga, diharapkan pengukuran dan pengawalan IDI dapat terus dioptimalkan dan selaras dengan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

*Kemenko Polkam RI