Jakarta Kurang RTH

Di balik wajah taman-taman kota yang tampak rapi dan tertata, Jakarta masih menghadapi persoalan mendasar terkait ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

Di tengah kepadatan bangunan dan aktivitas urban yang kian intens, ruang hijau yang seharusnya menjadi penyangga ekologis justru belum berfungsi optimal.

Berdasarkan hasil berbagai penelitian akademik, luas RTH di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 5,31 persen dari total wilayah.

Angka tersebut masih jauh dari amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang menetapkan minimal 30 persen RTH untuk kawasan perkotaan.

Defisit ini berdampak langsung pada fungsi taman kota, khususnya di Jakarta Pusat, yang belum mampu bekerja maksimal sebagai penyeimbang ekologis di tengah kepadatan urban yang ekstrem.

Pengamat lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai persoalan RTH di Jakarta bukan semata soal keterbatasan jumlah, melainkan juga kualitas serta orientasi perancangannya.

Banyak taman kota yang secara visual tampak hijau dan tertata, tetapi secara ekologis justru lebih menyerupai ruang keras yang didominasi beton dan perkerasan.

“Dari hasil penelitian, fungsi taman-taman kota di Jakarta sebagai penyangga ekologis masih jauh dari optimal. Banyak taman dirancang seperti ruang publik pusat kota, bukan sebagai sistem ekologis hidup,” kata Mahawan dalam kajian akademiknya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/1/2026).

Taman tampak hijau, tetapi panas

Mahawan mencontohkan hasil penelitian di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Meski kerap dipersepsikan sebagai ruang terbuka hijau baru, kawasan tersebut ternyata hanya memiliki sekitar 48 persen tutupan vegetasi. Sisanya didominasi beton dan perkerasan.

Padahal, secara ekologis, taman kota baru dapat bekerja efektif apabila 80 hingga 90 persen lahannya berupa vegetasi hidup.

Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada kenyamanan termal. Indeks kenyamanan termal di Kalijodo tercatat sebesar 30,75, yang masuk dalam kategori sangat tidak nyaman.

Artinya, ruang yang secara visual terlihat “hijau” tetap gagal menurunkan suhu dan menciptakan iklim mikro yang sehat.

“Ini menunjukkan taman tidak cukup hanya dinilai dari tampilan visual. Jika vegetasinya minim, fungsi ekologisnya juga gagal,” ujar Mahawan.

Sebaliknya, penelitian di Hutan Kota Srengseng menunjukkan hasil berbeda. Area dengan kanopi pohon yang rapat mampu menurunkan suhu udara hingga 2,44 derajat Celsius dibandingkan area sekitarnya.

Temuan tersebut menegaskan taman kota memiliki potensi besar dalam menurunkan panas perkotaan dan memperbaiki kualitas udara, asalkan dirancang sebagai ekosistem hidup, bukan sekadar ruang estetika.

Ketimpangan RTH kian terasa di Jakarta Pusat

Defisit RTH semakin terasa di Jakarta Pusat, wilayah dengan kepadatan penduduk, bangunan, dan aktivitas ekonomi tertinggi di DKI Jakarta.

Dengan keterbatasan lahan, keberadaan taman-taman kota di kawasan ini kerap menjadi satu-satunya ruang hijau yang dapat diakses warga.

Namun, menurut Mahawan, minimnya luas dan sebaran taman justru menciptakan ketimpangan ekologis antarkawasan.

Wilayah tertentu menikmati akses ruang hijau dan suhu yang lebih sejuk, sementara kawasan lain berubah menjadi kantong panas dan polusi.

“Ketika taman hanya terkonsentrasi di lokasi tertentu, ruang hijau tidak lagi berfungsi sebagai sistem penyangga kota, tetapi hanya ornamen spasial,” ujar dia.

Kota pun menjadi terfragmentasi secara ekologis. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada lingkungan fisik, tetapi juga pada kualitas hidup warga, mulai dari meningkatnya suhu udara, menurunnya kualitas udara, hingga terbatasnya ruang pemulihan psikologis.

Estetika mengalahkan fungsi ekologi

Mahawan menilai orientasi pembangunan taman di Jakarta selama ini terlalu menitikberatkan aspek estetika.

Desain taman kerap diarahkan pada keindahan visual instan dan kepentingan representasi kota, bukan pada fungsi ekologis jangka panjang.

Salah satu tesis Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia mencatat adanya pertukaran kepentingan dalam perencanaan RTH, di mana konservasi lingkungan dikorbankan demi tampilan yang menarik secara kasat mata.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan model zonasi taman dengan komposisi maksimal 20 persen zona estetika dan aktivitas, serta 80 persen zona ekologis.

Dalam analisis prioritas desain tersebut, vegetasi memperoleh bobot tertinggi, melampaui fasilitas duduk, jalur pedestrian, maupun ornamen visual.

Hal ini menegaskan bahwa inti ruang hijau bukan semata keindahan bentuk, melainkan fungsinya bagi lingkungan.

“Ketika desain tidak mengikuti prinsip ekologis, taman bisa ramai secara sosial, tetapi panas dan melelahkan secara lingkungan,” kata Mahawan.

Aktivitas sosial dan tekanan non-lingkungan

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL), parkir kendaraan, hingga kegiatan komersial kerap mewarnai taman kota.

Menurut Mahawan, aktivitas tersebut bukanlah persoalan selama dikelola melalui zonasi yang jelas. Namun, tanpa pengaturan yang tegas, aktivitas non-lingkungan berpotensi menggerus fungsi ekologis taman.

Penelitian di Hutan Kota Srengseng menunjukkan kebisingan, kepadatan, dan pergerakan kendaraan dapat menurunkan kenyamanan ekologis kawasan.

Tanah menjadi padat, daya resap air berkurang, vegetasi tersisih, dan kualitas udara lokal memburuk.

“Jika tidak dikendalikan, taman perlahan berubah menjadi ruang transaksi dan parkir, bukan lagi ruang pulih bagi manusia dan lingkungan,” ujar dia.

Agar taman tak sekadar pajangan kota

Mahawan menegaskan, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin taman benar-benar berfungsi sebagai infrastruktur ekologis, paradigma pembangunan perlu bergeser dari sekadar revitalisasi visual menuju restorasi ekologis perkotaan.

Standar vegetasi minimal 80 hingga 90 persen perlu dijadikan prasyarat dalam desain taman. Area perkerasan harus dikurangi dan digantikan dengan tanah resapan, kanopi pohon, serta vegetasi berlapis.

Indikator seperti suhu permukaan dan indeks kenyamanan termal juga perlu dijadikan tolok ukur kinerja taman, bukan semata kebersihan atau jumlah pengunjung.

Selain itu, defisit RTH Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, perlu dikejar melalui pengembangan taman-taman kecil, koridor hijau, serta jalur pejalan kaki berpohon.

“Dari sisi ilmu pengetahuan, kota yang layak huni bukanlah kota yang sekadar indah dipotret, tetapi kota yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya,” ujar Mahawan.

Kondisi taman di Jakarta Pusat

Sebelumnya, Kompas.com menelusuri sejumlah taman dan ruang terbuka hijau di Jakarta Pusat, seperti Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Situ Lembang, dan Lapangan Banteng, di tengah cuaca hujan.

Di Taman Menteng, fasilitas tampak terawat. Rumah kaca ikonik berdiri bersih, tempat sampah tematik tersedia, dan jalur pedestrian relatif aman meski licin saat hujan.

Lula (29), pekerja kantoran di kawasan Menteng, mengaku rutin singgah di taman tersebut sepulang kerja.

“Buat kami yang kerja dekat sini, taman ini bukan sekadar pajangan, tapi tempat istirahat yang benar-benar kepakai,” ujar dia.

Namun, Lula juga menyoroti minimnya bangku beratap yang membuat pengunjung enggan berlama-lama saat hujan.

Berbeda dengan Taman Menteng, Taman Suropati tampak lebih sunyi. Pepohonan besar menciptakan kesan teduh, tetapi akses yang berada di tengah lingkar jalan membuat taman ini kurang ramah bagi pengunjung dari luar kawasan.

Dimas (27), warga sekitar, menilai Taman Suropati lebih berfungsi sebagai ruang hijau ketimbang ruang rekreasi keluarga.

“Kayaknya memang difungsikan buat ruang hijau saja, bukan buat taman yang ramai,” kata dia.

Sementara itu, Lapangan Banteng tampil megah dengan monumen ikonik dan jalur pejalan kaki yang lebar. Namun, minimnya vegetasi bertajuk rapat membuat fungsi peneduh masih terbatas di sejumlah area terbuka.

Perspektif Tata Kota: Taman Masih Jadi Estetika

Pengamat tata kota M. Aziz Muslim menilai keberadaan taman dan RTH di Jakarta sejatinya memiliki urgensi ekologis dan sosial yang besar.

Ruang hijau berperan dalam menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga air tanah, serta membantu menurunkan suhu akibat pemanasan global.

Namun, Aziz mengakui distribusi dan luas taman di Jakarta masih jauh dari ideal.

“Kalau merujuk undang-undang penataan ruang, semestinya RTH itu 30 persen. Jakarta saat ini masih jauh dari angka itu,” ujarnya saat dihubungi.

Menurut Aziz, harga lahan yang mahal dan lemahnya pengawasan tata ruang membuat pemenuhan RTH menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Akibatnya, banyak taman lebih berfungsi sebagai elemen estetika ketimbang ruang publik aktif yang inklusif dan mudah diakses.

Dengan luas RTH yang baru mencapai 5,31 persen, tantangan Jakarta ke depan bukan hanya membangun taman baru, tetapi memastikan setiap jengkal ruang hijau benar-benar hidup, bekerja secara ekologis, dan memberi manfaat nyata bagi warganya.

Sumber : Kompas

 

Menko Polkam : Pentingnya Deteksi Dini Pencegahan TPPO

Jakarta - Kemenko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya memperkuat deteksi dini dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Identifikasi perlu dilakukan sejak tahap perekrutan, keberangkatan, perbatasan, hingga tempat kerja, termasuk mengantisipasi pemanfaatan kanal digital oleh jaringan pelaku.

Perkembangan modus TPPO, mulai dari pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial, hingga online scam, menuntut respons pemerintah yang semakin adaptif. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan negara memutus jaringan dan pendanaan pelaku serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Dalam Rakor Gugus Tugas PP TPPO di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (8/9/2026), Menko Polkam mendorong pembangunan basis data nasional yang interoperabel untuk mendukung koordinasi dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Rakor turut dihadiri Menko PMK Pratikno selaku Ketua II GT PP TPPO, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat sinergi penanganan TPPO secara nasional.

#KemenkoPolkam

#MenkoPolkam

 

Selamat Memperingati Hari Literasi Dunia

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, berpikir kritis, memilah informasi, dan mengambil keputusan yang tepat.
Karena dengan literasi, kita membuka jendela pengetahuan, memperluas wawasan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

#HariLiterasiDunia
#WARONDRUGSFORHUMANITY

Biro Humas dan Protokol BNN

 

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional

​Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (07/09/2026). Rapat digelar untuk mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengingat posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api yang menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat, Presiden menilai kapasitas mitigasi nasional perlu terus diperkuat, slah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran.

Terkait kebakaran hutan dan lahan, Presiden meminta jajarannya untuk beralih dari pola reaktif menuju antisipatif, salah satunya melalui perencanaan kesiapsiagaan sarana dan peralatan harus telah tersedia sebelum kejadian serta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh dan masif.

​Dalam rapat tersebut, Presiden juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak gempa Flores terus berjalan.

​Sumber: BPMI Setpres

​#KemensetnegRI

#RilisPresiden

 

Waspada Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Mari lindungi diri, keluarga, dan lingkungan terhadap abu vulkanik. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk:

- Menggunakan masker dengan benar hingga menutupi hidung, mulut, dan dagu.
- Menutup pintu, jendela, ventilasi, dan sumber masuknya udara.
- Membatasi aktivitas di luar ruangan.
- Membasahi abu dan jangan disapu kering.
- Memantau informasi dan arahan dari instansi berwenang.

Tetap waspada, jaga kesehatan, dan utamakan keselamatan.

#KemenkoPolkam 

Menko Polkam RI Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melantik dan mengambil sumpah jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi di Jakarta, (3/9/20026). Menko juga melepas Irjen Pol. (Purn.) Asep Jenal Ahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam.

Pejabat yang dilantik yakni Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam dan Brigjen Pol. Andi Muhammad Dicky Pastika Gading sebagai Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi.

Pelantikan ini turut dihadiri Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para pimpinan tinggi Kemenko Polkam, rohaniwan, dan staf Kemenko Polkam.

#KemenkoPolkam

#MenkoPolkam

 

Undercover

 Operasi penyamaran adalah alat investigasi khusus ketiga yang tercantum dalam Konvensi Kejahatan Terorganisasi. Operasi penyamaran terjadi ketika para penyelidik menyusup ke jaringan kriminal atau menyamar sebagai pelaku kejahatan untuk mengungkap aktivitas kejahatan terorganisasi. Operasi ini terjadi di banyak negara dengan berbagai jenis pengawasan. Isu-isu utama yang dihadapi oleh berbagai yurisdiksi tercantum di bawah ini:

·         Dalam kasus seperti apa dan dalam format apa operasi penyamaran diperbolehkan?

·         Apakah ada batasan pada jenis operasi penyamaran yang diperbolehkan?

·         Apa saja prasyarat untuk melakukan operasi penyamaran?

·         Apakah diperlukan otorisasi dari lembaga peradilan atau sumber independen lainnya?

·         Apakah ada pedoman untuk penggunaan petugas yang menyamar secara tepat?

Di sebagian besar yurisdiksi, petugas yang menyamar tidak diizinkan untuk mendorong tersangka melakukan kejahatan yang biasanya tidak akan mereka lakukan, baik sebagai agen provokator atau melalui jebakan (yaitu situasi di mana seorang agen atau pejabat mencetuskan ide kejahatan dan membujuk terdakwa untuk melakukannya; di beberapa yurisdiksi, hal ini digunakan sebagai pembelaan terhadap tuduhan pidana). Peran mereka biasanya adalah untuk menjadi bagian dari suatu kelompok kriminal yang sudah ada. Yurisdiksi berbeda-beda dalam hal pembatasan yang mereka terapkan pada operasi penyamaran, dengan sebagian besar hanya berfokus pada pelarangan agen yang menyamar untuk memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan melakukan kejahatan itu sendiri.

Investigasi penyamaran jarang digunakan, lebih jarang daripada yang diperkirakan, karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke organisasi kriminal, dan bahaya bagi petugas yang menyamar jika identitasnya terungkap (Kowalczyk dan Sharps, 2017; Schmidt, 2009). Meskipun demikian, telah banyak kasus penting yang dikembangkan oleh agen penyamaran yang pekerjaannya menghasilkan banyak hukuman, sambil berhasil mempertahankan identitas penyamarannya tanpa terungkap (Cowan dan Century, 2003; Garcia dan Levin, 2009; Pistone, 1989; Wansley dengan Stowers, 1989).

Bahaya operasi penyamaran Bahaya bagi agen yang menyamar sangat jelas, karena mereka adalah orang terakhir yang mengetahui kapan penyamaran mereka terbongkar, sehingga cedera serius atau kematian sulit diprediksi. Di Kota New York, hampir 200 petugas yang menyamar (dua pertiga dari seluruh pasukan penyamaran New York) dipindahkan ke tugas yang kurang berbahaya, menyusul pembunuhan dua detektif yang menyamar dan keluhan mengenai bahaya, peralatan yang ketinggalan zaman, dan dukungan yang tidak memadai bagi petugas yang terlibat dalam operasi penyamaran. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya bagi petugas yang menyamar terletak pada status mereka yang tidak pasti di mata para penjahat dan polisi lainnya (McPhee, 2003; Schmidt, 2009).

Salah satu risiko yang disoroti oleh sebuah studi tentang topik ini adalah bahwa agen yang dipilih untuk tugas penyamaran cenderung merupakan petugas yang baru direkrut dan tidak berpengalaman, dan pengawasan terhadap agen-agen ini di lapangan mungkin tidak memadai. Wawancara dengan agen penyamaran menunjukkan bahwa agen-agen ini terkadang terpapar bahaya besar tanpa pengarahan atau persiapan yang memadai. Efektivitas dan konsekuensi operasi penyamaran memerlukan evaluasi sistematis. Dengan cara ini, biayanya - dengan kata lain waktu yang diinvestasikan, risiko bagi petugas, dan biaya finansial - dapat dinilai terhadap dampaknya pada operasi kejahatan terorganisir (Love, Vinson, Tolsma, Kaufmann, 2008; Marx, 1982; Miller, 1987).

Operasi jebakan adalah operasi penegakan hukum yang menipu yang dirancang untuk menangkap seseorang yang melakukan kejahatan. Operasi ini melibatkan lebih banyak petugas, dan umumnya merupakan investigasi jangka panjang dan mahal. Operasi ini melibatkan "kedok" yang menipu untuk kegiatan kriminal seperti pedagang barang curian, pedagang senjata, atau pencuci uang yang dirancang untuk menangkap mereka yang melakukan kejahatan. Operasi jebakan biasanya dirancang untuk menyusup ke pasar kriminal, tetapi ini membutuhkan banyak petugas yang menyamar dalam jangka waktu yang lama. Operasi jebakan yang berhasil dapat mengganggu seluruh pasar kriminal.

Penyamaran Sengaja Diungkapkan

Membuka kedok penyamaran seorang agen rahasia kadang sangat diperlukan ( Ian Fleming : James Bond ), mengapa hal ini perlu diungkapkan, saat kita menemui target yang memiliki kemampuan atau intelijen yang tinggi pihak lawan akan berpikir semakin pihak agen rahasia menutupi semakin pihak lawan akan memberikan informasi palsu. Membuka kedok penyamaran dapat dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, disaat itulah agen rahasia baru akan masuk dana agen rahasia yang sudah membuka penyamarannya dapat mengintimidasi secara psikologi dengan membeberkan kekuatan kita kepada pihak lawan melalui kaki tangannya. Serangan psikis ini akan membuat kelompok lawan terpecah.

 

*UNDODC

Saat Sang Mahapatih Menerima Kesalahan

 

Karier cemerlang, pandangan hidup hanya untuk kebesaran Majapahit bahkan untuk tujuan tersebut Sang Mahapatih Gajahmada melakukan apa yang ia pikir terbaik bagi kerajaan Majapahit namun apa nyana malah perbuatan nya membuat sang Mahapatih terpuruk dan jatuh dalam kesalahan fatal bagi Sang Raja Hayam Wuruk.

Peristiwa Bubat atau perang Bubat adalah sebuah pil' pahit bagi Sang Mahapatih ini. Dalam peristiwa ini, karir dan kehormatan dirinya hancur walau hampir seluruh hidup dan pengabdian Gajah Mada untuk Majapahit. Namun hanya satu kesalahan' fatal yang mungkin maksud Gajah Mada baik untuk kejayaan Majapahit namun sejarah mencatat perbuatan Gajah Mada malah membuat sebuah persekutuan besar antara kerajaan ujung Barat dan ujung Timur pulau Jawa nyaris terjadi malah berujung gagal.

Pada tahun 1357, Maharaja dan rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Majapahit dalam rangka merayakan pernikahan putri kerajaan Sunda dengan Raja Majapahit yakni Prabu Hayam Wuruk.

Sebuah peristiwa yang tak lazim saat itu karena mempelai wanita harus datang kepada pihak pria. Namun raja Sunda yakni Linggabuana sudah menyetujui bahwasanya pernikahan akan diselenggarakan di Majapahit.

Sesampainya di wilayah Jawa Timur, Raja beserta rombongan dari Sunda membuka tenda di lapangan Bubat yang masih wilayah Majapahit, namun mereka tak menemukan adanya penyambutan apapun dari tuan rumah seperti layaknya tamu agung dari jauh.

Sedang dipihak Majapahit sendiri, sejatinya perkawinan ini ditolak salah satunya oleh Mahapatih Gajah Mada.

Dalam sumber serat Pararaton, menjelaskan bahwa Gajah Mada menolak diadakannya upacara perkawinan yang meriah. Sebaliknya, putri Sunda harus dijadikan persembahan untuk Prabu Hayam Wuruk untuk diperistri.

Pihak kerajaan Sunda mendengar hal tersebut menjadi murka maka mereka menolak dan lebih baik menggagalkan perkawinan tersebut. Bagi kerajaan Sunda ini merendahkan dan menghina kerajaan mereka.

Namun sebelum mereka kembali ke Barat, Gajah Mada dan pasukannya terlebih dulu menyerang rombongan tersebut di lapangan Bubat.

Walau memiliki kekuatan yang tak sebanding dengan pasukan Gajah Mada, rombongan Raja Sunda tetap melawan demi harga diri dan nama baik Sunda maka terjadilah apa yang kita kenal sebagai perang Bubat.

Mendengar penghinaan itu, Prabu Linggabuana menolak dan rela berperang untuk mempertahankan harkat dan martabat Sunda, hingga akhirnya meletus perang di lapangan Bubat, Majapahit. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Bubat.

Semua rombongan dari kerajaan Sunda termasuk sang Raja Prabu Linggabuana tewas, sedang sang Putri Dyah Pitaloka yang akan dinikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk melakukan bela pati' demi harga diri.

Kegagalan Hayam Wuruk untuk mempersunting putri Sunda, yang dimulai dari tindakan Gajah Mada, membuat hubungan kedua tokoh Raja dan Mahapatih ini renggang.

Gajah Mada, mahapatih yang paling disegani selanjutnya malah dianggap sebagai dalang gagalnya pernikahan dan cinta Hayam Wuruk dan orang yang paling dipersalahkan pasca peperangan Bubat tersebut.

Raja Hayam Wuruk yang sangat terpukul atas kejadian tersebut, mempertanyakan strategi Mahapatih Gajah Mada. Beberapa pejabat istana bahkan mengusulkan agar Gajah Mada ditangkap.

Gajah Mada meminta maaf pada sang Raja yang ia dulu jaga dengan nyawa sendiri dan siap menerima hukuman apapun sedang menurut beberapa serat, sang Prabu Hayam Wuruk tak bisa menyahut dan menjawab, bahkan konon Hayam Wuruk tak pernah menoleh pada Gajah Mada, orang yang dulu ia sangat hormati.

Lalu Maaf Gajah Mada kembali meminta maaf secara terbuka pada masyarakat Majapahit dalam pertemuan di Keraton Majapahit, Gajah Mada mengakui kesalahannya dan siap dihukum.

Earl Drake dalam bukunya "Gayatri Rajapatni: Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit" mengisahkan bagaimana Gajah Mada menjadi buruan di istana Majapahit setelah peristiwa Bubat. Meskipun Raja Hayam Wuruk sebenarnya tidak ingin menangkap Mahapatih Gajah Mada, namun tekanan dari beberapa pejabat membuat situasi semakin rumit.

Serat Pararaton menyebut Gajah Mada diistirahatkan selama 11 bulan dari jabatannya sebagai mahapatih Majapahit setelah peristiwa Perang Bubat.

Hingga 11 bulan kedepan, jabatan Mahapatih kosong dan politik dalam kerajaan Majapahit guncang.

Ini menjadi pukulan telak bagi Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada sendiri.

Selepas Gajah Mada tak menjadi Mahapatih, banyak kerajaan taklukkan melakukan pemberontakan dan lepas dari Majapahit.

Menurut Kitab Negarakertagama, pupuh 70:3, dikisahkan bahwa Gajah Mada yang telah berhenti dari jabatannya sebagai mahapatih, jatuh sakit sekitar tahun 1363 M. Gajah Mada dinyatakan wafat pada tahun 1364 M, tanpa takhta dan kekuasaan.

Peristiwa Perang Bubat menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit, menunjukkan bahwa bahkan seorang Mahapatih sehebat Gajah Mada pun tidak luput dari kesalahan, dan tanggung jawab harus diemban ketika kesalahan tersebut terjadi. 

Dirangkum dari berbagai sumber

*Benrus

Selamat Atas Kenaikan Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi Irjen. Pol Dekananto Eko Purwono, SIK,MH

 

Jenderal Intelijen Polri Dengan Kemampuan Weruh Sak Durunge Winarah

Jakarta - Wakapolda Metro Jaya mendapat  promosi pecah bintang, dari bintang satu (Brigjen) menjadi bintang  dua ( Irjen).

Mantan Dirintelkam Polda Jatim itu, kini berpangkat Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Rabu (2/9/2026).

Perwira tinggi Polri asal Bojonegoro, Jawa Timur ini menjabat Wakapolda Metro Jaya sejak 5 Agustus 2025, berdasarkan surat telegram rahasia bernomor ST/1764/VIII/KEP/2025.

Saat itu, jabatan Wakapolda Metro Jaya yang disandang Irjen Pol Dekananto – sapaan akrabnya, adalah menggantikan Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, yang diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Utara.

Rekam Jejak Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Irjen Pol Dekananto merupakan Jenderal Polisi Bintang Dua yang berpengalaman di bidang intelijen dan keamanan (Intelkam). Sebelum bertugas di ibu kota, Irjen Pol Dekananto menjabat sebagai Dirintelkam Polda Jatim.

 Salah satu terobosan dan prestasinya adalah keberhasilan memimpin pembongkaran tugu silat di Jatim untuk mencegah terjadinya bentrokan antar kelompok silat. Total ada 686 tugu silat yang dibongkar dan dialihfungsikan menjadi Tugu Pancasila. Tujuannya, adalah meredam eskalasi konflik antar perguruan pencak silat yang ada di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Keberhasilan itu, tidak lepas dari dukungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, yang sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran pada 26 Juni 2023 terkait penertiban tugu perguruan silat.

Selain itu, Irjen Dekananto juga mampu menjaga kondusifitas Jatim dan merangkul semua elemen serta menyatukan suporter bola di Jatim. Seperti mencegah meluasnya bentrokan peristiwa kanjuruhan.

 Setelah menjabat Dirintelkam Polda Jatim selama dua tahun, Irjen Pol Dekananto bertugas sebagai Dirintelkam Polda Metro Jaya tahun 2024. Saat menjabat Dirintelkam Polda Metro Jaya, Irjen Dekananto sukses menjaga dan mengelola situasi keamanan yang kondusif di Jakarta. 

Belum genap setahun menjadi Dirintelkam Polda Metro Jaya, kemudian Irjen Pol Dekananto diangkat sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri menggantikan Brigjend Pol Deddy Kusuma Bakti tahun 2025. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu pejabat kunci dalam struktur intelijen keamanan nasional.

Setahun menduduki posisi Direktur Politik Baintelkam Polri, Irjen Dekananto dilantik sebagai Wakapolda Metro Jaya pada Agustus 2025. Jabatan Wakapolda Metro Jaya memiliki peran strategis membantu tugas Kapolda Metro Jaya.

Salah satu programnya adalah Jaga Jakarta On The Spot. Program Jaga Jakarta On The Spot menjadi salah satu upaya Polda Metro Jaya untuk hadir langsung di tengah masyarakat.

 "Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, TNI, dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan," ujarnya belum lama ini.

Baru tujuh bulan menjabat Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penghargaan diberikan karena dinilai sebagai salah satu tokoh pendukung utama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.  

*Red/TB 

 

UNGKAP 800 KILOGRAM KETAMINE HCL, BNN DORONG KETAMIN MASUK GOLONGAN NARKOTIKA

SIARAN PERS

Jakarta ( 1/9 )- Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim gabungan Polda Kepulauan Riau, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan penyelidikan terhadap aktivitas kapal yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika.

Salah satu kapal yang menjadi bagian dari pengembangan adalah Fuchangxing I. Pada 24 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan sekitar 800 kilogram barang yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi mengandung Ketamine HCl. Barang tersebut ditemukan di bagian buritan kapal dan dikemas dalam 40 karung. Tim gabungan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan serta status hukum barang bukti tersebut.

Selain temuan ketamin pada kapal Fuchangxing I, pengembangan kasus juga mengungkap dugaan keterkaitan dengan kapal MV Ashley. Tim gabungan telah mengamankan MV Ashley pada 25 Agustus 2026. Kapal tersebut selanjutnya dalam perjalanan menuju Dermaga Bea dan Cukai Batam, Tanjung Uncang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dokumen kapal, alat komunikasi, catatan perjalanan, serta bagian-bagian kapal yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan narkotika dan barang bukti lainnya.

Pemeriksaan terhadap Fuchangxing I dan MV Ashley dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran gelap narkotika internasional, termasuk hubungan antara kedua kapal serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Ditemukannya 800 kg ketamin ini menjadi alarm serius BNN menyusul maraknya peredaran ketamin lewat modus baru. Sepanjang tahun 2026, BNN telah menguji 1.434 sampel cairan vape, di mana 1.420 sampel (99%) di antaranya positif mengandung narkotika, termasuk ketamin.

Temuan pada sejumlah sampel cairan vape menunjukkan bahwa perangkat vape telah dimanfaatkan sebagai salah satu media dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Modus ini semakin berkembang dengan ditemukannya ketamin dalam bentuk cair pada cartridge vape, termasuk yang dicampur dengan zat narkotika lainnya.

Rangkaian temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan kebijakan terhadap ketamin, termasuk mendorong agar ketamin dapat masuk dalam penggolongan narkotika sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ketamin.

Temuan laboratorium kami yang menunjukkan 99% dari ribuan sampel cairan vape positif mengandung narkotika, termasuk ketamin, adalah ancaman nyata bagi generasi bangsa yang harus kita hadapi bersama secara tegas.

Oleh karena itu, BNN secara tegas mendesak agar ketamin segera dimasukkan ke dalam golongan narkotika dalam sistem hukum nasional kita. Celah regulasi ini selama kerap dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengelabui penegak hukum.

Dengan penggolongan yang tegas sebagai narkotika, kita memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memberantas peredaran gelapnya, menutup ruang gerak sindikat, dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apa pun."

BNN bersama tim gabungan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan, menelusuri jalur distribusi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat. Seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN