Dirgahayu TNI Ke - 81

 

Presiden Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat sebagai Kapolri dan Wakapolri

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/10/2026).

Pelantikan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan 97/POLRI Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Suyudi turut mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Suyudi akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Sumber: BPMI Setpres

 

Selamat atas dilantiknya Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.

Selamat atas dilantiknya Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.

Semoga amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta senantiasa diberikan kelancaran dalam memperkuat koordinasi di bidang politik dan keamanan demi menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil dan makmur.

 

Selamat Hari Kesaktian Pancasila

 

Anggota Koramil Mngamankan Pasukan Banteng Raider Tanpa Tembakan Setelah Peristiwa G 30 S/PKI

Kisah Pensiunan Peltu Adi Somad saat mengamankan anggota Banteng Raiders yang terlibat gerakan di Tambun Bekasi.

4 Oktober 1965//

Pelda Edi Somad baru saja tiba di kantor Koramil Tambun pagi itu, sepeda baru saja ia sandarkan belum sempat ia menuju ruang kerja.

"Pak, coba di cek di dekat sawah itu ada pasukan ga Jelas!...anggota terima laporan tadi pagi!", itu suara Komandan Koramil Tambun yang tiba tiba berdiri didepan pak Edi Somad muda.

"Siap pak..segera kerjakan!"

Keluar kembali lah pak Edi Somad menuju sebrang kantor Koramil.

Ya sebrang Koramil Tambun memang perkampungan penduduk yang masih di kelilingi sawah dan kebun. Pelda Edi Somad menggoes sepeda dinasnya dengan tanya berkecamuk....

"Pasukan apa? ada apa ko pasukan ada di sana?...pasukan mana itu?".

Pertanyaan yang ada di Kepala Edi Somad itu terus saja ada di kepala veteran pertempuran 45 ini.

Sampai tiba di lokasi dekat kampung....

"Angkat tangan!...turun kan senjata!", terdengar suara bentakan dari sekeliling Edi Somad yang masih mengayuh sepeda dinasnya.

Pak Edi Somad baru sadar ia di kepung ratusan pasukan berbaju loreng dengan senjata otamatis!

Tanpa pikir panjang pak Edi menurut perintah pasukan itu, saat itu memang pak Edi Somad hanya membawa senjata Laras panjang model lama.

Saat dilihatnya pasukan itu berjumlah ratusan dengan senjata lengkap namun terlihat oleh pak Edi Somad bahwa mereka kelelahan yang sangat tampak dari muka dan pakaian mereka yg lusuh.

Saat itu pak Edi bicara dari hati ke hati dengan para pasukan itu.

"Bapak bapak, kita sama sama prajurit bawahan, saya tahu bapak semua lelah dan belum makan, bagaimana kalo kita ke markas Koramil dulu nanti di sana kita sediakan makan dan tempat bapak bapak beristirahat", sembari membujuk m Edi Somad berujar ke pada pasukan. Tak ia kenal ini walau dalam hati pak Edi menghitung jika melawanpun percuma.

"Lah personil Koramil Tambun berapa sih terus senjata kita cuma karaben tua...mereka punya AK dan ada yg bawa bazoka..hahahaha", ujar pak Edi Somad pada saya....

Maka setelah di bujuk dan di yakinkan pasukan yang hampir berjumlah 600 orang itu mau datang ke kantor Koramil Tambun yang saat itu adalah gedung tua bekas Tuan Tanah Cina. Saat ini gedung Koramil Tambun itu dikenal sebagai gedung Juang Tambun.

Dan mujurnya lagi pasukan yang saat itu pak Edi Somad tak tahu pasukan apa, mereka mau menyerahkan senjata mereka dan di kumpulkan jadi satu lali di taruh dalam satu ruangan yang di kunci.

Saat pasukan yang belakangan di ketahui adalah pasukan Yon 454 dari Jawa Tengah ini sudah kumpul di Koramil maka anggota Koramil Tambun membantu menyiapkan makan dan tempat tidur buat mereka.

"Komandan nyuruh saya cari Beras, minyak atau lauk pauk dari pasar Tambun dan yang masak penduduk sekitar Koramil, rokok kita kumpulin dari pedagang buat pasukan itu", tutur pak Edi Somad lagi.

Sampai bis penjemput dari Kodam V datang untuk membawa pasukan ini ke Jakarta.

Jadi dengan demikian sangat besar jasa personil Koramil Tambun yang bisa "mengamankan" pasukan Benteng Raiders tanpa melepas tembakan sama sekali.

Seperti di kisahkan almarhum Pelda. Anumerta Edi Somad pada saya tahun 2018 silam

*Benrus

 

Pemerintah Akan Tindak Tegas Kejahatan Karhutla

Jakarta - Pemerintah melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap karhutla dilakukan secara tegas, cepat dan terpadu. Hingga saat ini, Bareskrim Polri menyatakan terdapat 245 laporan polisi, 96 korporasi yang diproses, dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanganan tidak hanya menyasar pelaku pelanggaran di lapangan, tetapi juga korporasi pengelola lahan. (29/9)

Karo Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, agar proses hukum dilakukan secara tegas, cepat, dan tidak berlarut-larut. Kebakaran yang berulang di lokasi yang sama harus didalami untuk memastikan pertanggungjawaban perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dilakukan secara berlapis melalui instrumen pidana, perdata, dan sanksi administratif guna memberikan efek jera dan mencegah karhutla berulang.

Dari sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan memproses 46 subjek hukum secara pidana di 10 provinsi dan menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 subjek hukum. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengawasi dan menyegel 57 badan usaha yang terkait dengan sekitar 34.636 hektare lahan terbakar. ATR/BPN berkomitmen melakukan verifikasi terhadap konsesi dan area terbakar sebagai dasar penerapan sanksi administratif terhadap HGU sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus mengoptimalkan pemadaman, mitigasi dampak, dan penegakan hukum terpadu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan karhutla dapat ditangani secara efektif, masyarakat terlindungi, serta pelanggaran pembakaran hutan dan lahan dapat dicegah agar tidak kembali terjadi.

 

#KemenkoPolkam

#DeskKarhutla

Sebagai bentuk transparansi kinerja, Kemenko Polkam mengumumkan Laporan Pagu Realisasi Belanja yang dapat dilihat secara lengkap pada link https://ppid.polkam.go.id/informasi-berkala/

Kemenko Polkam berkomitmen mendukung penanganan permasalahan di bidang politik dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas polkam, serta mendorong transformasi pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengetahui Ringkasan Program Strategis Kemenko Polkam, silakan scan barcode di atas.

#KemenkoPolkam

 

Kapolri Hadiri Ngaji Kebangsaan Di Rembang

Rembang - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri ‘Ngaji Kebangsaan’ bersama KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di i Pondok Pesantren LP3IA Narukan, Kragan, Kabupaten Rembang, Sabtu (26/9). Kegiatan tersebut diikuti secara hybrid oleh sekitar 700 peserta secara langsung, terdiri dari 300 santri dan 400 personel Polri dari sejumlah wilayah sekitar Rembang. Secara daring, kegiatan diikuti 41.449 personel Polri dari 36 Polda dan 517 Polres jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya menjaga sinergi antara ulama dan umara dalam dalam menjaga persatuan serta membangun Indonesia. “Ulama adalah ibarat lentera yang menerangi dalam kegelapan, menunjukkan jalan, sekaligus memberikan doa agar Polri senantiasa diberikan perlindungan dalam menghadapi berbagai tantangan dan bahaya, serta tetap mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” tutur Kapolri.

*Mas Polri

Presiden Prabowo Dorong Pengelolaan Gambut Berbasis Sains, Libatkan Ilmuwan hingga Masyarakat Desa

Jakartra - Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/09/2026), pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). 

"Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah," jelasnya. 

Presiden Prabowo, kata Mendiktisaintek, turut mengarahkan agar badan tersebut diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya. 

"Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal," katanya.

Dalam penanganan kebakaran, Presiden turut mendorong penguatan kembali pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan laporan hasil kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam melakukan respons awal secara cepat dan efektif. 

"Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk," lanjut Brian. 

Aspek edukasi turut menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran. Lebih lanjut, menurut Brian, Presiden meminta agar riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut Indonesia secara optimal. 

"Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik," tandasnya.

(BPMI Setpres)

BNN PERKUAT SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN NARKOBA LOMBOK TIMUR

Jakarta - Setelah sebelumnya memperkuat sinergi penanganan kawasan rawan narkoba melalui program pemberdayaan alternatif di Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) melanjutkan langkah serupa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Kerja Sinergi Stakeholder Kawasan Rawan Narkoba di Jerowaru yang digelar secara virtual dari Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (24/9), sebagai forum untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama dalam memberdayakan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Edi Swasono, menegaskan bahwa penanganan narkoba tidak cukup hanya melalui upaya penindakan, tetapi perlu diperkuat dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Rapat kerja tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Berdasarkan pemetaan BNN, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2026 memiliki 104 kawasan rawan narkoba, terdiri atas 6 kawasan berstatus bahaya dan 98 berstatus waspada. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur memiliki 13 desa/kelurahan rawan narkoba, dengan rincian 1 berstatus bahaya dan 12 berstatus waspada.

Jerowaru menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian melalui program pemberdayaan alternatif dengan mengembangkan potensi lokal sebagai kegiatan ekonomi yang legal, produktif, dan berkelanjutan. Hasil pemetaan potensi di Lombok Timur mencakup budi daya ikan air tawar, perbengkelan dan pengelasan, pengelolaan wisata mangrove, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain pengolahan hasil laut, produk pertanian, kerajinan, kuliner lokal, dan produk wisata.

Program tersebut merupakan tindak lanjut pemetaan potensi sumber daya manusia dan alam yang dilaksanakan pada Februari 2026. Tahap berikutnya diarahkan pada pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Life Skill bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja dan usaha mandiri. BNN juga mendorong penguatan pendampingan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, pemasaran produk, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan regulasi daerah terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, BNN berharap program pemberdayaan alternatif dapat berlanjut dari tahap pelatihan hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi dan komitmen bersama diharapkan mampu mendorong masyarakat Jerowaru semakin mandiri, produktif, dan sejahtera, sekaligus mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Kapal Induk Milik TNI AL Resmi Bernama KRI Sriwijaya - 100

Jakarta - Kapal induk eks Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi akhirnya tiba di Indonesia dan bersandar di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9). Kedatangan kapal yang nantinya menjadi kapal induk pertama Indonesia ini menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya TNI Angkatan Laut akan memiliki kapal dengan kemampuan mengoperasikan pesawat dan helikopter dari atas geladaknya.

Kapal tersebut sebelumnya direncanakan menggunakan nama KRI Gajah Mada. Namun, TNI AL kemudian memastikan kapal induk tersebut akan diberi nama KRI Sriwijaya. Proses serah terima sekaligus pergantian bendera dari Italia menjadi Indonesia dijadwalkan pada 24 September 2026.

Sebelum resmi menjadi KRI Sriwijaya, kapal ini masih berstatus ITS Giuseppe Garibaldi dengan nomor lambung C551. Kapal tersebut diberikan Pemerintah Italia kepada Indonesia melalui skema hibah antarpemerintah.

Kapal berangkat dari Taranto, Italia, pada 24 Agustus 2026 dan menempuh perjalanan sekitar 6.870 mil laut menuju Indonesia. Rute pelayaran melewati Terusan Suez, Laut Merah dan Samudra Hindia sebelum memasuki wilayah Indonesia melalui ALKI I. Saat tiba di perairan Indonesia, kapal dikawal oleh dua kapal perang TNI AL, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.

Lantas, seperti apa spesifikasi kapal induk yang akan menjadi bagian dari armada TNI AL tersebut?

Dibangun sejak akhir 1970-an

Giuseppe Garibaldi merupakan kapal perang yang dibangun Italia di galangan Cantieri Navali di Monfalcone. Pembangunannya dimulai pada 20 Februari 1978 dan kapal diluncurkan pada 4 Juni 1983.

Kapal ini memiliki panjang 180,2 meter. Lebarnya mencapai 23,4 meter pada garis air dan 30,4 meter pada bagian dek penerbangan. Sementara itu, panjang dek penerbangannya mencapai 173,8 meter.

Untuk perpindahan atau displacement, Giuseppe Garibaldi tercatat sekitar 13.850 ton. Kapal memiliki sarat air 6,7 meter. Data tersebut berasal dari spesifikasi resmi Angkatan Laut Italia.

Dengan ukuran tersebut, kapal ini tergolong cukup besar untuk menjalankan berbagai misi di laut, mulai dari operasi militer hingga misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Menggunakan empat turbin gas

Untuk bergerak, kapal menggunakan sistem Combined Gas and Gas (COGAG) dengan empat turbin gas FIAT/GE LM-2500.

Keempat turbin tersebut menghasilkan tenaga sekitar 60.400 kilowatt atau hampir 81 ribu tenaga kuda. Sistem penggeraknya terhubung ke dua poros dengan baling-baling fixed pitch.

Dengan mesin tersebut, kapal dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 30 knot atau sekitar 56 kilometer per jam.

Sementara untuk daya jelajah, Giuseppe Garibaldi memiliki jangkauan sekitar 7.000 mil laut.

Bisa membawa pesawat dan helikopter

Bagian yang paling menarik dari kapal ini tentu saja adalah kemampuan membawa wahana udara.

Menurut data resmi Marina Militare Italia, Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mengoperasikan sejumlah helikopter, seperti EH101, SH90A dan AB212. Kapal tersebut juga sebelumnya mampu mengoperasikan pesawat tempur STOVL AV-8B Plus Harrier II.

Konfigurasi air wing dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi. Data resmi Italia mencatat kapasitas sekitar 18 hingga 20 pesawat, tergantung jenis dan konfigurasi wahana yang dibawa.

Namun, setelah berada di Indonesia, pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kapal tersebut dapat dioptimalkan untuk Operasi Militer Selain Perang atau OMSP, terutama dalam penanggulangan bencana alam dan distribusi logistik ke wilayah terpencil.

Saat meninjau kapal pada 18 September, Menhan juga melihat langsung kemampuan flight deck yang dapat mendukung mobilitas udara dan memungkinkan empat helikopter melakukan lepas landas secara bersamaan dengan memanfaatkan fitur ski-jump.

Punya sistem persenjataan

Sebagai kapal perang, Giuseppe Garibaldi tidak hanya mengandalkan wahana udara yang dibawanya.

Data Marina Militare mencatat kapal tersebut dilengkapi satu peluncur delapan sel untuk rudal antipesawat Aspide. Selain itu, terdapat tiga sistem senjata DARDO yang menggunakan meriam Breda 40/70.

Kapal juga dilengkapi sistem pertahanan aktif dan pasif untuk menghadapi berbagai ancaman.

Meski begitu, nantinya kapal akan menjalani pembenahan fisik dan mesin agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI AL. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan proses tersebut dilakukan setelah kapal berada di Indonesia.

Mampu membawa ratusan personel

Dari sisi personel, Giuseppe Garibaldi dapat menampung sekitar 825 orang awak.

Jumlah tersebut mencakup personel yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal beserta sistem pendukungnya. Kapal juga memiliki fasilitas komando dan pengendalian sehingga dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam sebuah operasi.

Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan kapal dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk operasi pertahanan, tetapi juga untuk misi kemanusiaan.

Bisa menjadi kapal pendukung bencana

Menariknya, keberadaan KRI Sriwijaya nantinya tidak hanya diarahkan untuk kepentingan tempur.

Kementerian Pertahanan menyebut kapal tersebut akan dioptimalkan untuk OMSP, termasuk penanganan bencana alam dan distribusi logistik. Dengan dek penerbangan dan kapasitas angkut yang besar, kapal dapat menjadi salah satu sarana pendukung ketika terjadi bencana di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Fungsi tersebut cukup relevan bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas dan kerap menghadapi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga erupsi gunung berapi.

Dari Giuseppe Garibaldi menjadi KRI Sriwijaya

Setelah lebih dari empat dekade digunakan oleh Italia, kapal ini kini memasuki babak baru bersama Indonesia.

Kapal mulai dibangun pada 1978 dan resmi diluncurkan pada 1983. Setelah puluhan tahun digunakan Angkatan Laut Italia, kapal tersebut kemudian diberikan kepada Indonesia melalui skema hibah antarpemerintah. Komisi I DPR RI sebelumnya telah menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia.

Kapal tiba di Tanjung Priok pada 18 September 2026. Namun, hingga 21 September 2026, kapal tersebut masih dalam proses menuju status resmi sebagai KRI. Serah terima dan pergantian bendera menjadi Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 24 September, sekaligus mengukuhkan nama KRI Sriwijaya.

Dengan panjang lebih dari 180 meter, bobot sekitar 13.850 ton, kecepatan maksimum 30 knot dan kemampuan mengoperasikan berbagai jenis pesawat maupun helikopter, KRI Sriwijaya akan menjadi kapal dengan kemampuan yang berbeda dibandingkan sebagian besar kapal perang yang selama ini dioperasikan TNI AL.

Kehadirannya juga membuka babak baru bagi kemampuan TNI AL dalam menjalankan operasi di wilayah laut Indonesia, termasuk ketika kapal perang tidak hanya dituntut untuk menjaga pertahanan, tetapi juga hadir membawa bantuan saat terjadi bencana.

Sumber : Antara