Oleh : Arif Yuswandono *)
Perihal posisi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia),
apakah tetap di bawah presiden atau di bawah kementerian, kembali menjadi
perdebatan panas setelah Komisi III DPR menggelar rapat kerja yang dihadiri
kapolri dan para Kapolda seluruh Indonesia, Senin, 26 Januari 2026, kemarin.
Di tengah rapat, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Kepolisian. Tawaran
itu merujuk pada wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Khusus.
"Kemarin ada yang menyampaikan kepada saya lewat
WhatsApp, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'. Dalam hal
ini saya tegaskan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa
saya menolak polisi di bawah kementerian," ungkap Listyo Sigit.
Kapolri menjelaskan bahwa setelah Reformasi 1998 muncul
keputusan untuk memisahkan Polri dari TNI. Mandat reformasi tersebut,
melahirkan komitmen untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas,
serta mekanisme sekaligus mempersiapkan Polri menjadi polisi sipil yang
berfokus pada perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum humanis
Memang benar, jika berkaca pada luas wilayah geografis dan
jumlah penduduk Indonesia yang besar, polisi saat ini paling ideal jika tetap
berada di bawah Presiden sebagai kepala negara. Dengan demikian dalam
melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibe. Ketika
Presiden membutuhkan, Polri dapat bergerak tanpa harus ada
kementerian-kementerian yang berpotensi menimbulkan matahari kembar.
Kapolri Listyo Sigit menyampaikan alasan, jika menempatkan
Polri di bawah kementerian, akan melemahkan institusi kepolisian, termasuk juga
melemahkan negara dan presiden. Polri mengusung doktrin to serve and to
protect dengan nilai Tata Tentrem Kerta Raharja, bukan to kill and
destroy, doktrin yang membedakan karakter Polri dan TNI. Tentunya dengan kondisi
yang ada, posisi Polri akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini.
Menanggapi pernyataan Kapolri, Komisi III DPR menyatakan
tetap mendukung kedudukan Polri di bawah Presiden, bukan kementerian. Komisi
III juga menegaskan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan DPR.
Selain keputusan itu, ada tujuh poin lain yang masuk dalam
rekomendasi Komisi III DPR. Di antaranya, soal penugasan anggota Polri untuk
menduduki jabatan di luar struktur organisasi dilakukan berdasarkan peraturan
kepolisian, memaksimalkan pengawasan, hingga reformasi Polri dititikberatkan
pada reformasi kultur.
Perlunya reformasi kultur di tubuh Polri disinggung oleh
anggota fraksi PDI P, Safaruddin. Komisi III DPR memiliki tim Panitia Kerja
Reformasi Polri yang mendorong agar aparat polisi semakin mencerminkan sikap
melayani masyarakat.
Wacana Yang Pasang Surut, Antara Problem Struktural atau
Kultural
Wacana seputar posisi Polri, apakah di bawah presiden atau di
bawah kementerian bersifat pasang surut dan timbul tenggelam. Sempat kembali
mencuat ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi
Polri yang dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (07/11/2025) lalu.
Berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia No 122/P Tahun 2025
tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, ada 10 pejabat yang dilantik sebagai anggota, yaitu ; Jimly
Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota; kemudian 9 pejabat sebagai anggota
antara lain ; Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi
Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, dan
Badrodin Haiti.
Komisi menerima banyak masukan dari banyak tokoh dan kelompok
masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah evaluasi posisi Polri.
Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Yusril ihza Mahendra pada Rabu, 21 Januari
2026, "Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian itu ada di bawah
kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan".
Namun ide untuk mereposisi kedudukan Polri dalam pemerintahan
masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kesimpulan akhir dari komisi.
Menurut Yusril, nantinya perubahan struktur Polri dalam pemerintahan merupakan
wewenang Presiden Prabowo bersama dengan DPR.
Pada akhir 2024, wacana posisi Polri juga muncul yang
datangnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang
banteng moncong putih ini mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah
Kementerian Dalam Negeri lantaran adanya berbagai persoalan di tubuh institusi
tersebut, khususnya menyangkut dugaan "cawe-cawe" Polri dalam pemilu
2024.
Pada 2014, Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu,
juga pernah melontarkan ide agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian
Pertahanan dan tidak lagi berada langsung di bawah Presiden.
Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan efektivitas
koordinasi dan untuk meringankan beban Presiden. Tapi, ide itu tidak pernah
ditindaklanjuti secara resmi oleh pemerintah.
Menurut Peneliti senior Centre for Strategic and International
Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, persoalannya bukan pada penempatan Polri di
bawah Presiden atau kementerian.
Selama presidennya memiliki integritas dan memegang teguh
etika publik, maka presiden tidak akan melibatkan kepolisian dalam agenda
politiknya. Dengan demikian, sebagai institusi yang profesional, Polri
semestinya fokus pada tiga tugas utamanya: memelihara keamanan, memelihara
ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, serta pelayanan publik.
Problem Polri yang selama ini menjadi kritik publik sejatinya
terletak pada reformasi kultural, bukan pada masalah struktural atau
instrumental. Banyak pengamat menilai wacana penempatan Polri di bawah
kementerian merupakan bentuk kritik atas masalah kultural di institusi
kepolisian, terkait kekerasan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kerentanan
menjadi alat politik.
Jadi, perdebatan tentang posisi Polri, apakah di bawah
Presiden atau di bawah kemneterian dipastikan tidak akan menyelesaikan akar
masalah yang terjadi akhir-akhir ini.
8 Alasan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden sebagai Kepala
Negara
Sebetulnya perdebatan seputar posisi Polri sudah selesai
ketika Rapat Paripurna DPR RI, Senin (26 Januari 2026) memutuskan posisi
Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden.
Ini merupakan langkah konstitusional para pemimpin nasional di forum resmi
kenegaraan untuk menjaga kesinambungan reformasi sektor keamanan.
Hasil rapat DPR bersama Polri ini memiliki makna strategis
karena muncul dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Polri, isu rangkap
jabatan, serta relasi Polri dengan kekuasaan eksekutif. Dalam suasana politik
yang kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan elite, DPR memilih untuk
menempatkan kepastian kelembagaan Polri di atas spekulasi politik jangka
pendek.
Kita dapat pahami bahwa rapat tersebut bukan sekadar forum
teknis legislasi, melainkan arena penting komitmen pemimpin terhadap arah
politik hukum nasional terkait posisi Polri dalam arsitektur negara demokrasi.
Di tengah maraknya wacana penempatan Polri di bawah
kementerian tertentu, sikap DPR ini menunjukkan kehati-hatian agar reformasi
Polri tidak sekadar rekayasa struktural yang berpotensi melemahkan kepolisian
sipil dalam negara demokrasi.
DPR memperlihatkan kedalaman pemahaman bahwa posisi Polri
bukan semata sebagai alat penegakan hukum, tetapi sebagai pilar stabilitas
demokrasi yang harus diletakkan secara tepat dalam struktur negara.
Sikap DPR ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo
Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam satu kegiatan di
Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Juni 2023,
Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah
Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Pernyataan tersebut tidak muncul sebagai manuver politik
sesaat karena posisinya sebagai kandidat calon presiden, melainkan sebagai konsistensi
pandangan tentang desain sektor keamanan nasional. Prabowo menilai bahwa Polri
memiliki karakter dan mandat berbeda dengan kementerian teknis, sehingga
membutuhkan garis komando langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi.
Prabowo menekankan bahwa keamanan dalam negeri merupakan
tanggung jawab nasional yang tidak bisa dipersempit menjadi urusan sektoral
kementerian.
Menempatkan Polri di bawah Presiden dinilai memberikan
kejelasan komando, mencegah fragmentasi kebijakan, serta memastikan bahwa
kepolisian tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi
antarkementerian. Relasi Presiden dan Polri harus dipahami sebagai relasi
konstitusional, bukan relasi politis.
Disamping alasan diatas, setidaknya ada 8 poin yang semakin
memperkuat keputusan bahwa Polri harus tetap di bawah Presiden sebagai kepala
negara, yaitu :
1. Alasan Konstitusonal, Undang-Undang Dasar
UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): "Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum".
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran
Polri, pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada
di bawah Presiden; Kepolisian Negara
Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3. Alasan Operasional, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dasar hukum
utama yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang Polri. UU ini menegaskan fungsi
kepolisian sebagai pemelihara keamanan/ketertiban masyarakat, penegak hukum,
serta pelindung dan pelayan masyarakat, di mana Kapolri bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
4. Amanat Reformasi
98, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah
Presiden dipilih sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan kepolisian
tetap berada dalam kendali sipil tertinggi, sekaligus terpisah dari struktur
pertahanan negara yang diemban oleh TNI. Presiden sebagai pejabat sipil
pengemban mandat rakyat adalah titik temu antara kekuasaan negara dan
akuntabilitas demokratis.
5. Alasan Strategis, posisi Polri di bawah
Presiden mencerminkan kejelasan komando nasional memungkinkan respons yang
cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi krisis keamanan, mulai dari terorisme
hingga konflik sosial.
6. Alasan Profesionalisme dan Independensi,
posisi Polri di bawah Presiden akan ini menjaga karakter Polri sebagai
institusi nasional yang tidak terfragmentasi oleh kepentingan daerah atau
sektoral.
7. Akuntabilitas politik menjadi lebih tegas dan
jelas karena Presiden tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kinerja
kepolisian di hadapan DPR dan publik.
8. Alasan Hostoris, dalam sejarah perjalanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945, Polri pernah beberapa kali mengalami dinamika struktural di bawah
Presiden langsung, dalam bentuk kementerian atau di bawah Panglima ABRI. Namun
yang paling efektif, fleksibel dan sesuai tantangan kondisi saat ini adalah di
bawah Presiden sebagai Kepala Negara.
Jadi, mendukung dan mengawal agar posisi Polri tetap di bawah
Presiden adalah bentuk perjuangan konstitusional dan amanat reformasi untuk
mewjudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan berkeadilan.
*) Penulis adalah pegiat media dan pemerhati sosial politik
Dan Pimred Bhayangkara Indonesia News
