Pejuang
Lingkungan Hidup Melindungi Sungai dan Kali dari sampah dan Limbah.
#JagaJakarta
#BadanAirJakarta #DLHDKIJakarta
Menjunjung Kebenaran, Keadilan Dan Kemanusiaan
Pejuang
Lingkungan Hidup Melindungi Sungai dan Kali dari sampah dan Limbah.
#JagaJakarta
#BadanAirJakarta #DLHDKIJakarta
Polkam, Bandung - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi II
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi untuk
mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis dalam kerja sama multilateral di
bidang pertahanan dan keamanan. Rakor yang digelar di Bandung, Jumat
(13/2/2026) dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko
Polkam, Adi Winarso.
Sejumlah isu dan permasalahan
yang dibahas antara lain menyangkut kerja sama penanggulangan terorisme
regional dan internasional, keamanan siber, hingga misi pemeliharaan perdamaian
salah satunya Internasional Stabilization Force (ISF). Adi Winarso mengatakan,
dinamika global saat ini menunjukkan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius
dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Sebagai negara yang aktif
dalam diplomasi multilateral, kita memegang peran penting dalam mempromosikan
keamanan dan perdamaian dunia. Kemenko Polkam, sebagai koordinator bidang
Politik dan Keamanan perlu memastikan keselarasan langkah dan peran Indonesia
di kancah global," tutur Adi Winarso saat membuka acara.
Melalui Rakor ini, diharapkan
bisa diperoleh sejumlah hasil dalam penanganan kerja sama multilateral di
bidang pertahanan dan keamanan. Antara lain pembaruan informasi, identifikasi
tantangan dan peluang, hingga pemetaan pertemuan-pertemuan internasional
penting di tahun 2026 yang butuh perhatian khusus. Diharapkan, Rakor ini juga
bisa menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi antara Kemenko Polkam
dengan lembaga lain, hingga merumuskan langkah koordinasi dan kolaborasi
efektif antar lembaga dalam menangani isu dan permasalahan yang tengah
berkembang.
"Saya harap diskusi hari
ini menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret untuk memperkuat posisi
diplomasi Indonesia. Sinergi antar-instansi adalah kunci agar kita tidak hanya
menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam proses pembentukan norma
global di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan," kata Adi Winarso.
Rakor ini menghadirkan empat
narasumber yang memberikan pemaparan berdasarkan masing-masing tugas dan
kapasitasnya. Sekretaris Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan,
Brigjen TNI M Nafis, memaparkan perkembangan pertahanan nasional dan kesiapan
Indonesia untuk ISF; sementara Sandiman Ahli Utama Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN), Dwi Kartono membahas perkembangan isu kerja sama keamanan siber.
Selain itu, Direktur Kerja Sama
Regional dan Multilateral pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Dionisius Elvan Swasono memberi pemaparan terkait penanggulangan isu dan kerja
sama penanggulangan terorisme regional dan internasional; serta Direktur
Pembinaan Operasi di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Kolonel
Untung Prayitno membahas perkembangan dan evaluasi misi pemeliharaan
perdamaian.
Sejumlah perwakilan lembaga lain juga hadir sebagai peserta rakor, mulai dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga BUMN yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan
farmasi Indonesia atas dedikasi dan pengabdian dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Bersama, kita wujudkan pelayanan kesehatan yang
profesional, berintegritas, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Bersih
Narkoba.
#HariPersatuanFarmasiIndonesia
Biro Humas dan Protokol BNN
Polkam, Depok – Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Keasdepan
Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa melakukan koordinasi
bersama dengan Kementerian/Lembaga dalam mengidentifikasi permasalahan terhadap
penanganan kejahatan terorisme. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan rencana
pembentukan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis).
Pembentukan Pusdalsis ini
merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan kebutuhan data dari berbagai K/L
terkait dengan penanganan kejahatan terorisme, sehingga kedepannya permasalahan
terorisme di Indonesia dapat diberantas dari hulu hingga hilir.
Asdep Bidang Penanganan
Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Adhi Satya Perkasa selaku pimpinan
rapat menyampaikan akan tujuan penting dalam pembentukan pusdalsis. “Pusdalsis
telah menjadi amanat undang-undang, sehingga apabila program ini telah berjalan
diharapkan seluruh K/L terkait dapat memberikan kebutuhan data terkait
terorisme, radikalisme dan isu lainnya. Sehingga, data yang dihimpun nantinya
akan jauh lebih komprehensif dan dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat
dalam mengambil kebijakan”, tegas Adhi di Depok, (10/2/2026).
Sementara itu, Kepala
Subdirektorat Intelijen BNPT, Bayu Wijanarko selaku narasumber pada kegiatan
ini menyampaikan bahwa saat ini posisi Indonesia dalam GPI 2025, GTI 2025, dan
WTI 2024 menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi relatif damai. Kendati
demikian, hal ini bukan berarti Indonesia dalam sepenuhnya damai akan ancaman
terorisme.
Dalam rentang tahun 2023-2025,
BNPT menyampaikan terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah,
penangkapan 230 orang yang tergabung, mendanai dan memberikan dukungan terhadap
kelompok teroris. Selain itu, sebanyak 16 kasus terorisme dengan pendanaan
sebesar Rp5 Miliar berhasil ditangani sepanjang tahun 2023-2025.
Sehubungan dengan data di atas,
ancaman terorisme menjadi semakin sulit seiring dengan berkembangnya media
digital. BNPT menyampaikan bahwa saat ini proses radikalisasi berlangsung jauh
lebih cepat, dari yang dulunya memerlukan waktu 2-5 tahun, kini hanya
membutuhkan waktu 3-6 bulan dengan target utama adalah Pemuda (18-30 tahun) dan
anak-anak (10-17 tahun).
Lebih lanjut, para pelaku
terorisme saat ini tidak lagi menonjolkan pendekatan yang mendesak dan menekan
(hard approach), melainkan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus untuk
melabuhi pemahaman (soft approach) yang dilakukan dari berbagai lini kehidupan,
seperti pendidikan dan sampai pada ruang-ruang yang lebih formal.
Dengan demikian, urgensi
pembentukan Pusdalsis menjadi semakin kuat agar kedepannya seluruh K/L terkait
dapat secara terpadu memberikan data terkait kejahatan terorisme dan
radikalisme. Sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah keputusan dan kebijakan
yang jauh lebih matang dan komprehensif dalam melawan kejahatan terorisme.
*Kemenko Polkam RI/BINs
JAKARTA.Menteri Komunikasi dan Digital
(Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara
pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab
tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan
artifisial (AI).
Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema
“Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk
Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional
(HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap
menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.
Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya
disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan,
algoritma, atau efisiensi teknologi.
Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers
justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik
yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang
kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,”
ujar Meutya Hafid.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap
Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons
ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan
masa depan jurnalisme.
Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan
keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan
Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan
AI dalam karya jurnalistik.
Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia,
melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama
untuk menjamin akurasi.
Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun
2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab
atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital
dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.
”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada
manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk
menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.
*Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman*
Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang
menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital
melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan
siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS
sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.
Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi
menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap
dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh
ekosistem digital.
“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang
benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.
Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam
mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama,
sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis
bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.
Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang
konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan
menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan
kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.
Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis.
Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi
keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu
sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara
media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan
konten berbahaya.
“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang
berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,”
tegas Meutya.
Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis
Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat
memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara
proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin
aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi
data pribadi.
“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat
ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,”
pungkasnya.
*PWI Pokja Jakut
Polkam, Jakarta – Kementrian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengsinergikan
kebijakan komunikasi pada masyarakat dengan Badan Komunikasi (BaKom) RI.
Kegiatan yang dilaksanakan di
kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (6/2/2026) dipimpin oleh Kepala Biro
Hubungan Masyarakan, Data, dan Informasi Honi Havana, Staf Ahli Badan
Komunikasi RI Kurnia Ramadhana, dan tim pengampu Kementrian Koordinator Bidang
Polhukamhamimipas dari Deputi IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah.
“Kami menyambut baik kedatangan
tim dari Bakom RI. Diharapkan pertemuan ini dapat menyinergikan kebijakan
pemerintah dalam menghadapi tantangan untuk menginformasikan kebijakan program
strategis pemerintah,” jelas Honi Havana dalam pertemuan tersebut.
Dalam kegiatan ini, Deputi IV
Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah memaparkan terkait Peraturan Presiden
(Perpres) No.96 Tahun 2025, Badan Komunikasi Pemerintah merupakan lembaga
nonstruktural yang dibentuk Presiden untuk mengarahkan komunikasi dan informasi
terkait kebijakan serta program strategis pemerintah.
“Di Media Sosial terjadi
perebutan ruang dan waktu, unsur-unsur pemerintah dan elemen masyarakat yang
memiliki tanggung jawab terhadap persatuan, keamanan bangsa dan kepentingan
nasional harus turun dan bersama terlibat aktif, apabila tidak, maka sosial
media akan didominasi oleh mereka yang menginginkan perpecahan dan kekisruhan
bangsa Indonesia ini,” jelas Honi Havana.
Dalam pelaksanaannya, Deputi
Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah bertugas melakukan pembinaan,
koordinasi, dan pengendalian komunikasi antar instansi, termasuk pemantauan dan
evaluasi guna memastikan penyampaian informasi pemerintah berjalan efektif,
selaras, dan terintegrasi.
Selanjutnya, Salah satu tugas
dan fungsi utama Bakom RI berperan mengoordinasikan dan mengendalikan
komunikasi kebijakan strategis pemerintah, termasuk menyusun agenda bersama,
mengelola isu penting, serta menangani komunikasi krisis. Selain itu, Deputi IV
juga meningkatkan kapasitas tim komunikasi kementerian dan lembaga melalui
konsultasi serta pelatihan berkala guna memastikan penyampaian informasi
pemerintah berjalan selaras dan efektif.
*Humas Kemenko Polkam RI/BINs
Jakarta - Kepala BNN RI, Suyudi
Ario Seto, menghadiri kegiatan Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta
Pusat, Sabtu (7/2). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Bersatu dalam Munajat untuk
Keselamatan Bangsa”.
Acara ini juga turut dihadiri
oleh Presiden Prabowo Subianto, beserta sejumlah pejabat negara, tokoh agama,
dan pimpinan lembaga nasional, sebagai wujud dukungan terhadap peran strategis
MUI dalam menjaga persatuan, moralitas, dan kehidupan berbangsa yang harmonis.
Tercatat ada 1.453 orang
pengurus baru MUI yang dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Momentum besar ini
juga dihadiri oleh sekitar 56.000 jamaah yang berasal dari wilayah DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Banten.
Sebelum prosesi pengukuhan
dimulai, rangkaian munajat dan doa keselamatan bangsa dipimpin sejumlah ulama
dan tokoh agama, diantaranya K.H. Abdul Manan Ghani, K.H. Mahfud Assirun, Habib
Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, Habib Ahmad bin Ali Assegaf, serta Ustadz Abdul Somad.
Kehadiran Kepala BNN RI dalam
kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan tokoh
agama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk ancaman dan
peredaran gelap narkoba yang berdampak pada ketahanan moral dan sosial masyarakat.
Dalam konteks Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN
memandang peran ulama dan organisasi keagamaan sangat strategis dalam
memberikan edukasi, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai
benteng moral masyarakat dari bahaya narkoba.
Pengukuhan dan ta'aruf pengurus
MUI ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam
menjaga keselamatan umat, mempererat persatuan umat, serta membangun masyarakat
Indonesia yang sehat, berkarakter, dan berdaya tahan terhadap berbagai ancaman,
termasuk narkoba.
BINs
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
Mengawal bung Karno dan Bung
Hatta di awal Proklamasi memang unik, saat Tentara resmi belum berdiri namun
keamanan dan keselamatan Presiden Wakil Presiden diserahkan pada kesatuan
Polisi Istimewa Djakarta yang lebih di kenal sebagai Polisi Macan.
Nama resmi Satuan ini adalah
Tokumu Kosaku Tai atau Satuan Polisi Istimewa / Polisi Macan / Tiger Police dan
Manggil Martodirjo adalah salah satu anggotanya.
Saat itu Jakarta dikuasai
Tentara Inggris. Tentara Inggris melakukan patroli berkeliling Jakarta. Nah ada
kisah lucu walau nyaris terjadi baku tembak antara tentara Inggris dan pasukan
Polisi Istimewa Djakarta ini.
Di depan rumah Bung Karno tempat
di mana Proklamasi dibacakan memang tepat di sebrang Asrama Polisi Macan, ada
sebuah pohon mangga yang jarang berbuah, jika sesekali berbuah maka akan
menjadi rebutan anggota polisi di asrama itu dan biasanya buah mangga matang
itu jatuh malam hari dengan bunyi blug!, biasanya akan di cari oleh anggota
polisi yang tugas malam, lumayan buat pengisi perut.
Namun pernah gara gara mangga
jatuh ini, asrama polisi dikepung tentara Inggris!
Awalnya saat satu malam
terdengar bunyi blug! beberapa kali...mangga jatuh! Lalu beberapa anggota
Polisi Macan yang berjaga di asrama berlari menyebarang jalan menuju rumah Bung
Karno tempat pohon mangga itu berada.
Namun di saat bersamaan, malam
itu tentara Inggris sedang patroli melewati jalan pegangsaan dimana asrama
Polisi Macan berada...
Rupanya tentara Inggris melihat
gerakan beberapa orang yang berlari menyebarang jalan dengan membawa
senjata!....
Lalu dua Jeep patroli tentara
Inggris itu berhenti dan menyebar dan mengepung asrama Polisi Macan!...
Mangil dan kawan kawan kaget
saat di bangunkan dan melihat sekeliling asrama sudah di kepung tentara
Inggris, walau baru terbangun, anak anak polisi Istimewa Djakarta ini tak ada
yg takut!
Mereka juga bersiap dan menutup
jalan masuk ke asrama!... Semua anggota Polisi di asrama itu keluar dan bersiap
dengan senjata siap tembak!...
Kedua pasukan ini sudah saling
berhadapan!..keadaan tegang dan saling menunggu!....
Beberapa saat keadaan hening!
walau tak ada yg berani memulai....sampai akhirnya komandan asrama mendatangi
posisi pasukan Inggris yang mengepung mereka...
Lalu kedua komandan terlihat
berbicara dan tak lama pasukan Inggris mundur kembali ke Jeep mereka dan
meninggalkan asrama!...
Nyaris terjadi baku tembak jika
saja komandan Polisi Istimewa tak mendatangi tentara Inggris itu.
Hahahaha gara gara mangga jatuh.
Sumber buku Mangil Martowidjojo Kesaksian Tentang Bung Karno
1945-1967
Jakarta. Di saat turun langsung kegiatan bersih - bersih di
Danau Cincin Papanggo Jakarta Utara bersama jajaran Forkominda DKI Jakarta
Kapolda Metro Jaya Irjen.Pol. Asep Edi Suheri, sempat memberikan bantuan sembako
kepada warga sekitar Danau Cincin. Bantuan ini juga merupakan aksi nyata
sebagai peduli kemanusiaan dimana musim hujan dengan curah hujan yang begitu
tinggi dapat mengganggu aktifitas masyarakat sehari – hari
Menurut warga sekitar kegiatan bersih – bersih di Danau
Cincin serta adanya pembagian bantuan ini setidaknya meringankan dan membuat
wilayah Danau Cincin terlihat apik. Menurut Bang Is warga Papanggo yang
rumahnya tidak jauh dari Danau Cincin, mengatakan “ masyarakat sangat berterima kasih karena
pemerintah DKI langsung bergerak terkait sampah di wilyahnya dan ke depannya
tumpukan sampah jangan sampai ber hari - hari “./ Windu
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jayakarta Mayjen TNI Deddy Suryadi dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen.Pol Dekananto Eko Purwono juga hadir ,tetap terjun langsung mengikuti aksi bersih-bersih di kawasan Danau Cincin, Papanggo, Tanjung Priok, pada Minggu pagi 8 Februari 2026.
Meski kegiatan berlangsung di tengah hujan dan tanah yang begitu becek, keduanya turun langsung memungut sampah bersama personel TNI-Polri, petugas kebersihan, dan elemen masyarakat.
Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri. Aksi ini juga menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak, tanpa terkecuali.
Kapendam Jayakarta Mayjen TNI Deddy Suryadi menegaskan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga seluruh kawasan benar-benar bersih. Menurutnya, penanganan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga upaya mitigasi bencana. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk banjir.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sampah sangat berbahaya jika dibiarkan. Kegiatan ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar Indonesia menjadi lebih asri. Karena itu, hari ini kita laksanakan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Senada, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menambahkan bahwa kerja bakti ini akan dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan. Pihaknya bersama Pangdam dan Pemprov DKI Jakarta bahkan berencana menjadwalkan program “Jumat Bersih” secara rutin.
“Kebersihan adalah bagian dari iman. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif, bukan hanya TNI-Polri dan Pemprov. Jika lingkungan bersih, dampak bencana seperti banjir dapat diminimalisir,” tegas Kapolda.
Melalui
kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus membantu mengurangi risiko
banjir dan masalah lingkungan lainnya di wilayah Jakarta.
Pada
hari Minggu 07 Februari 2026 pukul 07.45 Wib, telah dilaksanakan Apel Jaga
Jakarta Bersih dalam rangka pembersihan sampah di Waduk Cincin Kel. Papanggo
Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara
Jumlah
: 1.407 personel, Penanggung jawab :
Dandim
0502/JU (Kolonel Inf H. Dony Gredinad,S.H.,.M.Tr.(Han),.M.I.Pol)
Adapun yang dapat dilaporkan Sbb :
1. Hadir dalam kegiatan
a.
Pangdam Jaya/Jayakarta (Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si.,)
b.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Siheri, S.I.K.,M.Si)
c.
Sekda DKI Jakarta (Uus Kuswanto, S.Sos., M.AP)
d.
Kasdam Jaya/Jayakarta (Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, M.Han., )
e.
Waka Polda Metro Jaya (Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H.)
f.
Danrem 052/Wkr Brigjen TNI Faizal Rizal, S.IP.,)
g.
Danrem 051/Wkt (Brigjen Nugraha Imam Santoso, SE,.MM.,)
h.
Para Asisten Kasdam Jaya/Jayakarta
i.
Para PJU Polda Metro Jaya
j.
Walikota Adm. Jakarta Utara (Bpk. Hendra Hidayat S.IP., M.A)
k.
Dandim 0502/JU (Kolonel Inf H. Dony Gredinad,S.H.,.M.Tr.(Han),.M.I.Pol)
l.
Dandim 0503/JB (Kolonel Kav Sigit Darma Wiryawan, S.H)
m. Kapolres Metro Jakarta Utara (Kombes Pol Erick Frendriz S.I.K., M.Si.,)
2. Susuna Acara
a.
Pimpinan apel memasuki lapangan apel
b.
Pimbina apel menuju mimbar apel
c.
Penghormatan kepada pembina apel
d.
Laporan pimpinan apel
e.
Penyerahan simbolis alat kerja bakti jaga Jakarta bersih tingkat Kota Adm
Jakarta Utara kepada unsur pendukung
f.
Amanat pembina apel
g.
Do'a
h.
Laporan pemimpin apel
i.
Penghormatan kepada pembina apel
j.
Apel selesai pembina apel dapat meninggalkan mimbar apel
k.
Pemimpin apel dapat mengistirahatkan pasukannya.
l.
Pemimpin apel dapat membubarkan pasukannya.
m. Pelaksanaan kerja bakti
3. Pengarahan apel oleh Pangdam Jaya/Jayakarta
(Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si.,) :
-Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.
-Hari ini kita melaksanakan kerja bakti, kegiatan ini adalah kelanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Desember kemarin, sekarang kita melaksanakan kembali agar lingkungan yang berada di sekitar kita khususnya di Jakarta semakin asri dan semakin bersih.
-Ini juga bagian daripada perintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada minggu kemarin agar di seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini khususnya di Jakarta saat ini agar semakin bersih dan asri
-Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Tentu ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita bersama karena kita tahu saat ini di semua wilayah banyak terjadi bencana baik itu bencana alam termasuk juga banjir. Sampai dengan saat ini terjadi ternyata banyak juga salah satunya akibat dari sampah, sampah plastik sampah rumah tangga sama macam-macam yang melalui sungai.
-Ini merupakan tanggung jawab kita yang harus kita bersihkan bersama mudah - mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat baik untuk kita maupun untuk sekitar termasuk juga masyarakat dan para penduduk ataupun para warga yang ada di sekitarnya ini kita harus saling menjaga kita harus menjaga kebersihan ini agar kota ini Jakarta ini tetap aman bersih nyaman dan asri.
4. Unsur yang terlibat : 1.407 personel
a.
Kodim : 50 pers
b.
Yonkav : 25 org
c.
Yon TP 899 : 50 pers
d.
Yon TP 843 : 90 Pers
e.
Yon Arhanud 6/Bay : 35 pers
f.
Kodaeral III : 10 pers
g.
Polres Metro JU : 242 pers
h.
Brimob Polda Metro Jaya : 80 pers
i.
Polairud : 48 pers
j.
Satpol PP : 56 orang
k.
PMI : 60 orang
l.
Sudin LH : 250 orang
m.
Sudin Damkar ; 50 orang
n.
Sudin Pertamanan : 200 orang
o.
Sudin Bina Marga : 11 orang
p.
UPS Badan air : 20 orang
q.
Sudin SDA : 100 orang
r. PPSU :120 orang
5. Sektor pembagian pembersihan sampah :
a.
Sektor Danau Cincin
b.
Sektor Kolong Tol Papanggo
c. Sektor Penampungan Bak Sampah
Pukul 10.00 Wib, kegiatan apel Jaga Jakarta Bersih selesai dilaksanakan dengan aman dan kondusif.
II. Pendapat
Kegiatan apel Jaga Jakarta Bersih melibatkan Stakeholder di wilayah DKI Jakarta dan Kota Adm. Jakarta Utara.
*Red/Windu
Pejuang Lingkungan Hidup Melindungi Sungai dan Kali dari sampah dan Limbah. #JagaJakarta #BadanAirJakarta #DLHDKIJakarta