Pimpin Apel Siaga di Kalbar, Menko Polkam Dorong Pencegahan Dini dan Sinergi Hadapi Karhutla

SIARAN PERS NO. 113/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Pontianak – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).

“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah. Ia meminta Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat untuk segera memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan Karhutla, mulai dari personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.

Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta seluruh petugas di lapangan, Menko Polkam menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat, verifikasi titik panas dilakukan secara cepat, serta setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.

“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri. Karakter lahan gambut menyebabkan api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.

Selain itu, faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana dan prasarana pemadaman di daerah rawan turut menjadi kendala di lapangan. “Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian Karhutla. Seluruh capaian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran lahan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, dan penindakan harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, guna mempercepat penanganan sejak dini. Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPSDM Agustomi Masi, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, serta para pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

*Kemenko Polkam RI

 

DORONG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, OJK PERKUAT REGULASI TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INDUSTRI PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN

SIARAN PERS

    “PPDP Regulatory Dissemination Day 2026"

Jakarta, 13 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola dan pengawasan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) dengan menerbitkan sejumlah ketentuan tata kelola, prudensial, serta penyempurnaan pengawasan berbasis risiko guna semakin memperkuat industri PPDP.

Industri PPDP yang kuat diharapkan dapat menjadi motor penguatan pembiayaan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK (KE PPDP) Ogi Prastomiyono dalam sambutannya pada kegiatan PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, Senin.

Ogi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sektor PPDP memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun memiliki peran strategis di dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sektor pelengkap, tetapi sebagai pilar stabilitas dan akselerator pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujar Ogi.

Ogi juga menambahkan bahwa sektor PPDP juga berperan sebagai pengelola risiko sekaligus investor institusional yang mendukung pembiayaan jangka panjang.

“Sektor PPDP berperan sebagai risk management engine yang memberikan pelindungan terhadap berbagai risiko yang dialami masyarakat, serta memperkuat akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM dan sektor produktif," tambahnya.

Untuk itu, ke depan OJK melihat diperlukan upaya yang lebih terarah agar pertumbuhan industri PPDP dapat lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Menurut Ogi, tantangan utama sektor PPDP adalah memastikan pertumbuhan industri dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

“Untuk itu, dalam pertemuan tahunan IJK 2026 ditargetkan industri asuransi mencapai pertumbuhan sebesar 5-7 persen per tahun untuk aset dana pensiun diharapkan tumbuh 10-12 persen, namun untuk mencapai target dari RPJMN 2029 dibutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 7-9 persen untuk asuransi dan bahkan 23-25 persen per tahun untuk dana pensiun," katanya.

Ogi memaparkan, total aset sektor PPDP per akhir Februari 2026 telah mencapai Rp2.992 triliun atau tumbuh sebesar 9,94 persen secara year-on-year dengan nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun yang juga tumbuh sebesar 7,94 persen year-on-year.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor dana pensiun sebesar Rp1.700 triliun, asuransi sebesar Rp1.219 triliun yang menunjukkan peran dominan kedua sektor ini dalam menopang industri PPDP.

Selanjutnya, seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, OJK menilai diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga kinerja industri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

OJK saat ini tengah mengkaji sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat dan dapat bermanfaat bagi industri PPDP untuk menjaga stabilitas kinerja PPDP menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi. Adapun regulasi yang akan diterbitkan OJK di tahun 2026 akan berfokus pada penguatan tata kelola, aspek prudensial, dan penyempurnaan pengawasan berbasis risiko.

Dalam rangka mendukung penguatan peran tersebut, OJK tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 sebagai panduan bagi industri dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

*OJK

 

 

BNN–HIPAKAD BAHAS KERJA SAMA SOSIALISASI NARKOBA HINGGA PELOSOK DAERAH

Jakarta - Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Sestama BNN RI), Tantan Sulistyana, mewakili Kepala BNN RI menerima audiensi Ketua Umum dan jajaran pengurus Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (14/4).

Sestama dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya peran HIPAKAD sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan program pencegahan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian saat ini diketahui terdapat 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif terpapar narkoba, sehingga diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan keluarga sebagai benteng utama.

“Kami memandang HIPAKAD sebagai organisasi strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap HIPAKAD dapat berkontribusi aktif dengan mendorong anggotanya menjadi agen perubahan sekaligus fasilitator P4GN di berbagai daerah. Selain itu, HIPAKAD juga diharapkan mampu membangun jejaring informasi yang kuat untuk mendukung deteksi dini peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum HIPAKAD, Hari Hara Tambunan, menyampaikan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan BNN dalam edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ia bahkan berharap dapat mengukuhkan komitmen tersebut dalam nota kesepahaman bersama BNN.

“Kami berniat bekerja sama dengan BNN untuk melakukan sosialisasi ke sekolah dan kampus di berbagai daerah, serta berharap kerja sama ini dapat iformalkan melalui nota kesepahaman,” pungkasnya

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kebangkitan Ekonomi China di Tengah Gejolak Minyak Global dan Ancaman Kerentanan Energi

 

China terus menunjukkan kebangkitan ekonomi sebagai kekuatan terbesar kedua di dunia. Didukung sektor manufaktur, ekspor, serta transformasi industri berbasis teknologi, ekonomi Negeri Tirai Bambu tetap menjadi motor pertumbuhan global.

Namun di balik laju ekspansi tersebut, terdapat satu kerentanan strategis: ketergantungan terhadap impor energi, terutama minyak mentah. Dalam situasi geopolitik yang memanas dan harga minyak global yang fluktuatif, isu ini menjadi ujian serius bagi stabilitas ekonomi China.

Importir Bersih Minyak Sejak 1993

China telah menjadi importir bersih minyak sejak 1993. Artinya, konsumsi domestik melampaui kapasitas produksi dalam negeri. Seiring pertumbuhan industri dan urbanisasi, kebutuhan energi melonjak signifikan, membuat China bergantung pada pasokan dari Timur Tengah, Rusia, dan sejumlah negara produsen lainnya.

Ketergantungan ini menjadikan China sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia. Setiap lonjakan harga langsung berdampak pada biaya produksi industri, logistik, dan harga barang konsumsi.

Lonjakan Harga Minyak dan Dampaknya

Gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mendorong volatilitas harga minyak global. Jalur strategis seperti Selat Hormuz—yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia—menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi internasional.

Analis pasar memperkirakan kenaikan US$15 per barel pada harga minyak Brent dapat meningkatkan tekanan pada neraca perdagangan negara-negara importir energi besar, termasuk China. Biaya impor energi yang meningkat berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan margin industri.

Selain itu, lonjakan harga minyak juga berisiko memicu inflasi domestik, memperkecil ruang kebijakan moneter, serta memperlambat pertumbuhan dalam jangka menengah.

Cadangan Strategis sebagai Bantalan

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah China membangun Strategic Petroleum Reserves (SPR) atau cadangan minyak strategis. Cadangan ini berfungsi sebagai bantalan saat terjadi gangguan pasokan global atau lonjakan harga ekstrem.

Dengan cadangan strategis, Beijing memiliki fleksibilitas untuk menstabilkan pasokan dalam negeri dan mengurangi dampak jangka pendek terhadap industri.

Baca Juga:China Buka Ekonomi untuk Investor Asing Usai Surplus US$1,2 Triliun

Diversifikasi Energi dan Transisi Hijau

Selain memperkuat cadangan minyak, China juga mempercepat diversifikasi sumber energi. Investasi besar dilakukan pada:

- Energi surya

- Turbin angin

- Infrastruktur gas alam

- Teknologi baterai dan penyimpanan energi

China kini menjadi salah satu produsen panel surya dan turbin angin terbesar di dunia. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi domestik, tetapi juga menjadikan China eksportir utama teknologi energi terbarukan.

Diversifikasi ini menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah sekaligus mendukung target netral karbon.

Risiko Geopolitik dan Diplomasi Energi

Ketergantungan energi juga membuat China aktif dalam diplomasi energi global. Hubungan dagang dengan negara-negara produsen minyak diperkuat melalui kontrak jangka panjang dan kerja sama strategis.

Namun, konflik geopolitik tetap menjadi faktor yang sulit diprediksi. Gangguan pasokan akibat ketegangan militer atau sanksi ekonomi dapat berdampak langsung pada stabilitas energi China.

Di sisi lain, volatilitas harga minyak juga memengaruhi daya saing ekspor China, karena kenaikan biaya produksi berpotensi meningkatkan harga barang di pasar internasional.

Energi sebagai Penentu Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi China sangat erat kaitannya dengan kestabilan pasokan energi. Industri manufaktur, transportasi, hingga sektor digital tetap membutuhkan energi dalam jumlah besar.

Jika harga minyak bertahan tinggi dalam periode panjang, tekanan terhadap pertumbuhan bisa meningkat. Namun, bila diversifikasi energi dan transisi ke sumber terbarukan berhasil dipercepat, China berpeluang mengurangi kerentanan tersebut.

Kesimpulan: Kebangkitan ekonomi China berlangsung di tengah dinamika energi global yang semakin kompleks. Status sebagai importir bersih minyak sejak 1993 dan ketergantungan pada jalur pasok strategis seperti Selat Hormuz—yang menopang 30 persen perdagangan minyak dunia—membuat China rentan terhadap gejolak harga dan konflik geopolitik.

Kenaikan harga minyak hingga US$15 per barel saja dapat menambah tekanan pada neraca perdagangan dan inflasi domestik.

Meski demikian, melalui cadangan strategis, diversifikasi energi, dan investasi besar di sektor terbarukan, China berupaya mengubah kerentanan menjadi peluang jangka panjang.

Di era transisi energi global, keberhasilan Beijing mengelola risiko ini akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi China dan stabilitas pasar komoditas dunia dalam beberapa tahun ke depan.

 

·         Mistar ID

Lebaran Betawi 2026 Perkuat Persatuan dan Pelestarian

Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri perayaan Lebaran Betawi yang diselenggarakan Majelis Kaum Betawi bersama Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Lapangan Banteng, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat pelestarian budaya Betawi sebagai identitas Jakarta.

Dalam sambutannya, Pramono Anung mengapresiasi penyelenggaraan Lebaran Betawi sebagai hasil kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menjaga, merawat, melestarikan, dan mengembangkan budaya Betawi di tengah keberagaman ibu kota.  “Lebaran Betawi bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan yang hangat. Tradisi ini mengingatkan kita untuk terus memperkuat nilai-nilai budaya Betawi sebagai identitas Jakarta, seperti saling memaafkan, berkunjung ke keluarga, hingga nyorog sebagai sarana menanamkan adab dan mempererat hubungan antargenerasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung Lebaran Betawi sebagai agenda tahunan yang berkelanjutan, dengan Lapangan Banteng sebagai salah satu lokasi ikonik penyelenggaraan.

Menurutnya, keberhasilan berbagai perayaan lintas agama dan budaya yang berlangsung harmonis di Jakarta turut berkontribusi pada meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat. “Ini menjadi kabar baik. Jakarta kini tercatat sebagai kota teraman kedua di ASEAN setelah Singapore. Kita telah melampaui Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, dan Hanoi. Capaian ini tidak lepas dari kebersamaan, kerukunan, dan persatuan warga,” kata Gubernur DKI Jakarta. 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan bahwa Lebaran Betawi memiliki makna lebih dari sekadar seremoni pasca-Idulfitri.

Menurutnya, tradisi ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Betawi sebagai bagian dari identitas kota yang terus berkembang menjadi metropolitan global.  “Di tengah perkembangan kota yang kian modern dan dinamis, nilai silaturahmi, kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, serta gotong royong harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Fauzi Bowo.

Fauzi, yang akrab disapa Bang Foke, juga menyoroti tradisi antaran dalam Lebaran Betawi sebagai simbol penghormatan kepada yang lebih tua. Tradisi tersebut sejalan dengan tema kegiatan tahun ini, yakni Lebaran Betawi untuk Jakarta: Memperkokoh Persatuan dalam Merawat Tradisi Menuju Kota Global.  “Tradisi ini bagian dari adat yang perlu terus dilestarikan. Melalui momentum ini, seluruh elemen masyarakat diajak menjaga persatuan di tengah keberagaman. Betawi bersatu, Jakarta maju. Insyaallah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tuturnya.

Perayaan Lebaran Betawi 2026 menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan budaya lokal sebagai fondasi harmoni sosial, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai tradisi.

*Info Publik

 

Pemerintah Catat Keberhasilan Pengamanan Arus Mudik dan Balik Idulfitri 2026

SIARAN PERS NO. 108/SP/HM.01.02/POLKAM/4/2026

Polkam, Depok – Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi pasa Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung, menyatakan bahwa pemerintah mencatat keberhasilan dalam penyelenggaraan pengamanan dan pelayanan transportasi selama arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Arus Mudik dan Balik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 di The Margo Hotel, Depok, Kamis (9/4/2026).

Menurut Ujung, capaian tersebut sejalan dengan harapan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago agar seluruh unsur pemerintahan memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang dan pemudik, sekaligus menjamin keamanan mereka sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilan pengamanan Lebaran tahun ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang patut diapresiasi.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Astamaops Polri, Asops Panglima TNI, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, perwakilan Ketua Komite Nasional Keamanan Transportasi, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Kakorlantas Polri, PT ASDP Indonesia Ferry, serta unsur teknis lainnya yang terlibat langsung dalam pengamanan dan pelayanan transportasi Lebaran 2026.

Secara umum, pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini berjalan aman, lancar, dan terkendali meskipun mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), total pergerakan masyarakat mencapai 147,55 juta orang. Kenaikan juga terjadi pada penggunaan angkutan umum yang mencapai 23,54 juta penumpang, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik selama periode Lebaran.

Dari aspek keamanan, capaian positif ditunjukkan melalui keberhasilan Operasi Ketupat 2026 yang mampu menekan berbagai indikator gangguan. Data menunjukkan penurunan angka gangguan kamtibmas sebesar 19,5 persen, penurunan angka kejahatan sebesar 16,9 persen, serta penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat juga meningkat menjadi 82,15 atau naik 4,38 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah juga dinilai berhasil mengelola berbagai potensi kerawanan melalui langkah antisipatif dan respons cepat di lapangan, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas, penguatan pengamanan objek vital, penyediaan layanan transportasi yang semakin baik, serta koordinasi lintas sektor yang lebih solid.

"Beberapa catatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan keamanan transportasi di tahun 2026 yang lalu juga menjadi atensi untuk langkah perbaikan strategis di masa yang akan datang seperti kemacetan di tol MBZ, kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk dan Merak, kemacetan di jalur lintas Sumatera serta pelanggaran aturan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas," ungkap Ujung.

Ke depan, berbagai rekomendasi strategis seperti peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, optimalisasi manajemen lalu lintas, penguatan keselamatan, dan perbaikan komunikasi publik akan terus didorong agar penyelenggaraan arus mudik dan balik pada masa mendatang semakin aman, nyaman, dan berkualitas.

 

*Kemenko Polkam RI

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tempatkan Fasilitas Daur Ulang

DLH DKI Jakarta terus mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan menghadirkan Paragon Empties Station di Halte Transjakarta CSW.

Fasilitas ini memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan kemasan bekas produk perawatan diri dari berbagai merek agar dapat didaur ulang, sekaligus menjadi sarana membangun kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Dengan mendekatkan solusi ke aktivitas harian warga, diharapkan semakin banyak kemasan yang tidak berakhir di TPST Bantargebang dan gerakan pilah sampah dari sumber semakin kuat di Jakarta..

 

#JakartaSadarSampah #Dropbox #Recycle #DKIJakarta #JagaJakarta

 

Haul Kyai Cucu Panglima Perang Jawa : KH.Dalhar Watucongol

Magelang – Kegiatan Haul Mbah KH. Dalhar Watucongol di Magelang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen.Pol ( Purn ). Ahmad Luthfi dan Wakil Ketua MPR DR. Ahmad Muzani. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta haul sangat membludak. ( 6/4/2026 ).

" K.H. Dalhar dan Ponpes Darussalam Watucongol telah melahirkan banyak santri yang menjadi tokoh di daerahnya. Pesantren juga (menjadi) sumber persatuan, karena di sana banyak orang dari berbagai daerah dan suku, serta mengajarkan toleransi, kebersamaan, silaturahmi, dan persatuan," ucap Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Munawir Aziz : Jaringan ulama santri berjuang secara gigih dalam memperjuangkan negeri. Perjuangan para kiai dan santri pesantren dimulai embrionya sejak berabad silam. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa jaringan pesantren berkontribusi penting dalam perlawanan kolonial pada masa Perang Jawa (1825-1830). Para kiai pesantren menjadi tulang punggung laskar pendukung Dipanegara dalam Perang Jawa. Akan tetapi, fakta sejarah ini terkesan hanya samar-samar dituliskan. Narasi pengetahuan dan ilmu sosial di Indonesia, belum memberikan ruang yang lebar bagi aksi para kiai-santri dalam berjuang melawan penjajah serta mengawal kemerdekaan Indonesia. Dari riset tentang Perang Jawa mutakhir, yang tampil justru para ksatria yang dianggap berjuang dengan gagah. Sedangkan, para kiai-santri dikesampingkan dalam peranan menghadapi tentara Belanda (Carey, 2007; Djamhari, 2004). 

Wartawan BINs Jemz di lokasi Liputan

Pada titik ini, jaringan ulama-santri perlu dibangkitkan kembali dalam narasi sejarah dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penulisan ulang, dengan sudut pandang yang berimbang, serta memberi ruang bagi kisah-kisah para kiai pesantren perlu dihadirkan untuk dipahami pembaca. Kisah para Kiai dalam jaringan Perang Jawa, memunculkan nama Kiai Hasan Tuqo serta putranya Syekh Abdurrauf yang menjadi panglima perang pada masa itu. Perjuangan Kiai Hasan Tuqo dan Syekh Abdurrauf, diteruskan oleh cucunya, Kiai Dalhar bin Abdurrahman yang berjuang dalam mengawal santri berjuang pada masa kemerdekaan.   Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watucongol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 H/ 12 Januari 1870. Nama kecilnya adalah Nahrowi, nama pemberian orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada trah Raja Mataram, Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuqo. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Dipanegara berjuang di tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu Panglima Perang Dipanegara, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuqo, tersambung kepada Raja Amangkurat III (memerintah 1703-1705), atau Amangkurat Mas. Kiai Hasan Tuqo memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning.

*Jemz Boend/BINs