Patroli Blue Light Polda Metro Jaya : Cegah Begal Dan Pengamanan Idul Adha

Jakarta – Polda metro Jaya menyiapkan skema pengamanan menyeluruh untuk mengawal jalannya seluruh rangkaian Hari Raya Iduladha   berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 26 Mei 2026.

Budi menjelaskan bahwa ploting personel akan disebar secara berlapis mulai dari malam takbiran, pelaksanaan salat Iduladha, hingga proses penyembelihan dan pendistribusian daging hewan kurban ke masyarakat.

Khusus untuk pengamanan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Mei 2026, Polda Metro Jaya menyiagakan sedikitnya 350 personel gabungan. Tim ini merupakan unsur terpadu yang terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Fokus pengamanan di masjid terbesar se-Asia Tenggara itu meliputi pengaturan arus lalu lintas di jalur lingkar luar, penjagaan area dalam dan luar masjid, pengawalan jalur kedatangan serta kepulangan jemaah, hingga proses sterilisasi lokasi sebelum ibadah dimulai.

Tidak hanya di Istiqlal, personel juga dikerahkan untuk menjaga sejumlah lokasi salat Iduladha tingkat wilayah dan titik pemotongan hewan kurban berskala besar. Petugas Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan pun diinstruksikan untuk aktif berkoordinasi dengan panitia kurban di masjid-masjid lokal demi mencegah terjadinya kerumunan dan memastikan pembagian daging berjalan tertib.

Guna mengantisipasi kerawanan tindak kriminalitas di permukiman yang ditinggal warga selama masa libur panjang (long weekend), Polda Metro Jaya turut mengintensifkan patroli lingkungan. Area pengawasan diperluas mencakup jalur rawan kemacetan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata utama di ibu kota.

?"Personel kami arahkan untuk bertugas secara humanis, profesional, dan proporsional. Kami juga mengimbau masyarakat tetap tertib, saling menghormati, serta mengikuti arahan petugas di lapangan," tambah Budi.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Iduladha kepada seluruh masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Ia berharap momentum hari besar keagamaan ini dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga.

?"Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial memperkuat persaudaraan serta kebersamaan kita dalam menjaga Jakarta tetap aman, nyaman, dan kondusif," ucap kapolda.

*Mas Datro

Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Penyelesaian Konflik Sosial dan Pembangunan Rindam XXI/Radin Di Register 1 Way Pisang Lampung Selatan

SIARAN PERS NO. 185/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna membahas penyelesaian konflik sosial dan sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten di wilayah Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung penyelesaian permasalahan sosial serta percepatan pembangunan kawasan pertahanan di wilayah dimaksud.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Laksma TNI Rudi Haryanto selaku Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pelaksanaannya, rapat dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI guna membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik sosial dan sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten secara terpadu dan berkelanjutan.

“Kehadiran seluruh peserta rapat menunjukkan komitmen dan keseriusan bersama dalam mendukung penyelesaian konflik sosial serta sinkronisasi rencana pembangunan Rindam XXI/Radin Inten di wilayah Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Laksma TNI Rudi saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, (26/5/2026).

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pembangunan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) XXI/Radin Inten merupakan bagian dari penguatan struktur pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kasad Nomor KEP/486/VIII/2025 tentang pembentukan enam Kodam baru. Pembangunan Rindam tersebut direncanakan berlokasi di lahan seluas kurang lebih 212 hektare di Desa Kemukus dan Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, yang berada di kawasan hutan produksi tetap Register 1 Way Pisang dan dikelola oleh PT Penyelamat Alam Nusantara (PT PAN).

Sebagai penutup, Laksma TNI Rudi Haryanto menegaskan pentingnya kesepahaman antarkementerian/lembaga mengenai status penguasaan, penggunaan, dan dasar hukum atas lahan sengketa sebagai langkah penting dalam mendukung penyelesaian permasalahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kemenko Polkam akan terus mengawal proses ini guna mendukung tersusunnya data dan informasi pertanahan yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan TNI AD sehingga potensi konflik sosial di lapangan dapat diminimalkan.

 

*Kemeko Polkam RI

Pengelolaaan Sampah Hewan Qurban Bukan Hanya soal Kebersihan

Pengelolaan limbah hewan kurban bukan hanya soal kebersihan setelah penyembelihan, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah pencemaran.

Melalui Pergub DKI Jakarta No. 30 Tahun 2025 tentang perubahan atas Pergub No. 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, pengelolaan area pemotongan, penanganan darah dan limbah cair, penggunaan septic tank, hingga pengelolaan limbah padat diatur agar proses kurban dapat berjalan lebih higienis, aman, dan tertib.

Mulai dari pemisahan area bersih dan area limbah, penyediaan lubang penampungan darah, hingga larangan membuang limbah langsung ke selokan umum, seluruhnya menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak lingkungan selama pelaksanaan kurban.

 

#ecoqurban #jakartasadarsampah #jagajakarta #DKIJakarta

 

Pembangunan Ekosistem dDgital di Ibu Kota Nusantara (IKN) Terus Diperkuat

Kemenko Polkam terus memperkuat langkah menuju pemerintahan modern melalui pembangunan ekosistem digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui kunjungan kerja dan peninjauan langsung, Kemenko Polkam bersama Otorita IKN, BSSN, operator telekomunikasi, dan para pemangku kepentingan memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan digital.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam menegaskan komitmen Kemenko Polkam untuk terus mendukung pembangunan IKN, khususnya dalam komunikasi publik dan keamanan siber sebagai bagian dari ketahanan nasional di era digital.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem digital, keamanan siber, konektivitas, dan kesiapan pelayanan pemerintahan modern berbasis smart city.

Pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan jaringan fiber optic, Multi Utility Tunnel (MUT), penguatan BTS, command center, data center, serta integrasi keamanan siber nasional guna memastikan IKN memiliki sistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

 

*Kemenko Polkam RI

Ada Tiga Keistimewaan Rokok Bagi Negara

Rokok boleh saja dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat yang telah terpengaruh oleh kampanye pengendalian tembakau. Namun bagi pemerintah dan masyarakat lainnya, rokok memiliki keistimewaan yang tak bisa lagi dibantahkan. Keistimewaan tersebutlah yang sampai hari ini rokok beserta aktivitas merokoknya masih dianggap legal, bahkan dilindungi oleh Undang-Undang.

Bagi masyarakat Indonesia, rokok yang memiliki keistimewaan tersebut adalah kretek yang merupakan bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Selain tentunya manfaat sosial-budaya-ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan keistimewaan rokok bagi negara, sudah sejak dahulu sama-sama diketahui sebagai sektor strategis tulang punggung negara dalam hal pendapatan negara yang sangat besar. Berikut adalah alasan rokok menjadi istimewa bagi negara :

1. Pendapatan Negara dari Sektor Rokok Besar

Perlu diketahui bahwa pendapatan negara dari sektor rokok didapat dari sektor pajak dan bea cukai. Disana terdapat pungutan negara dari Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD). Belum lagi dari hasil ekspor dan bea masuk sektor rokok yang nilainya juga besar.

Dan ketika berbicara pendapatan negara dari sektor rokok, selama bertahun-tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena memang negara menargetkannya naik, juga karena sektor rokok yang paling realistis dan konsisten menyumbang untuk pendapatan negara. Bahkan meskipun regulasinya banyak yang merugikan industri rokok karena alasan kesehatan, namun berbicara angka yang disetor dari sektor rokok tahun ke tahunnya selalu diandalkan negara untuk menyelamatkan kas negara.

Pada 2015 dan 2016 misalnya, pendapatan negara hanya dari cukai rokok saja sudah sangat besar. Bahkan jika boleh dibandingkan dengan sektor strategis lainnya, rokok selalu menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara.

Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin pernah mengatakan, industri rokok merupakan salah satu industri penyumbang pendapatan negara terbesar. Bahkan, jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi (migas), devisa negara dari industri rokok jauh lebih besar.

Terakhir pada 2016 lalu, pendapatan negara hanya dari cukai rokok saja sebesar Rp 137 Triliun (Seratus Tiga Puluh Tujuh Triliun Rupiah). Dari pajak pertambahan nilai berdasarkan golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) jumlahnya hampir Rp 20 Triliun (Dua Puluh Triliun Rupiah). Belum lagi jika dihitung dari golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, dan Hasil Tembakau lainnya.

Jika pendapatan negara dari tax amnesty  yang dimulai dari Juli 2016 hingga akhir Maret 2017 realisasinya hanya sebesar Rp 127 Triliun, itupun dengan setengah mati pemerintah menggenjot warga negaranya untuk mendaftar tax amnesty. Dibandingkan dengan setoran sektor rokok, pemerintah tak repot-repot untuk mendapatkan setoran yang lebih besar dari hasil tax amnesty. Hanya menargetkan lebih besar, dan simsalabim sektor rokok dengan konsisten menyelamatkan pendapatan negara.

2. Sektor Rokok Dikuasai oleh Negara

Seringkali kita lupa bahwa industri rokok sebenarnya adalah industri yang dikuasai oleh negara. Walaupun bukan dalam artian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebenarnya. Tapi jika kita jeli melihat skema yang berjalan di sektor rokok, maka asumsi bahwa sektor rokok dikuasai oleh negara tidak dapat dipungkiri. Lihat saja dari komponen pungutan negara terhadap rokok, berdasarkan Kepala Sub Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, bahwa satu batang rokok sekitar 70% sudah diberikan kepada negara.

Jadi ketika perokok membeli sebatang rokok terdapat komponen Cukai, PPN, dan PDRD yang menjadi pendapatan negara. Adapun persentase dari setiap komponen tersebut pada tahun ini, yakni  57 persen untuk cukai rokok berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, PPN sebesar 9,1 persen, dan PDRD sebesar 10 persen.

Dari besarnya persentase negara mengambil keuntungan dari sebatang rokok tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa sektor rokok sejatinya dikuasai oleh negara. Sehingga meski secara kepemilikan sektor rokok dimiliki oleh swasta, tapi pada praktek penguasaan keuntungannya dikuasai lebih besar oleh negara.

Jika lagi-lagi kita cermat menghitung harga sebungkus rokok tanpa pungutan negara yang begitu besar, harga jual rokok sangatlah murah. Menjadi mahal karena pungutan negara yang sangat besar di dalamnya. Jika tidak percaya, cobalah anda buktikan dengan membeli rokok illegal. Bandingkan harganya yang sangat murah dengan rokok legal yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Maka jangan heran jika pemerintah selalu menyebut bahwa sektor rokok adalah sektor strategis bagi negara. Karena dibalik dari setoran sektor rokok yang sangat besar kepada negara, ternyata sektor rokok sejatinya juga dikuasai oleh negara. Bisa dikatakan juga bahwa selama ini industri rokok setingkat dengan BUMN yang nilai keuntungannya sebagian besar untuk pemasukan kas negara.

3. Menyerap Tenaga Kerja yang Besar

Satu hal lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun mengenai keistimewaan sektor rokok dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Siapapun pemerintahannya, pasti mengakui bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor rokok.

Jumlah tenaga kerja untuk industri rokok secara keseluruhan melibatkan sebanyak 6,1 juta orang. Tentunya ini adalah angka kasarnya saja yang kalau mau diteliti lebih lanjut dari hulu ke hilirnya kita pasti akan menemukan angka yang lebih besar lagi jumlahnya. Dari hulu misalnya, jumlah petani tembakau dan cengkeh saja, berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian menunjukan jumlahnya sudah hampir 3 juta Rumah Kepala Keluarga (KK).

Belum lagi berbicara di sektor pengolahannya, sirkulasi, pedagangnya, hingga pekerja advertising dan medianya. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri pun menyebutkan bahwa jumlah pekerja sektor rokok lebih dari enam juta. Dari pertanian tembakau sampai industri rokok. Distribusi dan segala macamnya. Jumlah pekerja dalam industri rokok, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga memperkirakan sekitar 6,1 juta orang pekerja di dalamnya.

Industri rokok yang juga disebut sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT) ini telah membentuk rangkaian lapisan pekerja, mulai dari perkebunan dan pengolahan tembakau sampai industri rokok. Sebagian besar pekerja terserap dalam industri kecil yang masih menggunakan tangan atau sigaret kretek tangan (SKT). Lapisan ini masih ditopang dengan pekerja dagang untuk memasarkan tembakau dan rokok baik untuk pasar domestik (domestic demand) maupun pasar ekspor.

Maka tak heran jika pemerintah selalu menegaskan apabila sektor rokok ini mati akan berdampak signifikan kepada ketenagakerjaan di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja yang besar inilah selalu menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap perbincangan terkait sektor rokok.

Dari ketiga alasan tersebutlah yang menjadikan rokok dipandang strategis dan istimewa bagi negara. Dapat kita bayangkan jika sektor rokok ini mati diakibatkan oleh kampanye pengendalian tembakau yang semakin hari makin massif, maka tiga hal keistimewaan rokok bagi negara akan hilang. Mari kita lihat apakah negara berani kehilangan tiga hal yang istimewa dari sektor rokok tersebut. Kalau berani silahkan ilegalkan rokok yang selama ini sudah seperti industri plat merah bagi negara.

*Sumber : PSMB – LT Jember

Sampahmu Tanggung Jawabmu

 

Setiap hari kita buang sampah. Tapi Sobat Jakarta pernah kepikir nggak, sampah itu ke mana?

Faktanya, hampir 90% sampah Jakarta langsung dikirim ke satu tempat: Bantargebang. Nah sekarang, tempat itu udah nggak sanggup nampung lagi.

Tapi kabar baiknya, solusinya dimulai dari rumah masing-masing. Pilah sampah dari sumber, dan kita bisa kurangi beban Bantargebang secara signifikan.

 

#dkijakarta #JagaJakarta #JakartaKotaGlobal #PilahSampah #Bantargebang

KEPALA BNN RI HADIRI SIDANG PARIPURNA DPR BERSAMA JAJARAN KABINET MERAH PUTIH

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional ke depan. Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Presiden Prabowo memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah yang difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di hadapan para peserta sidang, Presiden turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan sinergi dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Menurutnya, kerja sama antarinstansi dan dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Melalui rapat paripurna tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadiran Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menjadi simbol kuatnya koordinasi dan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional.

 

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

 

Silaturahmi dengan Forkompimda Regional Maluku dan Nusa Tenggara, Menko Polkam Ajak para Pemimpin Berkorban untuk Rakyat

SIARAN PERS NO. 173/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, NTB – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar sinergi, soliditas, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program-program pembangunan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda di regional Nusa Tenggara dan Maluku, dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Forkopimda se-Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).

“Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga,” kata Menko Djamari.

Selain para kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, dan walikota, turut menjadi peserta juga Panglima Kodam, Panglima Kodaeral, Danlanud, Kapolda, dan Kajati di regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Dalam arahannya, Menko Polkam juga mengimbau agar seluruh pimpinan daerah terus menjaga soliditas dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, di tengah situasi krisis global yang masih berlangsung, pemerintah pusat bekerja sangat keras agar masyarakat tidak terkena dampak serius, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda untuk responsif terhadap setiap keluhan masyarakat serta menunjukkan semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat.

“Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Jangan kita tunjukkan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan rakyat kita, justru tunjukkan kita mau berkorban untuk rakyat,” kata Djamari Chaniago.

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya peran dan soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah serta mendukung terselenggaranya program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat. Pemerintahan saat ini, kata Menteri PKP, memberi perhatian penuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta memaksimalkan program-program tersebut untuk masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Menko Polkam antara lain Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan dan para Deputi Kemenko Polkam.

 

*Kemenko Polkam RI

 

HADIRI KAPOLRI CUP 2026, KEPALA BNN RI: PRESTASI LAHIR DARI GAYA HIDUP SEHAT

Tangerang - Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri pembukaan Kapolri Cup 2026 Basketball Tournament dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di MS Arena Sport BSD, Tangerang, Banten, pada Senin (18/5).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN RI hadir selaku Pembina Cabang Olahraga Bola Basket Polri. Turnamen ini diikuti oleh tim dari jajaran Polda seluruh Indonesia sebagai wadah memperkuat soliditas, sportivitas, dan kebersamaan antarpersonel Polri.

Turut hadir dalam pembukaan turnamen antara lain Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Victor Dean Mackbon yang mewakili Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten Hengki, Kapolda Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Cabang Olahraga Basket Polri Himawan Bayu Aji, Wakapolda Sumatera Barat Solihin, Wakil Ketua Umum DPP Perbasi Zona Sulawesi, NTT, dan NTB Mohamad Shalahuddin, serta Wakil Ketua Panitia Pelaksana Andri Ananta Yudhistira.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyambut positif penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 Basketball Tournament sebagai sarana memperkuat soliditas sekaligus membangun karakter personel Polri yang disiplin, tangguh, dan mampu bekerja sama secara kolektif melalui olahraga.

“Kegiatan ini bukan sekadar ajang rekreasi atau kompetisi olahraga seremonial semata, melainkan instrumen strategis institusi dalam membentuk karakter personel Polri yang tangguh, disiplin, dan mampu bekerja sama secara solid,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya penerapan gaya hidup sehat dan bebas narkotika dalam mendukung prestasi. Menurutnya, olahraga dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

“Prestasi dan performa terbaik hanya dapat lahir dari gaya hidup yang sehat, aktif, dan sepenuhnya bersih dari penyalahgunaan zat adiktif,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Kepala BNN RI mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung serta menjadikan turnamen tersebut sebagai momentum memperkuat jiwa korsa dan semangat Bhayangkara Presisi.

#warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

Kisah Bung karno dan Tukang Buah Inspirasi Jokowi Membela Wong Cilik

Di awal tahun 1950-an Pak Iskak (saat itu dia belum naik haji) suka berjualan buah-buahan ke dekat Harmoni.

Suatu saat dia lihat Bung Karno lagi santai di depan Istana Negara. Haji Iskak minta ijin bicara dengan Bung Karno kepada Komandan Kawal DKP (Detasemen Kawal Presiden). - Lalu komandan DKP lapor ke Bung Karno.

"Pak, ada orang mau ketemu"

"Siapa?" tanya Bung Karno.

"Ndak tau Pak, Rakyat Biasa" kata Komandan.

Bung Karno tertawa dan menyuruh masuk Haji Iskak. Bung Karno menyapa dengan hangat lalu bertanya :

"Jualan apa?"....

"Ini beh, jualan belimbing" kata Pak Iskak

"Wah, gede-gede ya Belimbingnya...sudah saya beli ini".....

Pak Iskak tertawa dan minta doa supaya dagangannya laris.

Bung Karno berdoa sebentar di depan pikulan Pak Iskak, ia mengangkat tangannya dan mulutnya komat-kamit. Bung Karno berkata "laris...laris...laris" pak Iskak senengnya bukan main didoakan Bung Karno.

Rakyat kecil dengan logika pikiran-pikiran sederhana, dibaca Sukarno dengan bahasa yang mereka mengerti juga. Tapi Sukarno memimpin tidak dengan pencitraan, ia memimpin dengan substansi, Sukarno tau apa yang ada di dalam benak rakyat itu, karena itu perjuangannya, karena pusat dari segala pikirannya. Pak Iskak pun diajak ngobrol, selang setengah jam kemudian Pak Iskak pamit tapi Bung Karno menyuruh Pak Iskak tunggu sebentar lalu ia masuk ke dalam Istana dan keluar kembali, ditangannya ia membawa peci dan sarung. Dua benda yang kemudian jadi barang keramat bagi Pak Iskak, sebuah kenang-kenangan terindah.

Bung Karno dan Jokowi

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memliki hampir persamaan karakter, Jokowi terpilih dua periode dengan Partai yang mengusungnya yakni PDIP dimana Jokowi juga anggota partai, sebelum menjadi Presiden Jokowi menjadi Walikota Solo saat memimpin Solo Jokowi terlihat membela sekali kepentingan rakyat kebanyakan, renovasi pasar klewer, membangun transportasi wisata di solo,  Dikantornya saat menjabat Walikota Solo terpampang potret Sukarno dibelakang mejanya, terlihat secara tersirat Jokowi merupakan pengagum Bung Karno. Saat pengelola Railbus minta tarif Rp 30.000, dia menolak dan minta agar tarif cuma Rp 3.000. Siapa yg mau naik jika tarifnya Rp 3000? Katanya. Jarang ada pemimpin yg berani melawan pengusaha untuk membela rakyat.

Saat ada sekolah dasar negeri yang memungut uang masuk sampai Rp 1,5 juta, begitu dapat laporan dari orang tua murid, Jokowi langsung datang seorang diri naik motor dengan pakaian biasa ke sekolah itu. Setelah itu, tak ada lagi pungutan. Jokowi rupanya mengancam jika sampai ada pungutan, kepala sekolahnya akan diganti detik itu juga.

Jokowi juga berani menentang Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, yang ingin menggusur bangunan bersejarah Solo untuk dijadikan Mal, menurut Jokowi cagar Budaya harus dijaga dan dilindungi. Saat Bibit marah dan memakinya sebagai bodoh, Jokowi dengan rendah hati berkata bahwa dia memang bodoh dan dia heran kenapa warga Solo memilih dia yang bodoh sebagai walikota selama 2 periode.

Sebagai pengusaha, beda dengan para bos/pimpinan lain yang suka menindas anak buahnya secara semena-mena, Jokowi memperlakukannya dengan manusiawi. Ini salah satu komentar anak buahnya.

Pecah Kongsi Dengan PDIP

Politik merupakan seni dalam mencapai tujuan ( Kekuasaan ), saat Pilpres 2024 PDIP menyerang Jokowi sebagai “ penghianat “ karena tidak tunduk oleh kepentingan partai. Jokowi yang sudah terasah dalam memimpin sejak  dari Walikota, Gubernur hingga Presiden 2 periode sudah memahami karakteristik dan “ wilayah politik Indonesia “.  Cacian berita Hoax hingga merendahkan Jokowi sebagai Presiden RI tidak terhitung jumlahnya bahkan sampai pensiun para pembeci Jokowi merasa tidak puas masih menjelek – jelekkan. Akhir dari sebuah kongsi, saat Jokowi bertemu Ketua umum PDIP terlihat setingan bahwa Jokowi seakan – akan dibawah ketua partai, padahal yang hadir saat itu adalah Presiden Republik Indonesia Ke-7 yang dengan rendah hati hadir memenuhi undangan ketua partai yang mengusungnya karena telah turut mencalonkannya sebagai Presiden ( suatu bentuk mengahargai jasa balas budi ), namun yang didapat foto selfie anak ketua partai yang dibagikan di medsos yang menunjukkan seakan – akan negara milik keluarganya, ( ada pepatah jawa ngono yo ngono ning ojo ngono ).

Cermin seorang Jokowi seorang seorang karakter pemimpin yang tidak menindas namun tegas saat bertindak adalah saat freepot dan natuna. Dan salah satu nama cucunya bernama Lembah Manah yang berarti Rendah Hati.

·         Ditulis Oleh : Untung Surono

*Dari Berbagai Sumber

Kemenko Polkam Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Kabel Laut Nasional Bersama ASKALSI

SIARAN PERS NO. 172/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) guna membahas penguatan tata kelola dan perlindungan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebagai infrastruktur digital strategis pertemuan digelar di ruang rapat Gatot Kaca, Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, (12/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa jaringan SKKL domestik tercatat memiliki panjang sekitar 55.475 km dengan 125 sistem SKKL yang dibangun dan dioperasikan oleh 13 anggota ASKALSI yang merupakan tulang punggung utama konektivitas digital yang menopang layanan publik, perbankan, hingga sektor pertahanan dan keamanan nasional.

Selanjutnya, audiensi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto ini menyoroti sejumlah tantangan penyelenggaraan SKKL, antara lain panjangnya proses perizinan, perlunya sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, perlindungan koridor kabel laut, keterbatasan kapal dan SDM teknis, serta potensi dampak pembangunan infrastruktur besar seperti Giant Sea Wall terhadap titik landing SKKL di wilayah Jakarta ASKALSI juga menekankan pentingnya penyelesaian isu Tanjung Pakis, Karawang, yang merupakan salah satu koridor kabel laut dengan nilai investasi eksisting yang besar.

Terkait urgensi infrastruktur tersebut, Eko Dono menekankan bahwa kabel laut merupakan urat nadi konektivitas digital Indonesia yang dampaknya sangat luas bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Kabel laut adalah urat nadi konektivitas digital Indonesia. Ketika kabel laut terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh operator, tetapi juga oleh masyarakat, layanan publik, dunia usaha, perbankan, pusat data, hingga sektor pertahanan dan keamanan karena itu, tata kelola, perlindungan, dan koordinasi lintas sektor terkait SKKL harus diperkuat secara bersama,” ujar Eko Dono.

Sementara itu, Kemenko Polkam berkomitmen memfasilitasi pertemuan teknis lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan pemetaan masalah yang konkret serta langkah penyelesaian yang terkoordinasi guna pengamanan aset nasional tersebut.

Melalui penguatan koordinasi ini, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan konektivitas digital nasional tetap andal dan aman demi memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di masa depan.

 

*Kemenko Polkam RI