Polkam, Bandung - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Bidang Kerja
Sama Multilateral memandang bahwa berbagai isu yang dibahas dalam Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) BRICS sangat erat kaitannya dengan mandat yang diemban
oleh Kemenko Polkam. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk mengawal
hasil-hasil KTT BRICS ke dalam kebijakan nasional yang terkoordinasi dan
sinergis.
"Rapat koordinasi ini
memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tugas dan fungsi Kemenko Polkam,
khususnya dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang politik
dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Asdep
Kerja Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso pada Rapat Koordinasi dan
Publikasi Hasil KTT BRICSKe-17 Pilar Polkam di Bandung, Jawa Barat, Selasa
(5/8/2025).
Sebagaimana diketahui, KTT BRICS
pada 6-7 Juli 2025 lalu telah diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. KTT
tersebut telah menghasilkan berbagai keputusan dan kesepakatan penting,
terutama pada pilar politik dan keamanan.
KTT ini mengusung tiga tema
utama, yaitu: Perdamaian, keamanan, dan reformasi tata kelola global; Penguatan
multilateralisme, urusan ekonomi, keuangan, dan Artificial Intelligence; dan
Lingkungan, COP 30, dan kesehatan global.
"Hasil-hasil ini secara
langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kepentingan nasional
Indonesia," kata Adi.
Beberapa hal yang menjadi
penekanan dari KTT BRICS yaitu: Pertama, pertemuan Sherpa BRICS. Menurut Adi,
pertemuan ini menjadi fondasi bagi pembahasan isu-isu strategis, termasuk di
dalamnya isu politik dan keamanan.
Kedua, Working Group
Anti-Corruption, ICTs, Counter-Terrorism, dan Anti-Money Laundering. Isu-isu
ini merupakan prioritas utama pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan kerja
sama lintas instansi dalam memberantas kejahatan transnasional.
Ketiga, National Security
Advisors dan Meeting of Ministers of Foreign Affairs. Adi mengatakan, pertemuan
para penasihat keamanan nasional dan menteri luar negeri BRICS adalah forum
strategis untuk membahas tantangan keamanan global.
"Hasil-hasil dari pertemuan
ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Kemenko Polkam dalam menyusun
rekomendasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang proaktif dan
responsif," kata Adi Winarso.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, BNPT, PPATK, dan KPK.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar