Polkam, Jakarta – Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago
menekankan agar pelaksanaan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi,
terpadu, dan berkelanjutan. Informasi kepada masyarakat harus berbasis data
resmi, disampaikan secara tepat waktu, konsisten antar intansi, serta
transparan mengenai kondisi aktual, tantangan, dan langkah pemerintah.
“Saya memberikan penekanan di
sini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya
betul-betul padat dan tidak memberikan ruang sebesar apapun yang bisa digunakan
oleh pihak lain. Itu yang kita lakukan pada bidang komunikasi,” kata Menko
Polkam Djamari Chaniago saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Satuan
Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Provinsi
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis
(15/1/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan
pelaksanaan dari amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh,
Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas ini berfokus pada pemulihan layanan
dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana
secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Menko Polkam memiliki tugas
sebagai Tim Pengarah khususnya di bidang komunikasi publik dan bidang tata
kelola pemerintahan yang beranggotakan Menkomdigi, Kepala BAKOM, MenPANRB, dan
Wamendagri.
Pada bidang Pemerintahan, Menko
Polkam mengingatkan mengenai permohonan kebutuhan untuk masyarakat agar segera
dipenuhi secara per orangan. Dikatakan, apabila nanti ada penyediaan tanah,
maka tanah-tanah yang akan diberikan pada masyarakat untuk Pembangunan Rumah
Hunian Tetap didokumentasi secara resmi sehingga tidak menjadi masalah pada
masa-masa mendatang.
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjelaskan, Satgas memiliki tugas
mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum; mengoordinasikan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; serta menetapkan dan
melaksanakan langkah-langkah strategis. Adapun tugas yang mendesak dilaksanakan
yaitu percepatan pengelolaan data tunggal sebagai dasar pelaksanaan dan
monitoring evaluasi.
“Misi utamanya adalah mempunyai
data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang
sangat mendesak dilakukan. Kepala BPS supaya intervensinya akurat,
akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” katanya.
Di tempat yang sama, Menteri
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan,
pemerintah siap melakukan intervensi bagi warga yang kehilangan modal ekonomi.
Dalam aspek pemberdayaan, ia berharap anggran-anggaran difokuskan pada
pemulihan aset ekonomi.
Sementara itu, Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus
Harimurti Yudhoyono menyampaikan, 238.783 rumah terdampak akibat bencana di
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oleh karenanya, ia memperkirakan
anggaran untuk Pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak mencapat sekitar
Rp 8,2 triliun. Sehingga dibutuhkan pengawalan serta monitoring dan evaluasi
secara berkala.
“Memang ini akan membutuhkan
pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerja sama yang
keta tantara pusat dan daerah. Kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua, agar
benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi. Monev secara berkala,
baik yang regular maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan,” katanya.
Rapat ini turut dihadiri Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri
Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pejabat lain yang turut hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky
Harsya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini
Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Wakil Menteri
Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Suharyanto.
Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, juga turut hadir dalam rapat tersebut.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar