Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
(BNN RI) Marthinus Hukom memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di lingkungan BNN,
yang digelar secara hybrid dari Ruang Muh. Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN,
Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (18/2). Berbeda dengan rapat biasanya, pada
kesempatan ini Kepala BNN RI menghadirkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
untuk hadir dalam rapat internal BNN tersebut.
Kehadiran narasumber kementerian pada Rapim BNN berkaitan dengan strategi BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yaitu penguatan kolaborasi. Dalam hal ini, tema yang diangkat pada Rapim adalah "Penguatan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Wilayah Pesisir dan Perbatasan". Kepala BNN RI berharap Rapim ini membawa perspektif baru sehingga BNN, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih maju dalam penanganan permasalahan narkoba.
Dalam pemaparan para narasumber, Direktur Ketahanan Ekonomi
Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri, Budi Arwan, S.STP.,M.S.i,
mengatakan bahwa pihaknya telah mendorong pemerintah daerah dalam fasilitasi
program P4GN melalui peraturan menteri sehingga membuka ruang besar bagi seluruh
pemangku kepentingan terkait di daerah dalam pemanfaatan seluruh potensi guna
mendukung P4GN. Pihaknya juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan
pendampingan terhadap daerah yang belum maksimal dalam melakukan fasilitasi
program P4GN.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Dana Desa Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ricky Hasoloan Purba, S.E., M.M.,
menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung P4GN, Kementerian Desa telah
menerbitkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan
promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, yang menjadi acuan bagi
aparatur desa untuk memanfaatkannya dalam kegiatan yang berkaitan pencegahan
dan pemberantasan narkoba.
Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Lisna Prihantini, dalam pemaparannya
menyampaikan bahwa upaya paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba
sejak dini adalah melalui pendekatan keluarga. Sebagai instansi yang memiliki
tugas pokok dalam pengelolaan gerakan pembangunan keluarga, pihaknya memiliki
18.270 Tenaga Lini Lapangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang
siap dikolaborasikan dengan program P4GN. Di samping itu, pihaknya juga
memiliki 82.809 pasang Duta GenRe (Generasi Berencana) yang menjadi role model
dan motivator bagi remaja, serta memberikan edukasi dan advokasi tentang
program GenRe serta tiga risiko yang dihadapi remaja, salah satunya narkoba.
Dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah, disampaikan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., bahwa pihaknya telah
mengintegrasikan P4GN dalam model kurikulum satuan pendidikan. Output dokumen
rencana aksi nasional P4GN dalam kurikulum tersebut sejatinya telah selesai
disusun pada tahun 2023 silam dan telah diimplementasikan mulai dari PAUD hingga
SMA/SMK.
Dari program serta dukungan dalam P4GN yang disampaikan para
narasumber, Kepala BNN RI menegaskan kepada jajaran BNN Pusat, BNN Provinsi,
BNN Kabupaten/Kota untuk mencari irisan/benang merah sebagai peluang kolaborasi
yang dapat dimaksimalkan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia juga
memerintahkan jajarannya di wilayah untuk segera berkoordinasi dengan instansi
terkait.
"Saya minta pimpinan daerah (red: Kepala BNN Provinsi,
Kepala BNN Kabupaten/Kota), Kabag, Konselor, Pelaksana, segera lakukan
koordinasi dengan stakeholder terkait yang ada hubungannya dengan tugas
masing-masing," kata Kepala BNN RI.
Menutup Rapim, Kepala BNN RI berharap materi dan diskusi yang
dilakukan dalam Rapim dapat membuat BNN bekerja lebih maksimal dalam P4GN.
(BINs)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar