Menanggapi Pendapat Neta S Pane

Jakarta. (17/8/2018)

Dalam tulisanya di media online Neta S Pane mengatakan “ Pengangkatan Wakapolri sebagai Menteri PAN – RB menambah daftar Panjang perwira kepolisian menduduki jabatan sipil di pemerintahan Jokowi. Pengangkatan ini menunjukan Jokowi semakin memanjakan Polri “.

Penulis hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa penunjukan pejabat setingkat Menteri adalah Hak Prerogratif Presiden dan tidak perlu dikaitkan dengan institusi, partai maupun hubungan relasi kedekatan Presiden.

Dalam membangun demokrasi yang menggunakan system pemilihan langsung tentunya ada kelebihan dan kekuranganya, namun kami tidak ingin mengulas itu, yang ingin kami sampaikan bahwa kekuatan pemilihan langsung adalah terletak dalam membangun tatanan pemerintahan sipil yang kuat dan dalam membentuk pemerintahan sipil maka terletak pada kekuatan Presiden dalam membangun pemerintahanya khususnya membangun civil society atau masyarakat madani yang berarti harus mengembangkan suatu masyarakat yang beradab dalam membangun dan memaknai tiap kehidupan, dalam hal ini perlu suatu penguatan di segala sector yang terutama adalah keamanan dalam negeri.Penguatan keamanan dalam negeri dalam pemerintahan sipil adalah menguatkan fungsi Polri diantaranya memodernasi peralatan Polri serta membentuk Polri yang profesional atau bila mengambil istilah Kapolri polisi harus PROMOTER (Profesional,Modern,Terpercaya ).

Menurut  pemikiran Anthony Giddens  diantaranya adalah “Nation-state tidak hanya berperan sebagai wadah. Ia juga menjadi penjamin bahwa internal pacification dapat bertahan lama. Hal itu diwujudkan dengan dikembangkan oleh negara sistem surveillance. Negara menjalankan sistem ini dengan mengumpulkan semua informasi tentang warga-negaranya, dan sekaligus juga mengadakan pengawasan (supervision) dengan memakai polisi dan badan intelijen. Di samping itu, kekuatan militer juga dipakai untuk menjamin internal pacification, tetapi kekuatan militer lebih diarahkan “ke luar,” untuk menghadapi negara-negara yang berusaha melanggar kedaulatannya “.

Seharusnya saudara Neta S Pane tidaklah perlu menyamakan pemerintah Jokowi dengan Pemerintahan Orde Baru ( yang otoriter dan one hand, one control ). Polri tidak meminta atau mengemis untuk para perwiranya diangkat sebagai Menteri atau apapun dan “ KESAN  polri memihak“ bukanlah suatu fakta atau bukti yang nyata itu hanya persepsi namun bila kesan itu dibuat seolah -olah maka yang ada hanyalah pikiran yang bermacam – macam. Karena Pimpinan Tertingginya yang meminta maka Polri menyiapkan perwiranya.

Neta S Pane mungkin lupa bahwa Polri adalah penerima PENGHARGAAN TERTINGGI hingga saat ini yakni Anugerah SAKANTI JANA UTAMA yang diberikan Bung Karno ( Presiden Soekarno ) kepada Mobrig ( Brimob sekarang ) dan semboyan SATYA HAPRABU ( Setia kepada Negara dan Pimpinan ) tetap melekat di setiap prajurit  Bhayangkara, juga Polri pernah memiliki Kapolri “Kere” namun Kaya Hati serta Jujur  yaitu Jenderal Hoegeng. Dan saat ini bisa dikatakan puncak keemasan hubungan TNI-Polri dibawah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan dibawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Bukan  karena kami sebagai media yang di bina Polri maka membela Polri tapi sudah kewajiban kami membawa nama Bhayangkara red. Bhayangkara Indonesia News ( BINs )  bila menemukan tulisan atau berita yang “ Kesan “ nya menyudutkan Polri.

Bila Polri dimanja menurut Neta S Pane mungkin cocok dengan “Lagu Syantik “ : Emang lagi syantik ( Polri lagi Syantik )

Hei sayangku ( Hei Kawan ku )
Hari ini aku syantik ( Saat ini Polri Syantik )
Syantik bagai bidadari  ( Syantik Bagai Satria )
Bidadari di hatimu ( satria di hatimu )

Hei sayangku ( Hei Kawan ku )
Perlakukanlah diriku
Seperti seorang ratu ( Seperti  Seorang Kesatria Bhayangkara Sejati  )
Ku ingin dimanja kamu ( Ku ingin mengabdi padamu >>>Negara dan Pimpinan ).

/U. Surono