Jakarta. (17/8/2018)
Dalam tulisanya di media online
Neta S Pane mengatakan “ Pengangkatan Wakapolri sebagai Menteri PAN – RB menambah
daftar Panjang perwira kepolisian menduduki jabatan sipil di pemerintahan Jokowi.
Pengangkatan ini menunjukan Jokowi semakin memanjakan Polri “.
Penulis hanya ingin sekedar
mengingatkan bahwa penunjukan pejabat setingkat Menteri adalah Hak Prerogratif
Presiden dan tidak perlu dikaitkan dengan institusi, partai maupun hubungan
relasi kedekatan Presiden.
Dalam membangun demokrasi yang
menggunakan system pemilihan langsung tentunya ada kelebihan dan kekuranganya,
namun kami tidak ingin mengulas itu, yang ingin kami sampaikan bahwa kekuatan
pemilihan langsung adalah terletak dalam membangun tatanan pemerintahan sipil
yang kuat dan dalam membentuk pemerintahan sipil maka terletak pada kekuatan
Presiden dalam membangun pemerintahanya khususnya membangun civil society atau
masyarakat madani yang berarti harus mengembangkan suatu masyarakat yang
beradab dalam membangun dan memaknai tiap kehidupan, dalam hal ini perlu suatu
penguatan di segala sector yang terutama adalah keamanan dalam negeri.Penguatan
keamanan dalam negeri dalam pemerintahan sipil adalah menguatkan fungsi Polri diantaranya
memodernasi peralatan Polri serta membentuk Polri yang profesional atau bila
mengambil istilah Kapolri polisi harus PROMOTER (Profesional,Modern,Terpercaya
).
Menurut pemikiran Anthony Giddens diantaranya adalah “Nation-state tidak hanya berperan sebagai wadah. Ia juga
menjadi penjamin bahwa internal pacification dapat bertahan lama. Hal itu
diwujudkan dengan dikembangkan oleh negara sistem surveillance. Negara
menjalankan sistem ini dengan mengumpulkan semua informasi tentang
warga-negaranya, dan sekaligus juga mengadakan pengawasan (supervision) dengan
memakai polisi dan badan intelijen. Di samping itu, kekuatan militer juga dipakai
untuk menjamin internal pacification, tetapi kekuatan militer lebih diarahkan
“ke luar,” untuk menghadapi negara-negara yang berusaha melanggar kedaulatannya
“.
Seharusnya saudara Neta S Pane
tidaklah perlu menyamakan pemerintah Jokowi dengan Pemerintahan Orde Baru (
yang otoriter dan one hand, one control ). Polri tidak meminta atau mengemis
untuk para perwiranya diangkat sebagai Menteri atau apapun dan “ KESAN polri memihak“ bukanlah suatu fakta atau bukti
yang nyata itu hanya persepsi namun bila kesan itu dibuat seolah -olah maka
yang ada hanyalah pikiran yang bermacam – macam. Karena Pimpinan Tertingginya
yang meminta maka Polri menyiapkan perwiranya.
Neta S Pane mungkin lupa bahwa Polri
adalah penerima PENGHARGAAN TERTINGGI hingga saat ini yakni Anugerah SAKANTI
JANA UTAMA yang diberikan Bung Karno ( Presiden Soekarno ) kepada Mobrig (
Brimob sekarang ) dan semboyan SATYA HAPRABU ( Setia kepada Negara dan Pimpinan
) tetap melekat di setiap prajurit Bhayangkara, juga Polri pernah memiliki
Kapolri “Kere” namun Kaya Hati serta Jujur yaitu Jenderal Hoegeng. Dan saat ini bisa
dikatakan puncak keemasan hubungan TNI-Polri dibawah Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto dan dibawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Bukan karena kami sebagai media yang di bina Polri
maka membela Polri tapi sudah kewajiban kami membawa nama Bhayangkara red.
Bhayangkara Indonesia News ( BINs ) bila menemukan tulisan atau berita
yang “ Kesan “ nya menyudutkan Polri.
Bila
Polri dimanja menurut Neta S Pane mungkin cocok dengan “Lagu Syantik “ : Emang lagi syantik ( Polri
lagi Syantik )
Hei sayangku (
Hei Kawan ku )
Hari ini aku syantik ( Saat ini Polri Syantik )
Syantik bagai bidadari ( Syantik Bagai Satria )
Bidadari di hatimu ( satria di hatimu )
Hari ini aku syantik ( Saat ini Polri Syantik )
Syantik bagai bidadari ( Syantik Bagai Satria )
Bidadari di hatimu ( satria di hatimu )
Hei sayangku (
Hei Kawan ku )
Perlakukanlah diriku
Seperti seorang ratu ( Seperti Seorang Kesatria Bhayangkara Sejati )
Ku ingin dimanja kamu ( Ku ingin mengabdi padamu >>>Negara dan Pimpinan ).
Perlakukanlah diriku
Seperti seorang ratu ( Seperti Seorang Kesatria Bhayangkara Sejati )
Ku ingin dimanja kamu ( Ku ingin mengabdi padamu >>>Negara dan Pimpinan ).
/U. Surono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar