Polkam, Nabire – Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago
mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peninjauan pengembangan
Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire, Papua Tengah,
Senin (20/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan
Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
strategis, guna memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di
kawasan timur Indonesia.
Dalam kunjungan ke Bandara Douw
Aturure, Wapres meninjau langsung kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan
bandara yang kini menjadi simpul penting mobilitas masyarakat Papua Tengah.
Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky
Rantelimbong menjelaskan bahwa bandara yang dikelola oleh UPBU Kelas II Nabire
tersebut telah memiliki fasilitas sisi udara dan darat yang memadai, termasuk
runway, apron, taxiway, terminal penumpang, dan terminal kargo.
Seiring dengan meningkatnya
kebutuhan penerbangan pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi, runway
telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, sehingga kini dapat
didarati pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing. Meski demikian, sejumlah
fasilitas masih menggunakan standar pesawat ATR sehingga diperlukan
pengembangan lanjutan, antara lain perluasan terminal, pelebaran runway,
penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas
keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran berstandar Boeing. Wapres
menekankan pentingnya percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi
pertumbuhan kebutuhan transportasi udara serta membuka akses ekonomi baru di
Papua Tengah.
Selanjutnya, Wapres bersama
Menko Polkam meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II
Nabire, Ewanggen Kokoya, menyampaikan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar
227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum optimal untuk melayani kapal penumpang
dan kargo secara bersamaan. Keterbatasan fasilitas trestle serta meningkatnya
penggunaan kontainer berukuran 40 feet juga menjadi kendala dalam proses
bongkar muat.
Pelabuhan Nabire memiliki peran
strategis sebagai simpul distribusi logistik yang melayani hingga delapan
kabupaten di wilayah Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan
masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut. Untuk itu, diusulkan
perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan
kapasitas layanan dan efisiensi distribusi barang.
Dalam arahannya, Wapres
menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara sektor
transportasi udara dan laut guna menciptakan konektivitas yang efisien dan
berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci
dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, tidak hanya untuk
memperlancar mobilitas dan logistik, tetapi juga untuk membuka peluang
investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar serta Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.
*Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden
Tidak ada komentar:
Posting Komentar