Polkam, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi mekanisme pelaksanaan rilis serta rencana
aksi penguatan pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat bersama Kemendagri,
Bappenas, dan BPS di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut menyepakati bahwa
rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dilaksanakan secara
terbatas melalui website resmi BPS dan kementerian/lembaga terkait secara
serentak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan penyampaian
hasil pengukuran IDI sekaligus menjaga koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Selanjutnya, sebagai tindak
lanjut dari pelaksanaan rilis tersebut, akan dilakukan evaluasi capaian IDI
bersama Tim IDI Pusat yang terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan
Kementerian PPN/Bappenas, yang diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah
perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, mengingat adanya dinamika
capaian IDI pada tahun 2025.
Selain itu, dalam forum rapat
koordinasi tersebut juga telah dilaksanakan penyempurnaan dan harmonisasi draft
Surat Keputusan Menko Polkam tentang Tim Koordinasi Pengukuran IDI Tahun
Anggaran 2026–2029 guna memastikan keterpaduan, kejelasan peran antar pemangku
kepentingan, serta efektivitas implementasi kebijakan ke depan.
“Rilis capaian IDI Tahun 2025
dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera
ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi
secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar
kementerian/lembaga," kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan
Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.
Melalui sinergitas antar
kementerian/lembaga, diharapkan pengukuran dan pengawalan IDI dapat terus dioptimalkan
dan selaras dengan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN
2025–2029.
*Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar