Polkam, Bogor – Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis untuk memfinalisasi posisi
nasional dan persiapan delegasi Indonesia pada Pertemuan Ke-2 International
Migration Review Forum (IMRF) yang akan berlangsung di Markas Besar PBB, New
York, pada 5-8 Mei 2026.
Pertemuan ini merupakan langkah
krusial untuk mensinkronkan laporan implementasi nasional dengan strategi
diplomasi yang akan diusung Indonesia di panggung global.
“Rakor hari ini adalah tahap
finalisasi untuk memastikan bahwa Indonesia datang ke New York dengan satu
suara yang solid. Kita harus memastikan capaian-capaian nyata Indonesia dalam
melindungi pekerja migran terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National
Review (VNR) dan tersampaikan secara efektif dalam sidang-sidang pleno maupun
diskusi tematik,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam,
Adi Winarso di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Rakor ini menindaklanjuti rangkaian
koordinasi sebelumnya yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri pada
pertengahan April di Bogor dan koordinasi teknis bersama Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April lalu.
Fokus utama pembahasan mencakup
enam poin strategis:
1. Finalisasi posisi runding
Indonesia terhadap naskah Deklarasi Kemajuan (Progress Declaration).
2. Penyusunan elemen utama
Pernyataan Nasional (National Statement).
3. Persiapan intervensi pada
sesi Roundtable dan Policy Debate.
4. Kesiapan keterlibatan dalam
Informal Interactive Multistakeholders Hearing.
5. Rencana penyelenggaraan Side
Event mandiri oleh Pemerintah RI di New York sebagai sarana berbagi praktik
terbaik (best practices) tata kelola migrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Adi
menekankan kepentingan utama Indonesia adalah terus mendorong penguatan
komitmen internasional dalam aspek perlindungan hak asasi migran, penurunan
biaya remitansi, serta penguatan kerja sama penanganan migrasi ireguler yang
aman, tertib, dan teratur sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).
“Migrasi internasional adalah
isu yang multidimensi. Oleh karena itu, sinergi antara K/L seperti Kemenlu,
KP2MI, Kemenaker, Kemendagri hingga unsur Polri dan kementerian teknis lainnya
sangat mutlak diperlukan agar profil Indonesia sebagai negara percontohan dalam
implementasi GCM tetap terjaga,” tambah Adi.
Sementara itu, Dirjen Kerja Sama
Multilateral Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya pertemuan ke-2 IMRF,
khususnya membahas terkait masalah imigrasi. Pasalnya, IMRF bukan hanya forum
bagi negara pengirim pekerja migran tetapi juga negara penerima imigran dan
pengungsi.
Dalam pertemuan tersebut,
masing-masing Kementerian dan Lembaga yang menangani masalah imigran turut
serta memberikan pandangan serta masukan, sehingga dapat dibahas dan
menghasilkan solusi bagi Indonesia dan negara penerima imigran dan pengungsi.
Pertemuan ini turut dihadiri
pejabat terkait dari Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan, KP2MI, Kemnaker, Kemendagri, KKP, Bappenas, BRIN,
Bank Indonesia, dan Mabes Polri.
*Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar