Polkam, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengidentifikasi
sejumlah dinamika dalam implementasi digitalisasi perlindungan sosial
(perlinsos) berbasis data kependudukan. Hal itu mengemuka dalam Rapat
Koordinasi bertajuk Penguatan Peran Administrasi Kependudukan dalam Mendukung
Perluasan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang diselenggarakan di Jakarta,
Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut membahas
pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama dalam
memperkuat sistem perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial reguler,
subsidi, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.
Asisten Deputi Koordinasi
Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi
Putranta, mengatakan pemanfaatan IKD menjadi kunci dalam memastikan ketepatan
sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan. Namun, ia mengakui masih terdapat
sejumlah tantangan di lapangan.
“Adanya dinamika seperti ancaman
penipuan terhadap sosialisasi IKD yang dapat menurunkan kepercayaan publik,
keterbatasan kepemilikan perangkat yang mendukung, minimnya literasi digital di
kalangan masyarakat, serta infrastruktur alokasi anggaran dan TIK yang belum
sepenuhnya mendukung perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah terus
mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial
berbasis data kependudukan. Keberhasilan pelaksanaan proyek percontohan di
Kabupaten Banyuwangi pada 2025 menjadi tolok ukur nasional. Program tersebut
mampu menjangkau sekitar setengah populasi sasaran dalam waktu relatif singkat.
Capaian itu menjadi dasar
strategis untuk replikasi dan perluasan program ke 41 kabupaten/kota pada 2026
dengan pendekatan bertahap dan terstandar. Rapat koordinasi ini sekaligus
menjadi momentum untuk merumuskan langkah strategis pengawalan IKD, penanganan
isu kemiskinan berbasis data kependudukan, serta peningkatan kesiapan daerah
dalam memperkuat layanan administrasi kependudukan.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial, Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik, Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.
*Humas Kemeko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar