Polkam, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) ikut serta dalam Rapat
Koordinasi Persiapan Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 untuk
memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait terhadap pengukuran IDI
di 38 provinsi seluruh Indonesia, termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan
dihadiri dari unsur Kemendagri, BPS, dan Bappenas.
Asisten Deputi Koordinasi
Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi menekankan pentingnya
kolaborasi untuk memastikan penghitungan IDI 2025 berjalan optimal.
“Penghitungan IDI tahun ini akan
mencakup 38 provinsi, termasuk 4 daerah otonomi baru. Kemenko Polkam bersama
Kemendagri, BPS, dan Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan sosialisasi dan
evaluasi di daerah, sehingga capaian demokrasi dapat terukur secara
menyeluruh,” jelas Haryadi.
Rapat juga membahas penguatan
naskah akademik IDI serta hubungan Indeks Demokrasi Indonesia dengan Indeks
Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender. Aspek kesetaraan menjadi
fokus penting, dengan tujuh indikator utama, salah satunya adalah kesempatan
kerja antar wilayah.
Tahapan pengukuran IDI 2025
dijadwalkan mulai awal November 2025. Tim IDI akan melakukan penguatan terhadap
kata kunci (keywords) yang menjadi fokus diskusi, dengan target penyelesaian
penghitungan pada Maret 2026. Rapat menegaskan perlunya koordinasi lanjutan
agar proses pengukuran di seluruh wilayah, terutama di DOB, berjalan efektif
dan akurat.
Kemenko Polkam menegaskan
komitmennya untuk mendorong demokrasi yang inklusif dan transparan di Indonesia
melalui penghitungan IDI yang berbasis data, akurat, dan terpercaya.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar