Polkam, Pangkalpinang -
Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik fokus strategi keamanan laut nasional
melalui serangkaian kegiatan yang diinisiasi Tim Kedeputiam Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dalam rangka mendukung kebijakan
Presiden Prabowo terkait penguatan keamanan laut, pengawasan sumber daya
maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kegiatan ini berlangsung secara
berurutan mulai dari peninjauan operasi SAR, analisis kapabilitas maritim
terhadap penyelundupan, hingga Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menjadi agenda utama. Kunjungan ke
Kantor SAR Pangkalpinang pada 7 Oktober 2025 menekankan kesiapsiagaan
operasional dalam menghadapi risiko keselamatan maritim.
Berdasarkan data, Kansar
Pangkalpinang menjalankan 47 operasi SAR sepanjang 2024 dengan 227 korban,
meningkat menjadi 57 operasi hingga Oktober 2025, mayoritas akibat kecelakaan
kapal dan kondisi membahayakan manusia.
"Sarana dan prasarana
termasuk kapal KN SAR Karna 246, KN RB 201, RIB, rubber boat, drone thermal,
serta alut darat di pos strategis mendukung efektivitas respons," ungkap
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Wahyu Handoyo.
Kemudian keesokan harinya
kunjungan ke Markas Komando Lanal Bangka Belitung pada 8 Oktober mengungkap
kesenjangan kapabilitas maritim terhadap aktivitas penyelundupan. Para pelaku
menggunakan kapal cepat hingga 60 knot, sementara armada patroli hanya mampu
mencapai 35 knot, membatasi efektivitas intersepsi.
"Selain kendala teknis,
hambatan yurisdiksi juga muncul karena TNI tidak memiliki kewenangan penyidikan
formal. Laporan Tim Kemenko Polkam merekomendasikan penambahan unit kapal
cepat, peningkatan kompetensi personel, koordinasi lintas-lembaga, serta
modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi canggih, langkah yang mendukung
kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan laut nasional,"
jelasnya.
Pada hari ke-3 dilaksanakan
Rapat Koordinasi tanggal 9 Oktober 2025 pembahasan Analisis Penguatan Dimensi
IKNL. Rapat ini menekankan integrasi kebijakan, penelitian akademik, dan
pengawasan maritim. Rapat dihadiri berbagai instansi pusat, provinsi,
kabupaten/kota, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, DPRD, Bakamla, BINDA, BMKG, Karantina, SAR,
BNN, PT. Pelindo Regional 2, serta Universitas Bangka Belitung. Kemenko Polkam
hadir untuk memastikan arahan Presiden Prabowo diimplementasikan secara terpadu.
“IKLN harus menjadi standar
utama untuk menilai kemajuan Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan
di wilayah lautnya selama lima tahun ke depan. Setiap upaya keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus selaras dengan tujuan pembangunan
nasional dan mendukung kemandirian bangsa berbasis potensi maritim,” tegasnya.
Selain fokus pada keamanan laut,
Tim Kemenko Polkam meninjau program pemenuhan gizi sekolah dan pemberdayaan
masyarakat di Pangkalpinang. Program ini memanfaatkan tenaga lokal, menyediakan
menu bergizi seimbang, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Kegiatan ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat
keamanan, dan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk
pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan aparat keamanan dalam memperkuat keamanan laut, meningkatkan keselamatan nelayan, dan mendukung implementasi kebijakan strategis Presiden Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung. Integrasi kebijakan, riset berbasis bukti, penguatan kapabilitas operasional, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tata kelola maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan
*Kemenko Polkam RI/BINs.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar