Polkam, Malang - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan
sarasehan bersama elemen masyarakat sipil seperti, unsur organisasi
kemasyarakatan (ormas), akademisi, mahasiswa, dan jurnalis. Hal ini guna
menjamin dan memperkuat kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
"Melalui rangkaian kegiatan
ini, Kemenko Polkam hendak memastikan dan memberikan jaminan pada masyarakat
untuk menggunakan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat," ujar Deputi
Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polkam, Heri Wiranto
dalam kegiatan Sarasehan “Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul,
Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara
Berjalannya Demokrasi dan Terpeliharanya Stabilitas Nasional” di Kota Malang,
Jawa Timur.
Deputi Poldagri tersebut
mengungkapkan bahwa dalam sarasehan tersebut, para peserta dapat mengemukakan
gagasannya secara bebas, namun harus disertai tanggungjawab untuk mencegah
munculnya aksi anarkisme.
Hal ini sesuai dengan amanat
Pasal 28 UUD 1945 dan selarasan dengan apa disampaikan Bapak Presiden Prabowo
Subianto dalam berbagai kesempatan. “Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat
untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meski demikian, masyarakat
juga harus melaksanakannya dengan tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, melihat dinamika
politik beberapa waktu lalu dengan kejadian aksi unjuk rasa anarkis, Kota
Malang menjadi salah satu daerah yang cukup kondusif.
"Jawa Timur, khususnya Kota
Malang, adalah miniatur kemajemukan Indonesia, sekaligus sebagai salah satu
barometer. Pada saat kejadian aksi penyampaian pendapat pada medio Agustus yang
lalu, ada chaos di beberapa wilayah. Syukurnya Kota Malang relatif aman
terkendali," katanya.
Untuk menjaga kondusivitas
wilayah, Kemenko Polkam turut menggandeng unsur ormas sebagai mitra pemerintah.
Pembinaan pun dilakukan melalui sarasehan hari ini.
"Jadi, ormas adalah mitra
pemerintah dalam menyampaikan informasi, kemudian masuk pada masyarakat.
Sehingga itu yang kita lakukan pembinaan juga pada ormas untuk penyampaian
hal-hal yang kita rencanakan," sebutnya.
Sebagai informasi, saat ini di
Indonesia terdapat lebih dari 600.000 ormas yang tersebar di seluruh pelosok
wilayah, sedangkan di Jatim sendiri terdapat 118.115 ormas. Angka ini cukup
fantastis.
Kepala Badan Kesbangpol Jatim
Eddy Supriyanto menjelaskan ormas memiliki irisan besar dengan pemerintah.
"Ormas bersama pemerintah
sebagai mitra untuk membangun kondusivitas dan kerukunan di masyarakat. Ini sinergi
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bersama-sama mengajak Ormas
menjaga lingkungan agar nyaman, kondusif. Pembangunan, perekonomian berjalan
dengan baik," tegas Eddy.
Dari aksi penyampaian pendapat yang berujung anarkisme kemarin, Pemerintah Provinsi Jatim juga telah melakukan evaluasi. Salah satunya dengan menggalakkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, termasuk di Pondok Pesantren.
*KemenkoPolkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar