Polkam, NTT - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang
Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kunjungan kerja
dan monitoring pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT).
Kegiatan ini sebagai upaya
memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan
sosial dan ketahanan pangan di daerah. Monitoring program prioritas Presiden di
NTT fokus ke empat lokasi utama, yaitu antara lain; Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) di SMAN 1 Kupang Timur; Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19
Kupang; Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Penfui Timur; dan Sentra Pengolahan
Pangan Gizi (SPPG) Alak, Kota Kupang.
Dalam kunjungan tersebut,
Kemenko Polkam menegaskan fungsinya sebagai otoritas koordinatif yang mengawal
implementasi program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Hadirnya tim
Kemenko Polkam bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat
sasaran, dan saling terintegrasi antar-pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah daerah, TNI, lembaga pendidikan, serta pelaku ekonomi lokal.
“Kemenko Polkam hadir untuk
menyinkronkan kebijakan lintas sektor sehingga program prioritas pusat memberi
manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional, khususnya di
wilayah strategis seperti NTT,” tegas Marsma TNI Bayu Hendra Permana, Asdep
koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional saat peninjauan di
NTT, Kamis (30/10/2025).
Tim meninjau pelaksanaan MBG di
SMAN 1 Kupang Timur yang disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan
dikonsultasikan dengan ahli gizi. Program ini terbukti meningkatkan kehadiran
dan motivasi belajar siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari wilayah
jauh. Hingga saat kunjungan, belum ditemukan kasus keracunan makanan; sekolah
menerapkan protokol pengecekan kualitas makanan yang ketat sebelum distribusi.
Sekolah Rakyat Menengah Pertama
(SRMP) 19 Kupang sebagai satu-satunya sekolah rakyat di provinsi yang
memberikan akses pendidikan berasrama bagi anak-anak dari Kabupaten Kupang.
Meskipun fasilitas asrama dan kegiatan pembelajaran telah berjalan, pihak
sekolah melaporkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik, terutama untuk bidang
seni budaya dan olahraga. Rencana pengembangan jenjang SMA pada 2026 juga
menjadi perhatian untuk kesinambungan pendidikan.
Koperasi Desa Merah Putih Penfui
yang berdiri pada April 2025 ini berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pokok
dan usaha ekonomi lokal dengan anggota mencapai ribuan. Kopdes telah
menjalankan usaha secara swadaya dan menjalin kemitraan dengan sejumlah
distributor dan BUMN. Namun pengurus menyampaikan kebutuhan dukungan regulasi,
ketersediaan lahan, serta akses pembiayaan yang lebih memadai dari pemerintah
daerah dan pusat.
SPPG Alak melayani ribuan
penerima manfaat dari sekolah dan puskesmas serta menerapkan prosedur
pengolahan makanan yang higienis. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan
tenaga operasional dan kesulitan memperoleh pasokan bahan baku akibat kompetisi
suplai di wilayah setempat. Kemenko Polkam mencatat kebutuhan percepatan
dukungan logistik dan pengaturan distribusi yang lebih terkoordinasi.
Dari hasil kunjungan tersebut
Kemenko Polkam merekomendasikan langkah-langkah prioritas berikut, pertama
memperkuat koordinasi lintas sektor (pusat-daerah) untuk mempercepat bantuan
regulasi, anggaran, dan dukungan fasilitas bagi koperasi serta institusi
pendidikan rakyat.
"Perluya optimalisasi
rantai pasokan bahan pokok melalui sinergi dengan distributor dan mitra BUMN
agar program MBG dan SPPG dapat berkelanjutan dan menambah kapasitas sumber
daya manusia pada SRMP dan SPPG melalui penempatan tenaga pendidik, wali asuh,
serta tenaga operasional sesuai kebutuhan, tegas Bayu
Asdep koordinasi Intelijen
Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional juga menambahkan pentingnya pengawalan
integrasi program prioritas nasional agar berdampak nyata pada ketahanan sosial
dan kesiapsiagaan daerah menghadapi dinamika kawasan.
Kemenko Polkam menegaskan
komitmennya untuk terus mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan program-program
prioritas nasional di daerah, serta memperkuat kerja sama antar-instansi agar
kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat langsung
kepada masyarakat.
"Kunjungan kerja ini
menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan sosial dan
ketahanan pangan di wilayah strategis seperti NTT," tutupnya
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar