SIARAN PERS NO. 221/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2025
Polkam, Surabaya - Dalam
menjalankan sebuah program, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(Kemenko Polkam) menekankan agar aspek kebermanfaatan dan aspek keamanan harus
seimbang. Pasalnya kedua aspek tersebut saling terkait demi kepentingan nasional,
sehingga perlu menjadi prioritas utama.
Demikian disampaikan Deputi
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Duta Besar Mohammad K.
Koba dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan
Terhadap Relawan USPC di wilayah Jawa Timur, Rabu (23/7/2025).
"Ada 13 relawan relawan PC
(Peace Corps) di Jawa Timur. Tadi kami mendapat laporan dari kepala sekolah,
baik sekolah negeri maupun madrasah, mengenai manfaat nyata yang mereka terima
dengan adanya native speaker (relawan) untuk mengajar langsung di sekolah
mereka," kata Dubes Koba.
Rakor ini juga membahas mengenai
potensi bahaya atau ancaman keamanan, baik kepada relawan USPC maupun ancaman
nasional Indonesia. Menurut Dubes Koba, keberadaan para relawan warga negara asing
di wilayah Indonesia ini tentunya juga memiliki potensi kerawanan, baik dari
segi keamanan nasional maupun keamanan para relawan selama bertugas di
Indonesia.
"Oleh karena itu,
pengawasan terhadap program ini menjadi sangat penting," katanya.
Sebagaimana diberitakan
sebelumnya, Indonesia telah memiliki kerja sama dengan Pemerintah AS dengan
adanya Program United States Peace Corps (USPC) yang difokuskan pada bidang
pendidikan, khususnya dalam bentuk penugasan sejumlah relawan Warga Negara AS
untuk mendukung peningkatan kapasitas Guru Bahasa Inggris di sekolah-sekolah
tingkat SMP dan SMA di 3 (tiga) provinsi, yaitu Jabar, Jatim, dan NTT.
Program USPC ini diketahui
memiliki manfaat khususnya bagi lingkungan sekolah dalam peningkatan kemampuan
Bahasa Inggris, sehingga berpeluang meningkatkan prestasi sekolah dan mengenal
budaya satu sama lain.
Sejak tahun 2019, Kemenko Polkam
menginisiasi kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan terhadap
Program USPC ini. Upaya ini diperkuat dengan dikeluarkannya Standard Operation
Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program USPC
pada tahun 2021, sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil program USPC,
khususnya dampaknya terhadap keamanan nasional.
Sebagai implementasi dari SOP
tersebut, Kemenko Polkam secara rutin setiap tahun melakukan Monev Bidang
Keamanan dengan berkunjung langsung ke lokasi penugasan relawan USPC.
Sebelumnya, Kemenko Polkam bersama dengan tim Pokja Teknis telah melaksanakan
Monev Bidang Keamanan ini ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 dan
ke Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2025 lalu.
"Dari Monev yang telah kami
laksanakan di dua wilayah tersebut dapat dilaporkan bahwa perlu peningkatan
penguatan koordinasi antara Tim Teknis dan aparat keamanan di daerah penugasan
relawan terkait keberadaan relawan, serta perlunya optimalisasi mekanisme
pengawasan dan pelaporan sesuai yang diatur dalam SOP Bidang Keamanan,"
ujar Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah
Hidayah.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi
Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah juga menambahkan bahwa
keberadaan para relawan ini memberikan manfaat yang signifikan, baik kepada
murid maupun guru di sekolah yang terkait dengan bahasa Inggris. "Para
relawan memberikan kontribusi yang signifikasi terhadap peningkatan kemampuan
Bahasa Inggris, tidak hanya pada murid tapi juga guru. Kemarin waktu kami
kunjungan ke ke MTsN 2 Pasuruan, muridnya yang kelas 2 SMP bisa bermain peran
dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Inggrisnya bagus sekali, tidak
hanya kosa katanya tetapi juga pengucapannya bagus sekali.”
Kemenko Polkam berharap program ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, perlu adanya pelaporan secara berlaka dari pihak sekolah kepada pihak terkait dengan ditembuskan kepada aparat keamanan setempat.
*Humas Kemenko Polkam/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar