Polkam, Riau - Pemerintah pusat,
pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta, bersatu dan
bergerak dalam satu komando dan satu tujuan yaitu menekan angka kebakaran hutan
dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan ke arah zero karhutla.
"Sebagai langkah strategi
dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong,
bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah
terjadinya karhutla," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam konferensi Apel Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di
Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Dari data BMKG yang juga
terintegrasi dengan data satelit Kemenhut dan BNPB, musim kemarau tahun ini
akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai bulan April hingga September
2025.
Berdasarkan data satelit Terra
Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu,
berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025,
dan khusus di Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla.
Menko Polkam menyampaikan,
wilayah yang sejauh ini tercatat mengalami kebakaran lahan yakni di Aceh, Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Mitigasi dan pencegahan
dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei,
water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal,
serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," kata Menko Polkam.
Pada kesempatan tersebut, mantan
Kepala BIN ini menyampaikan pesan Presiden RI yang memberikan apresiasi
terhadap pemerintah atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh jajaran.
Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus
mempertahankan capaian selama ini.
Selain itu, Presiden juga memberikan
perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada
geopolitik kawasan.
"Sebagai bagian dari upaya
memperkuat kesiapsiagaan nasional, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,
pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13
Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin
secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI,
Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup," kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Bapak Presiden juga menyampaikan
komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AA-THP (ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution) dan ACC-THPC (ASEAN Coordinating Centre for
Transboundary Haze Pollution Control) harus terus ditegakkan.
"Kita harus belajar dari
pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa
akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan ini sangat luar biasa,"
kata Budi Gunawan.
Pada Apel tersebut, Menko Polkam
meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera menyiapkan seluruh
stakeholder di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan BNPB dan Kementerian
Kehutanan.
Sementara kepada perusahaan
pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan, Menko meminta agar
mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan
pencegahan. Dan kepada masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna
Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani, agar terus
berpartisipasi aktif melaporkan titik api.
"Pada apel kesiapsiagaan
hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola
sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita
bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," kata Menko Polkam
Budi Gunawan.
Hadir dalam Apel tersebut
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur
Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenkp Polkam Letjen TNI
(Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI M. Hasan, serta
perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
*Kemenko Polkam/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar