Tunjukan Progres Signifikan, BNNK Pohuwanto Siap Beroperasi Tahun Ini

Jakarta - Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pohuwato terus menunjukkan progres signifikan. Hal tersebut tampak dalam diskusi antara Saipul A. Mbuinga, Bupati terpilih Kab. Pohuwato, yang juga merupakan Bupati pada periode sebelumnya, dengan Kepala BNN RI Marthinus Hukom, pada Rabu (15/1), di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut Saipul A. Mbuinga mengatakan pihaknya telah siap untuk mendukung mulai beroperasinya BNNK Pohuwato di tahun 2025 ini. Selain rumah dinas Wakil Bupati yang telah dipersiapkan sebagai kantor BNNK sementara, Pemda Pohuwato juga telah menyediakan anggaran hibah sebesar Rp 1 miliar dan 19 personel PNS Pemda untuk mendukung operasional BNNK. Tidak hanya itu saja, Saipul A. Mbuinga bersama dengan DPRD setempat bahkan telah sepakat untuk mendirikan bangunan kantor untuk BNNK Pohuwato di tahun 2026.

“SK vertikalisasi sudah keluar, sekitar bulan Februari rencananya anggaran 1 miliar tahap pertama akan dicairkan sisanya akan dicairkan di bulan Juli atau Agustus,” ujar Bupati terpilih Kab. Pohuwato.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Saipul A. Mbuinga, Sestama BNN RI Tantan Sulistyana yang juga hadir mendampingi Kepala BNN RI dalam rapat tersebut memberikan beberapa laporan terkait perkembangan vertikalisasi BNNK Pohuwato. Tantan Sulistyana menyampaikan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti terkait dukungan manajemen. Namun demikian, Ia menekankan untuk terus dilakukan percepatan dalam proses hibah dan penempatan SDM agar tidak menghambat implementasi kegiatan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi berharap adanya sinergi antara Pemda, BNN, Kementerian Tenaga Kerja, dan sektor swasta. Mengingat tingginya proyek tambang di daerah tersebut, Nasir Giasi mengusulkan agar menambahkan program tes urine secara periodik kepada para tenaga kerja selain program medical check up. Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana PNBP tersebut dapat diserahkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Merespon usulan dari Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Kepala BNN RI mendukung mengenai pentingnya screening narkoba bagi tenaga kerja yang baru masuk ke wilayah tersebut. Ia menyatakan akan membahas lebih lanjut masalah ini dengan Menteri Tenaga Kerja guna memastikan langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diterapkan secara efektif.

“Usulan dari Ketua Komisi III DPRD Pohuwato akan Kami bahas lebih lanjut, dalam waktu dekat Saya usahakan untuk beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja,” pungkas Kepala BNN RI.

(BINs)

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN