Jakarta - Deputi Bidkoor Hukum
dan HAM Kemenko Polhukam dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham melaksanakan
kegiatan kolaborasi untuk membangun optimalisasi pertukaran dan pemanfaatan
dokumen/data administrasi penanganan perkara pidana melalui SPPT-TI yang
dilaksanakan tanggal 9-11 Oktober 2024.
Kegiatan ini merupakan
tindaklanjut dalam upaya meningkatkan penyediaan data yang berkualitas guna
mendukung proses administrasi penanganan pidana oleh Lembaga Penegak Hukum
"Semoga upaya hari ini
menjadi percepatan penyelesaian dan solusi atas permasalahan baik dari sisi
teknis maupun sumber daya manusia, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelesaian dokumen administrasi penanganan perkara
pidana sehingga manfaat pertukaran dan pemanfaatan data/dokumen melalui SPPT-TI
bisa dirasakan oleh semua," ucap Moehammad Syafrial, Sesdep Bidkoor Hukum
dan HAM Kemenko Polhukam pada saat membuka kegiatan.
"Saya juga berpesan
kegiatan ini dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya sistem keamanan data dan
dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih
komprehensif untuk melindungi keamanan data dalam sistem peradilan
pidana," lanjut Masellina, Direktur Informasi dan Kerja Sama Ditjen
Pemasyarakatan Kemenkumham.
Pertemuan ini dihadiri oleh
perwakilan dari Kemenko Polhukam, Mahkaman Agung, Ditjen Pemasyarakatan
Kemenkumham, Pusat Data Statistik Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri,
Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan
Agung, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Siber
dan Sandi Negara.
Terdapat beberapa agenda antara
lain antara lain monitoring dan evaluasi agenda program kerja Komponen SPPT-TI,
penyesuaian program kerja masing-masing dengan RPJPN, penyelesaian kendala
pertukaran dalam rangka peningkatan keamanan Pusat Pertukaran Data (Puskarda)
SPPT TI dengan aplikasi administrasi penanganan perkara pidana milik Kepolisian
(Elektronik Manajemen Perkara), Kejaksaan (Case Management System), Badan
Narkotika Nasional (Elektronik Penyidikan Perkara), Mahkamah Agung (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sinergi (KPK)
dan Ditjen Pemasyarakatan (Sistem Database Pemasyarakatan).
( BINs )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar