Jakarta - Untuk
menunjang kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemprov DKI Jakarta melalui
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta memastikan kesehatan para petugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terjamin. Dinkes DKI beserta
Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) memberikan layanan kesehatan
terintegrasi, termasuk dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
mendatang.
Tugas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam
Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta.
“Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak
menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan screening kesehatan terhadap
137.355 peserta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati pada Sabtu
(17/2) di Jakarta.
Tidak hanya itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan
Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan Bantuan Hidup
Dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum (PPSU), Satpol PP, termasuk juga petugas KPPS Pemilu sebanyak 4.000 orang
dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.
“Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai First Aid Responder (Pemberi
Pertolongan Pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS tempat mereka
bertugas,” tambah Ani.
Kemudian, kata Ani, pihaknya juga melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS
di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi
juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat Kecamatan dan 267 Posko
Mobile di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama masa pemungutan,
penghitungan, dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.
“Masih dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dinkes DKI melalui petugas
kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga
telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” terang Ani.
Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun,
menyantap makanan maksimal 4 jam setelah disajikan, dan memastikan makanan
layak konsumsi. Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat,
seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan
sampah, dan jauh dari lalu lintas kendaraan.
Ani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS
maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),
Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat yang
terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).
Data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
melalui https://dfo.kemkes.go.id/.
Berdasarkan data yang tercatat, hingga 15 Februari 2024, penyakit terbanyak
yang dialami petugas adalah penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan
darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan
sakit kepala. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019 silam, penyakit terbanyak didominasi oleh
penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.
"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat
ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat
empat orang yang sedang dirawat," papar Ani.
Ani menerangkan, berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara, terdapat 17 TPS terdampak banjir, sehingga pencoblosan
direncanakan kembali pada 18 Februari 2024. “Kita akan siagakan dan perkuat
layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini,” tegas Ani.//Harto
*Pemprov
DKI Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar