Polkam, Bogor – Kemenko Polkam
bersama Kementerian dan Lembaga terkait membahas optimalisasi tata kelola dan
penguatan kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya untuk mendapatkan
masukan serta praktik baik yang terjadi di daerah, khususnya di Kota Bogor,
yang akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah
strategis dalam optimalisasi dan penguatan tata Kelola Ormas.
"Berbagai pengalaman,
masukan, dan praktik baik yang dilaksanakan di daerah merupakan modal penting
dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Melalui rapat koordinasi ini,
kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan organisasi
kemasyarakatan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan
Kemenko Polkam, Wahyu Handoyo di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).
Wahyu menegaskan bahwa penguatan
tata kelola dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan memerlukan sinergi dan
komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh
pemangku kepentingan agar pembinaan dan pengawasan ormas dapat berjalan secara
optimal. Ia juga menekankan pentingnya penguatan berbagai aspek tata kelola,
mulai dari proses pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan kegiatan ormas, guna
mewujudkan tertib administrasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor beserta pejabat yang membidangi urusan organisasi kemasyarakatan. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai tantangan, masukan, serta praktik baik dalam upaya optimalisasi tata kelola dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas), yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.
*Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar