Polkam, Jakarta – Kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak
langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi
masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran
asap lintas batas.
“Maka dari itu, pengendalian
karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,
mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha,
akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka
Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026
"Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Manggala
Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Menko Polkam mengapresiasi
berbagai capaian pengendalian karhutla selama tahun 2025, di antaranya
meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatnya
kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semakin aktifnya dukungan TNI, Polri,
dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Menurut Menko Polkam, ancaman
karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terlebih saat memasuki
musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Fenomena tersebut
berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan
jumlah hotspot, serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kondisi ini harus menjadi
perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun
ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat
dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif,
pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun
2026. Menurut Menko Polkam, desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi,
sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat
pusat hingga daerah.
“Pendekatan yang digunakan bukan
lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang
menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan
kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.
Dalam kesempatan tersebut, Menko
Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan
karhutla tahun 2026, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki
tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan
dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko
kebakaran pada musim kemarau.
“Kepada seluruh gubernur,
pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar
kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga,
patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan
peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya
optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah
utama menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Presiden memberikan perhatian
yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta
seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan
tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa
reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, memperkuat
sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino
2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen
bersama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla.
Sebagai penutup, Menko Polkam
menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah
terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap
lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan
respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan lengah, jangan lelah,
jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada
kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara
Pada kesempatan yang sama,
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penurunan luas karhutla
merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. “Penurunan luas karhutla merupakan
keberhasilan dari meningkatnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Meruntuhkan ego sektoral antar K/L, pemerintah pusat dan daerah, dan kemampuan
untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi ini” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa
tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat musim kemarau tahun 2026
diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering, dan
adanya siklus El Nino. “Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika
ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menhadi budaya kerja permen, bukan karena
respon sesaat ketika terjadi bencana,” tegasnya.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Tri Handoko Seto juga
menjelaskan bahwa kondisi El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat
dan curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, intensitas
El Nino diperkirakan terus menguat mulai Juli hingga September 2026 seiring
meningkatnya suhu muka laut dan diprediksi mencapai puncaknya pada Oktober 2026
sebelum berangsur melemah pada November saat musim hujan mulai berlangsung.
“Bulan-bulan ke depan perlu
menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus
meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu
terus diperkuat sejak dini,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya mitigasi
terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan
dan pencegahan karhutla. Hingga saat ini telah dilaksanakan 141 hari operasi
dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas karhutla.
Sementara itu, Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa pentingnya optimalisasi
operasi darat, khususnya di wilayah-wilayah rawan karhutla yang berada jauh
dari aliran sungai dan sumber air utama. Menurutnya, penguatan pendukung
seperti embung dan kanal menjadi faktor penting dalam menjaga kelembapan lahan
gambut selama musim kemarau.
“Karhutla tidak hanya terjadi di
sekitar sungai, tetapi juga di tengah kawasan hutan yang jauh dari sumber air.
Karena itu, keberadaan embung, kanal, serta ketersediaan sumber air cadangan
menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan di
lapangan,” ujarnya.
Hadir pada rakorsus tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki, Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi , Asisten Operasi Panglima TNI, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Danrem 101, Pangdam XXII/TB, Pangdam II, Pangdam XIX/TT, Wakapolda Riau, Danrem 042, perwakilan dari K/L terkait, dan pemerintah daerah.
Humas Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar