Polkam, Bogor - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan rapat
koordinasi evaluasi efektivitas operasi intelijen dalam mendukung penanganan
separatisme selama 25 tahun terakhir pada Kamis (19/02/2026) di Bogor, Jawa
Barat.
Rapat koordinasi ini membahas
capaian dan tantangan operasi intelijen selama dua dekade terakhir, khususnya
di wilayah Aceh dan Papua. Evaluasi menunjukkan bahwa stabilisasi di Aceh
relatif terkendali pasca perdamaian Helsinki, sementara di Papua masih terdapat
dinamika fragmentasi kelompok, propaganda digital, serta kompleksitas sosial
dan geografis yang memerlukan pendekatan lebih terpadu.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kabid
Intelijen Pertahanan mewakili Plh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen
Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Paulus Suhendrasmo. Dalam arahannya, Plh
Asisten Deputi menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L)
menjadi kunci keberhasilan.
“Penanganan separatisme tidak
bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi kebijakan, integrasi data
intelijen, serta kesamaan terminologi agar negara hadir dengan satu suara dan
satu arah,” ujar Paulus.
Lebih lanjut dijelaskan langkah
ke depan akan dilakukan melalui penyusunan rencana induk operasi intelijen terpadu,
penguatan integrasi big data intelijen, peningkatan kapasitas intelijen siber,
serta harmonisasi regulasi dan terminologi separatisme. Pendekatan komprehensif
juga akan mencakup pembangunan kesejahteraan masyarakat, penguatan pendidikan
kebangsaan, serta kontra-propaganda di ruang digital.
“Kemenko Polkam sebagai
koordinator strategis memastikan sinergi nasional berjalan efektif, terukur,
dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid lintas kementerian dan lembaga,
pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kedaulatan
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Paulus.
Rapat ini dihadiri narasumber dan peserta dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Baintelkam Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama unsur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan diplomasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi nasional untuk menyatukan langkah dan kebijakan dalam menghadapi dinamika ancaman separatisme.
*Humas Kemenko Polkam/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar