Polkam, Jakarta — Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat
sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia (KKPH).
Hal tersebut ditegaskan oleh
Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan
dalam “Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
KKPH Tahun 2025” yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (17/12/2025).
Parwito menjelaskan bahwa
permasalahan keamanan dan keselamatan laut merupakan isu nasional yang
membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor yang kuat.
“Keterbatasan alutsista,
anggaran, dan ego sektoral bukanlah persoalan masing-masing instansi, melainkan
tantangan bersama. Oleh karena itu, Forum KKPH harus menjadi wadah strategis
untuk menyatukan persepsi, memetakan risiko wilayah rawan, dan mengoptimalkan
patroli nasional terpadu,” ungkapnya.
Direktur Operasi Laut Bakamla
selaku Sekretaris Forum KKPH memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan KKPH Tahun 2025 berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2022 dan Perpres
Nomor 59 Tahun 2023. Evaluasi menunjukkan sebagian besar kebijakan nasional
KKPH telah berjalan melalui patroli laut terkoordinasi, operasi keselamatan dan
SAR, serta kegiatan penegakan hukum di laut.
Sepanjang tahun 2025, patroli
nasional dilaksanakan selama 115 hari dengan melibatkan 26 kementerian/lembaga,
disertai pelaksanaan 1.173 operasi SAR yang berhasil menyelamatkan 5.414 jiwa,
serta ribuan pemeriksaan kapal dalam rangka penegakan hukum, meskipun capaian
tersebut masih menghadapi keterbatasan anggaran, BBM, dan aset operasional.
Sejumlah peserta rapat
menyampaikan masukan strategis terkait tantangan keamanan laut, khususnya di
wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah 3T. Masukan tersebut
mencakup keterbatasan sarana transportasi laut, ketimpangan kapasitas armada
antar instansi, belum optimalnya integrasi sistem informasi maritim, serta perlunya
standardisasi SOP dan mekanisme serah terima perkara penegakan hukum di laut.
Melalui rapat koordinasi ini,
Kemenko Polkam menegaskan komitmen untuk memperkuat integrasi sistem informasi
keamanan dan keselamatan laut, mendorong patroli terpadu berbasis intelijen,
serta mempercepat penyusunan RUU Keamanan Laut sebagai fondasi tata kelola
keamanan laut yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan
mampu meningkatkan kehadiran negara, memperkuat kedaulatan, serta menjamin
keamanan dan keselamatan di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
*Humas Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar