Kemenko Polkam Kawal Pembangunan Infrastruktur Strategis di Aceh dan Papua

SIARAN PERS NO 652/SP/HM.01.02/12/2025

Polkam, Jakarta — Kemenko Polkam mendorong percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Provinsi Aceh dan 6 Provinsi Wilayah Papua sebagai bagian dari penguatan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan penjagaan stabilitas kawasan. Provinsi Aceh dan 6 Provinsi Wilayah Papua dipandang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan barat dan timur sekaligus penerima status Otonomi Khusus.

“Melalui Otsus, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masukan dari daerah menunjukkan perlunya penguatan dukungan Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah,” ungkap Ruly Chandrayadi, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam saat membuka rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

“Pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh dan 6 Provinsi Wilayah Papua bukan hanya menyangkut konektivitas fisik, melainkan merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat stabilitas keamanan,” tegas Ruly.

Dalam forum, disampaikan sejumlah progres pembangunan yang telah berjalan cukup baik di sektor jalan tol, kereta api, jembatan, maupun konektivitas antar wilayah di 6 Provinsi Wilayah Papua serta Provinsi Aceh.

Meski demikian, masih terdapat hambatan teknis dan administratif seperti pembebasan lahan, penyesuaian desain, serta kesiapan dokumen dan pembiayaan yang memerlukan koordinasi lebih intensif antar pemangku kepentingan.

Selain itu, forum juga mencermati tantangan geografis, dinamika sosial masyarakat adat, serta faktor keamanan di sejumlah lokasi pembangunan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan proyek.

“Untuk itu, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi lokal dan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat setempat menjadi hal yang sangat penting,” tambah Ruly.

Sebagai tindak lanjut, forum sepakat untuk mendorong sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, pengawalan prioritas terhadap empat proyek infrastruktur strategis, penyediaan dukungan pendanaan yang memadai melalui berbagai skema pembiayaan, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Forum ini secara khusus membahas akselerasi empat proyek infrastruktur utama, yaitu Tol Aceh–Sigli, Lintasan Kereta Api Aceh–Besitang, Jembatan prioritas di Aceh (Geurutee, Enang-Enang, dan Peudada), serta Jalan Trans Papua. 

*Kemenko Polkam RI/BINs