Polkam, Bintan - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mendorong
penyelesaian dinamika pengelolaan lahan di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas
instansi, sinkronisasi data dan kebijakan, serta penyiapan langkah-langkah
lanjutan yang dilaksanakan secara terukur dan terkoordinasi.
Demikian disampaikan oleh
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko
Polkam, Laksamana Pertama TNI Rudi Haryanto, dalam “Rapat Koordinasi
Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat dan TNI Angkatan Laut” pada
Kamis, (18/12/2025).
“Kemenko Polkam mengoordinasikan
kementerian dan lembaga agar setiap langkah penanganan dilaksanakan secara
tertib, terukur, dan selaras dengan kebijakan tata ruang pertahanan, sehingga
tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap stabilitas dan keamanan wilayah,”
ujar Rudi.
Rangkaian rapat koordinasi dan
peninjauan lapangan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan
pendekatan dialogis dan berbasis data dalam penanganan dinamika pengelolaan
lahan, sekaligus mendorong sinkronisasi tata ruang pertahanan dengan kondisi
faktual di lapangan.
“Penyelarasan ini menjadi
penting agar kepentingan pertahanan negara, penataan ruang wilayah, serta
kebutuhan sosial masyarakat dapat diintegrasikan secara seimbang dan
berkelanjutan,” ungkapnya.
Rudi juga menambahkan bahwa
proses penanganan diharapkan tidak hanya menjawab persoalan yang ada saat ini.
“Tetapi juga mampu mencegah potensi permasalahan serupa di masa mendatang,
sekaligus menjaga stabilitas politik, keamanan wilayah, dan ketenteraman
masyarakat serta kepentingan nasional secara menyeluruh,” jelasnya.
Pada sesi dialog, masyarakat
menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam suasana yang kondusif.
Menindaklanjuti hal tersebut, Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan
tengah menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Data, yang
akan menjadi dasar kerja yang sah dan akuntabel dalam menghimpun serta
memverifikasi data sebagai bahan penyelesaian.
Dalam kesempatan yang sama,
Bupati Bintan menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kemenko Polkam dalam
memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah.
“Forum ini sangat penting untuk
menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga penyelesaian
persoalan dapat didudukkan bersama secara arif dan bijaksana dengan tetap
memperhatikan dampak sosial yang ada,” ujar Roby.
Humas Kemeko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar