Polkam, Jakarta — Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi
lintas kementerian/lembaga dalam membangun tata kelola keamanan maritim yang
modern dan mendukung percepatan ekonomi biru.
“Memperkuat interoperabilitas
dan integrasi kebijakan maritim merupakan hal penting untuk menghadapi dinamika
kawasan dan meningkatnya aktivitas perdagangan global,” ungkap Asisten Deputi
Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito saat membuka
“Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis
Ekonomi Biru, Riset dan Inovasi Maritim, serta Sistem Karantina Nasional” di
Jakarta, yang diselenggarakan pada 4–5 Desember 2025.
“Integrasi sistem, data, dan regulasi
bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kepentingan
nasional. Rakor ini memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah
yang sama dalam membangun keamanan maritim terpadu,” tambahnya.
Parwito menambahkan bahwa rakor
ini merupakan langkah nyata menuju ekosistem tata kelola maritim terintegrasi
pada 2029 guna menopang keberlanjutan ekonomi biru dan stabilitas maritim
nasional.
“Kita membutuhkan sistem yang
mampu mendeteksi ancaman lebih cepat, merespons lebih tepat, dan bekerja secara
kolaboratif. Hasil rakor harus menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi
lintas K/L,” ujarnya.
Rakor menghadirkan Kepala Badan
Karantina Indonesia, Dr. Sahat M. Panggabean; Wakil Kepala BRIN, Laksdya (Purn)
Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian; Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mochammad
Firman Hidayat; serta perwakilan lebih dari 30 kementerian dan lembaga.
Dalam pemaparannya, Dr. Sahat M.
Panggabean menekankan percepatan transformasi sistem karantina nasional melalui
penguatan pengawasan pre- hingga post-border, digitalisasi layanan, serta
peningkatan kapasitas penegakan hukum. Sistem karantina disebut sebagai benteng
strategis dalam mitigasi ancaman biologis dan stabilitas ekonomi.
Wakil Kepala BRIN menyoroti
perlunya penguatan kerangka hukum, teknologi pemantauan, dan standardisasi
infrastruktur maritim, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan penguatan
peran BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard.
Dari sisi ekonomi, Dewan Ekonomi
Nasional menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi biru yang baru
termanfaatkan sekitar 19 persen. Modernisasi teknologi kelautan, peningkatan
investasi, dan keamanan maritim menjadi faktor kunci menjaga stabilitas rantai
pasok nasional.
Berbagai K/L turut menyampaikan
pandangan strategis, mulai dari penguatan radar dan sistem deteksi oleh
BAKAMLA, harmonisasi regulasi oleh Ditjen PP Kemenkumham, hingga integrasi
pemantauan udara–laut oleh TNI AU dalam satu sistem national situational
awareness.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar