Polkam, Bogor — Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn)
Djamari Chaniago menegaskan bahwa penguatan pembangunan wilayah perbatasan
merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, karena perbatasan merupakan garis
terdepan kedaulatan negara. Hal ini disampaikan pada keterangan pers setelah
membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, di Bogor, Jawa Barat, Selasa
(18/11/2025).
“Rakor ini untuk menghimpun dan
memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pembangunan
kawasan perbatasan, dan segera menyelesaikan segala persoalan di perbatasan,”
ungkap Menko Polkam selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP).
Menko Djamari menjelaskan bahwa
ada beberapa yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut, seperti penegasan
garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan
pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Pertama, untuk menegaskan garis
batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Kedua, kita akan membangun PLBN
di beberapa titik. Ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di
perbatasan supaya tidak terlalu tertinggal dan berimbang dengan daerah lain,
termasuk agar tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko
Polkam juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan perbatasan yang saat ini telah
mendekati tahap penyelesaian di sejumlah wilayah. Di Sumatera dan Kalimantan,
tersisa sekitar 52 kilometer untuk menyambungkan jalur barat–timur sepanjang
hampir 2.000 kilometer. Di Papua, jalur menuju perbatasan dengan Papua Nugini
tinggal menunggu penyelesaian 153 kilometer.
“Pembangunan perbatasan
Indonesia - Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan beberapa kilometer
saja. Kemudian untuk mengembangkan PLBN, masih ada beberapa titik di Timor
Leste dan Malaysia, seperti di Sebatik yang harus diselesaikan tahun ini,”
tambahnya.
Menko Djamari pun kembali
menegaskan bahwa BNPP tidak dapat bekerja sendiri, sehingga rakor ini menjadi
penting untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga terkait. “Hadir di
tempat ini begitu banyak perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait,
saya sebagai Menko Polkam mengoordinir, mengikat semua yang hadir untuk
terlibat agar dapat bersama-sama untuk menyelesaikan hal tersebut,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri yang juga
menjabat sebagai Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, turut menekankan
pentingnya kolaborasi nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan. “Dengan
pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk
mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju
serta menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar
Mendagri Tito.
*Humas Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar