Kemenko Polkam Gelar Rakor Peningkatan Kolaborasi Tata Kelola Keamanan Data dan Kependudukan

SIARAN PERS NO. 526/SP/HM.01.02/POLKAM/10/2025

Polkam, Bekasi - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus berkomitmen memperkuat keamanan data kependudukan nasional, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terpercaya, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama penyelenggaraan layanan publik dan transformasi digital pemerintahan menuntut adanya sistem perlindungan data yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan," tegas Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan saat memimpin rapat koordinasi yang bertema Penguatan Keamanan Data Kependudukan untuk Peningkatan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik di Bekasi, selasa, (21/10/25).

Kartika menambahkan bahwa dalam upaya digitalisasi data identitas kependudukan, pemerintah telah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi penting dalam modernisasi layanan administrasi kependudukan. Meski begitu, keamanan data perlu menjadi perhatian pada era digital seperti saat ini, mengingat adanya ancaman kebocoran data dan serangan siber yang berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan.

Forum ini diadakan dengan maksud untuk membangun kesamaan persepsi antarinstansi mengenai urgensi penguatan keamanan data kependudukan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

"Langkah ini menjadi penting untuk memperkuat keamanan data kependudukan nasional, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terpercaya, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang akan terus berupaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keandalan data kependudukan.

Hadir dalam Rapat Koordinasi yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Badan Siber Sandi Negara. Hadir pula perwakilan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Intelijen Siber Badan Intelijen Negara, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

*Kemenkopolkam RI/BINs