Polkam, Jayapura – Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi
Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan
tema “Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan
Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua.”
“Keamanan laut bukan hanya soal
menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa. Papua adalah
gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini
harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern,
serta pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Plh. Asisten Deputi Koordinasi
Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kol. Inf. Wahyu Handoyo, S.IP., M.Han., dalam
sambutan rakor di Jayapura, Papua, Kamis (25/9/2025).
Diskusi dalam rapat menyoroti
perlunya penguatan pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan
pemanfaatan teknologi modern. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir
dinilai penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.
Sebagai rangkaian kegiatan,
delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah
Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, dibahas
peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, sebuah langkah yang
dinilai strategis untuk menghadapi berbagai tantangan maritim seperti illegal
fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas
negara.
Meski begitu, Kodaeral X masih
menghadapi keterbatasan, khususnya alutsista yang sebagian besar berukuran
kecil sehingga membatasi jangkauan operasi, serta belum tersedianya pasokan BBM
jenis Solar HSD B-0. “Keterbatasan alutsista dan logistik, khususnya dukungan
BBM, tidak boleh mengurangi komitmen kita menjaga laut Papua. Justru kondisi
ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan pusat terhadap Kodaeral X
agar lebih optimal melaksanakan tugasnya,” tegas Kol. Inf. Wahyu Handoyo.
Rapat menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto; Dirpolairud Polda Papua Kombes Pol. Andi Anugerah; Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Oscar O. Wambrauw; Dansatrol Kodaeral X Jayapura Kolonel Laut (P) Bambang ABR; serta Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Robby Wanggay, S.Pi., M.Eng, dan dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, di antaranya Pj. Sekda Provinsi Papua, perwakilan Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, DPRD Provinsi Papua, Danlanud Silas Papare, BNN Papua, serta kepala daerah kabupaten/kota. Hadir pula perwakilan kementerian teknis dan lembaga terkait, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Kesyahbandaran, Balai Karantina, BMKG, PSDKP, KSOP, dan SAR Jayapura. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Papua sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.
*Kemeko Polkam RI / BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar