Jakarta, Polkam - Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Budi Gunawan
menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil
pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid
Hamidi yang berlangsung pada 21 April 2025.
Dalam kunjungannya ke Indonesia,
Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI, didampingi oleh
Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai
kesepakatan strategis antara kedua negara.
Di bidang Polkam, kedua negara
menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang
politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta
penanganan kejahatan lintas negara.
“Pertemuan bilateral ini tidak
hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah
teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya
bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menkopolkam saat membuka rapat.
Dalam forum internal tersebut,
dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi
perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah
ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.
Tak hanya itu, pemerintah juga
tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat,
terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua
negara pada Februari 2025. Menkopolkam menekankan pentingnya pendekatan
kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
kebijakan di lapangan.
Penguatan Sinergi dalam
Penanganan Keamanan Perbatasan
Selain soal batas wilayah, rapat
juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan
barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal
fishing). Menkopolkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan
perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis
intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan
hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan,
operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Komitmen Indonesia untuk
Stabilitas Kawasan ASEAN
Menkopolkam menegaskan bahwa
penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia
untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Ia menyebut bahwa
keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan
penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua
negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.
“Presiden Prabowo Subianto
mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki
tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan
semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil
dan resilient menghadapi dinamika global,” ujarnya.
*Kemenkopolkam/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar