Wina - Commission on Narcotic
Drugs (CND) ke-68 secara resmi dibuka dan berlangsung di Vienna, Austria, pada
10-14 Maret 2025. Kegiatan ini membahas masalah yang berkaitan dengan narkoba
dan mengadopsi resolusi serta keputusan dari kegiatan ini.
Diskusi kali ini dipimpin oleh
Duta Besar Shambhu S. Kumaran, Perwakilan Tetap India untuk PBB di Wina.
Masing-masing negara memaparkan isu terkini mengenai narkoba dan kejahatannya,
salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi delegasi
Indonesia di forum terbesar ini.
Kepala BNN RI Marthinus Hukom
dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai situasi
narkotika global sebagaimana tercermin dalam Laporan Narkotika Dunia 2024.
Prevalensi produk ganja berkadar THC tinggi menyebabkan peningkatan penggunaan
narkoba dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat internasional,
khususnya yang berdampak pada kaum muda.
Marthinus Hukom menjelaskan
bahwa di Indonesia, tingkat prevalensi narkoba mencapai 1,73% pada tahun 2023,
yang berdampak pada sekitar 3,33 juta orang. Negeri Zamrud Khatulistiwa
menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan dengan tingkat kekambuhan lebih dari
70% dan maraknya zat psikoaktif baru, disamping pola perdagangan narkoba yang
terus berkembang.
Kepala BNN RI menyebutkan,
melalui Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto ke-8 yang mencakup penguatan
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika, Indonesia telah
memprioritaskan langkah-langkah penanggulangan narkotika yang komprehensif.
"Presiden telah menempatkan
pengendalian perdagangan narkoba sebagai prioritas di sektor keamanan. Sebagai
implementasinya, pemerintah telah membentuk Desk Narkotika dengan tiga tugas
utama, yaitu: mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum narkoba secara
efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan
kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan narkoba dan kebijakan
strategis, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pemberantasan
narkoba," ujar Kepala BNN RI dalam pernyataannya pada Sesi General Debate.
Oleh karena itu, Indonesia tetap
berkomitmen untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam mengatasi
tantangan peredaran gelap narkotika. BNN sendiri memiliki tiga aspek penting
untuk menekan bahaya narkoba bagi masyarakat lewat langkah strategis.
"Kami menekankan tiga aspek
penting. Pertama, mengatasi dampak sosial ekonomi narkotika, yang secara tidak
proporsional memengaruhi negara-negara berkembang dengan sumber daya terbatas
untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kedua, mendorong pendekatan
yang seimbang antara aspek kesehatan dan keamanan dalam kebijakan narkoba
global, mengadvokasi pengobatan berbasis bukti sambil mempertahankan penegakan
hukum yang kuat," ujarnya.
"Ketiga, mendukung
implementasi penuh komitmen kebijakan narkoba internasional melalui peningkatan
kerja sama regional. BNN telah melaksanakan langkah-langkah strategis yang
berfokus pada penguatan kolaborasi, operasi intelijen, keamanan pesisir dan
perbatasan, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan program ketahanan
keluarga di daerah-daerah rawan serta penguatan infrastruktur dan peningkatan
kapasitas," lanjutnya.
Dalam forum ini, Kepala BNN RI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen bersama menuju dunia yang bebas narkoba melalui pendekatan yang seimbang, komprehensif, dan berbasis bukti.
(BINs)
Biro Humas dan Protokol BNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar