Polkam, Jakarta – Wakil Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin
rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024. Wamenko
menyampaikan, Pilkada merupakan program penting yang masuk ke dalam 8 program
cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pilkada ini menjadi lebih
strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah
kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program
100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini
beririsan dengan program tersebut,” kata Wamenko Lodewijk.
Tentunya, kata Wamenko, Kemenko
Polkam sangat peduli bagaimana Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan
lancar, sehingga tidak terjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu sebagai
bangsa yang berdaulat dan demokratis, agar program pemerintah bisa terlaksana.
“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan
Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.
Terkait dengan daerah-daerah
rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, masing-masing Lembaga sudah
memetakan. Ada tiga kategori yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang,
dan daerah rawan rendah. Nantinya, masing-masing daerah tersebut memiliki
perhatian yang berbeda-beda.
Misalnya saja di Papua, ada 4
provinsi yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Karena memang di sana
daerah yang masih ada masalah-masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita
dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan
akan berjalan berimbang,” kata Wamenko Lodewijk.
Wamenko juga meminta BIN untuk
melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system.
Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal. “BIN agar
lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,”
katanya.
Tidak hanya terkait dengan masalah
pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk
memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak,
pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN,
TNI, dan Polri. Menurut Wamenko, netralitas menjadi hal penting untuk
menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas
demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama
dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,”
kata Wamenko Polkam.
“Setelah rakor ini, para Menteri
dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir.
Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang
dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan
kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,”
sambungnya.
( BINs )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar