Polkam, Jakarta – Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.)
Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi dalam
penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem
dan ancaman El Niño. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta
memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
“Sampai dengan hari ini, wilayah
kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih.
Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga,
kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari
Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan
Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rapat koordinasi digelar secara
hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri
Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI,
Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi
Kemenko Polkam. Sementara itu, secara daring hadir gubernur dan unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.
Menko Djamari mengatakan,
pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya melalui operasi udara dan
darat untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla. Dalam operasi
udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu,
sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) juga disiapkan sesuai
kebutuhan di lapangan.
“Operasi udara sebetulnya sangat
efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi
ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata
Menko Djamari.
Menurutnya, operasi modifikasi
cuaca (OMC) hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang berpotensi
menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya
awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah
terus memantau perkembangan cuaca agar setiap peluang terbentuknya awan hujan
dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang
membutuhkan.
“Selama awan hujan tidak bisa
kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan
cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera
kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.
Selain operasi udara, penanganan
karhutla melalui operasi darat terus diperkuat, terutama karena ketersediaan
sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang akibat musim kemarau. Pemerintah
menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan
serta mengembangkan sumber air alternatif, seperti pembuatan sumur di wilayah
rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan
pasokan air dalam penanganan titik api.
Pemerintah juga memberikan
perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan
karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus
dipantau secara ketat, sementara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda
telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi
kebakaran.
Di luar enam provinsi tersebut,
pemerintah tetap memantau titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah lain.
Beberapa kejadian kebakaran di kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Gunung
Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani. Penanganan
kebakaran di Bromo menunjukkan perkembangan signifikan dengan menyisakan satu
titik api yang masih dalam pemantauan, sedangkan kebakaran di Gunung Gede
Pangrango dan kawasan sekitar Rinjani telah berhasil ditangani.
“Ada yang di luar ini, seperti
misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam
sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango,
itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah
selesai,” kata Menko Djamari.
Menurut Menko Polkam, ancaman
karhutla perlu semakin diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Niño.
Fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang,
kondisi semakin kering, dan risiko terjadinya kebakaran meningkat.
“El Niño terkuat itu adalah
suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah
sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat
menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.
Selain kawasan hutan dan lahan,
pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA)
sampah. Kondisi TPA yang kering berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan
gas metana yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong
agar kawasan TPA terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi
kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mencegah dampak yang
lebih luas.
Dalam rapat koordinasi tersebut,
Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta. Pertama,
penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan
kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang hingga
mencapai kondisi darurat.
Kedua, seluruh unsur diminta
semakin memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Para gubernur sebagai pimpinan di daerah diminta memperkuat kerja sama
antarunsur di wilayahnya, termasuk Forkopimda dan unsur masyarakat, sehingga
setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, terpadu,
dan efektif.
Ketiga, Menko Polkam menegaskan
pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran
Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta melakukan penegakan hukum
dan menindak para pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur
pidana.
Menko Polkam menegaskan bahwa
penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Sinergi
pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta
berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan
karhutla dapat berjalan efektif.
“Pekerjaan ini tidak bisa
dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan
berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.
Dengan dukungan dan sinergi
seluruh unsur terkait, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat
terus diperkuat sehingga potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap
masyarakat dapat ditekan.
*Humas Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar