Polkam, Bandung – Transformasi
digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memperoleh informasi,
membentuk opini, serta menilai kebijakan pemerintah. Di tengah meningkatnya
kompleksitas dinamika ruang digital yang berpengaruh terhadap kondisi politik,
keamanan, dan kepercayaan publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar
Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan melalui Media
Komunikasi dan Informasi sebagai upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan
kolaborasi lintas sektor di Bandung (23/7/2026).
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto,
menegaskan bahwa komunikasi publik yang jujur, akurat, terbuka, dan bertanggung
jawab merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap
negara. Menurutnya, di era digital saat ini, ruang siber telah menjadi ruang
publik utama tempat opini, persepsi, dan legitimasi terhadap kebijakan
pemerintah terbentuk serta berkembang secara cepat. Tantangan yang dihadapi
pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga
memastikan bahwa informasi yang beredar mampu membangun pemahaman, memperkuat
kepercayaan, dan menjaga persatuan bangsa.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) Tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
sekitar 235,26 juta pengguna internet atau 81,72 persen dari total penduduk,
dengan rata-rata penggunaan internet mencapai 4 hingga 6 jam per hari. Kondisi
tersebut menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola komunikasi
publik sekaligus meningkatkan kemampuan dalam membaca dan merespons dinamika
informasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam forum tersebut, Deputi
Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik
Indonesia, Fahd Pahdepie, menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah
di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan,
tetapi juga oleh kemampuan mengemas pesan secara strategis, emosional, visual,
dan mudah dipahami masyarakat. Beliau menegaskan pembedaan fundamental dalam
komunikasi pemerintah: bangsa adalah manusianya, negara adalah pemerintahnya.
Oleh karena itu, ASN yang bersuara di ruang publik bukan buzzer selama yang
dibela adalah kepentingan negara, bukan kepentingan orang per orang. Konsep ini
perlu dilatihkan secara serius kepada ASN karena pemahamannya masih belum
merata. Bakom berperan me-lead kebijakan komunikasi pemerintah melalui
instrumen daily brief dan media summary, serta mendorong penguatan orkestrasi
suara non pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah
dan NU sebagai "suara bangsa". Pendekatan komunikasi pemerintah perlu
bertransformasi dari pola yang berorientasi pada data dan proses birokrasi
menjadi komunikasi yang berorientasi pada audiens, antisipatif terhadap
perkembangan isu, serta tetap berpijak pada kepentingan bangsa dan negara.
Sementara itu, Analis Drone
Emprit, Nova Mujahid, menegaskan pentingnya pemetaan percakapan digital sebagai
instrumen deteksi dini dalam mengidentifikasi perkembangan isu, sentimen
publik, aktor kunci, serta pola penyebaran informasi di berbagai platform
digital. Melalui dua studi kasus kisruh Kejagung Polri dan krisis akuntabilitas
Menteri PU dibuktikan bahwa isu dapat meledak dalam hitungan jam dengan
X/Twitter sebagai episentrum, jurang sosial pejabat versus rakyat menjadi bahan
bakar kemarahan publik, dan strategi komunikasi defensif justru memperbesar
skeptisisme. Drone Emprit merekomendasikan pembangunan satu ruang situasi
bersama antar K/L untuk berbagi data monitoring secara real time, serta
penerapan konsep golden window sebagai panduan kapan K/L wajib merespons isu
dan kapan sebaiknya menahan diri.
Rapat koordinasi ini dihadiri
oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam
pengelolaan isu politik dan keamanan nasional melalui media komunikasi dan
informasi. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran informasi
strategis, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu nasional dan
global, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah, memperkuat sistem deteksi
dini, serta menyusun langkah mitigasi bersama terhadap berbagai potensi krisis
komunikasi.
Melalui rapat koordinasi ini,
Kemenko Polkam mendorong penguatan enam agenda utama, yaitu memperkuat
pertukaran informasi strategis antar kementerian dan lembaga melalui satu ruang
situasi bersama, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu politik
dan keamanan, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah termasuk melalui
pedoman komunikasi daerah, memperkuat sistem deteksi dini dan protokol golden
window terhadap potensi krisis komunikasi, menyelenggarakan pelatihan konsep
bangsa dan negara bagi ASN komunikator, serta memperkuat orkestrasi suara non
pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil.
"Koordinasi melahirkan
kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi melahirkan kesatuan langkah. Kesatuan
langkah membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik merupakan fondasi
utama bagi terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, serta keberhasilan
pembangunan nasional," tegas Eko Dono Indarto.
Sinergi yang terbangun melalui
forum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola komunikasi publik
nasional yang adaptif, terpadu, dan responsif terhadap berbagai dinamika
politik dan keamanan di era digital, sekaligus memperkuat kepercayaan publik,
menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
*Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar