Polkam, Manado – Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan
kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi
dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang
diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis
(11/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut
digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang
menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin
dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara
bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.
Kegiatan ini dihadiri Tim
Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS),
bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku
kepentingan terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri Kemenko Polkam, Dr. Heri Wiranto, menegaskan bahwa peningkatan
kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.
“Indeks Demokrasi Indonesia
merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus
menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan
komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat
berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.
Menurutnya, evaluasi capaian IDI
tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana
refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.
“Melalui evaluasi ini, kita
dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi
aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat
agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut,
Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan
evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi
tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur
untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
*Kemenko Polkam RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar