Polkam, Jawa Timur – Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan
pemantauan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Sekolah Rakyat (SR) dan Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur pada 22–24 Desember 2025. Kegiatan
ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pasuruan
sebagai bagian dari pengawalan pemerintah terhadap program strategis nasional
Presiden Prabowo Subianto.
Pemantauan dilakukan oleh
Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam dengan
melibatkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pengelola Sekolah Rakyat Terpadu
(SRT), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi,
sekaligus menjaring masukan guna perbaikan pelaksanaan program ke depan.
Kepala Bidang Kerja Sama Politik
dan Perdamaian Internasional (Kabid Poldamint) Kemenko Polkam, Triyono
Yulianto, menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan
Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi
peserta didik. Menurutnya, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk mengawal
pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai daerah.
“Dalam Perpres 141 Tahun 2024,
salah satu tugas Kemenko Polkam adalah melakukan pengawalan terhadap program
prioritas nasional. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas
Presiden Prabowo, sehingga kami hadir untuk melaksanakan mandat tersebut,” ujar
Triyono.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut,
tim Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan dan dialog dengan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan ini dibahas perkembangan pelaksanaan
Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur, termasuk tantangan utama yang dihadapi,
khususnya terkait kesiapan lahan pembangunan (clean and clear), proses
sertifikasi, pematangan lahan, serta kesesuaian tata ruang. Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat
sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek
legalitas dan dukungan infrastruktur dasar.
Selanjutnya, tim Kemenko Polkam
meninjau empat Sekolah Rakyat dari total 26 SR yang tersebar di Provinsi Jawa
Timur, yaitu SRMA 21 Universitas Negeri Surabaya (UNESA), SRT 51 Bangkalan, SRT
48 Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan. Sekolah-sekolah tersebut melayani peserta
didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan dukungan tenaga pendidik, wali
asuh, dan wali asrama.
Hasil pemantauan menunjukkan
bahwa sebagian Sekolah Rakyat telah beroperasi sejak 14 Juli 2025, sementara
lainnya mulai beroperasi pada 30 September 2025. Pembangunan gedung permanen
untuk seluruh Sekolah Rakyat yang dipantau masih dalam tahap penyiapan lahan
dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap
berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Selain Sekolah Rakyat, tim
Kemenko Polkam juga mengunjungi SPPG Klampis Asem di Kota Surabaya sebagai
bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG tersebut telah
beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat
yang tersebar di 11 sekolah, dengan menu makanan yang disesuaikan dengan Angka
Kecukupan Gizi (AKG).
Melalui kegiatan pemantauan ini,
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memastikan Program Prioritas
Presiden berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Jawa Timur.
*Kemenko Polkam RI/BINs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar