Jakarta, 20-12-2024 – Kinerja anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) hingga November 2024 menunjukkan tren positif dan on-track.
Pendapatan negara mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89,0% dari target, sedangkan
belanja negara mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87,0% dari pagu anggaran. Dalam
capaian ini, Bea Cukai pun turut berperan aktif, baik melalui penerimaan,
pengawasan, maupun fasilitasi.
“Dengan capaian APBN tersebut, tercatat masih ada defisit APBN di angka Rp401,8
triliun atau setara dengan -1,81% dari produk domestik bruto (PDB),” ungkap
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
Dalam Konferensi APBN pada 11 Desember 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati menegaskan bahwa perekonomian domestik Indonesia tetap menunjukkan
ketahanan di tengah dinamika ekonomi global, baik karena ketidakpastian
kebijakan moneter, tensi geopolitik seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah,
dan Laut Cina Selatan, maupun perubahan politik di berbagai negara. Namun,
meskipun dalam kondisi tersebut, pertumbuhan domestik kuartal IV 2024 Indonesia
diprediksi tetap terjaga kuat, didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan
inflasi yang terjaga.
Berkontribusi, Budi mengatakan bahwa Bea Cukai turut menjadi salah satu pilar
penting dalam pencapaian target APBN 2024. Hingga November 2024, kinerja
penerimaan Bea Cukai mencapai Rp257,8 triliun, atau tumbuh 5,2% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu (yoy). Penerimaan ini terdiri dari:
- Bea
masuk, dengan realisasi sebesar Rp47,7 triliun atau 83,2% dari target,
dengan pertumbuhan 4,0% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan
nilai impor.
- Bea
keluar, dengan realisasi sebesar Rp17,3 triliun atau 98,7% dari target,
dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,9% (yoy). Pertumbuhan ini
didukung oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan penguatan
harga minyak kelapa sawit (CPO) sejak Juni 2024.
- Cukai,
dengan realisasi sebesar Rp192,7 triliun atau 78,3% dari target, dengan
pertumbuhan 2,8% (yoy). Kinerja ini didorong oleh kenaikan produksi hasil
tembakau (HT) Golongan II dan III.
Selain penerimaan, Bea Cukai juga menunjukkan kinerja yang kuat
dalam pengawasan dan fasilitasi hingga November 2024. Di bidang pengawasan,
penindakan oleh Bea Cukai telah mencapai 42.526 kasus dengan nilai potensi
kerugian negara sebesar Rp7,38 triliun. Sementara kinerja fasilitasi telah
diberikan melalui:
- Pemberian
insentif kepabeanan mencapai Rp33,9 triliun atau tumbuh 18,7% (yoy).
Peningkatan ini didukung oleh insentif untuk kawasan berikat, penanaman
modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.
- Kontribusi
ekspor dari kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)
mencapai USD 85,7 miliar atau tumbuh 2,7% (yoy), dan berkontribusi sebesar
37,96% terhadap total ekspor nasional.
- Serapan
tenaga kerja di sektor ini mencapai 2,01 juta orang atau tumbuh 9,7%
(yoy).
Capaian kinerja APBN dan Bea Cukai tidak lepas dari dukungan
berbagai pihak, termasuk masyarakat dan para pengguna jasa. Pemerintah
mengapresiasi kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat yang telah mematuhi
kewajiban perpajakan dan mendukung upaya pengawasan. Kerja sama yang baik
antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam
menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Melalui sinergi yang terus terjaga, pemerintah optimis bahwa target APBN 2024
dapat tercapai dengan baik, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Budi.
*MC Bea Cukai/BINs

Tidak ada komentar:
Posting Komentar